Wahana News Sumut - Inspirasi Konsumen Sumatera Utara

GM PLN UID Sumut Ajak Mahasiswa UMSU Bangun Karier Berdampak untuk Masa Depan Bangsa

Hadi Kurniawan — Fri, 22 May 2026 15:57:47 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Mundhakir Salman, menggelar kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan mengusung tema “Dari Lulus Cepat ke Hidup Bermakna: Membangun Karier, Karya, dan Kontribusi”. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi strategis antara PLN dan dunia pendidikan, bertujuan menyiapkan generasi muda yang unggul, adaptif, dan siap menjawab tantangan masa depan bangsa.

Dalam pemaparan yang dihadiri mahasiswa dari berbagai fakultas tersebut, Mundhakir Salman menekankan bahwa orientasi pendidikan tidak boleh berhenti hanya pada kelulusan atau sekadar mendapatkan pekerjaan. Lebih dari itu, mahasiswa dituntut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kompetensi dan karakter yang dibangun selama menempuh pendidikan.

“Jangan hanya mengejar pekerjaan yang baik, tetapi jadilah orang baik dalam setiap pekerjaan. Ketika karakter, kompetensi, dan integritas berjalan beriringan, karier tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga jalan pengabdian dan kebermanfaatan bagi sesama,” ujar Mundhakir Salman.

Ia juga menjelaskan bahwa arus transformasi digital dan percepatan transisi energi menuju energi bersih kini membuka peluang luas bagi generasi muda untuk berkarya. Indonesia diketahui memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, sehingga kehadiran talenta muda yang inovatif dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak untuk mengelola kekayaan alam tersebut demi kemajuan negeri.

Pada kesempatan tersebut, Mundhakir juga berbagi pengalaman nyata mengenai betapa krusialnya peran listrik dalam kehidupan masyarakat, salah satunya saat mendukung pasokan listrik di fasilitas kesehatan. Ia mencontohkan situasi di mana keandalan listrik sangat menunjang keselamatan pasien yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, seperti pasien cuci darah.

“Ada pasien yang harus menjalani cuci darah dan sangat bergantung pada pasokan listrik yang andal. Momen seperti itu semakin menguatkan komitmen PLN untuk menjaga keandalan layanan, karena kami sadar listrik memiliki peran vital dalam menunjang kehidupan dan kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

Selain fokus pada peningkatan kualitas layanan kelistrikan, PLN juga konsisten menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program Light Up The Dream (LUTD). Program ini berupa penyambungan listrik gratis bagi keluarga prasejahtera, yang sepenuhnya bersumber dari donasi sukarela pegawai PLN. Hingga saat ini, inisiatif mulia tersebut telah membawa manfaat bagi 44.108 pelanggan di seluruh Indonesia yang kini telah menikmati akses listrik.

Sementara itu, Wakil Rektor III UMSU, Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran dan kontribusi PLN UID Sumatera Utara di lingkungan kampus. Menurutnya, sinergi antara dunia pendidikan dan industri menjadi kunci utama dalam mempersiapkan mahasiswa agar siap bersaing di dunia kerja dan menghadapi perubahan global yang dinamis.

“Kehadiran PLN memberikan motivasi besar bagi mahasiswa UMSU untuk terus meningkatkan kapasitas diri, mengasah kemampuan, dan mempersiapkan langkah terbaik menyongsong masa depan,” tegas Rudianto.

Kuliah umum ini ditutup dengan sesi penyerahan cenderamata kepada GM PLN UID Sumatera Utara, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan.

Melalui kegiatan ini, PLN UID Sumatera Utara kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi. Tujuannya jelas: menciptakan generasi muda yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan mendukung masa depan energi berkelanjutan di Indonesia.

[Redaktur:Dedi]

SPBU Bandar Labuhan Tanjung Morawa Diduga Selewengkan Pertalite Subsidi ke Mafia BBM

Hadi Kurniawan — Tue, 19 May 2026 16:08:31 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – SPBU dengan kode 14.2031142 yang berlokasi di kawasan Bandar Labuhan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, diduga kuat terlibat dalam praktik penyelewengan BBM bersubsidi. Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, ribuan liter Pertalite diduga dialirkan ke jaringan mafia BBM dengan memanfaatkan sepeda motor dan becak bermotor (Betor), pada Senin pagi, 18 Mei 2026.

Pantauan langsung di lokasi menunjukkan aktivitas yang mencurigakan. Belasan kendaraan, di antaranya sepeda motor jenis Honda Verza dan Suzuki Thunder yang dimodifikasi dengan tangki berkapasitas besar, serta sejumlah Betor, terlihat keluar-masuk area SPBU. Kendaraan-kendaraan tersebut diketahui tidak mengangkut bahan bakar untuk kebutuhan pribadi, melainkan melangsir Pertalite dalam jumlah banyak ke sejumlah gudang penampungan yang berjarak tidak jauh dari lokasi pengisian.

Berdasarkan pengamatan, ada setidaknya empat titik gudang yang menjadi tujuan pengumpulan BBM hasil langsiran. Kendaraan tersebut terlihat berpencar ke lokasi yang berbeda hanya dalam hitungan menit setelah meninggalkan SPBU.

"Sudah biasa terjadi di sini, lancar tanpa hambatan. Ada banyak gudang di sekitar sini, ada yang di samping kanan-kiri, masuk gang dekat kebun pisang, juga ada di lorong dekat SPBU. Kondisinya aman saja. Ada belasan kendaraan yang beroperasi, beraktivitas dari pagi sampai sore," ungkap Cok, warga sekitar yang enggan disebutkan identitas lengkapnya, kepada tim awak media.

Setelah melakukan investigasi di lapangan, awak media berusaha mengonfirmasi hal ini kepada pengelola SPBU. Namun, Melva yang mengaku operator berdalih pihak yang bertanggung jawab atau pengawas tidak berada di tempat saat itu.

"Pengawasnya tidak ada, biasanya jam segini pergi, baru kembali sekitar jam 4 sore. Saya masih baru bekerja di sini. Kalau pengawasnya bernama Pak Bobi, staf dari Pertamina. Saat ini SPBU ini juga sedang dalam tahap rehabilitasi dan perbaikan," jelas Melva, salah satu operator yang bertugas di lokasi.

Perlu diketahui, praktik penyelewengan BBM bersubsidi, penimbunan, maupun penjualan di luar ketentuan hukum merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pelaku, baik oknum pengelola SPBU maupun pihak yang terlibat dalam penyaluran ilegal, terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda mencapai Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Hingga berita ini diterbitkan, Kasat Reskrim Polres Deli Serdang belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi terkait dugaan penyelewengan ini saat dihubungin via WhatsApp.

[Redaktur: Dedi]

MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Kementerian Lingkungan Hidup Atas Persetujuan AMDAL PT DPM Demi Kesejahteraan Masyarakat Dairi-Pakpak-Karo

Elsya Tri Ahaddini — Sun, 17 May 2026 05:00:07 +0700

WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menilai dukungan luas masyarakat Kabupaten Dairi terhadap persetujuan AMDAL PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai sinyal kuat lahirnya optimisme baru bagi percepatan investasi, pembukaan lapangan kerja, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan di Sumatera Utara.

"Ketika mayoritas masyarakat adat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan warga lingkar tambang memberikan dukungan, itu menunjukkan bahwa investasi ini dipandang sebagai harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dairi," ujar Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Tohom, proses persetujuan AMDAL yang dilakukan pemerintah telah melalui tahapan yang transparan dan partisipatif sehingga layak dihormati oleh semua pihak.

Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi mengenai dampak lingkungan, sistem pengelolaan tailing, hingga program pemberdayaan masyarakat merupakan indikator bahwa pembangunan tambang ini diarahkan untuk berjalan secara akuntabel.

"Ini adalah soal bagaimana sumber daya alam dikelola secara modern untuk menghasilkan nilai tambah, kesempatan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal," katanya.

Tohom menilai perubahan sistem pengelolaan tailing yang tidak lagi mengandalkan bendungan besar, melainkan memasukkan kembali tailing ke dalam lubang tambang, menunjukkan adanya kemajuan teknologi yang lebih adaptif terhadap tuntutan perlindungan lingkungan.

Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan bahwa investasi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan apabila diawasi secara konsisten.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa Kabupaten Dairi memiliki peluang besar menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik berbagai aktivitas usaha turunan, mulai dari jasa, perdagangan, transportasi, hingga pengembangan usaha mikro dan koperasi.

"Efek berganda dari investasi seperti ini sangat besar, karena satu proyek strategis dapat menggerakkan seluruh ekosistem ekonomi masyarakat di sekitarnya," ujarnya.

Ia menilai dukungan masyarakat terhadap PT DPM mencerminkan kedewasaan publik dalam memandang investasi sebagai instrumen pembangunan yang harus dikawal, bukan ditolak tanpa dasar yang komprehensif.

"Menolak investasi yang telah memenuhi prosedur justru dapat membuat daerah kehilangan momentum untuk tumbuh dan bersaing," kata Tohom.

Menurut dia, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pengawasan aktif agar seluruh komitmen perusahaan di bidang lingkungan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi benar-benar dilaksanakan.

Tohom meyakini kehadiran PT DPM dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, selama operasional perusahaan tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip pertambangan berkelanjutan.

"Visi besar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah menghadirkan pembangunan yang inklusif, produktif, dan berpihak kepada rakyat. Investasi yang bertanggung jawab seperti ini harus menjadi bagian dari agenda besar tersebut," tuturnya.

Ia berharap PT DPM dapat segera merealisasikan investasinya sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi meningkat, lapangan kerja terbuka luas, dan kesejahteraan masyarakat semakin kuat.

[Redaktur: Sandy]

Optimalisasi Kebersihan: DLH Kabupaten Gelar Aksi Besar-besaran Bersihkan Ruas Jalan Strategis di Balige

Johan Pangaribuan — Sat, 16 May 2026 14:33:29 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Guna mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten kembali menunjukkan komitmen nyata melalui aksi pembersihan menyeluruh. Kegiatan gotong royong massal ini dilaksanakan pada Senin (15/05/2026), dengan fokus utama pada penataan dan pembersihan sejumlah ruas jalan strategis yang berada di wilayah Kecamatan Balige.

Dimulai pukul 09.30 WIB, kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan kekompakan. Puluhan personel DLH diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh. Tidak hanya mengumpulkan dan mengangkut tumpukan sampah, tim juga melakukan pemangkasan rumput liar yang menutupi bahu jalan serta merapikan vegetasi dan tanaman di sepanjang pinggir jalan. Langkah ini diambil agar tampilan lingkungan menjadi lebih asri, rapi, dan memberikan pemandangan yang indah serta aman bagi setiap pengguna jalan yang melintas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Raja Ipan Sinurat, yang turun langsung memantau jalannya kegiatan, menegaskan bahwa aksi bersih-bersih ini bukan sekadar rutinitas rutin semata, melainkan wujud pelayanan publik yang nyata. Menurutnya, tingkat kebersihan lingkungan merupakan cerminan utama dari kualitas pengelolaan daerah serta tingkat kesadaran masyarakat setempat.

"Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau petugas kebersihan saja. Melalui kegiatan gotong royong ini, kami tidak hanya membersihkan sampah secara fisik, tetapi juga ingin menyampaikan pesan moral serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut peduli dan menjaga lingkungan tempat tinggalnya," tegas Raja Ipan Sinurat.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penataan ruas jalan yang bersih dan rapi memiliki dampak positif yang sangat luas. Selain memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan, lingkungan yang indah dan bersih juga menjadi aset strategis. Hal ini dinilai sangat penting untuk mendukung potensi pariwisata yang besar dimiliki oleh wilayah Balige. Dengan lingkungan yang tertata baik, diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan berkunjung, yang pada akhirnya akan memberikan dampak bergema bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

"Kami berharap, dengan suasana lingkungan yang bersih, tertata rapi, dan asri ini, masyarakat bisa merasa nyaman dan bangga tinggal di sini. Begitu juga para wisatawan, diharapkan betah berlama-lama berkunjung dan kembali lagi di kemudian hari," tambahnya.

DLH Kabupaten juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemeliharaan rutin dan menggelar kegiatan serupa secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan demi menjaga kebersihan lingkungan serta mewujudkan wilayah yang sehat, indah, dan nyaman untuk ditinggali dalam jangka panjang.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Dugaan Kriminalisasi & Rekayasa Kasus Polsek Perdagangan: Kuasa Hukum Tempuh Jalur Pidana, Desak PTDH Oknum Nakal

Hadi Kurniawan — Wed, 13 May 2026 08:15:22 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Skandal dugaan pelanggaran hukum berat yang melibatkan oknum kepolisian di lingkungan Polsek Perdagangan kini memasuki babak baru yang serius. Tidak hanya berhenti pada penanganan etik di meja Divisi Propam, kuasa hukum dari Sumantri alias Manto yang ditangani DSP Law Firm menegaskan akan menyeret kasus dugaan manipulasi administrasi sistematis ini ke ranah pidana. Langkah tegas ini diambil demi menegakkan asas equality before the law — setiap warga negara, termasuk aparat penegak hukum, memiliki kedudukan yang sama dan setara di mata hukum.

Dugaan Pidana di Balik Rekayasa dan Pelanggaran Etik

Kuasa hukum pelapor, Dedi Suheri, S.H., menegaskan persoalan ini bukan sekadar pelanggaran disiplin atau kode etik profesi semata, melainkan mengandung unsur tindak pidana yang direncanakan dan dilakukan secara terstruktur.

“Sudah sangat tidak sepadan jika rekayasa sistematis ini hanya diselesaikan lewat jalur etik. Kami menemukan bukti kuat adanya dugaan tindak pidana, mulai dari proses antedating atau pemalsuan tanggal dokumen, hingga pemalsuan surat resmi yang dilakukan oleh oknum polisi nakal,” tegas Dedi Suheri dalam keterangan resminya.

Dugaan kriminalisasi dan rekayasa kasus ini terungkap jelas sejak tahap awal proses penyidikan, dengan sejumlah pelanggaran prosedur hukum yang fatal:

- Pihak Polsek Perdagangan diduga sengaja menyembunyikan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang wajib diserahkan kepada pihak terkait.
- Hak prosedural diabaikan: Kuasa hukum sudah berulang kali meminta dokumen penetapan tersebut secara resmi, namun selalu dijawab dengan alasan surat sudah dikirim ke keluarga — padahal fakta di lapangan, surat itu tidak pernah diterima oleh siapa pun.
- Pelapor hingga saat ini tidak pernah menerima surat panggilan resmi untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka.
- Puncak dugaan rekayasa: Penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga dimanipulasi tanggalnya (backdate). Langkah ini diduga sengaja dilakukan semata-mata untuk membebaskan pihak kepolisian dari pengujian materiil dalam sidang Praperadilan, sehingga hak konstitusional warga negara gugur begitu saja.

“Bagaimana mungkin masyarakat masih bisa percaya pada Kepolisian sebagai pengayom dan pelindung, jika instrumen hukum seperti DPO direkayasa sedemikian rupa hanya untuk menggugurkan hak konstitusional warga di persidangan? Ini sangat mencederai rasa keadilan,” tandas Dedi Suheri.

Desakan Tegas: Proses Hukum & PTDH Bagi Oknum Terlibat

Menanggapi indikasi pelanggaran berat dan ketidakprofesionalan ini, pihak kuasa hukum mendesak Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara bertindak tegas sesuai semangat reformasi birokrasi dan penegakan hukum Polri. Pihak pelapor menuntut seluruh oknum yang terlibat dalam skema rekayasa tiga lapis ini diproses tanpa pandang bulu, tidak ada perlindungan sekecil apa pun.

“Kami ingin kasus ini menjadi pelajaran pahit, agar tidak ada lagi oknum polisi yang berani bertindak sewenang-wenang, memanipulasi dokumen, atau melakukan kriminalisasi. Jika nanti terbukti sah secara hukum bahwa mereka merekayasa kasus dan memalsukan bukti, maka sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah harga mati. Ini satu-satunya cara memberi efek jera dan menjaga sisa martabat institusi Polri,” pungkas Dedi.

DSP Law Firm tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Pihaknya berkomitmen mengawal kasus ini tuntas, baik lewat jalur etik maupun pidana, demi memulihkan nama baik dan menjamin keadilan mutlak bagi kliennya, Sumantri alias Manto.

Saat dikonfirmasi Kapolsek Perdagangan Iptu Patar Banjar Nahor mengatakan kasus ini sudah ditangani Paminal.

"Sudah ditangani paminal ya pak," tutupnya.

[Redaktur:Dedi]

Kombespol Jean Calvijn Simanjuntak Berjanji Muluk, Bos Kartel Narkoba Jermal 15 Tak Kunjung Ditangkap

Tim — Tue, 12 May 2026 14:36:19 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Sudah genap 215 hari Kombespol Jean Calvijn Simanjuntak duduk nyaman di kursi Kapolrestabes Medan. Dulu dia berteriak lantang, akan memburu habis, membumihanguskan kartel narkoba Jermal 15 beserta bosnya. Bahkan beberapa bulan lalu, pasukannya digerakkan habis-habisan: gerebek sana-sini terus menerus lebih dari seminggu penuh, heboh di media, tampil di kamera, seolah mau membereskan semuanya sampai ke akar-akarnya.

Tapi apa hasilnya? KOSONG TOTAL!

Kampung-kampung kecil digerebek, pengedar kelas cacing ditangkap, barang bukti seadanya disita, lalu dipamerkan ke publik seolah sukses besar. Sementara sasaran utamanya? Kartel Jermal 15 dan sang bosnya? Masih berkuasa, masih santai, masih jadi raja di wilayahnya sendiri. Bahkan kabar panasnya: beberapa bulan lagi diduga Kombespol Jean akan pindah tugas, meninggalkan Medan sebelum janji besarnya selesai ditepati. Dia mau pergi begitu saja, meninggalkan masalah besar yang dia sendiri yang buat janjinya?

Fakta memalukan ini membuat Praktisi Hukum Eka Putra ZN meledak dengan kritik yang paling tajam, paling pedas, dan tak ada ampun sama sekali. Dia tak ragu menuding apa yang dilakukan Kapolrestabes Medan selama ini adalah sandiwara murahan, pencitraan busuk, dan pelarian dari tanggung jawab!

“215 hari dia menjabat! Punya waktu berbulan-bulan, pernah mengerahkan pasukan gerebek berturut-turut lebih dari tujuh hari! Kalau mau serius, dalam 3 hari saja Jermal 15 sudah rata dengan tanah! Tapi apa kenyataannya? Yang ditangkap cuma anak buah kecil, pengedar eceran, yang tak punya kuasa. Yang besar, yang jadi otak, yang dia sendiri janjikan akan diburu? dibiarkan aman sentosa! Itu namanya bukan kerja, itu namanya main main dengan hukum dan perasaan rakyat!,” seru Eka dengan suara meninggi, Selasa (12/5/2026).

Eka menyatakan keras bahwa operasi gerebek seminggu penuh dulu itu murni aksi pencitraan saja! Cuma mau terlihat sibuk, terlihat kerja keras di depan kamera, biar dibilang berprestasi, padahal hati kecilnya tidak berani atau tidak mau menyentuh Jermal 15.

