Saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp, Dodi secara tegas mengakui bahwa gudang gas oplosan yang dimaksud adalah miliknya sendiri. Pengakuan langsung dari pemilik ini semakin memperkuat dugaan bahwa aktivitas pengoplosan gas tersebut memang berjalan atas kepemilikannya.

"Saya semalam baru dikonfirmasi mereka, Saya berdiri belum lama baru seminggu, pemain kita baru kita aja ini, Masih punya ku, barang barang aku sendiri," akunya, Jumat (14/8/2026), lalu.

[Redaktur:Roy]

Peristiwa itu terjadi pada Senin, 17 Agustus 2026 sekitar pukul 12.30 WIB, bertepatan dengan hari kemerdekaan RI. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No: STTLP/B/30/VIII/2026/SPKT/POLRES DAIRI/POLDA SUMUT, pelapor atas nama LM, 50 tahun, warga Desa Lau Mil, Kecamatan Tigalingga.

Dalam laporannya, korban menceritakan awal kejadian saat ia dan anaknya RP, 16 tahun hendak melerai pertengkaran. Tiba-tiba pelaku yang disebut berinisial S, B, dan T datang dan langsung melakukan pemukulan.

"Pelaku memukuli saya dengan cara meninju bagian kepala dan menarik rambut saya. Saat anak saya melerai, ia juga ikut dipukuli dan ditendang di bagian punggung hingga terjatuh, saya berharap pelaku segera ditangkap, Pelaku mengatakan Kepada kami "menganggarkan Kebahagian ya" memang pelaku adalah mantan istri dari menantu saya, tetapi sudah resmi bercerai, Sesudah itu pelaku dan rekannya langsung menghajar kami membabi buta," ucap LM saat dikonfirmasi WahanaNews.co, Selasa (18/8/2026)

Akibat kejadian tersebut, kedua korban mengalami luka di bagian kepala, leher, dan punggung. Keduanya kemudian melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Dairi pada 18 Agustus 2026.

Polres Dairi melalui Ka SPKT Terpadu IPDA Erickson Doglas T. Marbun, S.H telah menerbitkan surat permintaan Visum Et Repertum ke Puskesmas Tigalingga untuk visum terhadap kedua korban.

Kasus ini ditangani dengan dugaan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 UU No.1 Tahun 2023 KUHP
Terpisah Kasie Humas Polres Dairi AKP. Syahril Ramadhan Membenarkan Laporan LM dan anaknya.

"LP akan ditindak Lanjuti dengan Pemeriksaan Saksi saksi dan Diduga para pelaku," ucap syahril

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, praktik ilegal tersebut diduga memindahkan isi gas elpiji 3 kilogram subsidi ke dalam tabung 12 kilogram non-subsidi untuk dijual kembali dengan keuntungan berlipat. Dugaan ini diperkuat rekaman video yang sempat viral, memperlihatkan tiga unit mobil pengangkut LPG 3kg  dari beberapa perusahaan berbeda masuk dan keluar dari lokasi gudang tersebut. Bahkan Koordinator Lapangan gudang itu sendiri telah membenarkan bahwa lokasi tersebut memang tempat pengoplosan gas.

Terang-Terangan di Pinggir Jalan Raya Seolah Kebal Hukum

Salah satu warga Tanjung Morawa berinisial ME mengungkapkan lokasi gudang tersebut sangat mudah dijangkau dan diketahui publik.

"Lokasinya mudah dicari, Abang. Kalau dari depan Mall Suzuya itu terus aja, sekitar dua atau tiga ratus meter arah ke Lubuk Pakam, sebelah kiri gudangnya," ungkap ME, Selasa (18/8/2026).

Fakta yang lebih mencengangkan, gudang tersebut beroperasi secara terbuka tanpa upaya menyembunyikan kegiatannya. Warga berinisial F menyayangkan hal tersebut seolah-olah pelaku tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap aparat penegak hukum.

"Uda hebat kali lah mereka. Berarti uda kebal hukum mereka. Berani buka gudang diduga oplosan gas di pinggir jalan besar," tegas F dengan nada kecewa.

Di Tengah Pemukiman Padat, Ancaman Ledakan Selalu Menanti

Yang lebih mengkhawatirkan, gudang tersebut berdiri tepat di kawasan pemukiman padat penduduk. Warga mengingatkan kejadian tragis kebakaran dan ledakan tabung gas di gudang serupa yang terjadi di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, pada tahun 2024 silam, yang bahkan menelan korban jiwa dan kerugian besar. Ironisnya, pelajaran berharga itu seolah tak dijadikan peringatan.

"Ingat Abang, kejadian kebakaran dan meledaknya tabung gas yang ada di Desa Sei Rotan sekitar tahun 2024, kan sampai ada korban itu. Nah ini ada lagi di Tanjung Morawa. Apakah harus ada korban baru, polisi baru bertindak?," tantang warga dengan nada pedas.

Publik Desak Polda Sumut Segera Bertindak Tegas

Kini publik mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) untuk tidak menutup mata terhadap keberadaan gudang oplosan gas yang sudah diketahui lokasinya secara gamblang ini. Warga meminta penutupan segera serta penindakan tegas terhadap pemilik gudang yang identitasnya bahkan sudah beredar di media sosial dan media daring.

"Sudah viral kubaca di media online dan di media sosial tentang siapa pemiliknya. Jadi tunggu apa lagi Pak Polisi? Segera tangkap pemiliknya dan tutup gudang tersebut," tegas warga.

Beroperasi terang-terangan di pinggir jalan raya, di tengah pemukiman padat, dan sudah diketahui identitas pemiliknya, namun hingga kini masih berdiri tegak. Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan tantangan terbuka terhadap penegakan hukum di wilayah Sumatera Utara. Masyarakat berhak bertanya: sampai kapan mafia gas ini dibiarkan bermain di depan mata aparat penegak hukum sendiri? WahanaNews.co akan terus memantau perkembangan kasus ini.

Sebelumnya diberitakan berdasarkan hasil pantauan langsung di lapangan, tim WahanaNews.co mendatangi lokasi gudang yang berada di Jalan Industri, Tanjung Morawa. Di sana awak media bertemu dengan seorang pria berinisial J, yang kemudian memberikan nomor telepon seseorang yang mengaku bernama Baragas.

Tak berhenti di situ, tim WahanaNews.co kemudian memantau dan mengikuti pergerakan sebuah mobil box berwarna hitam. Mobil tersebut menuju ke Jalan Medan–Lubuk Pakam, tak jauh dari pusat perbelanjaan Suzuya. Yang sangat mencurigakan, terlihat tiga unit mobil pengangkut gas elpiji 3 kilogram dari tiga perusahaan berbeda yang masuk ke dalam kompleks gudang kedua tersebut. Dugaan kuat, di sanalah tempat berlangsungnya aktivitas pemindahan isi tabung gas subsidi ke tabung non-subsidi.

Untuk membuktikan kebenaran dugaan tersebut, tim WahanaNews.co mengonfirmasi langsung kepada Baragas via WhatsApp. Dengan terbuka Baragas mengakui bahwa gudang kedua yang berada di Jalan Medan-Lubuk Pakam itu memang tempat pengoplosan gas yang mereka kelola.

"Ya bang, masih kita itu bang," akui Baragas, Sabtu (15/8/2026).

Saat ditanya siapa pemilik sebenarnya dari usaha pengoplosan gas tersebut, Baragas dengan tegas menyebut nama pemiliknya.

"Sianturi bang, kalau saya korlap-nya, dia (Sianturi) yang punya," ungkap Baragas tanpa menyembunyikan apa pun.

Artinya, jaringan mafia gas ini menguasai dua lokasi sekaligus: satu gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan tabung, dan satu gudang lagi sebagai tempat pengoplosan memindahkan isi gas subsidi ke tabung non-subsidi guna meraup keuntungan besar. Perbuatan ini jelas merugikan negara karena mengambil barang bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan rakyat berpenghasilan rendah, lalu dikemas ulang dan dijual dengan harga lebih tinggi.

Kini identitas pemilik sudah terungkap, lokasi gudang sudah diketahui, pengakuan sudah terekam. Masyarakat berharap pihak kepolisian beserta instansi terkait segera turun tangan. Jangan biarkan dua gudang oplosan gas di Tanjung Morawa itu terus merugikan negara dan membahayakan konsumen. Segera amankan lokasi, sita barang bukti, dan proses Sianturi beserta jaringannya sesuai beratnya pelanggaran yang telah dilakukan.

[Redaktur: Roy]

[Redaktur :Roy]

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

"Saya semalam baru dikonfirmasi mereka, Saya berdiri belum lama baru seminggu, pemain kita baru kita aja ini, Masih punya ku, barang barang aku sendiri," akunya, Jumat (14/8/2026).

Praktik pengoplosan gas elpiji sendiri merupakan perbuatan yang sangat merugikan sekaligus membahayakan keselamatan masyarakat dan tegas melanggar sejumlah ketentuan hukum yang berlaku. Adapun dasar hukum serta ancaman sanksi pidana yang dijeratkan adalah sebagai berikut:

DASAR HUKUM & ANCAMAN SANKSI PIDANA

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (UU Migas)
Pasal 55: Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan/atau Bahan Bakar Gas dan hasil olahannya yang disubsidi oleh Pemerintah — dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP BARU)
Pasal 480: Memalsukan atau meniru mutu barang dagangan, lalu memperdagangkannya seolah barang asli dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV (maksimal Rp400.000.000,00).
Pasal 483: Menjual, menawarkan, atau memasukkan ke dalam peredaran barang yang mutunya ditiru atau dipalsukan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.
Pasal 503 Ayat (1): Menjual barang palsu dengan menyembunyikan kepalsuannya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori V (maksimal Rp1.000.000.000,00).

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
Pasal 110: Menjual barang tanpa memenuhi standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan — dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kini setelah kepemilikan gudang tersebut terkonfirmasi secara langsung melalui pengakuan pemiliknya, masyarakat berharap pihak berwenang segera mengambil langkah tegas. Mulai dari pemeriksaan pemilik, pengamanan lokasi gudang, penyitaan barang bukti, hingga penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WahanaNews.co akan terus memantau perkembangan selanjutnya dari kasus ini.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan, “Menjaga Danau Toba tidak boleh berakhir dengan hilangnya mata pencaharian masyarakat, sehingga pemulihan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi warga harus dirancang sebagai satu kebijakan yang berjalan bersama”.

Menurut Tohom, pendekatan Pemkab Toba yang mengarahkan pemilik keramba menuju budidaya perikanan darat merupakan pilihan konstruktif karena masyarakat tidak hanya diminta menghentikan aktivitas lama, tetapi juga diperkenalkan dengan alternatif usaha.