“Semua orang tahu! Jermal 15 itu lokasinya jelas, orangnya dikenal, jalurnya terang benderang. Jelas sekali kartel itu diduga sudah dilindungi, sudah diamankan sudah dijanjikan keselamatannya! Kombespol Jean ini bukan penegak hukum, dia cuma aktor kelas dua yang pandai berpidato tapi tak punya nyali!” tuding Eka tanpa ragu.

Kabar bahwa Kombespol Jean akan segera pindah tugas dalam waktu dekat membuat kemarahan Eka makin memuncak. Dia menyebut langkah ini sebagai lari dari tanggungjawab!.

“Dengar ya! Dia berjanji di depan publik, dia yang bilang akan membereskan Jermal 15. Sekarang kita lihat, kerjanya nol, kartelnya makin kuat, lalu dia mau pergi begitu saja? ini namanya pengecoh! namanya penipuan jabatan!. Mau kabur ke tempat lain, cari jabatan baru, tinggalkan masalah di sini yang belum selesai? Dia pantas dicatat sebagai Kapolrestabes Medan paling gagal dan paling munafik yang pernah ada?,” seru Eka dengan tegas.

Eka menegaskan, kalau sampai Kombespol Jean pergi sebelum menangkap pemimpin kartel dan membongkar habis Jermal 15, maka selamanya nama dia akan tercatat sebagai pemimpin yang cuma pandai janji, pandai foto, tapi hasilnya sampah.

“Rakyat Medan bukan orang bodoh! Kami lihat semuanya: banyak operasi, hasil nol di sasaran utama, lalu mau pindah tugas? Mundur saja sekarang juga!, jangan menunggu waktu habis! Jangan merasa berprestasi padahal cuman pandai gombal!, Kartel narkoba menertawakan dia, rakyat kecewa berat, institusi kepolisian dicemarkan nama baiknya gara-gara pemimpin macam ini!” tegas Eka Putra ZN mengakhiri komentarnya dengan nada penuh kekecewaan dan kemarahan.

Hingga berita ini diturunkan, Polrestabes Medan Kombespol Jean Calvijn Simanjuntak diam seribu bahasa, bersiap pindah tugas, sementara di Jermal 15, bos kartel dan kroninya tertawa puas, menang telak atas janji kosong Kapolrestabes Medan.

[Redaktur:Tim]

Berkah Air Bersih: PLN Penuhi Kebutuhan Warga Kalangan

Hadi Kurniawan — Tue, 12 May 2026 12:01:44 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Rasa syukur dan bahagia mendalam dirasakan jamaah Masjid Al Hikmah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah, beserta anak-anak Panti Asuhan Namira, Pandan. Kebutuhan air bersih untuk berwudu, menjaga kebersihan masjid, hingga aktivitas sehari-hari masyarakat sekitar kini terpenuhi dengan mudah, berkat bantuan instalasi sumur dan sarana air bersih dari PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Selama ini, masyarakat dan jamaah di wilayah Kalangan membutuhkan fasilitas air bersih yang lebih memadai untuk mendukung ibadah dan kebutuhan dasar. Kini, kehadiran instalasi sumur dan jaringan air bersih tersebut menjadi kabar baik sekaligus solusi nyata. Manfaat utamanya langsung dirasakan jamaah Masjid Al Hikmah Kalangan, yang kini bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan fasilitas masjid tetap terjaga kebersihannya.

Tak hanya di kawasan masjid, manfaat program TJSL PLN ini juga menjangkau anak-anak serta pengurus Panti Asuhan Namira (Pandan), masyarakat sekitar Gudang PLN UP3 Sibolga di Jalan Oswal Siahaan, Kelurahan Aek Kolang, Kecamatan Pandan, hingga warga di kawasan Mess UP Pandan. Bantuan ini menjadi bukti kepedulian PLN dalam memenuhi kebutuhan dasar warga, mulai dari keperluan berwudu, mandi, mencuci, memasak, menjaga kebersihan lingkungan, hingga menciptakan ruang ibadah dan tempat tinggal yang sehat, nyaman, serta layak huni.

Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Hikmah Kalangan, Saribudi Waruhu, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian dan bantuan dari PLN Sumut. Menurutnya, fasilitas air bersih ini sangat berarti bagi seluruh jamaah dan masyarakat sekitar.

“Kami sangat berterima kasih kepada PLN atas bantuan instalasi sumur dan sarana air bersih ini. Jamaah sangat senang dan lega, karena sekarang kebutuhan air bersih di masjid jadi jauh lebih mudah terpenuhi. Fasilitas ini sangat bermanfaat untuk berwudu, membersihkan seluruh area masjid, dan menunjang aktivitas ibadah maupun kegiatan warga sehari-hari. Semoga kebaikan ini membawa manfaat yang makin luas dan berkah bagi semua pihak,” ujar Saribudi.

Lebih lanjut ia menyampaikan, keberadaan sarana ini tidak hanya mendukung aktivitas keagamaan, tapi juga memberi kenyamanan hidup bagi masyarakat sekitar. Ia berharap fasilitas ini bisa dijaga dan dipelihara bersama, agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menjelaskan bahwa bantuan ini adalah wujud nyata kehadiran PLN di tengah masyarakat. Pihaknya berkomitmen tidak hanya menghadirkan layanan kelistrikan yang andal dan berkualitas, tetapi juga terus berupaya menjawab kebutuhan sosial warga secara berkelanjutan.

Penyediaan sarana air bersih ini juga sejalan dengan semangat PLN dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Menurut Mundhakir, konsep keberlanjutan tidak hanya diwujudkan melalui transisi energi bersih, tetapi juga lewat langkah kepedulian sosial yang memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat.

“Bagi PLN, keberlanjutan artinya memastikan energi, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat bisa tumbuh dan berkembang bersama. Transisi energi bukan hanya dimaknai sebagai perubahan menuju energi yang lebih bersih, tapi juga upaya membangun masa depan yang lebih sehat, inklusif, dan berdaya. Lewat bantuan ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan langsung energi kebaikan dari PLN,” tambah Mundhakir.

Melalui kegiatan ini, PLN UID Sumatera Utara terus memperkuat peran sosialnya, menghadirkan manfaat yang berkelanjutan, dan berkomitmen menjadi bagian dari solusi atas beragam kebutuhan dasar masyarakat di Sumatera Utara.

[Redaktur:Dedi]

Light Up The Dream: PLN Bawa Terang ke Rumah Ibu Atik

Hadi Kurniawan — Mon, 11 May 2026 10:45:02 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Rasa haru dan kebahagiaan mendalam terpancar dari wajah Ibu Atik saat rumahnya resmi tersambung aliran listrik melalui program unggulan sosial Light Up The Dream (LUTD) yang diselenggarakan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pematangsiantar, Minggu (10/5/2026).

Bagi Ibu Atik, penyalaan listrik secara cuma-cuma ini bukan sekadar membuat huniannya menjadi terang benderang. Lebih dari itu, kehadiran akses kelistrikan menjadi awal harapan baru bagi seluruh anggota keluarga untuk menjalani berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, aman, dan layak, sesuai standar kebutuhan dasar manusia.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih banyak kepada PLN. Sekarang rumah kami sudah terang, tidak lagi gelap saat malam hari. Bantuan ini sangat besar artinya bagi kehidupan kami sekeluarga,” ungkap Ibu Atik dengan nada suara yang penuh haru dan rasa syukur.

Program Light Up The Dream adalah inisiatif sosial berkelanjutan dari PLN yang menyasar masyarakat prasejahtera yang belum memiliki akses listrik yang layak atau sama sekali belum tersambung jaringan kelistrikan. Seluruh kegiatan dan bantuan dalam program ini bersumber dari donasi sukarela para pegawai PLN, sebagai wujud nyata kepedulian insan PLN untuk hadir dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Tak hanya menyambungkan aliran listrik di kediaman Ibu Atik, dalam kesempatan yang sama PLN UP3 Pematangsiantar juga menyalurkan paket bantuan sembako kepada 10 warga penerima manfaat lainnya. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian perusahaan dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus mempererat ikatan kebersamaan dan kedekatan antara PLN dengan warga di wilayah Sumatera Utara.

Kegiatan sosial yang penuh makna ini turut dihadiri langsung oleh General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Mundhakir, jajaran Senior Manager serta Manager PLN UP3 Pematangsiantar, dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, menyampaikan apresiasi dan dukungan tinggi atas langkah nyata yang dilakukan PLN. Ia menilai kehadiran program ini sangat relevan karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat yang paling mendesak.

“Kami sangat mengapresiasi langkah PLN yang turun langsung ke tengah masyarakat untuk membantu, khususnya warga yang membutuhkan akses listrik. Program seperti ini sangat baik dan bermanfaat, karena saat ini listrik bukan lagi sekadar sarana penerangan, melainkan kebutuhan pokok yang mendukung pendidikan, kegiatan ekonomi, hingga kenyamanan kehidupan keluarga,” ujar Timbul.

Ia berharap program sosial ini dapat terus berjalan berkelanjutan dan jangkauannya diperluas ke lebih banyak daerah, agar semakin banyak masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara yang dapat merasakan manfaat dan kebaikan yang disalurkan PLN.

“Kami berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Pihak DPRD tentu akan selalu mendukung setiap program pemerintah maupun perusahaan yang memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Suasana haru dan hangat turut mewarnai prosesi penyalaan listrik di rumah Ibu Atik. Kehadiran PLN melalui program Light Up The Dream menjadi bukti nyata bahwa energi listrik tidak hanya berfungsi menerangi ruangan dan hunian, tetapi juga mampu menghidupkan kembali asa, harapan, serta memperkuat semangat kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menegaskan bahwa program Light Up The Dream merupakan bagian tak terpisahkan dari komitmen utama PLN, yaitu menghadirkan akses energi yang berkeadilan dan memberikan manfaat langsung bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, peran PLN tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur kelistrikan, tetapi juga mencakup kepedulian sosial yang menyentuh langsung kehidupan warga.

“Program ini adalah wujud nyata semangat kami untuk menerangi seluruh pelosok negeri. Berkat kepedulian dan kontribusi seluruh insan PLN, kami berharap aliran listrik ini dapat menjadi jalan pembuka bagi tumbuhnya harapan, peningkatan produktivitas, serta kehidupan yang lebih baik dan layak bagi masyarakat Sumatera Utara,” tutup Mundhakir.

[Redaktur:Dedi]

Rumah Singgah YBM PLN: Hadir Meringankan Langkah Safrida Berobat Jauh di Medan

Hadi Kurniawan — Wed, 06 May 2026 17:54:47 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Berobat jauh dari rumah bukanlah perkara mudah, apalagi harus menempuh jarak berkilo-kilometer dengan keterbatasan ekonomi. Inilah yang dirasakan Safrida (48), warga Pangkalan Brandan, Langkat, yang harus bolak-balik ke Medan untuk mengobati keloid pascaluka bakar yang mengganggu aktivitas hingga saraf kakinya.

Safrida harus menjalani serangkaian operasi dan perawatan intensif di RSUP H. Adam Malik Medan. Kondisi suaminya yang bekerja serabutan membuat biaya akomodasi, makan, dan transportasi menjadi beban berat tersendiri bagi keluarga. Namun, berkat hadirnya Rumah Singgah YBM PLN yang berlokasi di Jalan Bunga Lau Dalam, Medan Tuntungan, beban itu kini jauh lebih ringan.

Informasi mengenai fasilitas ini didapatkan Safrida dari sesama pasien. Sejak 15 Januari 2026, tepat setelah operasi pertamanya, ia dan anaknya mulai menempati rumah singgah ini. Selama empat bulan (Januari-April 2026), Safrida telah menjalani tiga kali operasi dan selama itu pula ia mendapatkan tempat istirahat yang nyaman dan gratis.

“Alhamdulillah sekali, sangat terbantu. Kami tidak perlu pusing mikirin biaya kos, makan, atau ongkos pulang-pergi dari Brandan. Terima kasih banyak kepada YBM PLN,” ujar Safrida dengan penuh rasa syukur.

Bagi Safrida, tempat ini bukan sekadar tempat tidur, melainkan rumah kedua yang memberikan ketenangan hati sehingga ia bisa fokus sembuh tanpa dibayangi masalah biaya.

Menampung 14 Pasien dari Berbagai Daerah

Saat ini, Rumah Singgah YBM PLN memiliki kapasitas 14 tempat tidur yang selalu terisi penuh. Para penghuni berasal dari berbagai daerah seperti Langkat, Labuhanbatu, Simalungun, Asahan, Padang Lawas Utara, bahkan hingga Aceh. Fasilitas ini dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu yang harus berobat ke rumah sakit rujukan di Medan.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menjelaskan bahwa keberadaan rumah singgah ini adalah wujud nyata dari pengelolaan dana sosial karyawan yang didistribusikan melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN.

“PLN tidak hanya hadir menerangi rumah dengan listrik, tapi juga menghadirkan terang melalui kepedulian sosial. Zakat, infak, dan sedekah insan PLN kami kelola menjadi program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, salah satunya lewat rumah singgah ini,” jelas Mundhakir.

Ia menambahkan, konsep keberlanjutan (sustainability) yang diusung PLN tidak hanya soal energi bersih dan lingkungan, tetapi juga keberpihakan kepada kemanusiaan.

“Keberlanjutan harus menyentuh kehidupan manusia. Kami ingin hadir bukan hanya sebagai penyedia listrik, tapi juga sebagai sahabat yang memberi harapan bagi saudara kita yang sedang berjuang melawan penyakit,” tambahnya.

Kehadiran Rumah Singgah YBM PLN menjadi bukti nyata bahwa energi kebaikan mampu meringankan beban sesama, memberikan kenyamanan, dan menjadi kekuatan bagi pasien seperti Safrida untuk terus berjuang menuju kesembuhan.

[Redaktur:Dedi]

Pertama di Indonesia! SPKLU Cepat Banget Resmi Hadir di Polda Sumut

Hadi Kurniawan — Wed, 06 May 2026 17:45:00 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PLN Presisi Ultra Fast Charging pertama di lingkungan kepolisian tingkat daerah se-Indonesia. Peresmian yang berlangsung di Mapolda Sumut, Rabu (6/5/2026), menjadi bukti nyata sinergi dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik dan mendukung transisi energi nasional.

Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., bersama General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir. Kehadiran fasilitas canggih ini menjadi langkah strategis dalam memperluas infrastruktur pengisian daya yang cepat, andal, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun instansi.

Dalam kesempatan tersebut, diresmikan total 8 unit SPKLU dengan rincian: 1 unit Ultra Fast Charging berkapasitas 180 kilowatt (kW) dan 3 unit Fast Charging 22 kW yang berlokasi di Ditlantas, serta 4 unit Fast Charging di area Satpas. Dengan penambahan ini, total SPKLU yang telah beroperasi di Sumatera Utara kini mencapai 127 unit yang tersebar di titik-titik strategis.

Kapolda Sumut: Kendaraan Listrik Solusi Efisiensi & Modernisasi

Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang terjalin. Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik bukan hanya tren teknologi, melainkan kebutuhan untuk menciptakan operasional institusi yang lebih efisien dan adaptif.

“Kami sangat bangga karena hari ini diresmikan SPKLU Ultra Fast Charging pertama di lingkungan Polda se-Indonesia. Saya sendiri sudah menggunakan kendaraan listrik sejak dua tahun lalu karena terbukti sangat hemat dan efisien,” ujar Whisnu.

Lebih lanjut, Whisnu menegaskan komitmen Polda Sumut untuk terus mendorong peremajaan armada operasional dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik secara bertahap. Langkah ini dinilai mampu menekan biaya operasional secara signifikan serta mendukung program digitalisasi dan modernisasi pelayanan kepolisian.

Teknologi 180 kW: Isi Daya Cuma Butuh Waktu Singkat

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari jajaran Polda Sumut. Ia menilai kehadiran SPKLU di lingkungan institusi negara menjadi simbol penting bahwa transisi energi membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Generala Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir saat melakukan pemasangan Barcode unit SPKLU tanda beroperasinya Unit SPKLU Fast Charging.

“Dengan teknologi Ultra Fast Charging 180 kW ini, pelanggan tidak perlu menunggu lama. Dalam waktu kurang dari 30 menit, baterai kendaraan listrik dapat terisi optimal, tergantung spesifikasi kendaraan,” jelas Mundhakir.

Mundhakir juga menekankan bahwa transisi energi bukan hanya soal pembangkit listrik, tetapi juga perubahan pola konsumsi energi masyarakat. Kehadiran SPKLU di Mapolda Sumut diharapkan menjadi contoh nyata dan sarana edukasi publik bahwa kendaraan listrik kini sudah aman, nyaman, dan ekonomis untuk digunakan sehari-hari.

“Transisi energi adalah kerja besar yang membutuhkan ekosistem dan keteladanan. Kolaborasi ini membuktikan bahwa kendaraan listrik bukan lagi wacana masa depan, melainkan pilihan rasional saat ini,” pungkasnya.

[Redaktur:Dedi]

Dilapor ke Paminal Baru Direspon, Kasus Ini Jadi Sorotan

Hadi Kurniawan — Mon, 04 May 2026 15:25:55 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Proses hukum kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) penganiayaan yang dialami korban berinisial DM Boru Manullang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Laporan yang telah dilaporkan ke Polrestabes Medan sejak tanggal 22 Juni 2025 lalu dinilai berjalan sangat lambat, bahkan tiga orang terlapor yang terdiri dari suami, mertua, dan adik mertua masih menghirup udara bebas

Korban pun akhirnya mempertanyakan profesionalisme dan kinerja penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan yang menangani kasus tersebut.

Korban: Janji Penyidik Tak Pernah Ditepati

Dalam keterangannya kepada WahanaNews.co, DM mengaku sangat kecewa karena hingga saat ini dirinya belum mendapatkan keadilan yang jelas. Ia menilai proses penanganan perkaranya terkesan berjalan lamban.

"Saya sangat sedih, dari 22 Juni 2025 lalu hingga kini belum juga ada keadilan. Para terlapor masih menghirup udara bebas," ujar DM kepada WahanaNews.co, Senin (4/5/2026).

Lebih jauh ia menjelaskan, kendala utama yang dirasakan adalah sulitnya mendapatkan kabar perkembangan kasus dari penyidik. Menurutnya, penyidik kerap memberikan janji, namun nyatanya tidak pernah ditepati.

"Setiap janji penyidik selalu saya tunggu tapi tak pernah terealisasi. Kalau saya hubungi, sangat sulit mendapat balasan. Seringkali saya baru dapat kabar setelah WahanaNews.co mengkonfirmasi ke pihak Kanit usai mendapatkan keluhan saya. Apakah harus seperti ini prosesnya baru saya dapat info?" tanyanya kesal.

Dilapor ke Paminal Baru Direspon

DM juga menceritakan pengalaman pahit saat proses konfrontir atau pertemuan antara pelapor dan terlapor. Menurutnya, pada jadwal pertama dan kedua, pihak terlapor tidak hadir, namun penyidik tidak segera menggelar proses perkara sesuai janji yang disampaikan sebelumnya.

Karena merasa diabaikan, korban mengaku pernah melaporkan sikap penyidik tersebut ke Pengamanan Internal (Paminal) Polrestabes Medan. Anehnya, baru setelah laporan ke Paminal itu masuk, dirinya baru mendapatkan respon balasan pesan dari penyidik yang menangani kasusnya.