Berdasarkan catatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba, terdapat 585 keramba milik masyarakat di wilayah tersebut dan sekitar 63 persen di antaranya telah ditertibkan hingga 10 Agustus 2026.

Pemerintah daerah masih memproses penertiban terhadap 37 persen keramba yang tersisa dengan target kawasan Danau Toba di wilayah Kabupaten Toba nantinya terbebas dari keramba.

“Angka 63 persen menunjukkan proses sudah berjalan cukup jauh, tetapi pekerjaan terpenting berikutnya adalah memastikan masyarakat yang terdampak memiliki pilihan ekonomi yang realistis dan berkelanjutan,” ujar Tohom.

Ia menilai sosialisasi kepada pemilik keramba perlu dibarengi pendampingan sehingga perubahan pola budidaya tidak menimbulkan tekanan ekonomi baru bagi keluarga yang selama ini bergantung pada Danau Toba.

Pemkab Toba sendiri mendorong masyarakat mengembangkan budidaya ikan di area persawahan maupun menggunakan sistem perikanan yang lebih modern sebagai alternatif dari keramba di perairan danau.

Pada 2025, Dinas Ketahanan Pangan Toba telah menyalurkan bantuan sebanyak 70 ribu benih ikan nila dan lele kepada 15 kelompok tani untuk mendukung pengembangan perikanan darat.

Tohom menilai keberhasilan kelompok penerima bantuan tersebut dapat dikembangkan menjadi model transisi ekonomi bagi masyarakat lain yang secara bertahap meninggalkan budidaya ikan menggunakan keramba.

“Bantuan benih jangan berhenti sebagai program distribusi, tetapi perlu dilanjutkan dengan pendampingan produksi, akses pakan, penguatan kelompok usaha, pengolahan hasil, sampai membuka pasar bagi ikan yang dihasilkan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, rantai ekonomi perikanan darat yang dibangun secara utuh akan membuat masyarakat memiliki alasan ekonomi yang kuat untuk mendukung kebijakan pemulihan lingkungan Danau Toba.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penataan Danau Toba perlu dilihat dalam perspektif kawasan karena kualitas lingkungan danau akan berpengaruh langsung terhadap pariwisata, investasi, UMKM, lapangan kerja, dan perkembangan daerah di sekitarnya.

“Danau Toba adalah satu ekosistem besar sehingga kebijakan lingkungan idealnya dibangun dengan koordinasi antardaerah agar standar pengelolaan perairan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Tohom.

Ia berpandangan kualitas air yang semakin baik akan memperkuat daya tarik Danau Toba sebagai destinasi pariwisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dibandingkan eksploitasi perairan secara berlebihan.

Karena itu, menurut Tohom, keberhasilan penertiban keramba sebaiknya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah keramba yang berhasil dibongkar, tetapi juga berdasarkan peningkatan kualitas air serta keberhasilan perpindahan mata pencaharian masyarakat.

“Kalau kerambanya berkurang tetapi masyarakat kehilangan pendapatan, kebijakannya belum selesai, sedangkan kalau danau semakin bersih dan masyarakat mendapatkan sumber ekonomi baru yang produktif, barulah transformasinya memberikan manfaat ganda,” katanya.

MARTABAT Prabowo-Gibran memandang pola kebijakan tersebut sejalan dengan pembangunan yang menempatkan kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai dua kepentingan yang perlu dipertemukan.

Tohom berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperluas dukungan bagi masyarakat melalui bantuan sarana budidaya, teknologi perikanan, pembiayaan usaha, pelatihan, serta akses pemasaran.

Menurutnya, Danau Toba mempunyai nilai strategis bukan hanya bagi Sumatera Utara, tetapi juga bagi citra Indonesia sebagai negara yang memiliki destinasi wisata alam kelas dunia.

“Target akhirnya bukan hanya Danau Toba tanpa keramba, melainkan Danau Toba yang semakin bersih, pariwisatanya semakin kuat, dan masyarakat di sekitarnya semakin sejahtera,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Sandy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

Frisdarwin menuding keterlambatan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan diduga sengaja dihambat. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan tangan penegak hukum hanya karena tersangkanya adalah oknum anggota DPRD.

"Kalau yang melaporkan rakyat kecil dan yang tersangkanya rakyat kecil, mungkin besoknya sudah diamankan. Tapi sekarang? Yang tersangkanya oknum pejabat DPRD, maka bukti sejelas apa pun diduga jadi kabur. Hukum di Dairi ini apanya? Hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas!," tegasnya.

Maka tanpa ragu Frisdarwin menyodorkan pilihan tegas kepada Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan:

"Saya sampaikan sekali lagi, dengan tegas dan terbuka: Jika Bapak tidak berani menindak tegas Rasiden Damanik meski bukti videonya sudah jelas terang benderang, maka ada dua pilihan mundur dari jabatan Kapolres Dairi, atau "Ganti celana dengan rok!". Jangan duduk di kursi kehormatan itu jika tidak punya nyali menegakkan keadilan tanpa pandang bulu!," ungkapnya.

"Jangan beri alasan 'menunggu jadwal' atau 'masih diproses'. Bukti sudah di tangan, videonya sudah bicara sendiri. Jika dengan bukti sekuat itu saja masih tidak berani melangkah, maka AKBP Otniel Siahaan selaku Kapolres sebenarnya tidak layak memimpin institusi penegak hukum. Lebih baik mundur terhormat daripada terus-menerus mempermalukan jabatannya sendiri," cecar Frisdarwin.

Frisdarwin memperingatkan: Jangan biarkan rakyat beranggapan bahwa di Kabupaten Dairi ada hukum untuk rakyat kecil, dan ada pula hukum khusus untuk pejabat berkuasa. Jika dalam waktu dekat belum ada langkah tegas, GPI bersama masyarakat tidak akan diam dan akan menuntut keadilan di jalan raya!.

Hingga berita ini diterbitkan AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi perkembangan kasus tersebut.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

"Video aksi dugaan penganiayaan sudah ada di tangan kepolisian polres Dairi, jadi tunggu apa lagi dan kenapa mesti lama proses gelar perkara," imbuhnya.
 

DASAR HUKUM YANG SEHARUSNYA DIPATUHI

Penundaan yang tidak jelas ini justru memunculkan dugaan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku:

1. KUHAP Pasal 108 ayat (1): Setiap laporan wajib diterima dan diproses. Proses penyelidikan melekat pada institusi kepolisian, bukan pada perorangan pejabat. Alasan "menunggu Kasat" bukan alasan hukum yang sah untuk menunda pelaksanaan gelar perkara.
2. KUHAP Pasal 109 ayat (2): Penyelidikan wajib segera dilaksanakan tanpa menunda-nunda setelah adanya laporan. Tidak ada ketentuan yang memberi wewenang kepada seorang Kasat untuk menahan berkas yang sudah siap hanya karena masalah penjadwalan.
3. Perkapolri No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelidikan: Gelar perkara wajib dilaksanakan segera setelah berkas dinilai lengkap dan siap. Penundaan tanpa alasan sah dapat dijadikan dasar pengaduan pelanggaran disiplin dan kode etik.
4. UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) Pasal 406: Penganiayaan yang menjadi pokok perkara Lamriah adalah tindak pidana yang wajib diproses dengan cepat. Menunda-nunda penyelesaian berarti mengabaikan kewajiban penegakan hukum.

 
PERBANDINGAN YANG MEMALUKAN

Situasi ini menjadi semakin mencolok jika dibandingkan dengan penanganan kasus serupa di Medan. Seorang Anggota DPRD berinisial AT yang juga terjerat dugaan tindak pidana, sudah diproses cepat dan ditetapkan sebagai tersangka.

Lantas, mengapa di Polres Dairi di mana terlapor juga seorang Anggota DPRD  justru berjalan sangat lambat? Mengapa di Medan berani tegas tanpa banyak alasan, sementara di Dairi berkas yang sudah lengkap saja tak kunjung dijadwalkan?

Apakah benar-benar butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk menetapkan jadwal gelar perkara? Atau "menunggu Kasat" hanyalah alasan manis untuk memperlambat, memberi kesempatan terlapor, atau sengaja membiarkan perkara ini mati suri perlahan-lahan?

Apakah ada standar ganda penegakan hukum? Apakah jabatan terlapor membuat Polres Dairi segan untuk melangkah cepat?

Abdi Manullang menegaskan, kesabaran pihaknya sudah menipis. Jika dalam waktu dekat paling lambat minggu ini belum ada kepastian jadwal gelar perkara, maka Polres Dairi harus siap mendengar tuntutan keadilan yang akan disuarakan secara terbuka di halaman depan kantornya.

Hukum mestinya berjalan cepat, adil, dan sama bagi semua. Bukan berjalan lambat hanya karena terlapor memiliki jabatan. Rakyat berhak melihat keadilan yang nyata, bukan sekadar janji-janji yang digantungkan pada "jadwal Kasat" yang entah kapan turunnya dan yang justru tidak memiliki dasar hukum apa pun untuk menahan proses perkara.

Hingga berita ini diterbitkan Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan, “Kajian ini harus dilihat sebagai momentum untuk membawa Danau Toba naik kelas dari destinasi wisata unggulan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang manfaatnya menyebar luas kepada masyarakat.”

Menurut Tohom, Danau Toba memiliki modal besar berupa kekayaan alam, budaya, sejarah, serta posisi strategis yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi berkelas internasional.

Ia menilai status KEK dapat menjadi instrumen untuk mempercepat masuknya investasi sekaligus memperkuat sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, perdagangan, dan jasa di kawasan Danau Toba.

“Kalau Danau Toba nantinya menjadi KEK, ukurannya jangan hanya berapa investasi yang masuk, tetapi berapa banyak lapangan kerja tercipta dan berapa besar ekonomi masyarakat lokal ikut tumbuh,” ujar Tohom, Minggu (9/8/2026).

Menurutnya, masyarakat di sekitar Danau Toba harus ditempatkan sebagai bagian utama dari ekosistem ekonomi yang dibangun agar tidak hanya menjadi penonton ketika investasi semakin berkembang.

Pelaku UMKM lokal juga perlu disiapkan untuk masuk ke rantai ekonomi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, kerajinan, perdagangan, hingga berbagai layanan pendukung pariwisata.

MARTABAT Prabowo-Gibran juga memandang upaya memperbanyak paket wisata seperti yang didorong BI Sumatera Utara menjadi langkah penting untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan.

Tohom mengatakan Danau Toba harus mampu menawarkan rangkaian pengalaman wisata yang menghubungkan keindahan alam, budaya Batak, kuliner, desa wisata, ekonomi kreatif, hingga berbagai destinasi di sekitarnya.

“Wisatawan harus mempunyai banyak alasan untuk tinggal lebih lama karena semakin panjang masa kunjungan, semakin besar pula uang yang berputar di tengah masyarakat,” katanya.

Menurut Tohom, peningkatan lama tinggal wisatawan menjadi salah satu kunci agar pertumbuhan jumlah kunjungan benar-benar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

Ia menilai Bali dan Yogyakarta dapat menjadi pembelajaran dalam membangun pilihan perjalanan yang beragam, tetapi pengembangan Danau Toba tetap harus berangkat dari karakter dan keunggulan lokalnya sendiri.

“Danau Toba tidak perlu menjadi Bali kedua karena Danau Toba mempunyai identitas, budaya, dan kekuatan sendiri yang justru harus dijadikan pembeda di mata wisatawan dunia,” ujar Tohom.

MARTABAT Prabowo-Gibran berpandangan pengembangan KEK juga perlu diikuti peningkatan konektivitas, kualitas sumber daya manusia, fasilitas publik, kebersihan, serta standar pelayanan wisata.

Menurut Tohom, pembangunan infrastruktur fisik harus berjalan bersama peningkatan kemampuan masyarakat agar pertumbuhan kawasan menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih merata.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pengembangan Danau Toba tidak dapat dilakukan dengan pendekatan masing-masing daerah karena aktivitas ekonomi dan pariwisata bergerak melampaui batas administrasi.

“Danau Toba harus dilihat sebagai satu ekosistem kawasan sehingga transportasi, pariwisata, investasi, lingkungan, dan pelayanan publik harus dirancang dalam satu arah pembangunan,” katanya.

Menurutnya, pendekatan aglomerasi dapat menghubungkan pusat-pusat wisata dengan kawasan produksi, sentra UMKM, pusat perdagangan, transportasi, serta destinasi pendukung di berbagai daerah sekitar Danau Toba.

Dengan pola tersebut, manfaat pertumbuhan ekonomi dinilai dapat menyebar lebih luas dan tidak terkonsentrasi hanya pada titik-titik wisata utama.

Tohom juga mengingatkan bahwa percepatan investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan karena kekuatan utama Danau Toba justru terletak pada kualitas alam dan ekosistemnya.

“Jangan sampai kita mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi mengurangi nilai Danau Toba sebagai warisan alam yang harus dinikmati generasi berikutnya,” ujarnya.

Menurutnya, tata ruang, pengelolaan sampah, kualitas air, kapasitas lingkungan, serta pembangunan fasilitas pariwisata perlu menjadi bagian penting dalam kajian pengembangan KEK.

MARTABAT Prabowo-Gibran berharap kajian BI Sumatera Utara dan BRIN dapat menghasilkan peta jalan yang jelas mengenai bentuk KEK yang paling sesuai dengan karakter Danau Toba.

Tohom menilai keberhasilan pengembangan kawasan nantinya harus terlihat dari meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja, tumbuhnya UMKM, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta semakin kuatnya daya saing Sumatera Utara.

“Kalau pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat bergerak dalam satu visi, Danau Toba dapat menjadi contoh bagaimana pariwisata menjadi mesin pertumbuhan yang tetap menjaga alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Sandy]

[Redaktur:Roy]

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan, “Masuknya investasi besar ke sektor hilir menunjukkan Indonesia semakin menarik bukan hanya sebagai pemilik bahan baku, tetapi juga sebagai basis produksi industri bernilai tambah untuk pasar dunia.”

Menurut Tohom, investasi perusahaan asal Turki tersebut sejalan dengan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hilirisasi, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

“Indonesia harus bergerak dari negara pengekspor komoditas menjadi kekuatan industri yang mengolah kekayaan alamnya sendiri dan menjual produk bernilai tambah tinggi ke pasar global,” ujar Tohom, Kamis (6/8/2026).

PT Evyap Sabun Indonesia resmi mengoperasikan fasilitas produksinya di KEK Sei Mangkei setelah menjalani pembangunan selama sekitar tiga tahun sejak Maret 2023.

Investasi sekitar 130 juta dolar AS tersebut diarahkan untuk menghasilkan berbagai produk oleokimia berbasis kelapa sawit seperti fatty acids, glycerin, soap noodles, serta produk jadi untuk memenuhi pasar global.

Tohom melihat investasi Evyap memiliki arti strategis karena memperpanjang rantai nilai kelapa sawit Indonesia sekaligus membuka ruang lebih besar bagi industri pendukung, pemasok lokal, tenaga kerja, dan aktivitas logistik.

“Setiap investasi hilirisasi harus menciptakan efek berantai karena ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa besar modal yang masuk, tetapi seberapa luas nilai ekonomi yang kemudian tumbuh di Indonesia,” katanya.

Evyap Life Chemistry saat ini melayani lebih dari 600 pelanggan di 55 negara dengan dukungan tiga fasilitas produksi yang memiliki kapasitas gabungan mencapai 650.000 ton per tahun.

Menurut Tohom, jaringan pasar internasional tersebut dapat menjadi keuntungan strategis karena produk yang diproses di Indonesia memperoleh akses lebih luas menuju rantai pasok global.

“Kalau bahan bakunya berasal dari Indonesia, diproses menjadi produk bernilai tambah di Indonesia, menyerap tenaga kerja Indonesia, kemudian diekspor ke puluhan negara, maka nilai ekonomi yang tinggal di dalam negeri akan semakin besar,” ujarnya.

Hingga Triwulan I-2026, KEK Sei Mangkei telah membukukan investasi kumulatif Rp31,8 triliun dan menciptakan 14.689 lapangan kerja.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa perkembangan KEK Sei Mangkei menunjukkan pentingnya membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan industri yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Indonesia membutuhkan lebih banyak kutub pertumbuhan baru agar industrialisasi tidak berhenti di wilayah tertentu, tetapi menyebarkan investasi, pekerjaan, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi ke berbagai daerah,” kata Tohom.

Ia menilai posisi KEK Sei Mangkei yang berada dekat koridor Selat Malaka memberikan keunggulan besar untuk dikembangkan sebagai basis manufaktur berorientasi ekspor.

“Selat Malaka adalah salah satu jalur perdagangan paling strategis di dunia sehingga kawasan industri di sekitarnya harus mampu menangkap arus perdagangan tersebut menjadi investasi, industri, ekspor, dan kesempatan kerja bagi Indonesia,” ujarnya.

Tohom juga melihat keberadaan layanan terintegrasi, konektivitas logistik, insentif investasi, serta dukungan energi biomassa dan biogas menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing KEK Sei Mangkei.

Menurutnya, persaingan menarik investasi saat ini tidak hanya ditentukan oleh insentif fiskal, tetapi juga kecepatan perizinan, kepastian hukum, ketersediaan energi, konektivitas logistik, produktivitas tenaga kerja, dan konsistensi kebijakan.

“Investor global mempunyai banyak pilihan negara sehingga Indonesia harus membuat keputusan menanam modal di sini menjadi keputusan bisnis yang paling rasional dan menguntungkan,” kata Tohom.

Ia berpandangan investasi Evyap juga harus menjadi pintu masuk bagi semakin besarnya keterlibatan perusahaan nasional dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri.

“Target akhirnya bukan hanya menghadirkan pabrik asing di Indonesia, tetapi membangun ekosistem industri nasional yang membuat perusahaan lokal tumbuh, tenaga kerja naik kelas, teknologi berkembang, dan ekspor bernilai tambah semakin besar,” ujarnya.

MARTABAT Prabowo-Gibran memandang keberhasilan menarik investasi manufaktur berbasis hilirisasi perlu terus diperluas ke berbagai KEK agar pembangunan industri sekaligus menjadi instrumen pemerataan ekonomi nasional.

“Kalau hilirisasi, investasi, industrialisasi, dan pemerataan wilayah berjalan dalam satu arah, Indonesia tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi sedang membangun fondasi untuk menjadi kekuatan industri yang semakin diperhitungkan dunia,” pungkas Tohom.

[Redaktur: Sandy]

[Redaktur:Roy]

menurut Mudi, staf DPRD bernama Lena sudah sangat paham bahwa tuntutan utama warga dalam unjuk rasa lalu adalah menuntut pertanggungjawaban dugaan penyelewengan anggaran desa. Namun surat undangan yang diterima untuk RDP Rabu (5/8/2026) justru memuat agenda pembahasan penolakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.

“Si Lena sudah tahu persis kami minta RDP soal dugaan korupsi di desa kami. Tapi saat surat saya buka, isinya membahas penolakan hasil hitungan suara. Bukan ini yang kami perjuangkan! Saat saya tanya balik, ia beralasan soal korupsi bisa disampaikan besok dengan membawa bukti. Padahal dari awal kami sudah sampaikan tuntutan itu secara jelas,” ungkap Mudi kepada WahanaNews.co.

Meskipun isi surat melenceng jauh dari aspirasi, Mudi tetap menerima dokumen tersebut. Namun rasa kecewanya mendalam lantaran Lena seharusnya memahami tata cara dan syarat penyelenggaraan RDP, sehingga dapat memberi arahan yang benar kepada warga. Ironisnya, informasi itu tak pernah disampaikan.

“Kami terima surat itu, tapi kami ingin tahu sejauh mana ia menyampaikan keluhan kami ke pimpinan. Bahkan saat rapat berlangsung, anggota dewan justru menyatakan RDP soal itu baru bisa dijalankan jika warga mengajukan laporan tertulis terlebih dahulu. Seharusnya Lena yang memberi tahu kami prosedur ini sejak awal, bukan malah memberi janji manis yang ujungnya mengecewakan,” tegasnya.

Mudi menilai kelalaian atau ketidaktelitian ini semakin menegaskan bahwa aspirasi warga desa masih dipandang sebelah mata. Padahal masalah dugaan kerugian keuangan negara adalah ranah yang sangat mendesak untuk dituntaskan secara transparan dan akuntabel.

Saat dikonfirmasi Lena via WhatsApp berdalih sudah disampaikan sebelum RDP agar memasukkan surat terkait permasalahan yang mereka tuntut sebelum RDP

"Bg kami buat surat berdasarkan surat masuk, Kmrin sudah sampaikan juga sblmnya Rdp msuk kn surat terkait permasalahan yg mereka tuntut. Dan wktu smlm ngambil surat saya sampaikan kn lagi bwak surat bukti pendukung mereka, Wktu aksi damai staf menyampaikan lagi masuk kn surat mereka, jdi  msuk kn aj surat ke DPRD bg," dalihnya.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

"Bahwa melihat SP2HP yang dikirimkan oleh penyidik menunjukkan bahwa Penyidik diduga berupaya mengkaburkan perkara dan menghilangkan bukti berupa keterangan-keterangan saksi-saksi dan Berkas perkara," imbuhnya.