"Saat ditanya kapan konfrontir ke dua, penyidik cuma bilang 'nanti dikabari'. Karena janji terus tak ditepati, saya akhirnya lapor ke Paminal. Usai dilapor ke Paminal, penyidik baru WA saya bilang akan dibuat konfrontir kedua. Tapi saat waktunya tiba, terlapor lagi-lagi tidak hadir," ungkapnya.

"Penyidik pernah janji pada konfrontir pertama, katanya kalau sudah dibuat konfrontir ke dua jika para terlapor tidak hadir juga langsung hari itu juga dibuat gelar perkaranya, namun faktanya tidak sesuai dengan pernyataan penyidik ke saya sebelumnya, dan saya sudah kirim pesan via WhatsApp namun tak dibalas nya," tambahnya.

Baru Dihubungi Setelah Diadukan ke WahanaNews.co

Kejadian serupa terulang kembali baru-baru ini. Pada Sabtu (2/5/2026), DM kembali mencoba menghubungi penyidik untuk menanyakan kelanjutan kasusnya, namun tidak mendapatkan jawaban.

"Ya seperti biasa, tidak ada kabar sama sekali. Lalu saya mengadukan hal ini ke WahanaNews.co, dan barulah hari ini penyidik menghubungi saya via WhatsApp," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi Kanit PPA Polresbes Medan, Iptu Dearma Agustina hingga berita ini diterbitkan belum membalas.

Korban masih menunggu kepastian hukum dan menuntut agar kasus penganiayaan yang dialaminya segera diproses sesuai aturan yang berlaku tanpa ada unsur lambat-launkan.

[Redaktur:Dedi]

Bahas LKPJ 2025, DPRD Toba Minta Pelayanan Makin Maksimal

Johan Pangaribuan — Mon, 04 May 2026 14:39:31 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Toba) resmi merilis sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025. Penyampaian hasil pembahasan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (30/04/2026).

Dalam dokumen rekomendasi tersebut, DPRD menyoroti berbagai aspek krusial yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan meliputi peningkatan monitoring budaya gotong royong, pemberian sanksi tegas bagi aparat desa yang tidak disiplin, serta pengawasan ketat terhadap pengelolaan parkir dan penyaluran dana hibah.

Fokus Infrastruktur Digital dan Pengelolaan Keuangan

DPRD juga mendorong percepatan pemenuhan infrastruktur digital, seperti pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan optimalisasi pemanfaatan Starlink untuk mengatasi wilayah blank spot atau daerah yang belum terjangkau sinyal.

Selain itu, ada instruksi untuk meningkatkan kompetensi petugas perpustakaan desa, memperketat pengawasan pengelolaan Dana Desa, serta pengembangan teknologi informasi guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di bidang pelayanan sosial dan kesehatan, lembaga legislatif ini meminta Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan segera mereaktivasi kartu BPJS yang non-aktif, khususnya bagi warga yang menderita sakit kronis agar mendapatkan pelayanan yang layak.

Tidak kalah penting, DPRD menekankan perlunya peningkatan kualitas perencanaan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menyusul temuan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang cukup besar pada tahun anggaran sebelumnya.

Wabup Audi Murphy: Rekomendasi Jadi Evaluasi Kinerja

Merespons hal tersebut, Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O. Sitorus, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan dan masukan akan dijadikan bahan evaluasi untuk memacu kinerja pemerintah daerah.

"Rekomendasi ini akan menjadi masukan dan evaluasi sekaligus motivasi bagi kami dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Toba pada masa yang akan datang," ujar Audi.

Lebih lanjut, ia berharap masukan ini dapat menjadi landasan perbaikan kinerja demi mewujudkan visi "Toba Mantap 2029". Audi juga berkomitmen untuk terus menjaga kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan masyarakat luas.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Dedi Suheri : Tindak Jika Ada Oknum Bekingi Perjudian STM di Samping Jalan Mesjid Simpang Pasar 9 Tembung

Hadi Kurniawan — Fri, 01 May 2026 19:01:44 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Praktisi hukum sekaligus Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Deli Serdang, Dedi Suheri SH menyatakan kecaman keras terhadap dugaan pembiaran praktik perjudian togel merek STM yang beroperasi secara terang-terangan di ruas Jalan Medan–Batangkuis simpang pasar sembilan samping Jalan Mesjid, Kecamatan Percut Sei Tuan. Ia menegaskan bahwa pemberantasan perjudian harus dilakukan secara maksimal berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru atau UU No. 1 Tahun 2023.

Diketahui lokasi judi tersebut berada di wilayah hukum Polsek Medan Tembung, Kapolseknya diketahui bernama Kompol Ras Maju Tarigan. Lokasi judi itu sudah beroperasi cukup lama dan diduga tidak pernah tersentuh hukum. Dikabarkan lokasi judi tersebut diduga dapat menghasilkan puluhan juta setiap harinya.

Menurut Dedi Suheri, setelah berlakunya KUHP baru, pengaturan tindak pidana perjudian kini jauh lebih tegas, modern, dan komprehensif. Setiap bentuk perjudian tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum yang harus dijerat sanksi berat.

Dasar Hukum yang Mengikat

Dalam pandangan hukumnya, Dedi Suheri menjabarkan pasal-pasal yang berlaku bagi pelaku dan pemain judi:

- Pasal 426 ayat (1): Setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan main judi, baik sebagai mata pencaharian maupun kepada umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau denda kategori VI sebesar Rp 2 miliar.
- Pasal 427: Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi tanpa izin, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda kategori III maksimal Rp 50 juta.

"Praktik togel yang terjadi saat ini jelas merupakan perjudian tanpa izin. Oleh karena itu, pelaku maupun pemain dapat dijerat dengan kedua pasal tersebut," tegas Dedi Suheri, Jumat (1/5/2026).

Kecaman Terhadap Dugaan Pembiaran

Kasus ini menjadi semakin serius lantaran adanya indikasi pembiaran. Dedi Suheri menyoroti sikap pasif oknum aparat yang diduga membiarkan aktivitas ilegal ini berjalan. Hal tersebut dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik profesi.

"Jika terbukti ada unsur memberi 'restu' atau membiarkan, maka ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk kriminalisasi dalam penegakan hukum," ujarnya.

Tuntutan Tindakan Tegas

Sebagai praktisi hukum, Dedi Suheri mengajukan tuntutan konkret kepada pihak berwenang:

1. Kepada Polda Sumut: Agar segera menindaklanjuti laporan dan berita yang beredar, serta menindak tegas siapapun pelaku judi berdasarkan Pasal 426 dan Pasal 427 UU No. 1 Tahun 2023 tanpa pandang bulu.
2. Kepada Divisi Propam Polri: Untuk segera melakukan pemeriksaan dan penyelidikan (lidik) mendalam terkait dugaan keterlibatan atau kelalaian oknum aparat yang membiarkan praktik judi ini berlangsung.
3. Kepada Masyarakat: Untuk tidak takut bersuara dan melaporkan praktik perjudian yang terjadi di lingkungannya.

Dedi Suheri menekankan bahwa pemberantasan perjudian di era KUHP baru tidak boleh setengah-setengah. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas.

"Kami dari PBH PERADI Deli Serdang siap mendampingi masyarakat dalam upaya hukum serius untuk memberantas kejahatan ini," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan yang menjadi pertanyaan besar Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan, hingga saat ini masih membungkam saat dikonfirmasi via WhatsApp terkait keberadaan lokasi judi tersebut. Hal ini memunculkan spekulasi, apakah bandar judi togel merek STM yang berada di wilayah hukum Polsek Medan Tembung ini diduga telah mendapatkan "restu", sehingga bisa beroperasi dengan leluasa tanpa rasa takut.

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengaku, sistem pemasangan nomor di lokasi tersebut sangat mudah dan terbuka bagi siapa saja.

"Kalau disitu datang tinggal pasang aja bang, mau nomor berapa tinggal kasih duit sama penulisnya," ujarnya kepada media ini, Senin (22/04/2024).

Dijelaskannya, lokasi tersebut sangat strategis dan mudah ditemukan karena berada tepat di pinggir jalan raya utama.

"Kalau lokasinya itu pas dipinggir jalan besar, ada warung di situ ada jual bandrek, di samping jalan mesjid. Seberangnya Jalan Sidomulyo Pasar 9, kalau dulu sering disebut simpang Mamaharpas. Kalau dilihat sudah nampak kali itu," imbuhnya.

Warga tersebut juga mengaku heran mengapa lokasi judi yang sangat terbuka dan tidak tersembunyi ini seolah tak tersentuh oleh aparat penegak hukum.

"Di pinggir jalan besar lah lokasinya bang, aku nggak habis pikir nggak pernah digerebek. Entahlah ada apa ini semua," ungkapnya dengan nada kecewa.

[Redaktur: Dedi]

Bahas LKPJ Bupati Toba TA 2025, Komisi A, B, dan C Sampaikan Temuan dan Rekomendasi Strategis

Johan Pangaribuan — Thu, 30 Apr 2026 15:45:51 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO, TOBA – Komisi A, Komisi B, dan Komisi C DPRD Kabupaten Toba resmi menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran 2025. Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (30/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, masing-masing komisi memaparkan temuan lapangan serta menyodorkan sejumlah saran dan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba agar kinerja pemerintahan ke depannya semakin maksimal.

Komisi A: Tegakkan Disiplin & Tutupi Wilayah Blankspot

Komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan serta penegakan disiplin. Komisi A merekomendasikan agar Pemkab Toba meningkatkan monitoring budaya gotong royong dan memberikan sanksi tegas bagi Kepala Desa serta aparat desa yang melanggar aturan.

Di sisi pelayanan publik, Komisi A mendorong perbaikan manajemen parkir dan pengetatan administrasi dana hibah. Untuk infrastruktur digital, disarankan percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan pemasangan Starlink guna menutup wilayah blankspot sinyal. Selain itu, ditekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.

Komisi B: Genjot PAD & Percepat Mal Pelayanan Publik

Sementara itu, Komisi B memfokuskan rekomendasi pada sektor perekonomian dan pembangunan. Agar program berjalan tepat sasaran, Komisi B menekankan pentingnya pengawasan ketat dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas SDM.

Dalam hal pelayanan dasar, Komisi B menyarankan pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta percepatan pembangunan dan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) agar masyarakat lebih mudah mengurus administrasi kependudukan dan perizinan.

Komisi C: Fokus Kesehatan & Efisiensi Anggaran

Komisi C yang menangani bidang kesejahteraan rakyat menyoroti isu pelayanan kesehatan dan manajemen keuangan daerah. Rekomendasi krusial yang disampaikan adalah instruksi agar Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan segera mereaktivasi kartu BPJS Kesehatan yang terputus, terutama bagi penderita penyakit kronis.

Selain itu, Komisi C juga menyoroti adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh sebab itu, diminta perbaikan perencanaan program agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat guna.

Laporan dan rekomendasi dari ketiga komisi ini menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten Toba dalam mengambil keputusan akhir terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.

[Redaksi: Hadi Kurniawan]

GPI Desak Kapolrestabes Medan Pecat Kompol Ras Maju Tarigan, Diduga Lindungi Bandar Judi Togel STM

Hadi Kurniawan — Thu, 30 Apr 2026 10:58:47 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Peduli Indonesia (GPI) melayangkan protes keras dan kecaman tajam terhadap kinerja Kompol Ras Maju Tarigan selaku Kapolsek Medan Tembung. Ketua GPI, Frisdarwin Arman Bakti, menuntut Kapolrestabes Medan agar segera dan tanpa basa-basi mencopot jabatan oknum tersebut lantaran dinilai gagal total menjalankan tugas, bahkan diduga kuat menjadi "payung hukum" bagi praktik perjudian ilegal.

Frisdarwin menegaskan, judi togel merek STM yang dikoordinir berinisial wi justru tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Lokasi yang berada di Jalan Medan Batangkuis, Simpang Pasar 9 Jalan Mesjid, Kecamatan Percut Sei Tuan ini bukan lagi beroperasi secara sembunyi, melainkan terang-terangan dan seolah memiliki izin resmi.

"Jangan main-main, omset yang dihasilkan mencapai puluhan juta rupiah setiap harinya. Pertanyaannya sederhana: Mana mungkin bisnis haram sebesar ini bisa berjalan mulus tanpa ada 'lampu hijau' dari pihak yang seharusnya menindak? Ini bukan soal tidak tahu, ini soal sengaja membiarkan demi bagi hasil," ujar Frisdarwin dengan nada tinggi, Selasa (28/04/2026).

"Kami menduga perputaran uang yang sangat besar ini tidak hanya dinikmati oleh bandar, namun diduga kuat ada aliran dana yang masuk ke oknum tertentu yang seharusnya bertugas menertibkan. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi sudah masuk ranah kriminalisasi dan dugaan suap atau pungli," ungkap Frisdarwin dengan nada keras.

Menurutnya, keberadaan judi masif tersebut adalah bukti nyata kegagalan profesionalisme dan indikasi kuat adanya kolusi serta korupsi. Kehadiran aparat di wilayah tersebut justru tidak memberikan rasa aman, malah seolah menjadi tameng bagi para penjahat untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat.

Minta Kapolrestabes Medan Bertindak Tegas, Jangan Hanya Pura-pura Tegas

LSM GPI mendesak Kapolrestabes Medan untuk segera bertindak drastis. Frisdarwin menuntut agar Kompol Ras Maju Tarigan segera dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Medan Tembung dan diperiksa secara internal terkait dugaan keterlibatan dalam praktik pidana tersebut.

"Kami tidak mau tahu alasan apa pun. Fakta sudah jelas di depan mata: Judi tumbuh subur, bandar bebas beraksi. Itu artinya pemimpinnya gagal! Kalau Kapolrestabes Medan masih punya harga diri dan ingin menjaga wibawa institusi, pecat dan periksa dia sekarang juga!" desak Frisdarwin.

"Jangan sampai kasus ini diredam dengan uang atau jabatan. Kami akan terus mengawasi jika upaya hukum dipermainkan," imbuh Frisdarwin.

Lapor ke Propam dan Ombudsman

Frisdarwin memperingatkan, jika Kapolrestabes Medan bersikap lamban atau mencoba menutup-nutupi kasus ini dengan hanya memindahkan tugas (mutasi) biasa, maka LSM Garda Peduli Indonesia tidak akan tinggal diam.

"Kami tidak main-main. Kalau pencopotan tidak segera dilakukan dan oknum ini tidak diperiksa tuntas terkait dugaan perlindungan hukum ini, kami akan membawa kasus ini naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kami siap melaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta melayangkan pengaduan ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi dan pelanggaran kode etik yang sangat parah ini," tegas Frisdarwin.

"Jangan harap bisa tenang, selama keadilan belum ditegakkan dan bandar judi serta pelindungnya belum dipenjara, kami akan terus mengguncang," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi via WhatsApp Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan belum membalas.

[Redaktur:Dedi]

Baru Bebas Penjara, Jambret di Tembung Kembali Terjaring

Hadi Kurniawan — Fri, 24 Apr 2026 20:10:23 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO - Tim Reskrim Polsek Medan Tembung berhasil menangkap diduga pelaku pencurian dengan kekerasan atau jambret berinisial RDL alias Mabok. Penangkapan dilakukan di Jalan Letda Sujono, Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kamis (23/4/2026) sekira pukul 12.00 WIB.

Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan, membenarkan penangkapan tersebut. Pelaku diamankan setelah melakukan aksinya di Jalan Besar Tembung, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

"Dari hasil interogasi, ia mengaku telah melakukan aksinya pada Kamis, 26 Maret 2026 pukul 03.30 WIB. Pelaku mengendarai sepeda motor memantau korban yang sedang berjalan kaki, kemudian merampas tas korban," ujar Kompol Ras Maju Tarigan kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Uang Hasil Kejahatan Dipakai Belanja, Barang Berharga Diberikan ke Pacar

Diduga pelaku mengaku uang hasil curiannya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, pakaian, hingga foya-foya. Sementara barang berharga seperti HP iPhone 13, parfum, dan alat makeup milik korban justru diserahkan kepada pacarnya yang berinisial T.

Dalam proses pengembangan kasus dan pencarian barang bukti, pelaku ternyata nekat melakukan perlawanan terhadap petugas dengan menggunakan senjata tajam yang membahayakan nyawa anggota.

"Petugas akhirnya melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak mengenai kaki pelaku untuk melumpuhkan perlawanan. Selanjutnya pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan tindakan medis," jelasnya.

Barang Bukti Melimpah, Pelaku Baru Bebas Januari 2026

Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain:

- 1 unit HP iPhone 13 warna putih
- Peralatan makeup dan parfum
- 2 unit sepeda motor
- Berbagai jenis pakaian dan aksesoris
- 1 buah pisau cutter dan alat pembobol lainnya

Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Medan Tembung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai pasal pencurian dengan kekerasan.

Menariknya, dalam pemeriksaan diketahui bahwa pelaku merupakan residivis atau pelaku kriminal berulang. Ia baru saja bebas dari penjara pada bulan Januari 2026 lalu dengan kasus yang sama, yakni jambret. Pelaku juga mengaku sudah berkali-kali melakukan tindak pidana serupa di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Polisi Tegas Bertindak, Masyarakat Diminta Waspada

Kapolsek menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas setiap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.

"Kami akan terus menindak tegas segala bentuk tindak pidana. Kami juga menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kejahatan di lingkungan sekitarnya," tegasnya sembari menutup pembicaraan.

[Redaktur:Dedi]

Ketua JPKP Sumut Tantang Nyali Kapolsek Medan Tembung Tutup Judi Togel STM, Jika Gagal Mundur Saja!

Hadi Kurniawan — Fri, 24 Apr 2026 19:19:41 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Ketua Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Provinsi Sumatera Utara, Nicodemus Roger Nadeak, melayangkan kritik keras dan tantangan terbuka atas nyali Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan.

Organisasi ini menuntut kepolisian sektor segera bertindak tegas menindak dan menutup lokasi perjudian yang beroperasi secara terang-terangan.

Dalam keterangannya, Roger Nadeak menyoroti maraknya praktik judi togel merek STM yang beroperasi di kawasan Jalan Medan Batangkuis, tepatnya di simpang Jalan Mesjid, Kecamatan Medan Tembung persisnya diseberang Jalan Sidomulyo pasar 9. Menurutnya, lokasi tersebut sudah lama menjadi sorotan masyarakat namun hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak kepolisian setempat.

"Kami menantang nyali Kompol Ras Maju Tarigan selaku Kapolsek Medan Tembung. Buktikan kewibawaan dan kinerjanya dengan segera menutup dan memberantas tempat judi togel STM yang ada di Jalan Medan Batangkuis simpang Jalan Mesjid tersebut," tegas Roger Nadeak, Jumat (24/4/2026).

Roger menegaskan, keberadaan sarang perjudian tersebut sangat meresahkan warga dan mencoreng wajah hukum di wilayah tersebut. Jika praktik ilegal ini dibiarkan terus berjalan tanpa solusi, maka hal itu menunjukkan ketidakmampuan pemimpin di lapangan.

Tantangan Tegas: Jika Tidak Bisa, Mundur Saja!