Berikut adalah rincian pasal yang menjadi acuan sah maupun larangan tegas dalam pelaksanaan pemanggilan berulang:

DASAR HUKUM YANG MENGIJINKAN PEMANGGILAN ULANG

1. Pasal 26 Ayat (1) KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025)
“Penyidik berwenang melakukan tindakan penyidikan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, memanggil orang yang mengetahui, mendengar, atau menyaksikan peristiwa tindak pidana, serta meminta keterangan kepada pelapor, saksi, dan terlapor.”
Makna: Penyidik boleh meminta keterangan lebih dari satu kali jika ada hal yang belum terungkap.
2. Pasal 28 Ayat (1) KUHAP
“Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor guna mencari dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan untuk memahami jelas peristiwa yang terjadi serta menemukan tersangka.”
Makna: Pemeriksaan berulang sah jika tujuannya melengkapi keterangan yang belum lengkap atau mencocokkan fakta.
3. Pasal 131 Ayat (1) KUHAP
“Surat panggilan harus memuat nama tersangka/saksi/pelapor, perkara yang diperiksa, alasan pemanggilan, waktu dan tempat kedatangan, serta keterangan bahwa yang dipanggil wajib hadir.”
Makna: Syarat mutlak sahnya undangan kedua adalah harus menyebutkan alasan yang spesifik, bukan sekadar “diminta hadir kembali”.

PASAL YANG DILANGGAR JIKA PEMANGGILAN SEWENANG-WENANG

1. Pasal 161 Ayat (1) KUHAP
“Dalam melakukan pemeriksaan dilarang menggunakan ancaman, paksaan, janji, atau pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kemerdekaan memberi keterangan.”
Pelanggaran: Jika undangan ulang bertujuan menekan, mengintimidasi, atau memaksa mengubah keterangan.
2. Pasal 419 Ayat (1) KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)
“Pejabat yang karena jabatannya dengan sengaja melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang untuk merugikan kepentingan orang lain atau negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”
Pelanggaran: Jika pemanggilan berulang dilakukan tanpa alasan hukum yang jelas, hanya untuk memperlama proses atau menghambat keadilan.
3. Pasal 316 KUHP
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi seseorang menjalankan hak-hak yang sah yang diberikan oleh undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”
Pelanggaran: Jika pemanggilan berulang digunakan untuk menghalangi hak pelapor mencari keadilan.
4. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pelanggaran: Jika proses hukum tidak memiliki kepastian, berbelit-belit tanpa alasan, dan tidak adil.

“Kami hadir untuk menghormati hukum. Namun kami juga berhak menuntut agar hukum tidak dipelintir. Jika undangan kedua ini tidak menjawab hal yang belum jelas, melainkan hanya mengulang pertanyaan yang sudah terjawab, maka itu bukan lagi proses hukum, melainkan penyalahgunaan wewenang yang bisa kami tuntut sesuai pasal-pasal di atas,” tegas Abdi Manullang menutup pembicaraan.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

Menurut Abdi, jika proses macet, itu diduga karena sengaja tidak diserahkan, sengaja tidak dipelajari, atau sengaja diabaikan.

"Kami tidak bodoh. Masyarakat Dairi tidak buta. Saat kasusnya rakyat biasa, berkas bisa selesai dalam hitungan hari. Tapi saat yang diduga tersangkanya Rasiden Damanik, tiba-tiba harus menunggu pejabat baru, tiba-tiba... Ini bukan ketidaktahuan, ini dugaan kemauan untuk tidak menegakkan hukum,” kritiknya tajam.

Ia memperingatkan pihak Polres Dairi agar tidak menjadikan pergantian personel sebagai alasan klasik untuk menutupi dugaan ketidakberpihakan:

“Ingat Pasal 108 KUHAP dan Perkapolri No. 6 Tahun 2019: Anda tidak boleh berhenti bekerja hanya karena pejabatnya berganti. Jika dalam waktu dekat tidak ada kemajuan nyata, kami tidak akan diam. Kami akan serahkan bukti dugaan pelanggaran prosedur ini ke Propam, Itwasda Polda Sumut, Kompolnas, dan ajukan Praperadilan. Kami buka-bukakan kepada publik: siapa yang sebenarnya diduga melindungi siapa di Polres Dairi ini," ungkap Abdi Manullang.

Abdi menegaskan, perjuangan kliennya bukan sekadar soal dugaan penganiayaan yang dialami, melainkan soal apakah hukum di Dairi ini milik semua warga, atau diduga hanya milik mereka yang memiliki kursi kekuasaan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi setelah dikonfirmasi via WhatsApp.

[Redaktur:Roy]

"Perkembangan penanganan perkara terkait perkara Penganiayaan dengan Saksi Korban / Pelapor bernama Lamria Manullang dan dengan Terlapor Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Rasiden Damanik dan Isterinya, Masro Nainggolan adalah bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 Penyidik telah melakukan pemeriksaan interogasi secara Konfrontir langsung terhadap Kedua Belah Pihak dan Saksi-saksi dan didampingi para PH," ujarnya, Selasa (14/7/2026) lalu.

"Rencana tindak lanjut adalah akan melaksanakan gelar perkara untuk menyimpulkan hasil penyelidikan. Bilamana ada perkembangan akan kita sampaikan," imbuhnya.

Namun kenyataan berbicara lain. Hari berganti minggu, tak ada langkah nyata, tak ada kejelasan. Kelambanan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pelanggaran tegas terhadap Pasal 108 KUHAP yang mewajibkan aparat segera memproses setiap laporan yang masuk, serta bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945.

“Kami sudah berbicara dengan baik, kami sudah menghormati prosedur. Tapi yang kami dapat hanyalah kebohongan berbalut kata-kata resmi. Ini bukan kelalaian, ini adalah dugaan persekongkolan yang direncanakan agar perkara ini mati perlahan. Polres Dairi seolah takut menyentuh anggota dewan, padahal korban hanya rakyat kecil yang meminta haknya dihormati,” tegas Abdi Manullang dengan nada yang tak lagi sabar.

Ia menegaskan tak akan membiarkan keadilan dipermainkan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaporkan seluruh dugaan pelanggaran kode etik, kelalaian penyidikan, hingga dugaan persekongkolan ini secara resmi ke Bidang Propam dan Wasidik Polda Sumatera Utara.

“Kami ingin buktikan: apakah di negara ini hukum hanya berlaku bagi mereka yang tak punya kuasa? Atau aparat penegak hukum benar-benar berdiri tegak tanpa memandang siapa yang menjadi tersangka?” tandasnya.

[Redaktur:Roy]

Kepada WahanaNews.co, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring via WhatsApp menyampaikan bahwa adanya dugaan pemerasan tersebut adalah tidak benar.

"Kita sudah lakukan pemeriksaan, bahwa tidak ada dan tidak benar adanya pemerasan oleh KPR kepada Narapidana MS seperti yang di sampaikan sebelum nya," ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Loviga juga menjelaskan bahwa MS sudah bebas secara integrasi PB, ia juga membenarkan bahwa MS pernah ditahan di rutan Sidikalang dan telah dipindahkan ke rutan Kabanjahe.

"Untuk WBP MS, pernah di tahan di Rutan Sidikalang, di pindah/mutasi ke Rutan Kabanjahe, dan sekarang sudah bebas secara integrasi PB pada bulan April 2026," jelasnya.

"Data yang kami dapat MS melakukan pelanggaran syarat khusus, sudah 3 kali berturut-turut tidak melapor ke Pos Bapas setelah bebas PB," imbuhnya.

Ia juga meminta agar MS melakukan upaya hukum, namun jika tak mendasar oknum KPR tersebut juga akan mengambil langkah hukum.

"Terkait dugaan pemerasan itu, saya harapkan yang bersangkutan silahkan melakukan upaya hukum.
Bila tidak mendasar, Personal(KPR) juga akan mengambil langka Hukum terkait hal ini," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan mantan narapidana inisial MS dan JS dalam surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2026, diterima Sumut.WahanaNews.co, Selasa (28/7/2026).

Dalam surat itu diurai kronologi dugaan pemerasan oleh BB kepada MS dan JS dengan alasan ada temuan pihak "Mabes Polri" bahwa MS dan JS melakukan penipuan kepada keluarga pihak "Mabes Polri" tersebut.

Maka, agar kasus tidak dilanjutkan dan MS dan JS tidak dijemput pihak "Mabes Polri", MS dan JS diminta untuk menyerahkan uang pengganti kerugian, uang rokok petugas "Mabes Polri" dan uang rokok pihak Rutan Sidikalang, dengan total Rp280 juta.

Disebut juga, jika uang tersebut tidak diberikan, maka MS dan JS akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Karena ketakutan, uang itu pun diberikan MS dan JS. Sebagian uang ditransfer ke nomor rekening yang disebut diberi oknum BB kepada keluarga MS inisial ARS. Sebagian diserahkan langsung MS kepada BB.

Terpisah, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring dikonfirmasi lewat WhatsApp terkait dugaan pemerasan oleh oknum jajarannya itu sempat menanyakan kembali kepada WahanaNews.co apakah ada bukti nya.

"Siap bang, siang bang, siapa narapidananya?, dan ada buktinya bang?," tanyanya.

Setelah dijelaskan, Loviga Sembiring menyampaikan pihaknya akan mengecek, namun hingga berita ini diterbitkan pimpinan nomor satu di Rutan Sidikalang ini belum memberikan tanggapan lebih lanjut.

[Redaktur: Roy]

Hal itu diungkap mantan narapidana inisial MS dan JS dalam surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2026, diterima Sumut.WahanaNews.co, Selasa (28/7/2026).

Dalam surat itu diurai kronologi dugaan pemerasan oleh BB kepada MS dan JS dengan alasan ada temuan pihak "Mabes Polri" bahwa MS dan JS melakukan penipuan kepada keluarga pihak "Mabes Polri" tersebut.

Maka, agar kasus tidak dilanjutkan dan MS dan JS tidak dijemput pihak "Mabes Polri", MS dan JS diminta untuk menyerahkan uang pengganti kerugian, uang rokok petugas "Mabes Polri" dan uang rokok pihak Rutan Sidikalang, dengan total Rp280 juta.

Disebut juga, jika uang tersebut tidak diberikan, maka MS dan JS akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Karena ketakutan, uang itu pun diberikan MS dan JS. Sebagian uang ditransfer ke nomor rekening yang disebut diberi oknum BB kepada keluarga MS inisial ARS. Sebagian diserahkan langsung MS kepada BB.

Terpisah, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring dikonfirmasi lewat WhatsApp terkait dugaan pemerasan oleh oknum jajarannya itu sempat menanyakan kembali kepada WahanaNews.co apakah ada bukti nya.

"Siap bang, siang bang, siapa narapidananya?, dan ada buktinya bang?," tanyanya.

Setelah dijelaskan, Loviga Sembiring menyampaikan pihaknya akan mengecek, namun hingga berita ini diterbitkan, pimpinan nomor satu di Rutan Sidikalang ini belum memberikan tanggapan lebih lanjut.

[Redaktur:Roy]

"Sekali ngisi itu, ngisi Rp 400.000," ujar Nanda, Selasa (21/7/2026).

Pernyataan tersebut terbukti kontradiktif dan bertolak belakang dengan pengakuan sopir pelangsir yang berinisial Rz yang diketahui belakangan berinisial DN. Ia secara terbuka mengakui telah dua kali masuk ke SPBU yang sama dalam waktu yang berdekatan untuk mengisi solar subsidi.

"Ya benar dua kali mengisi. Pertama saya mengisi di sini, setelah itu saya sempat ke SPBU Beringin, lalu saya kembali lagi untuk mengisi di SPBU ini," akuinya, di mana setiap kali pengisian senilai Rp 400.000, Selasa (21/7/2026).

Fakta ini menegaskan adanya kelalaian berat atau dugaan keterlibatan sengaja dari pihak pengelola SPBU yang merugikan kepentingan masyarakat luas. BBM subsidi yang dialokasikan untuk meringankan beban rakyat justru dialirkan ke tangan pihak yang mengumpulkannya demi keuntungan pribadi, sementara akses masyarakat umum semakin dibatasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sumatera Utara.

[Redaktur:Roy]

MARTABAT Prabowo-Gibran menilai investasi tersebut menjadi bukti bahwa kawasan ekonomi khusus mampu menarik industri berorientasi ekspor sekaligus memperkuat hilirisasi komoditas nasional.

“Beroperasinya pabrik Evyap menunjukkan bahwa kepercayaan investor global terhadap Indonesia terus tumbuh ketika pemerintah mampu menghadirkan kepastian usaha, infrastruktur, dan pelayanan investasi yang terintegrasi,” kata Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Sabtu (18/7/2026).

Menurut Tohom, investasi senilai sekitar 130 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp2,33 triliun tersebut memiliki arti strategis bagi pengembangan industri berbasis kelapa sawit di Sumatera Utara.

Ia mengatakan pembangunan industri pengolahan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sawit agar Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah.

“Indonesia harus terus bergerak dari negara pengekspor bahan baku menjadi pusat produksi barang bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar internasional,” ujarnya.

Pabrik PT Evyap Sabun Indonesia akan memproduksi fatty acids, gliserin, soap noodles atau bahan baku sabun, serta berbagai produk jadi berbasis kelapa sawit.

Tohom menilai ragam produk tersebut memperlihatkan besarnya peluang Indonesia membangun rantai industri sawit dari sektor hulu hingga produk konsumen.

Ia berpandangan hilirisasi yang kuat dapat meningkatkan penerimaan negara, membuka pasar baru, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas bagi masyarakat daerah.

“Nilai investasi yang besar harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata berupa penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kemampuan tenaga kerja, serta tumbuhnya usaha pendukung di sekitar kawasan,” katanya.

Tohom juga mendorong pengelola KEK Sei Mangkei untuk memperkuat kemitraan antara perusahaan besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Sumatera Utara.

Menurutnya, keberadaan industri besar akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas apabila kebutuhan logistik, jasa, makanan, transportasi, dan pemeliharaan turut melibatkan pengusaha lokal.

Pabrik Evyap mulai dibangun pada Maret 2023 dan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun hingga resmi beroperasi pada Juli 2026.

Perusahaan tersebut menyebut fasilitas dan layanan terintegrasi di KEK Sei Mangkei membantu mempercepat proses pembangunan pabrik dibandingkan lokasi industri lainnya.

Tohom mengatakan model layanan satu pintu harus terus diperkuat agar investor tidak menghadapi proses perizinan yang panjang dan tumpang tindih.

“Kemudahan investasi harus tetap berjalan bersama pengawasan lingkungan, kepatuhan ketenagakerjaan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat di sekitar kawasan,” ucapnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan KEK perlu diselaraskan dengan pengembangan wilayah penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di dalam kawasan industri.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan konektivitas jalan, permukiman, transportasi publik, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan untuk mengantisipasi pertumbuhan aktivitas ekonomi.

“KEK harus menjadi pusat pertumbuhan baru yang menggerakkan kabupaten dan kota di sekitarnya, bukan menjadi kawasan industri yang berdiri sendiri tanpa hubungan kuat dengan ekonomi lokal,” katanya.

Dengan tiga fasilitas produksi, Evyap memiliki kapasitas produksi gabungan mencapai sekitar 650.000 ton per tahun.

Saat ini, Evyap Life Chemistry tercatat melayani lebih dari 600 pelanggan yang tersebar di 55 negara.

Tohom menilai jaringan pasar internasional tersebut membuka peluang bagi KEK Sei Mangkei untuk memperkuat posisinya sebagai basis produksi dan ekspor industri oleokimia.

Ia juga mendorong pemerintah menjaga pasokan energi, air, pelabuhan, dan infrastruktur logistik agar kegiatan produksi dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan.

“Keandalan listrik dan konektivitas logistik menjadi faktor utama karena industri berkapasitas besar membutuhkan kepastian operasional setiap hari,” ujarnya.

Dewan Nasional KEK mencatat realisasi investasi kumulatif di KEK Sei Mangkei hingga kuartal I 2026 telah mencapai Rp31,8 triliun.

Kawasan tersebut juga telah menciptakan sekitar 14.689 lapangan kerja bagi masyarakat.

Tohom berharap capaian tersebut terus meningkat melalui masuknya industri baru yang memiliki orientasi hilirisasi, ekspor, transfer teknologi, dan penguatan sumber daya manusia.

“Keberhasilan KEK harus dinilai dari besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat, kualitas pekerjaan yang tercipta, serta kemampuan kawasan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya.

[Redaktur: Sandy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Agus Purnomo setelah dikonfirmasi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur: Roy]

"Kata bang hafiz 'iya, sudah kami lakukan penindakan' jadi tebakan ku benar pihak Polrestabes Medan yang melakukan penggerebekan," ungkapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kanit Pidum Iptu M. Hafizullah belum memberikan keterangan resmi secara terperinci mengenai hasil penyitaan maupun identitas tersangka.

[Redaktur:Roy]

Hal ini makin menebalkan tanda tanya besar di mana kewajiban pengawasan serta penindakan tegas Polres Pelabuhan Belawan dan tak hanya itu, publik pun kembali bertanya siapa yang melindungi bisnis ilegal tersebut, sehingga dengan bebasnya gudang itu terus beroperasi?

Sumber warga yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan hal tersebut, saat melintas didepan gudang tersebut aromanya solar sangat menyengat.

"Dulu memang dia buka di daerah Gudang Kapur. Sekarang pindah ke sini. Aroma solar sangat menyengat sampai tercium jelas ke jalan siapa pun yang lewat," ujarnya, Rabu (15/7/2026).

Lokasi baru justru makin berisiko: gudang berdiri persis berdampingan dengan rumah warga yang berjejer sangat rapat.

"Lihatlah sendiri! Kami sangat cemas jika terjadi kebakaran atau hal buruk lain. Bahan bakar sangat mudah meledak, pasti warga sekitar jadi korban pertama," tegas warga.

"Segera turun tangan! Tindak tegas dan tutup permanen tempat ini! Tempat simpan bahan berbahaya mutlak tak boleh di tengah pemukiman padat, yang ku herankan siapa yang melindungi nya sehingga bebas beroperasi?," imbuhnya.

Secara tegas perbuatan itu melanggar aturan hukum:

- Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Setiap orang yang menyalahgunakan angkutan dan/atau niaga BBM atau LPG bersubsidi, diancam penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar;
- Pasal 62 jo. Pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Mengalihkan barang kebutuhan pokok sehingga tak diterima warga yang berhak, terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo.

[Redaktur:Roy]

"Gak bisa kami info bang hadi, Mnrt ketentuan bersifat rahasia, kami hanya bisa sampaikan ke APH berdasarkan MOU," ungkapnya.

Namun H Edwin Nasution memastikan jumlah dugaan penyelewengan anggaran dipastikan naik dari sebelumnya.

"Naik," tegasnya menutup pembicaraan.

Hingga kini belum dijelaskan seberapa besar peningkatannya, namun berkas sudah sah berada di tangan Polres Deli Serdang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan Kepala Inspektorat Deli Serdang Edwin menyatakan apresiasi laporan warga. "Kasus ini masih berjalan, belum selesai diperiksa seluruhnya," ujarnya.

Warga menegaskan tuntutan tegas: "Kami minta pemeriksaan terbuka, transparan, dipercepat, jangan diulur waktu!," ungkapnya.

Pihak Inspektorat kemudian menyerahkan penanganan khusus kepada Irbansus Gita Presilia Pinem. Ia memaparkan temuan awal: "Kami usahakan selesai dalam satu minggu ke depan. Setelah laporan lengkap, langsung diserahkan ke Tipikor Polres Deli Serdang. Sementara sudah terindikasi dugaan penyelewengan anggaran setidaknya Rp70 juta," ucapnya.

Beni Kurniawan Sirait, mantan perangkat desa 2018–Juni 2024, mengungkap fakta mencengangkan saat dikonfirmasi: "Saya sudah mundur dari jabatan, malah dipanggil diperiksa Tipikor tahun 2025 soal Dana Ketahanan Pangan atau Dana Ketapang. Kenapa saya diseret, padahal yang mengambil keuntungan adalah Kepala Desa sendiri?," terangnya.

Ia menceritakan kejutan demi kejutan saat pemeriksaan:

- Pengadaan bibit jamur tiram senilai lebih Rp20 juta: ternyata disimpan dan dipelihara di rumah pribadi Kades, tak dibagikan sama sekali.
- Pengadaan bibit ikan gurame 2023–2024: dianggarkan 12.000 ekor @Rp3.000, namun hanya diserahkan kepada satu orang warga—bukan petani kolam yang membutuhkan.
- Belum lagi pengadaan bibit ayam: jenis, jumlah, dan penerimanya pun tak jelas bagi perangkat desa.