Lebih jauh, aktivis ini memberikan ultimatum keras. Jika tantangan untuk menertibkan lokasi tersebut diabaikan atau tidak mampu dilaksanakan, maka sudah sepatutnya pemimpin yang bertanggung jawab di wilayah itu untuk mengundurkan diri.

"Apabila tantangan ini tidak diindahkan atau tidak bisa dilaksanakan, saya menegaskan agar Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan, untuk segera mundur dari jabatannya. Karena itu artinya beliau tidak mampu memberantas tindak pidana perjudian yang meresahkan dan penyakit masyarakat di wilayah hukumnya," ujarnya tegas.

Roger menambahkan, penegakan hukum harus berjalan tegas dan tanpa pandang bulu. Masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari aktivitas ilegal yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, JPKP Sumatera Utara akan terus mengawasi dan menunggu tindak lanjut nyata dari pihak kepolisian dalam waktu dekat.

Sebelumnya diberitakan Lokasi perjudian togel bermerek STM yang beroperasi secara terang-terangan di Jalan Medan-Batangkuis, tepatnya di simpang Jalan Mesjid dan simpang Jalan Sidomulyo Pasar 9, kini menjadi sorotan publik. Aktivitas ilegal ini diduga dikoordinir oleh seorang pria berinisial WI.

Yang menjadi pertanyaan besar dan menimbulkan kecurigaan masyarakat, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan, hingga saat ini masih membungkam saat dikonfirmasi via WhatsApp terkait keberadaan lokasi judi tersebut. Hal ini memunculkan spekulasi, apakah bandar judi togel merek STM yang berada di wilayah hukum Polsek Medan Tembung ini diduga telah mendapatkan "restu", sehingga bisa beroperasi dengan leluasa tanpa rasa takut.

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengaku, sistem pemasangan nomor di lokasi tersebut sangat mudah dan terbuka bagi siapa saja.

"Kalau disitu datang tinggal pasang aja bang, mau nomor berapa tinggal kasih duit sama penulisnya," ujarnya kepada media ini, Senin (22/04/2024).

Dijelaskannya, lokasi tersebut sangat strategis dan mudah ditemukan karena berada tepat di pinggir jalan raya utama.

Warga tersebut juga mengaku heran mengapa lokasi judi yang sangat terbuka dan tidak tersembunyi ini seolah tak tersentuh oleh aparat penegak hukum.

"Di pinggir jalan besar lah lokasinya bang, aku nggak habis pikir nggak pernah digerebek. Entahlah ada apa ini semua," ungkapnya dengan nada kecewa.

[Redaktur:Dedi]

Dukung Sinergi Imigrasi dan Sumut, MARTABAT Prabowo-Gibran: Danau Toba Harus Jadi Gerbang Global

Elsya Tri Ahaddini — Fri, 24 Apr 2026 14:42:00 +0700

WAHANANEWS.CO, Jakarta - MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif penguatan kolaborasi antara jajaran Imigrasi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai langkah strategis dalam mendorong kawasan otorita Danau Toba menjadi pusat pertumbuhan pariwisata dan investasi kelas dunia.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan sinergi tersebut menunjukkan arah kebijakan yang semakin terintegrasi antara pusat dan daerah dalam membangun kawasan unggulan nasional.

“Langkah ini memperlihatkan bahwa pengelolaan keimigrasian tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi besar untuk mengangkat Danau Toba sebagai destinasi global yang kompetitif,” ujar Tohom, Jumat (24/4/2026).

Ia melihat penguatan layanan imigrasi, termasuk kesiapan Bandara Silangit sebagai pintu masuk internasional, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan arus wisatawan dan investor berkualitas.

Dalam pandangannya, keberadaan akses internasional yang efektif akan memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal, mulai dari sektor pariwisata, UMKM, hingga infrastruktur pendukung.

Menurut Tohom, isu pengungsi dan pengelolaan aset yang turut dibahas dalam audiensi tersebut juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kawasan.

Ia menilai, keseimbangan antara keamanan, pelayanan publik, dan daya tarik investasi merupakan fondasi utama dalam pengembangan kawasan strategis seperti Danau Toba.

Lebih jauh, Tohom yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Aglomerasi Watch mengatakan bahwa pengembangan kawasan otorita Danau Toba harus dipandang sebagai bagian dari konsep aglomerasi ekonomi yang terintegrasi.

“Danau Toba tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan lain melalui sistem transportasi, logistik, dan layanan imigrasi yang efisien,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan yang diambil saat ini akan menentukan posisi Danau Toba dalam peta pariwisata global dalam jangka panjang. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pusat, kawasan ini dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi hub pariwisata unggulan di Asia Tenggara.

Tohom juga melihat bahwa peran Imigrasi menjadi semakin strategis dalam menciptakan ekosistem yang ramah bagi wisatawan dan investor, tanpa mengabaikan aspek pengawasan. Dengan pendekatan yang adaptif, layanan keimigrasian dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di Medan.

Mereka membahas berbagai isu strategis mulai dari penanganan pengungsi, pengelolaan aset, hingga optimalisasi masuknya wisatawan dan investor, termasuk kesiapan Bandara Silangit untuk kembali beroperasi sebagai bandara internasional guna mendukung pengembangan kawasan Danau Toba.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Dinilai Pelayanan Buruk, JPKP Sumut akan Gelar Demo Desak Copot Kadis Dukcapil

Hadi Kurniawan — Fri, 24 Apr 2026 11:47:10 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (DPW JPKP) Provinsi Sumatera Utara menyatakan sikap tegas terkait buruknya pelayanan administrasi kependudukan di Kota Medan. Ketua DPW JPKP Sumatera Utara, Nicodemus Roger Nadeak, mendatangi Mapolrestabes Medan untuk memberitahukan rencana aksi unjuk rasa menuntang perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Medan).

Kedatangan organisasi ini didasari oleh banyaknya pengaduan warga yang mengaku kesulitan mengurus dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga. Menurut JPKP, terdapat dugaan kebijakan tidak tertulis yang justru mempersulit proses, terutama bagi pekerja dan lansia.

"Kami menilai klaim peningkatan kinerja pelayanan yang disampaikan Kepala Dinas selama tahun 2025 diduga hanya sebatas pencitraan. Fakta di lapangan justru sebaliknya, kantor Disdukcapil selalu dipadati warga yang antre panjang. Ini membuktikan inovasi dan sistem 'jemput bola' yang digembar-gemborkan ternyata tidak berjalan dan dianggap sebagai pembohongan publik," tegas Nicodemus Roger Nadeak dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Oleh karena itu, DPW JPKP Sumatera Utara memastikan akan menggelar demonstrasi dengan melibatkan ratusan massa. Aksi damai ini direncanakan akan berlangsung pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 29 April 2026
Pukul: 10.00 WIB s.d selesai
Titik Aksi: Kantor Disdukcapil Medan, Kantor Walikota Medan, dan Kantor DPRD Kota Medan

Tuntutan Aksi

Dalam aksi yang akan dipimpin langsung oleh Nicodemus Roger Nadeak ini, pihaknya membawa sejumlah tuntutan konkret kepada Pemerintah Kota Medan dan DPRD:

1. Mendesak Walikota Medan untuk segera mencopot dan mengevaluasi Kepala Disdukcapil beserta jajarannya karena dinilai gagal membawa perubahan. Program yang berjalan dianggap hanya sistem lama yang tidak efektif dan memakan biaya tanpa hasil nyata.
2. Menuntut pelayanan yang cepat dan mudah dalam penerbitan KTP, KK, dan dokumen lainnya agar tidak lagi menyulitkan masyarakat.
3. Membentuk Tim Independen yang melibatkan akademisi, aktivis, wartawan, dan masyarakat untuk mengawasi kinerja birokrasi Pemko Medan agar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
4. Mendesak DPRD Kota Medan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memanggil Kepala Disdukcapil dan mempertanggungjawabkan soal inovasi serta reformasi pelayanan yang sejauh ini belum terlihat dampak positifnya.

Ancaman Aksi Lebih Besar

DPW JPKP Sumatera Utara menegaskan, jika persoalan ini tidak disikapi secara serius dan transparan, maka organisasi siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang jauh lebih besar di depan Kantor Walikota dan DPRD.

"Bagi kami, mendiamkan persoalan pelayanan publik yang buruk sama saja dengan kejahatan terhadap masyarakat. Kami tidak akan berhenti sampai pelayanan di Disdukcapil Medan benar-benar diperbaiki," tegas Roger.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Kadisdukcapil Kota Medan Baginda Siregar.

[Redaktur:Dedi]

Sering Bungkam, Kapolsek Medan Tembung Dilapor ke Propam

Hadi Kurniawan — Fri, 24 Apr 2026 10:55:18 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Seorang warga berinisial RRN memenuhi janjinya dengan mendatangi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Medan pada Jumat (24/4/2026). Kedatangan RRN bertujuan untuk melaporkan sikap Kompol Ras Maju Tarigan, Kapolsek Medan Tembung, yang dinilai selalu diam atau "bungkam" saat dikonfirmasi mengenai perkembangan kasus yang dilaporkannya .

Kepada WahanaNews.co, RRN usai keluar dari ruangan Paminal mengatakan dirinya sudah melaporkan Kapolsek Medan Tembung ke Paminal.

"Saya tadi datangi ruangan Paminal dan melaporkan apa yang telah saya alami, ini salah satunya langkah saya untuk mendapatkan keadilan," katanya, Jumat (24/4/2026).

Lanjut RRN menjelaskan bahwa dirinya akan datang kembali pada hari Senin (27/4/2026) untuk membuat laporan.

"Saya disuruh datang lagi untuk buat laporan resmi jika hal ini tidak direspon oleh pihak Polsek Medan Tembung, saya berharap kepada pihak Paminal agar saya mendapatkan keadilan," ungkapnya.

Menurut informasi yang diperoleh, RRN merupakan korban dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang sudah dilaporkan sebelumnya. Beberapa waktu lalu, ia mencoba menghubungi Kompol Ras Maju Tarigan melalui aplikasi pesan singkat untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus tersebut. Namun, upaya komunikasi itu tidak mendapatkan respons sama sekali. Kapolsek Medan Tembung justru memilih diam total tanpa memberikan penjelasan apapun .

"Saya bertanya via WhatsApp terkait laporan saya, tapi beliau hanya diam. Tidak ada respon, tidak ada penjelasan. Padahal saya adalah korban, tapi justru diperlakukan seolah tidak punya hak," ujar RRN dengan nada kecewa saat diwawancarai sebelumnya .

Sikap diam tersebut dinilai RRN sebagai bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan keadilan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi dengan melaporkannya ke Propam Polrestabes Medan agar ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku .

Sementara itu, praktisi hukum Dedi Suheri menilai bahwa sikap Kompol Ras Maju Tarigan tersebut bukan hanya masalah etika, melainkan berpotensi melanggar aturan hukum dan disiplin kepolisian. Menurutnya, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri wajib memberikan keterangan kepada publik sesuai dengan kepentingan dan kewenangan, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia negara .

"Jika pertanyaan yang diajukan RRN menyangkut dugaan tindak pidana atau prosedur penanganan kasus, maka sikap diam tanpa alasan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk obstruksi atau pelanggaran disiplin," ujar Dedi Suheri .

Selain itu, tindakan tersebut juga diduga melanggar Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polri, khususnya Pasal 4 yang mewajibkan setiap anggota menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab, serta Pasal 8 huruf f yang mengatur tentang kewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat .

Hingga berita ini diturunkan, pihak Propam Polrestabes Medan belum memberikan keterangan resmi terkait laporan yang diterima dari RRN. Namun, diharapkan laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan yang transparan dan adil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

[Redaktur:Dedi]

Peringati Hari Bumi, PLN Tanam Ribuan Pohon di Tapanuli Tengah

Hadi Kurniawan — Fri, 24 Apr 2026 05:47:31 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara melalui UP3 Sibolga menggelar aksi nyata pelestarian lingkungan. Bertajuk program “Roots of Energy”, kegiatan penanaman pohon ini dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu (22/4/2024).

Inisiatif ini merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pemulihan ekosistem pascabanjir bandang, sekaligus upaya memberdayakan ekonomi masyarakat melalui penanaman jenis tanaman produktif.

Program kolaborasi ini digelar bersama Yayasan Cahaya Sosial Indonesia, Aktivis Lingkungan Pantai Barat, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, serta masyarakat setempat. Lokasi penanaman difokuskan di tiga desa prioritas, yaitu Desa Aek Raso (Kecamatan Sorkam Barat), Desa Sait Kalangan II, dan Desa Tapian Nauli Saur Manggita (Kecamatan Tukka). Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk intervensi vegetatif guna mempercepat pemulihan lingkungan dan memperkuat fungsi daerah aliran sungai (DAS).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Manager PLN UP3 Sibolga Bachtiar, Wakil Bupati Tapanuli Tengah H. Mahmud Efendi Lubis, Camat Sorkam Barat Khairun Nisa Marbun, S.STP, Ketua Yayasan Cahaya Sosial Indonesia Kurnia Cahyati, Damai Mendrofa (Aktivis Lingkungan Pantai Barat), serta ratusan warga.

Komitmen Pemulihan Lingkungan dan Ekonomi

Manager PLN UP3 Sibolga, Bachtiar, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, khususnya di wilayah terdampak bencana.

“Program penanaman pohon ini adalah bentuk kepedulian PLN terhadap masyarakat dan lingkungan. Kami ingin pohon-pohon ini memberikan manfaat nyata. Alam yang terjaga harus bisa menghidupi orang-orang yang menjaganya,” ujar Bachtiar.

Jenis tanaman yang ditanam sangat beragam dan memiliki nilai strategis, antara lain:

- Tanaman Bernilai Ekonomi: Durian dan Alpukat.
- Pendukung Ketahanan Pangan: Mangga dan Nangka.
- Tanaman Cepat Panen: Markisa.
- Konservasi Tanah: Pohon keras seperti Mahoni dan Jabon ditanam di area lereng rawan untuk memperkuat struktur tanah.

Sementara itu, Wakil Bupati Tapanuli Tengah, H. Mahmud Efendi Lubis, mengapresiasi sinergi yang terbangun. Ia berharap upaya ini dapat meminimalisir risiko bencana di masa depan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Wakil Bupati Kab. Tapanuli Tengah, Bapak H. Mahmud Efendi Lubis melakukan penyiraman pohon sebagai wujud doa agar bibit yang ditanam dapat tumbuh baik.

Fondasi Ketahanan Lingkungan dan Ekonomi

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menegaskan bahwa peringatan Hari Bumi menjadi momentum penting untuk memperkuat tanggung jawab bersama.

“Melalui program Roots of Energy, kami ingin menegaskan bahwa energi masa depan tidak lepas dari keberlanjutan ekosistem hari ini. Ketika hulu dijaga, DAS dipulihkan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi ketahanan lingkungan, pangan, dan ekonomi secara bersamaan,” tegas Mundhakir.

Langkah ini juga menjadi bukti nyata komitmen PLN menuju target Net Zero Emissions 2060, yang tidak hanya fokus pada transformasi energi, tetapi juga melalui berbagai inisiatif lingkungan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

[Redaktur:Dedi]

Diduga Dapat Restu? Judi Togel Merek STM di Jalan Medan-Batangkuis Beroperasi Terang-terangan, Kapolsek Medan Tembung Bungkam

Hadi Kurniawan — Thu, 23 Apr 2026 20:33:52 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO - Lokasi perjudian togel bermerek STM yang beroperasi secara terang-terangan di Jalan Medan-Batangkuis, tepatnya di simpang Jalan Mesjid dan simpang Jalan Sidomulyo Pasar 9, kini menjadi sorotan publik. Aktivitas ilegal ini diduga dikoordinir oleh seorang pria berinisial WI.

Yang menjadi pertanyaan besar dan menimbulkan kecurigaan masyarakat, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan, hingga saat ini masih membungkam saat dikonfirmasi via WhatsApp terkait keberadaan lokasi judi tersebut. Hal ini memunculkan spekulasi, apakah bandar judi togel merek STM yang berada di wilayah hukum Polsek Medan Tembung ini diduga telah mendapatkan "restu", sehingga bisa beroperasi dengan leluasa tanpa rasa takut.

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengaku, sistem pemasangan nomor di lokasi tersebut sangat mudah dan terbuka bagi siapa saja.

"Kalau disitu datang tinggal pasang aja bang, mau nomor berapa tinggal kasih duit sama penulisnya," ujarnya kepada media ini, Senin (22/04/2024).

Dijelaskannya, lokasi tersebut sangat strategis dan mudah ditemukan karena berada tepat di pinggir jalan raya utama.

"Kalau lokasinya itu pas dipinggir jalan besar, ada warung di situ ada jual bandrek, di samping jalan mesjid. Seberangnya Jalan Sidomulyo Pasar 9, kalau dulu sering disebut simpang Mamaharpas. Kalau dilihat sudah nampak kali itu," imbuhnya.

Warga tersebut juga mengaku heran mengapa lokasi judi yang sangat terbuka dan tidak tersembunyi ini seolah tak tersentuh oleh aparat penegak hukum.

"Di pinggir jalan besar lah lokasinya bang, aku nggak habis pikir nggak pernah digerebek. Entahlah ada apa ini semua," ungkapnya dengan nada kecewa.

[Redaktur:Dedi]

Bungkam Dihadapan RRN, Kompol Ras Maju Tarigan Kena Sentil Dedi Suheri

Hadi Kurniawan — Thu, 23 Apr 2026 11:02:02 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Fenomena aparat penegak hukum yang bersikap acuh tak acuh atau memilih diam saat dimintai keterangan oleh pelapor kembali menjadi sorotan publik. Sikap Kompol Ras Maju Tarigan, Kapolsek Medan Tembung, yang "diam seribu bahasa" ketika dikonfirmasi oleh pelapor berinisial RRN dinilai bukan sekadar masalah etika, melainkan berpotensi melanggar aturan hukum dan disiplin kepolisian.

Praktisi Hukum Dedi Suheri menilai, tindakan tersebut membuka peluang pemeriksaan di dua ranah sekaligus, yaitu pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan potensi menghambat proses penyelidikan maupun penyidikan.

Kewajiban Memberikan Keterangan Sesuai UU Polri

Menurut Dedi Suheri, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri wajib memberikan keterangan kepada publik sesuai dengan kepentingan dan kewenangan, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia negara.

"Jika pertanyaan yang diajukan RRN menyangkut dugaan tindak pidana atau prosedur penanganan kasus, maka sikap diam tanpa alasan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk obstruksi atau pelanggaran disiplin," ujar Dedi Suheri kepada awak media, Kamis (23/04/2026).

Jelas Melanggar Perpol No. 7 Tahun 2022

Lebih jauh, Dedi Suheri menjabarkan bahwa sikap tersebut jelas melanggar Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polri.

- Pasal 4 mewajibkan setiap anggota menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab.
- Pasal 8 huruf f secara tegas melarang anggota untuk menghindar, menghalangi, atau tidak memberikan informasi yang diminta.

"Meskipun pelapor bukan atasan, sikap diam itu mencerminkan perilaku tidak terpuji yang masuk dalam kategori pelanggaran norma kesopanan dan kepatutan internal sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf c," jelasnya.