Imam Santoso, mantan Kaur Umum yang turut mundur tahun 2024, menambahkan: "Di desa ini banyak warga punya kolam. Kalau gurame cuma untuk satu orang, itu namanya bisnis pribadi! Kami sadar aturan dilanggar terus, tak sanggup lagi menutupi," ujarnya.

Terungkap dugaan kecurangan terencana:

- Semua pembelian dilengkapi kwitansi dan stempel toko;
- Saat dicek alamat tertulis: tak ada toko yang dimaksud – semuanya fiktif!

Bukti pelanggaran diserahkan resmi ke Tipikor Polres Deli Serdang di tangan penyidik Brigadir Suwandi: berkas pertanggungjawaban palsu, puluhan stempel buatan, serta tanda tangan yang dipalsukan.

Berdasarkan perhitungan warga dan temuan awal, dari total anggaran desa lebih Rp1 Miliar dalam rentang waktu itu, diduga diperkirakan ratusan juta melenceng dari tujuan. Dana seharusnya meningkatkan ekonomi warga lewat bantuan produksi, malah dicuri secara terorganisir oleh pemimpin desa sendiri.

[Redaktur:Roy]

"Saya turun ke lokasi sendiri, dan melihat dengan mata kepala bagaimana truk tangki berwarna biru putih bertuliskan 'Transportir' hilir mudik masuk ke dalam halaman gudang milik tersangka berinisial AS. Terlihat jelas berjejer bak serat atau warga setempat menyebutnya 'tandon', masing-masing berkapasitas minimal satu ton solar, bahkan banyak yang jauh lebih besar!"

Praktek keji ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan pencurian terorganisir atas hak rakyat! Solar bersubsidi disiapkan negara demi meringankan beban petani, nelayan, pengusaha mikro, dan masyarakat kecil. Alih-alih sampai ke tangan yang berhak, justru ditimbun di tempat gelap demi dikorupsi dan dijual mahal demi keuntungan segelintir orang serakah.

"Ini perampokan terang-terangan terhadap harta negara dan penderitaan rakyat! Ke mana perginya kewajiban pengawasan Polres Pelabuhan Belawan? Apakah karena ada perlindungan kekuasaan, maka pelanggaran nyata pun dibiarkan berlarut-larut?" kecam Frisdarwin berapi-api, Senin (13/7/2026).

Ia menegaskan kembali ia sudah membuat tembusan surat tersebut ke Presiden RI, BPH Migas, Kapolri dan Kapolda Sumut. 

"Laporan kami sudah dikirim ke pimpinan tertinggi negeri ini. Kami menuntut BPH Migas beserta jajaran kepolisian segera turun tangan! Jangan biarkan mafia solar ini terus menjadikan bantuan negara barang dagangan pribadi. Hentikan kesewenang-wenangan ini sekarang juga!," akunya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun klarifikasi dari pemilik gudang berinisial AS saat dikonfirmasi WahanaNews.co.

[Redaktur:Dedi]

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan, “Danau Toba membutuhkan ruang pertunjukan berkelas yang mampu mempertemukan seniman, pelaku UMKM, wisatawan, dan masyarakat dalam satu ekosistem budaya yang produktif.”

Menurut Tohom, pembangunan opera house dapat menjadi langkah strategis untuk menyelamatkan Opera Batak sekaligus memberi ruang regenerasi bagi para seniman muda.

“Opera Batak bukan hanya hiburan, tetapi juga media untuk mewariskan sejarah, nilai kehidupan, bahasa, musik, dan identitas masyarakat Batak kepada generasi berikutnya,” katanya, Senin (13/7/2026).

Ia menilai keberadaan gedung pertunjukan permanen akan membuat kegiatan seni budaya di Danau Toba dapat diselenggarakan secara terjadwal dan tidak bergantung pada acara seremonial.

“Para pelaku seni membutuhkan kepastian panggung agar mereka dapat berkarya, meningkatkan kualitas pertunjukan, dan memperoleh penghasilan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Gagasan pembangunan opera house sebelumnya disampaikan Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom saat menghadiri Pagelaran Opera dan Konser Musik Tona Sian Huta di Gedung Serba Guna Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Minggu (12/7/2026).

Pagelaran yang diprakarsai Persatuan Artis Batak Indonesia tersebut turut dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya bersama pemerintah daerah, pelaku seni, dan masyarakat.

Tohom mengatakan kehadiran pemerintah pusat dalam pagelaran tersebut menjadi sinyal positif bagi pengembangan seni budaya dan ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba.

“Dukungan pemerintah perlu diterjemahkan menjadi program nyata berupa infrastruktur pertunjukan, pelatihan seniman, promosi internasional, pendanaan kreatif, dan kalender budaya tahunan,” ucapnya.

Menurutnya, opera house di Danau Toba harus dirancang sebagai pusat kebudayaan yang tetap menampilkan karakter arsitektur, filosofi, dan kearifan lokal masyarakat Batak.

“Bangunannya harus menjadi identitas kawasan, bukan gedung biasa yang bisa ditemukan di tempat lain,” katanya.

Tohom memandang opera house juga dapat dihubungkan dengan pengembangan desa wisata, hotel, transportasi, kuliner, kerajinan, dan berbagai produk ekonomi kreatif lokal.

“Setiap pertunjukan akan menciptakan perputaran ekonomi karena wisatawan membutuhkan penginapan, makanan, transportasi, cendera mata, dan layanan pendukung lainnya,” ujarnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan pusat seni harus dirancang sebagai bagian dari penataan kawasan Danau Toba secara terpadu.

“Opera house perlu memiliki akses transportasi yang baik dan terhubung dengan berbagai destinasi di sekitar Danau Toba agar manfaat ekonominya menyebar ke banyak kabupaten,” tuturnya.

Ia menilai kolaborasi antardaerah sangat diperlukan karena Danau Toba merupakan satu kesatuan wilayah budaya, ekonomi, dan pariwisata yang tidak dapat dikembangkan secara terpisah.

“Pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba harus menyusun agenda bersama agar pertunjukan seni, festival, promosi wisata, dan kegiatan UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Tohom juga mendukung pandangan Lamhot Sinaga bahwa Opera Batak merupakan aset budaya yang harus diselamatkan dari ancaman kepunahan setelah semakin jarang dipentaskan selama lebih dari empat dekade.

“Apabila tidak disiapkan panggung, pembinaan, dokumentasi, dan regenerasi, kita berisiko kehilangan salah satu kekayaan budaya yang sangat berharga,” ujarnya.

Ia menyambut pernyataan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengenai perlunya kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, seniman, dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi kreatif.

“Kolaborasi adalah kunci, karena budaya hanya akan hidup apabila masyarakat menjadi pelaku utama dan pemerintah menyediakan kebijakan serta fasilitas yang mendukung,” katanya.

MARTABAT Prabowo-Gibran berharap gagasan pembangunan opera house di Danau Toba dapat masuk dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah agar tidak berhenti sebagai wacana.

“Opera house dapat menjadi simbol kebangkitan budaya Batak sekaligus pusat ekonomi kreatif yang membawa Danau Toba semakin dikenal di panggung nasional dan dunia,” tutup Tohom.

[Redaktur: Sandy]

Hingga berita dini diterbitkan, Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan bungkam saat dikonfirmasi.

[Redaktur:Roy]

Menurut Ketua PBH PERADI DPC Deli Serdang, Dedi Suheri, menyampaikan kasus yang menimpa Lamria Simanullang seharusnya menjadi perkara sederhana, seorang warga mendatangi rumah miliknya sendiri, mendapati pintu digembok pihak lain, lalu dianiaya saat mempertanyakan haknya. 

"Namun yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan pola yang jauh lebih meresahkan daripada peristiwa pidananya sendiri, yakni bagaimana institusi kepolisian menangani laporan warga biasa ketika berhadapan dengan seorang oknum anggota DPRD," ujarnya.

Duduk Perkara

Menurut Dedi, berdasarkan keterangan korban, peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa, 2 Juni 2026, di Jalan Sidikalang, Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kabupaten Dairi. Berawal dari sengketa penguasaan rumah, dimana Lamria mendapati rumahnya telah digembok pihak lain tanpa sepengetahuannya, korban ditarik rambutnya, dicakar wajahnya, dan turut dipegangi oleh pihak ketiga hingga sulit bergerak, diduga dilakukan bersama-sama oleh Rasiden Damanik (anggota DPRD Kabupaten Dairi) beserta istrinya, Masro Nainggolan. Korban bahkan mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Laporan resmi kemudian dibuat di SPKT Polres Dairi.

"Yang jarang disorot publik adalah bahwa peristiwa ini bukan yang pertama. Kuasa hukum korban, Abdi Manullang SH mengungkapkan bahwa kliennya telah lebih dulu melaporkan Rasiden Damanik pada 21 Januari 2026, tercatat resmi dengan Nomor LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi ,atas dugaan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah. Laporan pertama ini, menurut kuasa hukum korban, berjalan di tempat tanpa perkembangan berarti selama hampir lima bulan, sebelum akhirnya kliennya kembali menjadi korban peristiwa yang lebih berat pada awal Juni," ungkapnya.

Dua Persoalan Hukum yang Layak Disorot

Pertama, soal pembiaran laporan. Jeda hampir 6 bulan tanpa perkembangan jelas atas laporan pertama bukan sekadar persoalan birokrasi. Dalam kerangka hukum acara pidana, penyidik memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan secara profesional dan terukur waktunya, sebagaimana diatur dalam mekanisme Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang wajib disampaikan secara berkala kepada pelapor. 

"Ketiadaan progres yang jelas atas laporan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah yang diajukan sejak Januari patut dipertanyakan, terlebih jika benar peristiwa yang lebih berat pada Juni merupakan eskalasi dari konflik yang sama yang semestinya sudah ditangani sejak laporan pertama," terang Dedi.

Kedua, dan ini yang jauh lebih serius, soal ketidaksesuaian keterangan resmi kepolisian sendiri. Ketika dikonfirmasi media mengenai laporan Januari tersebut, Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP Wilson M Panjaitan beberapa waktu yang lalu secara tegas menyatakan hanya mengetahui satu laporan, yakni yang diajukan pada Juni 2026, dan membantah adanya laporan sebelumnya ("Yang bulan 6 ada, yang bulan satu bukan dia dilapor"). Pernyataan ini kemudian dibantah langsung oleh kuasa hukum korban dengan menunjukkan bukti tertulis berupa nomor dan tanggal laporan yang jelas: LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi, tertanggal 21 Januari 2026. Setelah dikonfrontasi dengan bukti tersebut, Kasat Reskrim hanya menjawab akan "mengecek ulang" , dan hingga tulisan ini disusun, tidak ada klarifikasi lanjutan maupun koreksi resmi yang disampaikan.