Oleh karena itu, langkah yang diambil RRN untuk melaporkan hal ini ke Divisi Propam dinilai sudah tepat dan sesuai prosedur. Propam memiliki wewenang penuh memeriksa dugaan pelanggaran yang berpotensi merendahkan martabat institusi.

"Laporan tersebut harus dilengkapi bukti kuat seperti rekaman, saksi, atau kronologi yang jelas, karena dalam praktik hukum, bukti yang sah sangat menentukan jalannya sidang etik nanti," tambah Dedi.

Sikap Diam Memunculkan Prasangka Buruk

Dedi Suheri menegaskan, sebagai seorang pemimpin dan perwira menengah, Kompol Ras Maju Tarigan seharusnya mampu memberikan jawaban yang profesional. Jika tidak bisa menjawab, cukup jelaskan alasannya secara sopan, bukan justru membungkam.

"Sikap diam tanpa penjelasan justru membuka prasangka publik bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Ini adalah bentuk kegagalan komunikasi kelembagaan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar institusi Polri tidak terjebak pada budaya closed door atau menutup-nutupi. Propam harus bertindak cepat, independen, dan transparan.

"Perlu diingat, hak diam itu berlaku untuk tersangka atau terdakwa dalam proses pidana, bukan hak aparat yang sedang menjalankan tugas pelayanan atau dalam pemeriksaan etik," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, RRN memastikan akan segera menyerahkan laporan resmi ke pihak Propam. Masyarakat kini menunggu, apakah kasus ini akan disikapi dengan tegas atau justru berakhir dengan "diam yang kedua kali".

Sebelumnya diberitakan sikap Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Medan Tembung AKP Ras Maju Tarigan yang memilih diam total atau "membungkam" saat dikonfirmasi oleh pelapor berinisial RRN menuai kemarahan. Alih-alih memberikan penjelasan dan keadilan, oknum tersebut justru bersikap acuh tak acuh, sehingga korban memutuskan untuk mengadukan perlakuan tidak profesional ini ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Insiden itu terjadi ketika RRN, yang merupakan korban pencemaran nama baik, beberapa waktu yang lalu mencoba meminta kejelasan hukum terkait penanganan kasusnya. Namun, upaya komunikasi via WhatsApp tersebut gagal total lantaran Kapolsek tidak memberikan jawaban satupun, seolah mengabaikan keberadaan pelapor.

"Saya bertanya via WhatsApp terkait laporan saya, tapi beliau hanya diam. Tidak ada respon, tidak ada penjelasan. Padahal saya adalah korban, tapi justru diperlakukan seolah tidak punya hak," ujar RRN dengan nada kecewa, Rabu (22/04/2026).

Merasa haknya sebagai warga negara dan korban dilanggar, RRN tak tinggal diam. Pelapor memastikan akan membawa bukti-bukti sikap diam tersebut ke pihak Propam Polda Sumut maupun Mabes Polri untuk diperiksa secara etik dan disiplin.

Daftar Pelanggaran Yang Dilakukan:

Berdasarkan sikap "membungkam" dan tidak menjawab pertanyaan pelapor, berikut adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan:

1. Diduga melanggar Pasal 15 Huruf A Kode Etik Polri

Aturan: Anggota Polri dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, laporan, dan pengaduan masyarakat.
Penjelasan: Sikap diam dan tidak merespon pertanyaan RRN merupakan bentuk pengabaian tugas. Seorang pemimpin polisi wajib mendengar dan menjawab aspirasi masyarakat, bukan menutup telinga.

2. Diduga Melanggar Prinsip Pelayanan Publik

Aturan: Standar pelayanan Polri mewajibkan petugas untuk bersikap Transparan, Responsif, dan Akuntabel.
Penjelasan: Pelapor memiliki hak konstitusional untuk mengetahui status laporannya. Menghiraukan pertanyaan berarti melanggar hak masyarakat atas informasi publik dan menunjukkan pelayanan yang buruk.

3. Diduga Tidak Menjalankan Fungsi Kepemimpinan

Aturan: Sebagai seorang Kapolsek, wajib memberikan keteladanan dalam melayani masyarakat.
Penjelasan: Sikap membungkam saat ditanya menunjukkan ketidakberanian mempertanggungjawabkan tugas dan melanggar etika kepemimpinan yang seharusnya terbuka dan komunikatif.

"Kalau merasa benar dan profesional, seharusnya berani bicara dan jelaskan. Karena diam dan membungkam, itu bukti bahwa ada dugaan yang disembunyikan dan tidak adil. Maka saya akan lapor ke Propam agar diperiksa etikanya," tegas RRN menutup pembicaraan.

Hingga berita ini diterima belum ada keterangan resmi dari AKP Ras Maju Tarigan selaku Kapolsek Medan Tembung.

[Redaktur:Dedi]

Antisipasi Lonjakan Kendaraan di KEK Sei Mangkei, MARTABAT Prabowo-Gibran: Kunci Kelancaran Logistik

Elsya Tri Ahaddini — Thu, 23 Apr 2026 06:32:54 +0700

Sumut.WAHANANEWS.CO - MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif langkah Polres Simalungun dalam melakukan audiensi dan peninjauan rekayasa lalu lintas di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebagai upaya menjaga kelancaran arus kendaraan di tengah peningkatan aktivitas industri dan investasi.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas di kawasan industri strategis seperti KEK Sei Mangkei merupakan bagian penting dari ekosistem pembangunan nasional.

“Ini langkah konkret untuk memastikan aktivitas logistik berjalan efisien dan tidak menghambat pertumbuhan kawasan industri yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya, Rabu (22/4/2025).

Ia melihat bahwa kehadiran infrastruktur baru seperti Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat membawa konsekuensi peningkatan volume kendaraan yang harus diantisipasi sejak dini.

“Integrasi antara jalan tol dan kawasan industri harus dirancang dengan matang agar tidak menimbulkan bottleneck yang justru menghambat distribusi,” kata Tohom.

Menurutnya, rencana pemasangan traffic light maupun water barrier di titik crossing depan gerbang KEK Sei Mangkei merupakan solusi awal yang tepat untuk mengatur arus kendaraan, terutama kendaraan berat.

Ia menilai pemisahan jalur antara kendaraan logistik dan kendaraan umum akan meningkatkan keselamatan sekaligus mempercepat waktu tempuh distribusi barang.

Tohom juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam implementasi rekayasa lalu lintas tersebut.

Ia menyebut sinergi antara kepolisian, pengelola kawasan industri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kawasan industri modern.

“Koordinasi yang solid akan memastikan kebijakan yang diambil tidak parsial, tetapi terintegrasi dengan arah pembangunan jangka panjang KEK,” ujarnya.

Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan ini mengatakan bahwa pengaturan lalu lintas di kawasan industri memiliki dampak langsung terhadap efisiensi energi dan pengurangan emisi.

“Semakin lancar arus kendaraan, semakin kecil konsumsi bahan bakar yang terbuang akibat kemacetan, sehingga ini juga berkontribusi pada upaya pengendalian emisi dan mendukung konsep green economic zone,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengembangan KEK Sei Mangkei sebagai kawasan industri hijau perlu didukung dengan infrastruktur transportasi yang tertata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kawasan tersebut tidak hanya menarik investasi, tetapi juga menjadi model pengelolaan industri yang ramah lingkungan.

Tohom juga mengapresiasi komitmen Polri dalam mendukung program strategis nasional melalui pengamanan dan pengaturan lalu lintas di kawasan industri.

Menurutnya, stabilitas keamanan dan kelancaran mobilitas merupakan faktor utama yang menentukan kepercayaan investor.

“Ketika arus logistik lancar dan keamanan terjaga, maka iklim investasi akan semakin kondusif dan kompetitif,” kata Tohom.

Ia berharap hasil koordinasi yang telah dilakukan dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah teknis yang konkret, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh pelaku industri maupun masyarakat sekitar.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Ditanya Pelapor, Kompol Ras Maju Tarigan Diam Seribu Bahasa, RRN Bakal Lapor ke Propam

Hadi Kurniawan — Wed, 22 Apr 2026 14:08:28 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Sikap Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Medan Tembung Kompol Ras Maju Tarigan yang memilih diam total atau "membungkam" saat dikonfirmasi oleh pelapor berinisial RRN menuai kekecewaan. Oknum tersebut bersikap acuh tak acuh, sehingga korban memutuskan untuk mengadukan perlakuan tidak profesional ini ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Insiden itu terjadi ketika RRN, yang merupakan korban pencemaran nama baik, beberapa waktu yang lalu mencoba meminta kejelasan hukum terkait penanganan kasusnya. Namun, upaya komunikasi via WhatsApp tersebut gagal total lantaran Kapolsek tidak memberikan jawaban satupun, seolah mengabaikan keberadaan pelapor.

"Saya bertanya via WhatsApp terkait laporan saya, tapi beliau hanya diam. Tidak ada respon, tidak ada penjelasan. Padahal saya adalah korban, tapi justru diperlakukan seolah tidak punya hak," ujar RRN dengan nada kecewa, Rabu (22/04/2026).

Merasa haknya sebagai warga negara dan korban dilanggar, RRN tak tinggal diam. Pelapor memastikan akan membawa bukti-bukti sikap diam tersebut ke pihak Propam Polda Sumut maupun Mabes Polri untuk diperiksa secara etik dan disiplin.

Berdasarkan sikap "membungkam" dan tidak menjawab pertanyaan pelapor, berikut adalah dugaan bentuk pelanggaran yang dilakukan:

1. Diduga melanggar Pasal 15 Huruf A Kode Etik Polri

Aturan: Anggota Polri dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, laporan, dan pengaduan masyarakat.
Penjelasan: Sikap diam dan tidak merespon pertanyaan RRN diduga merupakan bentuk pengabaian tugas. Seorang pemimpin polisi wajib mendengar dan menjawab aspirasi masyarakat, bukan menutup telinga.

2. Diduga Melanggar Prinsip Pelayanan Publik

Aturan: Standar pelayanan Polri mewajibkan petugas untuk bersikap Transparan, Responsif, dan Akuntabel.
Penjelasan: Pelapor memiliki hak konstitusional untuk mengetahui status laporannya. Menghiraukan pertanyaan berarti melanggar hak masyarakat atas informasi publik dan menunjukkan pelayanan yang buruk.

3. Diduga Tidak Menjalankan Fungsi Kepemimpinan

Aturan: Sebagai seorang Kapolsek, wajib memberikan keteladanan dalam melayani masyarakat.
Penjelasan: Sikap membungkam saat ditanya diduga menunjukkan ketidakberanian mempertanggungjawabkan tugas dan melanggar etika kepemimpinan yang seharusnya terbuka dan komunikatif.

"Kalau merasa benar dan profesional, seharusnya berani bicara dan jelaskan. Karena diam dan membungkam, itu bukti bahwa ada dugaan yang disembunyikan dan tidak adil. Maka saya akan lapor ke Propam agar diperiksa etikanya," tegas RRN menutup pembicaraan.

Hingga berita ini diterima belum ada keterangan resmi dari Kompol Ras Maju Tarigan selaku Kapolsek Medan Tembung.

Sebelumnya diberitakan Ironisnya, korban tidak hanya kesulitan mendapatkan informasi perkembangan kasus, namun juga dihadapkan pada pernyataan yang kontradiktif. Laporan resmi yang sudah diterima dan diproses oleh Polrestabes Medan justru dinyatakan "tidak duduk" oleh pihak penyidik di tingkat Polsek.

Proses Berbelit, Laporan Bolak-balik

Perjalanan hukum kasus ini terbilang unik dan memakan waktu. Awalnya laporan dibuat di Polrestabes Medan, kemudian dilimpahkan ke Polsek Medan Tembung. Namun, berkas tersebut sempat dikembalikan lagi ke Polrestabes Medan, hingga akhirnya jatuh kembali ke tangan Polsek Medan Tembung.

Di balik perpindahan berkas yang rumit itu, yang paling meresahkan adalah sikap aparat penegak hukum yang terkesan kompak untuk "bungkam". Korban mengaku kesulitan mendapatkan kepastian hukum karena informasi terkunci rapat.

Kontradiktif: Diterima tapi Dikatakan "Mati"?

Hal yang paling membingungkan RRN adalah pernyataan penyidik yang menyebut laporannya "tidak duduk" atau tidak memenuhi syarat hukum. Padahal, faktanya laporan tersebut telah resmi dibuat, diterima, dan korban pun sebelumnya sudah menjalani proses konseling di Polrestabes Medan.

"Saya bingung, kalau memang tidak duduk kenapa laporan saya diterima Polrestabes Medan? Penyidik bahkan menyampaikan hal itu tidak hanya kepada saya, tapi juga ke anak saya sebagai saksi. Ini sangat tidak masuk akal," ungkap RRN dengan nada kecewa, Rabu (15/4/2026).

Komunikasi Diputus, WA Tak Kunjung Dibalas

Sebagai warga negara yang mencari keadilan, RRN telah berupaya menghubungi pihak berwenang melalui pesan WhatsApp. Namun, upaya tersebut sia-sia. Baik pesan kepada penyidik maupun pesan yang ditujukan langsung kepada Kapolsek Medan Tembung, AKP Ras Maju Tarigan, tidak kunjung mendapatkan respon.

"Abang lihat sendiri chat WA saya, tidak ada yang dibalas. Jangankan penyidik, Kapolsek pun diam seribu bahasa. Saya bingung dan buntu, semuanya bungkam. Kemanakah lagi saya harus mencari keadilan jika di sini pun ditutup rapat?" ujarnya pilu.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Medan Tembung yang dipimpin Kompol Ras Maju Tarigan belum memberikan keterangan resmi maupun klarifikasi terkait dugaan ketidaktransparanan dan anomali penanganan kasus tersebut.

[Redaktur:Dedi]

Kawasan Percut Sei Tuan Jadi Sorotan: Judi Togel Bebas Beroperasi di Jalan Mesjid Simpang Pasar 9

Hadi Kurniawan — Wed, 22 Apr 2026 09:44:54 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Kawasan Jalan Mesjid simpang Jalan Pasar 9 Sidomulyo Mamaharpas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kini menjadi sorotan publik. Warga setempat melaporkan adanya dugaan aktivitas perjudian jenis togel yang diduga beroperasi secara bebas dan terang-terangan di lokasi tersebut.

Menurut keterangan beberapa warga yang enggan disebutkan identitasnya, lapak judi togel tersebut telah beroperasi dalam waktu yang cukup lama. Aktivitas ini berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Jum'at, Sabtu, Minggu, mulai dari siang hingga malam hari, dan dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai kalangan usia, baik tua maupun muda .

"Kami sudah lama melihat orang-orang berkumpul di sana, terlihat jelas mereka sedang memasang nomor togel. Tidak ada yang menegur atau menindak, seolah-olah aktivitas itu halal dilakukan," ujar salah satu warga, Selasa (21/4/2026).

Warga juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan lapak judi tersebut. Selain meresahkan lingkungan, aktivitas ini dikhawatirkan dapat memicu meningkatnya tindak kriminal, seperti pencurian dan perkelahian, serta merusak moral generasi muda di sekitar wilayah tersebut .

"Anak-anak muda di sini jadi mudah terpengaruh, mereka lebih tertarik untuk berjudi daripada bekerja atau belajar. Kami sangat khawatir masa depan mereka akan hancur karena hal ini," tambahnya.

Hingga saat ini, belum ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk menutup lapak judi togel tersebut. Warga berharap agar kepolisian dan instansi terkait segera turun tangan untuk menindaklanjuti laporan ini dan membersihkan wilayah tersebut dari aktivitas ilegal.

"Kami meminta Polrestabes Medan dan Polda Sumut untuk segera melakukan pengecekan dan penindakan. Jangan biarkan judi terus berkembang di tengah masyarakat, karena ini sangat merugikan banyak pihak," tegas warga.

Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis oleh Polrestabes Medan pada Februari 2026 lalu, Kecamatan Percut Sei Tuan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus perjudian yang paling banyak diungkap selama 100 hari kinerja Kapolrestabes Medan. Dalam periode tersebut, pihak kepolisian berhasil mengungkap 33 kasus judi dengan 62 orang tersangka, termasuk 6 kasus judi togel dengan 9 tersangka .

Pihak kepolisian juga menyatakan komitmennya untuk terus melakukan penindakan tegas terhadap segala bentuk aktivitas perjudian di wilayah hukumnya. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari Kapolsek Medan Tembung terkait keberadaan lapak judi togel di Jalan Mesjid simpang Jalan Pasar 9 Sidomulyo Mamaharpas.

[Redaktur:Dedi]

Dukung HUT Sumut, PLN Pastikan Listrik Nyal Lancar

Hadi Kurniawan — Mon, 20 Apr 2026 21:39:00 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan strategis daerah. Kali ini, PLN memastikan keandalan pasokan listrik selama peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara, khususnya pada acara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bukit Barisan, Medan, Selasa (15/4).

Acara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, ini berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Untuk mendukung kelancaran acara, tim teknis PLN dikerahkan di lokasi guna melakukan pengawasan, pemeriksaan instalasi, dan pemantauan suplai daya agar berjalan stabil tanpa gangguan.

Komitmen Dukung Agenda Pemerintah Daerah

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menyatakan bahwa kesiapsiagaan ini merupakan bukti nyata dukungan perseroan terhadap pemerintah daerah.

“PLN UID Sumatera Utara siap mendukung setiap agenda penting, termasuk peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara. Kami memastikan pasokan listrik di TMP Bukit Barisan berjalan aman dan andal. Bagi kami, keandalan listrik bukan hanya soal teknis, tapi juga bentuk kontribusi dalam menjaga kelancaran upacara dan penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan,” ujar Mundhakir.

Selaras dengan Tema "Satu Kolaborasi, Sejuta Energi"

Mundhakir juga menyoroti tema peringatan kali ini, "Satu Kolaborasi, Sejuta Energi", yang dinilai sangat selaras dengan peran PLN.

“Tema ini mencerminkan semangat kebersamaan untuk memajukan daerah. Listrik yang andal adalah fondasi utama dalam mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. PLN siap terus menjadi penyuplai energi yang handal untuk mewujudkan Sumatera Utara yang lebih maju dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dengan terjaganya pasokan listrik selama acara berlangsung, PLN kembali menegaskan posisinya sebagai mitra strategis yang selalu hadir di setiap momen penting masyarakat dan pemerintah daerah.

[Redaktur:Dedi]

April Ini, Unte Makmur Resmi Punya Listrik PLN

Hadi Kurniawan — Mon, 20 Apr 2026 21:35:57 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Mundhakir, turun langsung meninjau progres pembangunan jaringan listrik di Desa Unte Makmur, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu pada April 2026.

Peninjauan yang dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2026, ini merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam mewujudkan Program Listrik Desa (Lisdes). Upaya ini sejalan dengan arahan Kementerian ESDM untuk memperluas akses energi dan mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah terpencil.

Dalam kesempatan tersebut, Mundhakir didampingi oleh Camat Kolang Amri Chaim Situmeang, Kepala Desa Satahi Nauli Risman Aoriandi Hutagalung, serta Babinsa Agus Triono. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor demi kelancaran pembangunan.

Tantangan Medan Berat

Pembangunan jaringan menuju Desa Unte Makmur memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang sulit, seperti jalur yang terjal dan area perbukitan. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat tim untuk segera menghadirkan listrik bagi warga.

Proyek ini mencakup pembangunan jaringan sepanjang 16,843 km dengan total 142 tiang. Infrastruktur ini nantinya akan melistriki lebih dari 80 rumah dan 1 unit sekolah. Selama ini, masyarakat masih mengandalkan genset dan PLTS skala kecil yang kapasitasnya terbatas.

Listrik Sebagai Pembuka Akses Peradaban

Mundhakir menegaskan bahwa pembangunan listrik desa memiliki makna yang sangat besar bagi kemajuan daerah.

“Pemerataan listrik bukan hanya soal menyalakan lampu, melainkan menghadirkan peradaban. Ketika listrik masuk ke Unte Makmur, yang hadir bukan hanya energi, tapi juga akses pendidikan yang lebih baik, layanan sosial, dan ruang tumbuh ekonomi lokal,” ujar Mundhakir.

Ia berkomitmen terus mengawal pekerjaan agar target penyalaan di April ini tercapai sesuai rencana, demi menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah

Sementara itu, Camat Kolang dan aparat setempat menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh percepatan proyek ini. Sinergi antara PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar listrik bisa segera dinikmati dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan warga.

Dengan target penyelesaian yang semakin dekat, masyarakat Desa Unte Makmur pun diharapkan segera dapat merasakan manfaat listrik yang lebih andal, stabil, dan berkelanjutan.

[Redaktur:Dedi]

PLN Padangsidimpuan dan Polres Mandailing Natal Pererat Sinergi

Hadi Kurniawan — Mon, 20 Apr 2026 21:24:29 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Padangsidimpuan terus memperkuat kerja sama dengan instansi terkait. Kali ini, PLN bersinergi dengan Kepolisian Resor (Polres) Mandailing Natal dalam upaya menjaga keamanan aset kelistrikan dan kenyamanan masyarakat, Selasa (14/4).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Manager PLN UP3 Padangsidimpuan, Irham Sofwan, dan Kapolres Mandailing Natal, AKBP Bagus Priandy, S.IK., M.Si., ini fokus membahas strategi pengamanan objek vital nasional serta penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL).

Manager PLN UP3 Padangsidimpuan, Irham Sofwan, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan aparat hukum merupakan langkah strategis untuk memastikan pasokan listrik berjalan aman dan andal.

“Sinergi ini sangat penting, tidak hanya untuk pengamanan infrastruktur, tetapi juga dalam pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik. Hal ini bertujuan mencegah potensi bahaya seperti korsleting atau kebakaran akibat instalasi yang tidak sesuai standar,” ujar Irham.

Ia menegaskan, penggunaan listrik yang tidak tertib selain merugikan negara juga membahayakan keselamatan pengguna sendiri.

Polres Mandailing Natal Siap Dukung Penuh

Sementara itu, Kapolres Mandailing Natal, AKBP Bagus Priandy, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh program PLN.

“Kami siap bersinergi dalam mendukung kegiatan PLN, termasuk dalam penertiban pemakaian tenaga listrik. Upaya ini merupakan langkah preventif untuk menjaga keselamatan masyarakat serta menciptakan ketertiban di wilayah Mandailing Natal,” tegasnya.

Hal senada disampaikan General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir. Ia mengapresiasi kolaborasi yang terjalin ini sebagai bentuk nyata menjaga ketahanan energi sekaligus perlindungan masyarakat.

“Sinergi antara PLN dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga keandalan sistem dan memastikan penggunaan listrik yang aman serta legal. Ini bagian dari upaya kami menghadirkan pelayanan optimal dan transformasi energi yang berkelanjutan,” ujar Mundhakir.

Ke depannya, kedua pihak sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi, baik dalam pengamanan aset maupun edukasi kepada masyarakat agar memanfaatkan listrik secara aman, tertib, dan bertanggung jawab.

[Redaktur:Dedi]

PLN Bawa Energi ke Pelosok, Desa Patialo Bakal Makin Terang

Hadi Kurniawan — Mon, 20 Apr 2026 21:14:29 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara terus berkomitmen mewujudkan pemerataan energi hingga ke pelosok daerah. Kali ini, PLN fokus membangun infrastruktur kelistrikan di Desa Patialo, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, yang ditargetkan selesai dan dapat dinikmati masyarakat pada April 2026.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, meninjau langsung progres pembangunan di lokasi pada Kamis (16/4). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat Patialo segera mendapatkan akses listrik yang andal dari jaringan utama PLN.

Selama ini, warga Desa Patialo masih mengandalkan pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dengan kapasitas terbatas hanya 3 kW. Pasokan tersebut baru mampu memenuhi kebutuhan dasar penerangan bagi lebih dari 100 rumah, sehingga belum cukup untuk menunjang aktivitas rumah tangga, pendidikan, maupun ekonomi secara maksimal.

Tantangan Medan Berat

Pembangunan jaringan menuju Desa Patialo memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang berbukit, jalur terjal, dan curam. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat tim PLN untuk menghadirkan energi yang berkeadilan sesuai arahan Kementerian ESDM.

“Pemerataan listrik bukan hanya soal menghadirkan terang, tetapi memastikan masyarakat mendapat akses energi yang layak, andal, dan berkelanjutan. Desa Patialo selama ini bertahan dengan pasokan yang sangat terbatas, maka PLN hadir untuk mengubahnya,” ujar Mundhakir.

Ia menambahkan, medan yang berat justru menjadi penguat semangat tim. “Menghadirkan listrik ke desa terpencil adalah wujud nyata kehadiran negara. Kami targetkan pekerjaan selesai April ini agar warga segera menikmati listrik yang lebih stabil,” tegasnya.

Antusiasme Warga dan Dukungan Pemerintah Desa

Antusiasme masyarakat sangat terlihat. Kepala Desa Patialo, Aswarruddin, menyambut baik langkah PLN ini. Ia menegaskan bahwa pihak desa dan warga siap membantu kelancaran proyek.

“Kami sangat berharap listrik PLN segera masuk. Selama ini pasokan listrik masih sangat kurang. Kami siap membantu, termasuk gotong royong membersihkan jalur agar pembangunan jaringan ini cepat selesai,” kata Aswarruddin.

Mundhakir mengapresiasi semangat gotong royong warga tersebut. Menurutnya, dukungan dari masyarakat menjadi kunci percepatan penyelesaian pekerjaan di tengah medan yang sulit.

“Kami berterima kasih atas dukungan Bapak Kepala Desa dan seluruh warga. Kolaborasi ini sangat penting agar target penyalaan di April 2026 bisa tercapai tepat waktu,” ucapnya.

Detail Proyek

Pembangunan infrastruktur kelistrikan di Desa Patialo mencakup pembangunan jaringan sepanjang 3,85 kilometer. Kehadiran jaringan baru ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga menjadi fondasi kuat untuk kemajuan ekonomi dan sosial di wilayah Mandailing Natal.

[Redaktur:Dedi]

Dukung Industri, PLN UP3 Lubuk Pakam Sukses Nyalakan Daya 13,8 MVA untuk PT Agro Deli Serdang

Hadi Kurniawan — Mon, 20 Apr 2026 20:59:17 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Lubuk Pakam kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor industri di wilayah Sumatera Utara. Kali ini, PLN berhasil melakukan penyalaan listrik Tegangan Menengah (TM) berkapasitas besar sebesar 13,8 MVA untuk PT Agro Deli Serdang.

Penyalaan yang berlangsung pada Sabtu (18/4) di kawasan Tanjung Morawa ini menjadi bukti nyata kesiapan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik industri secara cepat, tepat waktu, dan andal. PT Agro Deli Serdang sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pulp yang berlokasi di Jalan Sultan Serdang, Kabupaten Deli Serdang.

Manager PLN UP3 Lubuk Pakam, M. Harryadi Poel, menyampaikan bahwa keberhasilan penyalaan daya 13,8 MVA ini merupakan hasil dari sinergi tim yang solid serta dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik.

“PLN UP3 Lubuk Pakam terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat dan tepat bagi pelanggan, khususnya sektor industri. Penyalaan daya 13,8 MVA ini menunjukkan kesiapan kami dalam memastikan kebutuhan listrik pelanggan terpenuhi sesuai target waktu, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan maksimal tanpa hambatan,” ujar Harryadi.

Ia menambahkan, seluruh proses mulai dari perencanaan, koordinasi teknis, hingga penyambungan di lapangan dilakukan dengan sangat efisien dan profesional demi kepuasan pelanggan.

Sementara itu, pihak manajemen PT Agro Deli Serdang juga memberikan apresiasi tinggi atas kinerja PLN. Perwakilan perusahaan, Karisna Gapal, menyebutkan dukungan kelistrikan ini sangat krusial untuk menunjang operasional pabrik.

“Kami sangat mengapresiasi respons cepat dan profesional tim PLN. Penyalaan listrik kapasitas besar ini menjadi langkah strategis bagi kami untuk mempercepat produksi serta meningkatkan produktivitas perusahaan ke depannya,” ungkap Karisna.

Hal senada disampaikan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Mundhakir. Ia menegaskan bahwa PLN siap menjadi mitra strategis bagi dunia usaha dengan memastikan ketersediaan energi yang cukup dan berkualitas.

“PLN Sumatera Utara berkomitmen menghadirkan layanan kelistrikan yang cepat, mudah, dan andal. Kepercayaan yang diberikan oleh PT Agro Deli Serdang menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan infrastruktur demi mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Mundhakir.

Keberhasilan penyalaan ini kembali menegaskan posisi PLN UP3 Lubuk Pakam sebagai penyedia energi yang andal dalam mendukung kebutuhan listrik industri di Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya.

[Redaktur:Dedi]

Pemerintah Perkuat Sinkronisasi Master Plan Danau Toba, MARTABAT Prabowo-Gibran: Momentum Transformasi Pariwisata

Elsya Tri Ahaddini — Sun, 19 Apr 2026 06:30:23 +0700

KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif langkah pemerintah dalam memastikan sinkronisasi master plan pengembangan Destinasi Super Prioritas (DSP) Danau Toba melalui penguatan peran Kawasan Otorita Danau Toba.

Upaya ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menghadirkan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan bahwa pendekatan terintegrasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan keseriusan dalam membangun ekosistem pariwisata nasional yang berdaya saing global.

“Sinkronisasi master plan ini sangat krusial. Danau Toba tidak bisa dibangun secara parsial, tetapi harus dalam satu orkestrasi besar yang menyatukan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Ia menilai, penguatan koordinasi lintas sektor bersama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menjadi kunci agar seluruh program berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.

“Peran otorita harus diperkuat sebagai dirigen pembangunan kawasan, sehingga investasi, infrastruktur, dan pengembangan destinasi berjalan efektif dan efisien,” kata Tohom.

Menurutnya, fokus pemerintah dalam menghadirkan pengalaman wisata yang lebih berkualitas di kawasan seperti Pantai Bebas Parapat hingga Bukit Singgolom menunjukkan arah pembangunan yang tidak hanya mengejar kuantitas wisatawan, tetapi juga kualitas destinasi.

“Ini penting agar Danau Toba tidak sekadar ramai, tetapi memiliki nilai tambah ekonomi dan budaya yang kuat,” lanjutnya.

Tohom juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung keberhasilan kawasan.

Ia menilai, konektivitas yang baik akan membuka akses yang lebih luas bagi wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Jika akses semakin mudah, maka multiplier effect ke masyarakat akan semakin besar, mulai dari UMKM hingga sektor jasa lainnya,” jelasnya.

Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan ini mengatakan bahwa pengembangan Danau Toba harus tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan.

“Jangan sampai pembangunan masif justru merusak ekosistem danau yang menjadi daya tarik utama. Harus ada keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa konsep pariwisata berkelanjutan yang diusung pemerintah sejalan dengan tren global, di mana wisatawan kini semakin peduli terhadap aspek lingkungan dan dampak sosial.

“Danau Toba punya potensi menjadi showcase pariwisata hijau Indonesia jika dikelola dengan konsisten dan disiplin,” ujarnya.

Lebih jauh, Tohom melihat bahwa keberhasilan pengembangan Danau Toba akan menjadi tolok ukur bagi pengembangan destinasi prioritas lainnya di Indonesia.

“Jika model ini berhasil, maka bisa direplikasi di destinasi lain. Ini akan mempercepat transformasi pariwisata nasional secara menyeluruh,” katanya.

Ia pun menekankan pentingnya menjaga konsistensi implementasi di lapangan agar seluruh rencana strategis tidak berhenti pada tataran konsep.

“Kunci dari semua ini adalah eksekusi. Sinergi pusat dan daerah harus terus dijaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pentingnya sinkronisasi master plan di kawasan Danau Toba guna memastikan pengembangan destinasi berjalan terintegrasi.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Menpar juga mendorong percepatan pembangunan Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas (3A) serta penguatan koordinasi lintas sektor melalui BPODT.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Pemkab Simalungun Bangun BLK Dekat KEK Sei Mangkei, MARTABAT Prabowo-Gibran: Perkuat Daya Saing Kawasan Industri

Elsya Tri Ahaddini — Sat, 18 Apr 2026 05:54:07 +0700

Sumut.WAHANANEWS.CO - MARTABAT Prabowo-Gibran menyambut positif rencana Pemerintah Kabupaten Simalungun membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Perdagangan, Kecamatan Bandar yang berdekatan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

Langkah ini dinilai sebagai strategi konkret dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu menjawab kebutuhan industri sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan bahwa pembangunan BLK di sekitar kawasan industri merupakan kebijakan yang tepat sasaran.

“Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif, terampil, dan siap masuk ke ekosistem industri modern,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Menurut Tohom, kedekatan lokasi BLK dengan KEK Sei Mangkei menjadi keunggulan tersendiri karena dapat mempercepat link and match antara dunia pendidikan vokasi dan kebutuhan industri.

“Dengan pendekatan ini, lulusan tidak lagi harus mencari kerja ke luar daerah. Industri yang datang justru menyerap tenaga kerja lokal yang sudah disiapkan secara spesifik,” katanya.

Ia juga menilai bahwa kehadiran BLK akan memperkuat daya tarik investasi di tengah tantangan global yang memengaruhi biaya produksi.

“Di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global, investor mencari kepastian. Salah satu faktor utama adalah ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Ini yang dijawab oleh rencana Pemkab Simalungun,” jelasnya.

Tohom menambahkan, keberadaan KEK Sei Mangkei harus benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah.

“Jangan sampai kawasan industri hanya menjadi enclave ekonomi. Harus ada efek berganda bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bentuk lapangan kerja dan peningkatan pendapatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan BLK di kawasan strategis seperti ini sejalan dengan konsep pengembangan wilayah berbasis aglomerasi ekonomi.

“Kawasan industri, pusat pelatihan, dan permukiman harus terintegrasi. Jika ini berjalan baik, maka akan tercipta ekosistem ekonomi yang efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan pelaku industri agar rencana ini tidak berhenti pada tahap wacana.

“Harus ada roadmap yang jelas, kurikulum pelatihan yang berbasis kebutuhan industri, dan komitmen penyerapan tenaga kerja. Ini yang akan menentukan keberhasilan program,” katanya.

Rencana pembangunan BLK ini sebelumnya disampaikan Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga dalam pertemuan dengan administrator KEK Sei Mangkei dan PT Kawasan Industri Nusantara (Kinra).

Diharapkan, sinergi tersebut mampu mempercepat pertumbuhan kawasan sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan nasional.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

PLN Pematangsiantar & Brimob Sumut Satukan Langkah Jaga Kelistrikan

Hadi Kurniawan — Fri, 17 Apr 2026 19:58:32 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Dalam upaya memperkuat sinergi kelembagaan dan menjaga keamanan operasional ketenagalistrikan, PLN Unit Pelaksana Pelayanan dan Pengatur (UP3) Pematangsiantar melaksanakan koordinasi strategis bersama Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Pertemuan berlangsung pada Senin (13/4/2026) di Markas Batalyon B Pelopor Brimob Sumut, Tebing Tinggi.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Manager PLN UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu, dan disambut oleh Komandan Batalyon B Pelopor, Kompol Bima Anggalaksana, S.I.K., M.I.K. Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kerja sama lintas sektor untuk pengamanan aset ketenagalistrikan serta menjaga keandalan sistem distribusi listrik di wilayah kerja.

Ramses Manalu menyampaikan bahwa kolaborasi dengan aparat keamanan merupakan kunci penting dalam menjaga keberlangsungan operasional serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

“Melalui koordinasi ini, kami berharap sinergi yang terjalin semakin solid dalam mengantisipasi potensi gangguan. Tujuannya agar pasokan listrik kepada masyarakat tetap andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Ramses.

Sementara itu, Kompol Bima Anggalaksana menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung pengamanan objek vital nasional, termasuk infrastruktur kelistrikan yang memiliki peran strategis bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat.

“Kami siap mendukung penuh pengamanan infrastruktur kelistrikan agar tetap aman dan kondusif, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal,” tegasnya.

Apresiasi Manajemen

Secara terpisah, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Mundhakir, memberikan apresiasi atas langkah yang diambil oleh UP3 Pematangsiantar. Ia menekankan bahwa keandalan listrik tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Sinergi dengan aparat keamanan menjadi fondasi penting untuk memastikan sistem kelistrikan tetap tangguh. Hal ini sejalan dengan upaya transisi energi yang membutuhkan sistem yang andal dan terlindungi,” jelas Mundhakir.

Melalui penguatan koordinasi ini, PLN UP3 Pematangsiantar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga keamanan pasokan listrik bagi masyarakat Sumatera Utara.

[Redaktur:Dedi]

Perusahaan India Masuk Sei Mangkei, MARTABAT Prabowo-Gibran: Saatnya Jadi Pusat Industri Global

Elsya Tri Ahaddini — Fri, 17 Apr 2026 06:00:53 +0700

Sumut.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran merespons positif penguatan hubungan ekonomi antara India dan Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, seiring kunjungan resmi Konsul Jenderal India di Medan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

Kunjungan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas kerja sama investasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai kunjungan itu merupakan sinyal kuat meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

“Ini adalah momentum penting yang menunjukkan bahwa Sumatera Utara, khususnya KEK Sei Mangkei, sudah berada di radar global sebagai pusat industri masa depan,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Tohom menjelaskan, ketertarikan investor India terhadap sektor manufaktur dan hilirisasi di KEK Sei Mangkei mencerminkan keberhasilan kebijakan industrialisasi yang selama ini didorong pemerintah.

Menurutnya, hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi nasional.

“Kita tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi mulai mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Ini yang membuat investor seperti India melihat Indonesia sebagai mitra strategis, bukan sekadar pasar,” katanya.

Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan India yang telah beroperasi di kawasan tersebut sebagai bukti konkret bahwa iklim investasi di Sumatera Utara semakin kompetitif.

Hal ini, lanjutnya, harus dijaga dengan kepastian regulasi dan dukungan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Ini sudah terbukti, perusahaan India masuk dan berkembang. Artinya, ada kepercayaan. Tinggal bagaimana pemerintah daerah dan pusat menjaga konsistensi kebijakan agar arus investasi ini tidak terhambat,” tambahnya.

Lebih jauh, Tohom melihat KEK Sei Mangkei berpotensi menjadi simpul penting dalam jaringan industri global, terutama di sektor berbasis sumber daya alam. Ia menilai kerja sama dengan India dapat membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus transfer teknologi yang dibutuhkan Indonesia.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri seperti Sei Mangkei harus terintegrasi dengan konsep aglomerasi ekonomi agar dampaknya lebih luas.