"Ketidaksesuaian semacam ini bukan perkara administratif remeh. Jika benar terdapat laporan resmi bernomor yang tercatat dalam sistem SPKT namun tidak diketahui atau tidak diakui oleh pimpinan satuan reserse yang menanganinya, maka ada dua kemungkinan yang sama-sama serius: 

Pertama, terjadi kelalaian sistemik dalam pencatatan dan pengarsipan laporan polisi di tingkat Polres; atau kedua, yang jauh lebih mengkhawatirkan, terdapat upaya untuk mengecilkan atau menghilangkan jejak laporan yang justru memberatkan pihak yang memiliki kedudukan sosial dan politik tertentu. Keduanya sama-sama layak menjadi objek pemeriksaan internal oleh Propam Polres Dairi maupun pengawasan eksternal oleh Kompolnas," tegasnya.

Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum yang Dipertaruhkan

Masih Dedi menjelaskan, status terlapor sebagai anggota DPRD sekaligus, menurut keterangan kuasa hukum korban, ketua partai di tingkat kabupaten, tidak boleh memberikan privilese apa pun dalam proses penegakan hukum. 

"Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali. Ketika kuasa hukum korban secara eksplisit menyatakan kekhawatiran bahwa "yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus ketua partai, timbul anggapan dirinya kebal hukum," dan meminta Satreskrim Polres Dairi untuk tidak bersikap tebang pilih, ini adalah sinyal publik bahwa kepercayaan terhadap netralitas penanganan perkara sedang diuji secara nyata di lapangan,bukan sekadar retorika kuasa hukum yang berlebihan," jelasnya 

Penting di Garisbawahi 

Keterlambatan dan ketidaksesuaian data ini terjadi bukan pada perkara yang rumit secara pembuktian. Korban memiliki luka fisik yang dapat diverifikasi melalui visum, terdapat saksi berupa tetangga di lokasi kejadian, dan sengketa rumah yang menjadi latar belakang peristiwa dapat ditelusuri melalui dokumen kepemilikan. Ini bukan perkara yang secara teknis sulit diungkap sehingga lambannya penanganan semakin sulit dijelaskan semata sebagai keterbatasan sumber daya penyidikan.

"Polres Dairi sepatutnya segera melakukan klarifikasi resmi dan terbuka atas ketidaksesuaian jumlah laporan yang telah terungkap ke publik bukan sekadar jawaban informal "nanti saya cek" melalui pesan pribadi kepada media. Klarifikasi ini penting bukan untuk kepentingan pencitraan, melainkan karena menyangkut integritas sistem pencatatan laporan polisi yang menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan," pintanya.

Selain itu, masih Dedi menyampaikan, kedua laporan, baik yang diajukan Januari maupun Juni 2026, sepatutnya ditangani secara konsisten, terukur, dan transparan, dengan SP2HP yang disampaikan berkala kepada pelapor sesuai haknya menurut hukum acara pidana. 

"Apabila ditemukan indikasi pembiaran yang disengaja atau upaya menutupi laporan sebelumnya karena posisi sosial-politik terlapor, hal tersebut telah keluar dari ranah kelalaian administratif biasa dan patut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian," ucapnya.

"Bagi korban dan kuasa hukumnya, langkah lanjutan yang tersedia bukan hanya menunggu itikad baik kepolisian. Apabila dalam waktu dekat tidak ada perkembangan berarti, mekanisme pengaduan ke Propam Polda Sumatera Utara, laporan ke Kompolnas, maupun, sebagai upaya paksa terakhir, praperadilan atas dugaan penghentian penyidikan tanpa dasar yang sah (SP3 terselubung), tetap terbuka sebagai jalur hukum yang sah untuk memastikan hak korban tidak terus terabaikan hanya karena berhadapan dengan pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi secara sosial dan politik," imbuhnya.

Menutup pembicaraan Dedi bahwa hukum ada untuk melindungi yang lemah dari yang kuat, bukan sebaliknya. 

"Kasus Sitinjo ini akan menjadi ujian kecil namun nyata bagi kredibilitas Polres Dairi, apakah keadilan di sana benar-benar buta terhadap jabatan, atau justru semakin tunduk padanya," tutupnya.

[Redaktur: Roy]

"Proses hukum harus berjalan adil, transparan, dan tuntas. Harus dibuka secara serius sesuai aturan yang berlaku agar menimbulkan efek jera bagi seluruh tenaga medis," ujarnya.

Ia juga memberikan dukungan penuh kepada penyidik Polda Sumut.

"Kami apresiasi dan dukung Polda Sumut menyelidiki ini secara profesional. Hak mengajukan upaya hukum seperti praperadilan adalah hak setiap warga dan wajib dihormati, namun jangan menghalangi pengungkapan kebenaran."

Tuntut Sanksi Ganda Jika Terbukti Bersalah

Apabila perbuatan pidana dapat dibuktikan secara sah, sanksi harus ditegakkan tanpa pandang jabatan:

- Sanksi etik berat hingga pemecatan dari profesi dan organisasi IDI
- Sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

"Jabatan dan gelar tidak boleh menjadi tameng. Jika terbukti bersalah, harus bertanggung jawab baik secara etika profesi maupun hukum negara," pungkas Eka Putra Zakran.

Sebelumnya diberitakan Ketua IDI Sumut Ery Suhaymi membenarkan adanya kasus tersebut setelah menerima laporan dari Pelapor.

“Iya dari IDI Sumut, kami sudah menerima laporan perkembangan kasus ini, baik dari pihak pelapor maupun melalui surat resmi yang disampaikan kepada kami,” ujar Ery Suhaymi, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan dalam jalur hukum. Sehubungan dengan proses tersebut, dokter yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua IDI Cabang Tebingtinggi agar dapat lebih fokus menangani perkara hukum yang dihadapinya.

“Surat pengunduran dirinya sudah kami terima dan saat ini telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua IDI Cabang yang baru untuk menjaga keberlangsungan tugas organisasi. Kami menghormati sepenuhnya setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ditanya mengenai langkah tindak lanjut yang telah diambil, Ery Suhaymi menyatakan bahwa karena perkara sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya menunggu kepastian dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

“Saat ini kami belum bisa mengambil keputusan tertentu karena tetap menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya.

Saat diminta menjelaskan ketentuan sanksi internal IDI bagi anggota yang terlibat kasus pidana, Ery Suhaymi belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari akun Threads Hariandirikcy, peristiwa bermula pada Oktober 2025. Saat itu, diduga kedua tersangka tertangkap tangan di Kamar 602 Hotel Grand Central Premier Medan oleh suami dari salah satu pihak, yakni berinisial NUAT (30 tahun). Di lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian dalam yang berserakan di sofa kamar, tisu yang diduga mengandung bercak sperma, serta pengakuan langsung dari keduanya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Tersangka utama bernama MI (48 tahun), mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Saat ini ia menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di UPTD RSUD dr. H. Kumpulan Pane, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menantu mantan Wali Kota Tebing Tinggi, berinisial AHH. Sementara NUAT juga berprofesi sebagai dokter dan tergabung dalam kepengurusan IDI setempat.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menetapkan status tersangka bagi keduanya sejak 22 Mei 2026. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sah, ditandatangani oleh Direktur PPA Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara W. Kasus ini dijerat Pasal 284 KUHPidana sebagaimana diubah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menanggapi penetapan tersebut, diduga kedua tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan yang digelar perdana pada 24 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagian kalangan publik sebagai upaya untuk menggugurkan status tersangka guna menghindari proses hukum lebih lanjut.

Selain ancaman pidana penjara, keduanya menghadapi sanksi ganda. Sebagai PNS, MI terancam diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sesuai peraturan disiplin ASN. Dari sisi profesi, perilaku mereka dinilai melanggar kode etik kedokteran, sehingga berisiko dicabut izin praktiknya oleh IDI.

Masyarakat menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan tegas tanpa intervensi kekuasaan atau jabatan. Perhatian publik tertuju pada ketegasan aparat penegak hukum serta langkah tegas yang akan diambil instansi terkait dan organisasi profesi guna menjaga marwah dunia medis.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

MARTABAT Prabowo-Gibran menilai langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran semakin dipercaya investor global.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan kehadiran Unilever Global di KEK Sei Mangkei harus dilihat sebagai momentum besar bagi penguatan ekonomi luar Jawa.

“Masuknya Unilever Global ke KEK Sei Mangkei menunjukkan bahwa Indonesia punya daya tarik nyata dalam rantai pasok dunia,” ujar Tohom, Kamis (9/7/2026).

Menurut Tohom, keputusan perusahaan multinasional menjadikan Sei Mangkei sebagai bagian dari global value chain membuktikan bahwa kawasan ekonomi khusus dapat menjadi instrumen strategis untuk menarik investasi berkualitas.

“Investasi seperti ini penting karena bukan hanya membawa modal, tetapi juga membawa standar industri, jaringan pasar global, teknologi, dan peluang kerja baru,” kata Tohom.

Ia mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran perlu terus mengarahkan investasi besar agar memberi dampak langsung kepada masyarakat sekitar kawasan.

“Rakyat di sekitar KEK harus ikut naik kelas melalui pekerjaan layak, pelatihan vokasi, kemitraan UMKM, dan keterlibatan dalam rantai pasok industri,” ucapnya.

Tohom menilai KEK Sei Mangkei memiliki posisi strategis karena berada di Sumatera Utara yang dekat dengan basis komoditas, pelabuhan, dan jalur perdagangan internasional.

“Sei Mangkei bisa menjadi contoh bahwa pusat pertumbuhan ekonomi masa depan tidak harus selalu bertumpu di Jawa,” tuturnya.

Ia berpandangan bahwa investasi Unilever Global harus dikawal agar mampu memperkuat industri pengolahan, logistik, ekspor, dan nilai tambah nasional.

“Indonesia jangan hanya menjadi tempat produksi, tetapi harus menjadi pusat nilai tambah yang menentukan arah rantai pasok regional dan global,” katanya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa keberhasilan KEK sangat bergantung pada keterhubungan kawasan dengan kota penyangga, pelabuhan, jalan, energi, air, permukiman pekerja, dan layanan publik.