“Kalau hanya berdiri sendiri, dampaknya terbatas. Tapi kalau terhubung dengan kawasan lain, pelabuhan, dan pusat logistik, maka efek bergandanya akan sangat besar bagi perekonomian daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi Indonesia–India ke depan tidak hanya soal investasi, tetapi juga pertukaran pengetahuan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan jaringan produksi regional.

“Ini peluang besar. Kalau dikelola dengan visi jangka panjang, Sumatera Utara bisa menjadi gerbang industri baru di barat Indonesia yang terhubung langsung dengan pasar internasional,” tutupnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Sinergi Dairi–Karo Menguat, MARTABAT Prabowo-Gibran Soroti Peluang KEK Kardaiba

Elsya Tri Ahaddini — Thu, 16 Apr 2026 06:00:50 +0700

Sumut.WAHANANEWS.CO - MARTABAT Prabowo-Gibran menilai sinergi antara Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Karo Tahun 2027 sebagai langkah strategis yang harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kardaiba (Karo-Dairi-Pakpak Bharat).

Kolaborasi lintas wilayah ini dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di dataran tinggi Sumatera Utara.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan bahwa momentum Musrenbang tersebut sebaiknya tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan harus ditransformasikan menjadi langkah konkret pembangunan kawasan terintegrasi.

"Sinergi Dairi–Karo ini adalah modal sosial dan kultural yang sangat kuat. Jika dikonsolidasikan dengan baik, maka KEK Kardaiba bukan sekadar rencana, tetapi bisa menjadi motor penggerak ekonomi regional," ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Ia menilai kedekatan historis dan budaya antara kedua daerah menjadi keunggulan tersendiri yang jarang dimiliki kawasan lain.

Menurutnya, kesamaan identitas lokal harus diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi berbasis potensi wilayah, mulai dari pertanian, energi, hingga pariwisata.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah orkestrasi kebijakan. Infrastruktur, konektivitas, dan hilirisasi produk harus berjalan serempak. Tanpa itu, potensi besar hanya akan menjadi cerita lama tanpa dampak nyata bagi masyarakat," kata Tohom.

Tohom menegaskan bahwa pengembangan KEK Kardaiba harus selaras dengan agenda nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air.

Ia melihat wilayah Dairi dan Karo memiliki kapasitas besar untuk menjadi lumbung pangan sekaligus pusat energi berbasis sumber daya lokal.

"Ketahanan pangan tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus ditopang oleh energi yang cukup dan distribusi yang lancar. Di sinilah pentingnya integrasi kawasan seperti Kardaiba," tegasnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pendekatan pembangunan berbasis aglomerasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah.

Menurutnya, konsep KEK Kardaiba harus didesain sebagai ekosistem ekonomi yang saling terhubung, bukan sekadar proyek administratif.

"Aglomerasi berarti menyatukan kekuatan. Dairi, Karo, dan Pakpak Bharat harus diposisikan sebagai satu kesatuan ekonomi yang terintegrasi. Jika ini berhasil, maka kawasan ini bisa menjadi episentrum pertumbuhan baru di Sumatera Utara," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan wilayah Karo dengan akses menuju Medan.

Konektivitas ini dinilai krusial untuk memperlancar arus barang dan manusia, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas.

Selain itu, sektor pariwisata dinilai memiliki prospek besar melalui pengembangan konsep Kardaiba yang terhubung dengan kawasan Danau Toba.

Tohom menyebut kolaborasi lintas daerah akan meningkatkan daya tarik destinasi dan memperpanjang rantai ekonomi pariwisata.

"Pariwisata tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada narasi besar yang menyatukan destinasi. KEK Kardaiba bisa menjadi paket lengkap yang menarik bagi wisatawan dan investor," tambahnya.

Sementara itu, capaian Kabupaten Karo yang mencatat pertumbuhan ekonomi stabil serta penurunan tingkat pengangguran dinilai sebagai sinyal positif bagi kesiapan kawasan dalam menyambut investasi.

Namun, tantangan global seperti fluktuasi harga pangan dan energi tetap perlu diantisipasi dengan perencanaan yang adaptif dan berbasis data.

Dengan kolaborasi yang semakin kuat dan dukungan kebijakan yang tepat, MARTABAT Prabowo-Gibran optimis kawasan Dairi–Karo dan Pakpak Bharat dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Gebyar Pajak 2026 Hadir, Bayar Pajak Bisa Menang Mobil & Umrah

Abdul Malin Ritonga — Wed, 15 Apr 2026 19:04:33 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut terus berupaya maksimal meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Kota Padangsidimpuan.

Upaya strategis tersebut dilakukan dengan menggelar operasi penertiban atau razia pajak sekaligus sosialisasi Program Gebyar Pajak Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di depan Pos Lantas Kota Padangsidimpuan, Rabu (15/4/2026).

Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melibatkan personel Sat Lantas Polres Padangsidimpuan, Denpom, serta perwakilan Jasa Raharja.

Kendaraan yang terjaring operasi dan diketahui belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak, langsung diarahkan untuk melakukan pembayaran di tempat yang telah disediakan. Sementara bagi wajib pajak yang belum dapat melunasi saat itu juga, diberikan solusi berupa surat pernyataan kesanggupan membayar sesuai jadwal yang ditentukan.

Sosialisasi Gebyar Pajak 2026, Ada Undian Mobil hingga Umrah

Kepala UPTD PAPENDA Padangsidimpuan, Hamdan Sukri Siregar, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar penertiban, tetapi juga bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Selain penertiban, kami juga mensosialisasikan Program Gebyar Pajak 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak," ujar Hamdan kepada wartawan.

Ia menambahkan, setiap wajib pajak yang melunasi kewajibannya pada tahun 2026 otomatis akan menjadi peserta undian Gebyar Pajak 2026.

Pengundian hadiah akan dilakukan setiap triwulan dengan total ribuan hadiah menarik yang menanti. Berbagai hadiah tersebut meliputi unit mobil, paket umrah, sepeda motor, hingga gadget terbaru seperti iPhone 17.

"Bayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang emas untuk mendapatkan hadiah-hadiah fantastis ini," tambahnya.

Polres Padangsidimpuan Dukung Penuh Program Pemprovsu

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Padangsidimpuan, AKP Jhonni Silalahi, menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan yang digelar Bapenda Sumut tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk menegakkan aturan lalu lintas sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi membayar pajak kendaraan tepat waktu.

"Kegiatan ini tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberikan edukasi. Kami berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah Sumatera Utara," tutup AKP Jhonni.

[Redaktur:Dedi]

Diduga Keadilan Tertutup Rapat di Polsek Medan Tembung

Hadi Kurniawan — Wed, 15 Apr 2026 12:01:28 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Harapan seorang ibu tunggal berinisial RRN untuk mendapatkan keadilan atas kasus dugaan pencemaran nama baik seolah menemui jalan buntu. Kasus yang kini berada di tangan Polsek Medan Tembung, di bawah pimpinan AKP Ras Maju Tarigan, ini justru menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi penegakan hukum.

Ironisnya, korban tidak hanya kesulitan mendapatkan informasi perkembangan kasus, namun juga dihadapkan pada pernyataan yang kontradiktif. Laporan resmi yang sudah diterima dan diproses oleh Polrestabes Medan justru dinyatakan "tidak duduk" oleh pihak penyidik di tingkat Polsek.

Proses Berbelit, Laporan Bolak-balik

Perjalanan hukum kasus ini terbilang unik dan memakan waktu. Awalnya laporan dibuat di Polrestabes Medan, kemudian dilimpahkan ke Polsek Medan Tembung. Namun, berkas tersebut sempat dikembalikan lagi ke Polrestabes Medan, hingga akhirnya jatuh kembali ke tangan Polsek Medan Tembung.

Di balik perpindahan berkas yang rumit itu, yang paling meresahkan adalah sikap aparat penegak hukum yang terkesan kompak untuk "bungkam". Korban mengaku kesulitan mendapatkan kepastian hukum karena informasi terkunci rapat.

Kontradiktif: Diterima tapi Dikatakan "Mati"?

Hal yang paling membingungkan RRN adalah pernyataan penyidik yang menyebut laporannya "tidak duduk" atau tidak memenuhi syarat hukum. Padahal, faktanya laporan tersebut telah resmi dibuat, diterima, dan korban pun sebelumnya sudah menjalani proses konseling di Polrestabes Medan.

"Saya bingung, kalau memang tidak duduk kenapa laporan saya diterima Polrestabes Medan? Penyidik bahkan menyampaikan hal itu tidak hanya kepada saya, tapi juga ke anak saya sebagai saksi. Ini sangat tidak masuk akal," ungkap RRN dengan nada kecewa, Rabu (15/4/2026).

Komunikasi Diputus, WA Tak Kunjung Dibalas

Sebagai warga negara yang mencari keadilan, RRN telah berupaya menghubungi pihak berwenang melalui pesan WhatsApp. Namun, upaya tersebut sia-sia. Baik pesan kepada penyidik maupun pesan yang ditujukan langsung kepada Kapolsek Medan Tembung, AKP Ras Maju Tarigan, tidak kunjung mendapatkan respon.

"Abang lihat sendiri chat WA saya, tidak ada yang dibalas. Jangankan penyidik, Kapolsek pun diam seribu bahasa. Saya bingung dan buntu, semuanya bungkam. Kemanakah lagi saya harus mencari keadilan jika di sini pun ditutup rapat?" ujarnya pilu.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Medan Tembung yang dipimpin AKP Ras Maju Tarigan belum memberikan keterangan resmi maupun klarifikasi terkait dugaan ketidaktransparanan dan anomali penanganan kasus tersebut.

[Redaktur:Dedi]

Maling Motor di Portibi Ketahuan Gadaikan Barang Bukti

Abdul Malik Ritonga — Mon, 13 Apr 2026 14:05:16 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO - Kepolisian Sektor (Polsek) Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor (curanmor). Seorang pemuda berinisial IRH (22) diamankan sebagai pelaku utama setelah terbukti mengambil motor milik warga di Desa Napahalas, Kecamatan Portibi.

Kapolsek Padang Bolak, AKP Abdul Hakim Harahap, menyatakan bahwa pengungkapan kasus curanmor di Paluta ini bermula dari laporan masyarakat dan informasi intelijen yang diterima tim opsnal.

"Kami menerima informasi bahwa motor yang dilaporkan hilang berada di wilayah Desa Batu Sundung. Tim langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran di lapangan," ujar Abdul Hakim, Minggu (12/4/2026).

Kronologi Kejadian

Insiden pencurian tersebut terjadi pada Selasa (13/1/2026), di area belakang rumah kos warga. Saat kejadian, kendaraan milik korban diparkir tanpa menggunakan kunci stang. Motor tersebut hilang saat anak korban baru pulang dari sekolah.

Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian materi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 10 juta.

Modus Operandi dan Penangkapan

Polisi akhirnya berhasil menghentikan seorang pria yang mengendarai motor dengan ciri-ciri sesuai laporan kehilangan. Dari pemeriksaan, diketahui bahwa motor tersebut sudah beberapa kali berpindah tangan.

Hasil interogasi kemudian mengarah pada pelaku utama, IRH. Pria berusia 22 tahun itu akhirnya berhasil diamankan dan mengakui seluruh perbuatannya.

Menurut AKP Abdul Hakim, pelaku berupaya menghilangkan jejak dengan cara menggadaikan motor curian tersebut melalui perantara. Tujuannya untuk mengaburkan asal-usul kendaraan agar tidak mudah dilacak.

"Pelaku mencoba mengaburkan jejak dengan cara menggadaikan. Namun, seluruh rangkaian kasus berhasil kami ungkap dan pelaku berhasil kita amankan," tegasnya.

Barang Bukti dan Imbauan Keamanan

Saat ini, pelaku IRH diamankan di kantor Polsek Padang Bolak bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Sonic dan kendaraan yang digunakan saat beraksi.

Kapolsek juga mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam menjaga keamanan kendaraan.

"Pastikan kendaraan dalam kondisi terkunci ganda dan gunakan kunci tambahan untuk mencegah tindak kejahatan curanmor," tutupnya.

[Redaktur:Dedi]

Listrik Desa Hadir di Durin Serugun Deli Serdang, PLN Cek Langsung

Hadi Kurniawan — Sun, 12 Apr 2026 11:48:18 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Pemerintah Republik Indonesia bersama PT PLN (Persero) melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan program Listrik Desa di Desa Durin Serugun, Dusun II Derek, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (11/4/2024). Kunjungan ini bertujuan memastikan infrastruktur kelistrikan terbangun dengan baik, tepat sasaran, dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan akses energi yang andal hingga ke pelosok wilayah.

Dalam kegiatan tersebut hadir Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi; Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Havidh Nazif; serta perwakilan dari Kantor Staf Presiden dan Sekretariat Kabinet.

Turut menyambut rombongan jajaran manajemen PLN, di antaranya EVP ODS Saleh Siswanto, EVP Pengembangan Listrik Desa Lambas R. Pasaribu, hingga General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Mundhakir. Hadir pula Kepala Dusun II Derek Sabiun Guru Singa dan Kepala Desa Durin Serugun, Ngamanken Ginting, yang menyampaikan rasa syukur atas hadirnya listrik di wilayah mereka.

Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Kepala Desa Durin Serugun, Ngamanken Ginting, menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah dan PLN. Menurutnya, kehadiran listrik telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari warga.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden, Menteri ESDM, dan PLN. Dengan adanya listrik, anak-anak kini bisa belajar pada malam hari dengan lebih nyaman, dan aktivitas rumah tangga menjadi jauh lebih mudah berkat penerangan yang memadai,” ujar Ngamanken.

Listrik sebagai Fondasi Kemajuan

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menegaskan bahwa program elektrifikasi desa bukan sekadar pembangunan fisik jaringan, melainkan upaya membuka peluang kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.

“PLN memandang listrik sebagai fondasi peradaban modern. Ketika listrik hadir di desa, yang tumbuh bukan hanya penerangan, tetapi juga harapan, produktivitas, kualitas pendidikan, serta peluang ekonomi,” tegas Mundhakir.

Ia menambahkan, PLN berkomitmen penuh mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses listrik yang berkeadilan. Hal ini juga sejalan dengan transformasi perusahaan untuk mendukung transisi energi menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan masyarakat di desa-desa turut menjadi bagian dari kemajuan, merasakan manfaat energi yang andal, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” tambahnya.

Sinergi Pemerintah dan PLN

Kunjungan kerja ini menjadi bukti nyata sinergi kuat antara pemerintah dan PLN dalam mempercepat realisasi program Listrik Desa. Kehadiran listrik di Desa Durin Serugun diharapkan dapat menjadi pendorong kesejahteraan, memperkuat sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi desa, serta wujud hadirnya negara bagi seluruh rakyat Indonesia.

[Redaktur:Dedi]

Listrik Padam karena Cuaca Ekstrem, PLN Parapat Cepat Pulihkan

Hadi Kurniawan — Sun, 12 Apr 2026 11:37:11 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pematangsiantar memastikan pasokan listrik di wilayah kerja ULP Parapat telah pulih 100 persen dan kembali normal menyala bagi seluruh pelanggan.

Gangguan kelistrikan terjadi pada Kamis, 9 April 2026 pukul 15.15 WIB akibat cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang. Kondisi tersebut menyebabkan pohon tumbang yang mengganggu jaringan listrik, khususnya Jaringan Tegangan Menengah (JTM) di kawasan Panatapan Parapat.

Akibat insiden ini, tercatat tiga tiang listrik tumbang dan tujuh trafo pada Penyulang TJ.05 terdampak, sehingga sekitar 250 pelanggan mengalami pemadaman. Beruntung, dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

Menanggapi hal tersebut, PLN UP3 Pematangsiantar langsung menerjunkan tim gabungan untuk melakukan perbaikan di lapangan. Proses pemulihan sempat menghadapi tantangan berupa cuaca yang masih buruk, medan yang sulit, serta mobilisasi alat berat. Kolaborasi yang baik dengan masyarakat dan pemerintah setempat dalam pembersihan material turut mempercepat penanganan.

Manager PLN UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu, menyampaikan bahwa pasokan listrik berhasil dipulihkan sepenuhnya pada Jumat, 10 April 2026 pukul 05.41 WIB.

“Kami bergerak cepat sejak awal kejadian meski kondisi lapangan menantang. Berkat kerja keras tim serta dukungan semua pihak, kelistrikan di Parapat kembali normal 100 persen dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja,” ujar Ramses.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Mundhakir, mengapresiasi respons cepat personel dalam menjaga keandalan listrik.

“Keandalan listrik sangat penting bagi kehidupan masyarakat, ekonomi, dan pariwisata. Tantangan cuaca ekstrem semakin kompleks, sehingga PLN terus memperkuat sistem distribusi dan kesiapsiagaan personel demi layanan yang tangguh dan berkelanjutan,” ungkap Mundhakir.

Ia juga menegaskan komitmen PLN dalam mendukung transisi energi nasional melalui pembangunan infrastruktur yang lebih hijau dan andal.

PLN mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Apabila menemukan gangguan, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kanal layanan resmi lainnya.

PLN juga menyampaikan terima kasih atas pengertian pelanggan dan menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi di Sumatera Utara.

[Redaktur:Dedi]

PLN Sumut Borong 3 Penghargaan di Nusantara CSR Awards 2026

Hadi Kurniawan — Fri, 10 Apr 2026 17:44:23 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi pada ajang Nusantara CSR Awards 2026. Acara penghargaan yang digelar di Jakarta pada Rabu (8/4) tersebut menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi hijau berbasis potensi lokal.

Dalam ajang tersebut, PLN UID Sumatera Utara sukses menyabet penghargaan tertinggi melalui program inovatif bertajuk “Coconut Waste to Wealth: Model Pemberdayaan Ekonomi Hijau Berbasis Briket Batok Kelapa”. Program unggulan ini berhasil mendapatkan nilai 90,85 dengan predikat Platinum Alignment pada kategori Ketahanan Ekonomi Masyarakat & Rantai Nilai.

Tidak hanya itu, inisiatif ini juga meraih predikat CEPI Platinum Performance dengan nilai 2,32. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kualitas implementasi program yang dinilai memiliki dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Surya Sahputra Sitepu, saat menerima penghargaan sebagai 100 Manajer Program Terbaik Indonesia 2026 dengan predikat Platinum Leader Performance.

Prestasi membanggakan juga diraih secara personal oleh Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sumatera Utara, Surya Sahputra Sitepu, yang berhasil dinobatkan sebagai salah satu dari 100 Manajer Program Terbaik Indonesia 2026 dengan predikat Platinum Leader Performance.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berorientasi pada penciptaan nilai bersama atau creating shared value.

“Penghargaan ini mencerminkan bahwa program TJSL PLN UID Sumatera Utara mampu menjawab tantangan pembangunan saat ini, yaitu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam keberhasilan program ini,” ujar Mundhakir dalam keterangannya, Jumat (10/4).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program pemanfaatan limbah batok kelapa menjadi briket arang merupakan implementasi nyata dari prinsip ekonomi sirkular yang kini menjadi pilar penting pembangunan berkelanjutan.