“KEK yang kuat harus hidup bersama wilayah sekitarnya, sehingga pertumbuhan industri ikut menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Tohom.

Ia mengatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan pelaku industri perlu membangun tata kelola yang cepat, bersih, transparan, dan berorientasi hasil.

“Investor membutuhkan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan manfaat, maka dua kepentingan itu harus dipertemukan dalam kebijakan yang adil,” ucapnya.

Tohom juga menilai rencana groundbreaking proyek Unilever Global pada Agustus 2026 perlu menjadi penanda bahwa Indonesia semakin serius menjadi tujuan investasi manufaktur bernilai tambah.

“Groundbreaking ini jangan berhenti sebagai seremoni, tetapi harus menjadi awal dari ekosistem industri yang produktif, berkelanjutan, dan membuka masa depan baru bagi tenaga kerja Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan MARTABAT Prabowo-Gibran mendukung langkah pemerintah memperkuat KEK sebagai instrumen pemerataan ekonomi nasional.

“Jika KEK dikelola visioner, maka investasi global akan menjadi jalan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mempercepat kesejahteraan rakyat,” tutup Tohom.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

[Redaktur: Roy]

Kegiatan ini menjadi bentuk ungkapan syukur sekaligus penghormatan atas pengabdian Wallen Hutahaean selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

Ibadah berlangsung dengan khidmat mengusung tema "Tuhan adalah Gembala Penebus Masa Depanku" dengan khotbah yang disampaikan oleh Pdt. Kristina Sibarani dari HKBP Sianipar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Sekretaris Daerah Paber Napitupulu, para staf ahli Bupati, Kepala Badan Kesbangpol Harryzon Hutabarat, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.

Usai ibadah, acara dilanjutkan dengan prosesi perpisahan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan apresiasi atas dedikasi Wallen Hutahaean selama mengemban amanah sebagai Inspektur Kabupaten Toba.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Toba, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bapak Wallen Hutahaean. Semoga tetap sehat dan terus menjadi berkat di tengah masyarakat," ujar Wakil Bupati.

Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, turut memberikan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan selama bertugas.
"Terima kasih atas kerja sama dan pengabdian yang telah diberikan. Kiranya masa purna bhakti menjadi masa yang penuh sukacita bersama keluarga," kata Paber Napitupulu.

Sementara itu, Wallen Hutahaean mengaku terharu atas perhatian yang diberikan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Toba pada momen purna bhaktinya.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan rekan-rekan ASN atas kebersamaan dan dukungan selama saya mengabdi. Kiranya Tuhan memberkati Kabupaten Toba agar semakin maju," ungkap Wallen Hutahaean.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Toba tidak hanya memberikan penghormatan kepada ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya, tetapi juga menegaskan pentingnya menghargai dedikasi dan loyalitas aparatur sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Informasi yang dihimpun MI adalah dokter yang menjabat sebagai Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) cabang Tebingtinggi pada masa bakti 2023-2026. Namun karena menghadapi kasus, MI mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua ID.

Ketua IDI Sumut Ery Suhaymi membenarkan adanya kasus tersebut setelah menerima laporan dari Pelapor.

“Iya dari IDI Sumut, kami sudah menerima laporan perkembangan kasus ini, baik dari pihak pelapor maupun melalui surat resmi yang disampaikan kepada kami,” ujar Ery Suhaymi, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan dalam jalur hukum. Sehubungan dengan proses tersebut, dokter yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua IDI Cabang Tebingtinggi agar dapat lebih fokus menangani perkara hukum yang dihadapinya.

“Surat pengunduran dirinya sudah kami terima dan saat ini telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua IDI Cabang yang baru untuk menjaga keberlangsungan tugas organisasi. Kami menghormati sepenuhnya setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ditanya mengenai langkah tindak lanjut yang telah diambil, Ery Suhaymi menyatakan bahwa karena perkara sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya menunggu kepastian dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

“Saat ini kami belum bisa mengambil keputusan tertentu karena tetap menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya.

Saat diminta menjelaskan ketentuan sanksi internal IDI bagi anggota yang terlibat kasus pidana, Ery Suhaymi belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Sebelumnya diberitakan berdasarkan keterangan yang dihimpun dari akun Threads Hariandirikcy, peristiwa bermula pada Oktober 2025. Saat itu, diduga kedua tersangka tertangkap tangan di Kamar 602 Hotel Grand Central Premier Medan oleh suami dari salah satu pihak, yakni berinisial NUAT (30 tahun). Di lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian dalam yang berserakan di sofa kamar, tisu yang diduga mengandung bercak sperma, serta pengakuan langsung dari keduanya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Tersangka utama bernama MI (48 tahun), mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Saat ini ia menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di UPTD RSUD dr. H. Kumpulan Pane, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menantu mantan Wali Kota Tebing Tinggi, berinisial AHH. Sementara NUAT juga berprofesi sebagai dokter dan tergabung dalam kepengurusan IDI setempat.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menetapkan status tersangka bagi keduanya sejak 22 Mei 2026. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sah, ditandatangani oleh Direktur PPA Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara W. Kasus ini dijerat Pasal 284 KUHPidana sebagaimana diubah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menanggapi penetapan tersebut, diduga kedua tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan yang digelar perdana pada 24 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagian kalangan publik sebagai upaya untuk menggugurkan status tersangka guna menghindari proses hukum lebih lanjut.

Selain ancaman pidana penjara, keduanya menghadapi sanksi ganda. Sebagai PNS, MI terancam diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sesuai peraturan disiplin ASN. Dari sisi profesi, perilaku mereka dinilai melanggar kode etik kedokteran, sehingga berisiko dicabut izin praktiknya oleh IDI.

Masyarakat menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan tegas tanpa intervensi kekuasaan atau jabatan. Perhatian publik tertuju pada ketegasan aparat penegak hukum serta langkah tegas yang akan diambil instansi terkait dan organisasi profesi guna menjaga marwah dunia medis.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

Warga menduga dana desa tak tepat sasaran, justru diduga disetir semata demi kepentingan pribadi penguasa desa.

Saat aksi diterima, Kepala Inspektorat Deli Serdang Edwin menyatakan apresiasi laporan warga. "Kasus ini masih berjalan, belum selesai diperiksa seluruhnya," ujarnya.

Warga menegaskan tuntutan tegas: "Kami minta pemeriksaan terbuka, transparan, dipercepat, jangan diulur waktu!," ungkapnya.

Pihak Inspektorat kemudian menyerahkan penanganan khusus kepada Irbansus Gita Presilia Pinem. Ia memaparkan temuan awal: "Kami usahakan selesai dalam satu minggu ke depan. Setelah laporan lengkap, langsung diserahkan ke Tipikor Polres Deli Serdang. Sementara sudah terindikasi penyelewengan anggaran setidaknya Rp70 juta," ucapnya.

Beni Kurniawan Sirait, mantan perangkat desa 2018–Juni 2024, mengungkap fakta mencengangkan saat dikonfirmasi: "Saya sudah mundur dari jabatan, malah dipanggil diperiksa Tipikor tahun 2025 soal Dana Ketahanan Pangan atau Dana Ketapang. Kenapa saya diseret, padahal yang mengambil keuntungan adalah Kepala Desa sendiri?," terangnya.

Ia menceritakan kejutan demi kejutan saat pemeriksaan:

- Pengadaan bibit jamur tiram senilai lebih Rp20 juta: ternyata disimpan dan dipelihara di rumah pribadi Kades, tak dibagikan sama sekali.
- Pengadaan bibit ikan gurame 2023–2024: dianggarkan 12.000 ekor @Rp3.000, namun hanya diserahkan kepada satu orang warga—bukan petani kolam yang membutuhkan.
- Belum lagi pengadaan bibit ayam: jenis, jumlah, dan penerimanya pun tak jelas bagi perangkat desa.

Imam Santoso, mantan Kaur Umum yang turut mundur tahun 2024, menambahkan: "Di desa ini banyak warga punya kolam. Kalau gurame cuma untuk satu orang, itu namanya bisnis pribadi! Kami sadar aturan dilanggar terus, tak sanggup lagi menutupi," ujarnya.

Terungkap dugaan kecurangan terencana:

- Semua pembelian dilengkapi kwitansi dan stempel toko;
- Saat dicek alamat tertulis: tak ada toko yang dimaksud – semuanya fiktif!

Bukti pelanggaran diserahkan resmi ke Tipikor Polres Deli Serdang di tangan penyidik Brigadir Suwandi: berkas pertanggungjawaban palsu, puluhan stempel buatan, serta tanda tangan yang dipalsukan.

Berdasarkan perhitungan warga dan temuan awal, dari total anggaran desa lebih Rp1 Miliar dalam rentang waktu itu, diduga diperkirakan ratusan juta melenceng dari tujuan. Dana seharusnya meningkatkan ekonomi warga lewat bantuan produksi, malah dicuri secara terorganisir oleh pemimpin desa sendiri.

[Redaktur:Roy]

"Benar bang, sampai sekarang belum ada cerai sah bang, karena nikahnya pun kemaren itu ngk tercatat bang," ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Pemicu utama dugaan tindakan kekerasan tersebut adalah sengketa kepemilikan sebidang tanah. Rasiden Damanik mengajukan klaim bahwa tanah itu merupakan hak milik ayahnya. Namun klaim ini dinilai lemah dan tidak berdasar jika dicocokkan dengan fakta yang ada.

“Masalah intinya adalah objek tanah yang diakui sebagai milik Ibu Boru Manullang. Padahal, tanah tersebut sudah dibeli dan dikuasai secara sah jauh sebelum ikatan pernikahan terjalin,” ungkap Abdi Manullang.

Jika ditelaah berdasarkan dokumen kepemilikan serta keterangan yang disampaikan, terbukti tanah tersebut telah dimiliki oleh Boru Manullang sebelum pernikahan berlangsung, dan sampai saat ini tidak pernah dijual atau dialihkan haknya kepada pihak mana pun. Secara prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, aset yang diperoleh sebelum menikah tetap menjadi hak milik pribadi dan tidak dapat digugat sebagai harta bersama.

Yang menjadi sorotan utama adalah: sebagai anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap jalur hukum, mengapa Rasiden Damanik justru menyelesaikan perselisihan ini dengan tindakan mengeroyok yang jelas-jelas melanggar aturan pidana? Sikap ini justru mencoreng citra lembaga legislatif dan menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dalam bertindak.

Dipastikan bahwa sebidang tanah yang menjadi sumber perselisihan itulah yang menjadi lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi setelah dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu.

[Redaktur:Roy]