“Melalui inovasi Coconut Waste to Wealth, PLN tidak hanya berkontribusi dalam pengurangan limbah, tetapi juga menghadirkan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen PLN dalam mendukung transisi energi bersih dan pencapaian target Net Zero Emission,” tambahnya.

Asman TJSL PLN UID Sumut, Teddy Cahya Putra saat menerima penghargaan utama melalui program unggulan bertajuk “Coconut Waste to Wealth: Model Pemberdayaan Ekonomi Hijau Berbasis Briket Batok Kelapa”.

Ke depannya, PLN UID Sumatera Utara berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai katalisator pembangunan melalui program TJSL yang berdampak luas, terukur, dan berkelanjutan, serta selaras dengan agenda nasional menuju ekonomi hijau.

“Keberlanjutan bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga tentang masa depan masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif. Kami akan terus menghadirkan inovasi sosial yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung transisi energi nasional,” tutup Mundhakir.

Dengan raihan prestasi ini, PLN UID Sumatera Utara semakin menegaskan posisinya sebagai perusahaan energi yang tidak hanya andal dalam layanan kelistrikan, tetapi juga aktif berkontribusi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

[Redaktur:Dedi]

Diduga Bak 'Raja', Kapolsek Medan Tembung Tak Gubris Pesan WA Korban, Penyidik Bilang Laporan Tak Duduk

Hadi Kurniawan — Thu, 09 Apr 2026 13:44:08 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Seorang korban tindak pidana mengaku kecewa dan diperlakukan tidak adil oleh pihak kepolisian, khususnya Kapolsek Medan Tembung. Diduga bak raja yang berkuasa di wilayah hukumnya, sang pemimpin polisi tersebut diketahui sama sekali tidak menggubris pesan WhatsApp yang dikirimkan korban demi mengetahui perkembangan kasus yang telah dilaporkan.

Tidak hanya itu, keterangan yang disampaikan penyidik juga membuat korban bingung. Pasalnya, penyidik sempat menyebutkan bahwa laporan yang dibuat korban "tidak duduk", padahal menurut keterangan korban berinisial RRN, sebelum laporan dibuat dirinya sudah menjalani proses konseling dan dinyatakan layak untuk membuat laporan polisi.

Hal tersebut diungkapkan RRN kepada media ini, Kamis (9/4/2026). Ia mengaku kesulitan dan dipersulit dalam mendapatkan informasi transparan mengenai kasus yang tengah dijalaninya.

Pesan WA Hanya Dibaca, Tak Sekali Pun Dibalas

"Saya sudah mengirimkan pesan via WhatsApp kepada penyidik untuk menanyakan perkembangan kasus yang saya laporkan, namun tidak dibalas. Pesan itu hanya dibaca saja," ungkap RRN dengan nada kecewa.

Tidak berhenti di situ, demi mencari kejelasan, korban kemudian mencoba menghubungi atasan langsung via WhatsApp, yakni Kapolsek Medan Tembung. Namun, apa yang terjadi justru semakin mengecewakan. Pesan yang dikirimkan ke ponsel sang Kapolsek pun bernasib sama, tak pernah mendapatkan balasan sama sekali.

"Saya sudah mengirim pesan ke Kapolsek Medan Tembung, tapi tak pernah dibalas dan sebelumnya pun saya pernah mengirim pesan juga namun tak dibalas. Yang menjadi pertanyaan besar saya, apakah seperti itu sikap dan etika seorang pemimpin polisi di hadapan masyarakat yang sedang mencari keadilan?," ujarnya penuh tanda tanya.

Dimana Peran Polisi Sebagai Pengayom?

Korban menegaskan, selama ini masyarakat memahami bahwa Polri hadir sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang humanis. Namun, perlakuan yang ia terima justru bertolak belakang dengan citra tersebut.

"Selama ini saya tahu polisi itu pelindung dan pengayom. Tapi kenapa Kapolsek Medan Tembung bersikap seperti itu kepada saya yang statusnya sebagai korban?," tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, WahanaNews.co masih mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada pihak bersangkutan. Namun sampai saat ini, Kapolsek Medan Tembung, AKP Ras Maju Tarigan, belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Dedi]

Kader Partai Demokrat Padati Pengadilan Tipikor Medan, Minta Sidang Korupsi DJKA Transparan

Hadi Kurniawan — Wed, 08 Apr 2026 13:00:58 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Suasana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan tampak ramai pada Rabu, 8 April 2026. Puluhan kader Partai Demokrat hadir memberikan dukungan moral dan pengawasan dalam persidangan kasus korupsi proyek jalur kereta api yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Kedatangan para kader partai bertujuan untuk memastikan majelis hakim memimpin persidangan dengan transparan dan menjunjung tinggi prinsip hukum yang bersih.

Mantan Kepala BPOKK DPC Partai Demokrat Medan, Mikhel Siregar, menyatakan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan tidak ada upaya yang menutup-nutupi kasus korupsi proyek strategis tersebut.

"Kami ingin majelis hakim transparan memimpin sidang. Kami tegaskan, Partai Demokrat di Sumatera Utara harus bersih dari oknum-oknum yang terlibat korupsi, apalagi menjadi pelaku koruptor," ungkap Mikhel di lokasi persidangan.

Mikhel juga menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memiliki komitmen kuat dan sangat menolak keras tindakan korupsi yang dilakukan oleh kader partai.

Menurutnya, publik berhak mengetahui kebenaran hukum terkait keterlibatan tokoh partai dalam kasus ini. Ia membiarkan proses hukum berjalan sepenuhnya untuk membuktikan apakah Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution, terbukti terlibat atau tidak.

"Kita tunggu saja hasil akhir dari persidangan kasus korupsi DJKA ini, apakah Muhammad Lokot Nasution terlibat korupsi atau tidak, biar majelis hakim yang membuktikan," tegasnya.

Persidangan kali ini digelar secara hybrid atau campuran, yaitu tatap muka (offline) dan daring (online). Dalam agenda hari ini, pihak pengadilan juga menghadirkan saksi yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Muhammad Lokot Nasution.

[Redaktur:Dedi]

Rico Waas Ingin Paskah 2026 di Medan Lebih Kreatif tapi Tetap Sakral

Hadi Kurniawan — Tue, 07 Apr 2026 18:40:16 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya untuk mendukung perayaan Paskah 2026 agar berlangsung lebih meriah, berkualitas, dan sarat makna. Momentum hari besar keagamaan ini diharapkan tidak hanya menjadi perayaan bagi umat Kristiani, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan serta menghadirkan kedamaian di tengah keberagaman masyarakat Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menerima audiensi Panitia Paskah Pemko Medan di Balai Kota Medan, Selasa (7/4/2026). Menurut Rico Waas, Paskah merupakan momen sakral yang perlu dipersiapkan secara maksimal, baik dari sisi konsep acara maupun kelengkapan fasilitas pendukungnya.

“Paskah merupakan perayaan penting yang patut dipersiapkan secara maksimal. Saya ucapkan selamat Paskah, semoga kedamaian ada di hati saudara,” ujar Rico Waas.

Wali Kota berharap perayaan Paskah tahun ini dapat menghadirkan suasana yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mewujudkannya, ia mendorong panitia agar memilih lokasi yang representatif, nyaman, dan mampu menampung jemaat dalam jumlah besar, sehingga pelaksanaan ibadah serta rangkaian acara dapat berjalan tertib dan khidmat.

Inovasi Acara dan Dukungan Penuh Pemko

Selain aspek teknis, Rico Waas juga menekankan pentingnya kreativitas dalam mengemas acara. Ia menegaskan bahwa perayaan Paskah tidak hanya harus berlangsung sakral, tetapi juga dapat dibuat lebih menarik dan menyenangkan, tanpa mengurangi nilai-nilai religius yang terkandung di dalamnya.

Pemko Medan pun membuka ruang selebar-lebarnya bagi panitia untuk menghadirkan hiburan, termasuk mengundang artis, selama tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Silakan dikreasikan dengan baik. Jika memang memungkinkan, boleh menghadirkan hiburan agar suasana lebih hidup, tetapi tetap harus disesuaikan dengan anggaran yang ada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rico Waas memastikan bahwa Pemko Medan siap memberikan dukungan penuh demi menyukseskan perayaan tersebut, baik dari sisi koordinasi lintas perangkat daerah maupun fasilitasi kebutuhan yang diperlukan panitia.

Persiapan Matang Panitia

Sementara itu, Ketua Panitia Paskah Kota Medan, Wandro Abadi Agnellus Malau, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah konsep pelaksanaan yang matang. Beberapa opsi lokasi yang diusulkan antara lain Pardede Hall dan Medan International Convention Center (MICC), yang dinilai memiliki kapasitas memadai hingga sekitar 5.000 orang.

Dijelaskan Wandro, waktu pelaksanaan direncanakan pada akhir April 2026, tepatnya pada tanggal 28 atau 29 April, dengan mempertimbangkan kesiapan teknis serta ketersediaan lokasi.

“Perayaan ini kami harapkan menjadi momentum kebersamaan yang tidak hanya meriah, tetapi juga penuh makna serta membawa pesan damai bagi seluruh masyarakat Kota Medan,” ungkapnya.

Dengan sinergi yang solid antara pemerintah dan panitia, perayaan Paskah 2026 di Kota Medan diharapkan dapat menjadi simbol harmoni, memperkuat nilai toleransi, serta mempertegas wajah Medan sebagai kota multikultural yang menjunjung tinggi kebersamaan.

[Redaktur:Dedi]

KRI Bima Suci Sandar di Belawan, Rico Waas Kenalkan Medan ke Dunia

Hadi Kurniawan — Sun, 05 Apr 2026 19:57:55 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara langsung menyambut kedatangan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bima Suci-945 yang bersandar di Dermaga Pelindo 104, Belawan. Kedatangan kapal latih tersebut dalam rangka kegiatan pelayaran persahabatan internasional, Asean Plus Cadet Sail (APCS) 2026, pada Minggu (5/4/2026).

Kehadiran KRI Bima Suci, yang merupakan penerus legenda KRI Dewaruci, menjadi simbol kehormatan sekaligus menempatkan Kota Medan dalam peta wisata dan diplomasi maritim global.

Mengusung tema "Sailing Together for Navy Brotherhood", Rico Waas menilai kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi para calon pemimpin Angkatan Laut dari negara-negara ASEAN dan mitra sahabat (ASEAN Plus). Menurutnya, momen ini menjadi kesempatan emas untuk membangun kepercayaan (trust building) serta mempererat persaudaraan internasional di tengah dinamika kawasan.

"Kami mengucapkan selamat datang di Kota Medan. Kehadiran KRI Bima Suci di perairan Belawan merupakan kehormatan besar bagi kami. Kapal ini adalah simbol persahabatan, diplomasi, dan kerja sama antarnegara yang kuat," ujar Rico Waas dalam sambutannya.

Rico Waas menambahkan, terpilihnya Pelabuhan Belawan sebagai lokasi singgah bukan tanpa alasan. Posisi geografis yang strategis di jalur pelayaran internasional menjadikan Medan sebagai pintu gerbang utama maritim di wilayah Barat Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan berkomitmen penuh mendukung kelancaran acara yang berlangsung hingga 8 April 2026 mendatang.

"Ini akan menjadi ajang bagi kami untuk memperkenalkan kekayaan budaya, potensi wisata, dan geliat UMKM Kota Medan ke mata dunia," tegasnya.

Di akhir sambutan, Rico Waas berharap para peserta APCS 2026 dapat membawa pulang kesan positif mengenai keramahan masyarakat dan keindahan Kota Medan.

"Kami ingin seluruh peserta mendapatkan pengalaman terbaik di sini. Semoga melalui kegiatan ini, potensi pariwisata dan budaya Medan semakin dikenal luas oleh dunia internasional melalui cerita-cerita para peserta saat kembali ke negara masing-masing," pungkas Rico Waas.

[Redaktur:Dedi]

Banyak Spot Wisata yang Harus Dibenahi, MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong Pengawasan Sampah dan Promosi di Kawasan Otorita Danau Toba

Elsya Tri Ahaddini — Sat, 04 Apr 2026 06:25:33 +0700

KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran merespons upaya penataan destinasi wisata di kawasan Danau Toba sebagai langkah positif, namun menilai masih banyak spot wisata yang perlu dibenahi secara menyeluruh, khususnya dalam aspek pengelolaan sampah, pengawasan kawasan, serta strategi promosi yang lebih modern dan terintegrasi.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa pembenahan kawasan wisata idealnya tidak dilakukan secara parsial, melainkan harus berbasis sistem yang berkelanjutan.

"Penataan seperti di Bukit Singgolom adalah langkah awal yang baik, tetapi kita membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Kawasan Danau Toba ini adalah wajah pariwisata Indonesia di mata dunia, sehingga pengelolaan sampah, tata ruang, dan promosi harus naik kelas," ujar Tohom, Jumat (3/4/2026).

Ia menyoroti persoalan klasik yang masih terjadi di berbagai destinasi wisata, yakni rendahnya kesadaran pengunjung serta belum optimalnya sistem pengawasan di lapangan.

"Masalah sampah bukan sekadar perilaku individu, tetapi soal sistem. Harus ada pengawasan yang konsisten, regulasi yang tegas, serta edukasi yang berkelanjutan. Jika ini tidak dibenahi, maka daya saing destinasi akan stagnan," katanya.

Menurut Tohom, penguatan promosi juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya tarik wisata Danau Toba di tengah persaingan global.

"Kita tidak bisa lagi mengandalkan promosi konvensional. Harus ada digitalisasi pariwisata, storytelling yang kuat, serta kolaborasi dengan berbagai platform global agar Danau Toba semakin dikenal dan diminati wisatawan mancanegara," jelasnya.

Ia juga menyebutkan pentingnya peran masyarakat lokal dalam mendukung keberlanjutan destinasi wisata.

"Masyarakat harus menjadi bagian dari ekosistem, bukan sekadar penonton. Pemberdayaan lokal akan menciptakan rasa memiliki, sehingga kebersihan dan kualitas layanan dapat terjaga secara alami," tambahnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pengembangan kawasan wisata seperti Danau Toba harus berbasis tata kelola terpadu lintas sektor.

"Kita butuh orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan otorita kawasan. Tanpa itu, pembangunan akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak menghasilkan dampak maksimal. Danau Toba harus dikelola sebagai satu kesatuan ekosistem destinasi kelas dunia," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mulai melakukan penataan dan pemasangan imbauan kebersihan, namun mengingatkan bahwa konsistensi adalah kunci utama.

"Jangan berhenti di seremoni atau momentum liburan saja. Harus ada standar operasional yang jelas, monitoring rutin, dan evaluasi berkala agar kualitas destinasi terus meningkat," tutupnya.

Sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba melakukan penataan kawasan wisata Bukit Singgolom di Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat melalui kegiatan gotong royong.

Penataan meliputi pembersihan area serta pemasangan imbauan agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan destinasi baru seperti Pantai Pasir Putih Tarabunga guna menambah daya tarik wisata di kawasan tersebut.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

PLN Sumut Bedah Rumah & Beri Ternak Kambing di Langkat

Hadi Kurniawan — Fri, 03 Apr 2026 20:53:50 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN kembali menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. Di bulan Syawal yang penuh berkah ini, YBM PLN menyalurkan bantuan bedah rumah dan pemberdayaan ekonomi berupa hewan ternak kepada keluarga prasejahtera di Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

Program ini merupakan bukti nyata kepedulian sosial perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Suranto, kini bisa tersenyum lega setelah rumahnya yang tadinya tidak layak huni berubah menjadi hunian yang kokoh, aman, dan nyaman.

Kondisi rumah yang sebelumnya atapnya bocor, dinding rapuh, dan lantai yang memprihatinkan kini telah bertransformasi total. Tak hanya soal tempat tinggal, YBM PLN juga memberikan bantuan sepasang kambing sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Moment penyalaan listrik dirumah pak Suranto sebagai tanda awal harapan baru untuk keluarga Suranto.

Dengan mata berkaca-kaca, Suranto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam.

“Terima kasih banyak kepada bapak dan ibu PLN. Semoga seluruh insan PLN selalu diberikan kesehatan dan keberkahan,” ucapnya haru.

Kepala Desa Perkotaan, Kasino, yang turut hadir dalam acara peresmian pada Kamis (1/4), juga menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusi yang diberikan.

“Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami. Tidak hanya memberikan tempat tinggal yang layak, tetapi juga membuka peluang usaha melalui bantuan ternak. Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut,” ungkap Kasino.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menjelaskan bahwa program ini dibiayai dari pengelolaan zakat pegawai sebesar 2,5 persen yang dikelola dan disalurkan melalui YBM PLN.

“Program ini adalah bentuk nyata kebermanfaatan dari seluruh insan PLN. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran PLN tidak hanya menghadirkan listrik yang andal, tetapi juga memberikan dampak sosial yang berkelanjutan,” jelas Mundhakir.

Ia berharap, bantuan ini dapat meningkatkan taraf hidup serta mendorong kemandirian ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.

“Dengan rumah yang lebih layak dan dukungan usaha, kami berharap keluarga Bapak Suranto dapat hidup lebih sejahtera dan mandiri. Ini juga sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang inklusif,” tutupnya.

Melalui berbagai program sosial ini, PLN UID Sumatera Utara terus berkomitmen menghadirkan "terang" bagi masyarakat, tidak hanya melalui aliran listrik, tetapi juga lewat peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan.

[Redaktur:Dedi]

Jangan Cuma Wacana! FABEM Minta Menkeu Segera Cairkan Dana Penjara Koruptor

Hadi Kurniawan — Fri, 03 Apr 2026 20:43:03 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – Realisasi program Asta Cita pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terus dinantikan masyarakat. Salah satu agenda penting yang hingga kini masih sebatas wacana adalah pembangunan penjara khusus koruptor, padahal penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terus berjalan.

Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) menyoroti hal ini dan meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mengalokasikan anggaran demi mewujudkan fasilitas tersebut.

"Menteri Purbaya harusnya segera menyiapkan anggaran untuk pembangunan penjara khusus koruptor ini. Agar Asta Cita pemberantasan korupsi Presiden Prabowo dapat berjalan dengan baik dan maksimal," ungkap Ketua DPW FABEM Sumut, Rinno Hadinata, di Medan, Jumat (3/4/2026).

Menurut Rinno, upaya pemberantasan korupsi saat ini sudah berjalan baik di berbagai instansi, mulai dari Kejaksaan RI, KPK, hingga tingkat daerah. Namun, untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo saat rapat kabinet pada April 2025 lalu, diperlukan keseriusan dari sisi pendanaan.

Ia menilai, Menteri Keuangan harus segera berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Adrianto. Pasalnya, secara administrasi dan dokumen perencanaan dinilai sudah lengkap, hanya tinggal menunggu kepastian anggaran dari Kementerian Keuangan.

"Informasinya dokumen pembangunan sudah ada dan lengkap dari Kementerian Imipas, hanya tinggal persoalan anggarannya yang belum ada dari Kemenkeu. Makanya kita dorong Menkeu Purbaya untuk segera mengalokasikannya," jelas Rinno.

Lebih jauh, Rinno menekankan bahwa praktik korupsi yang masih terjadi di berbagai lini, mulai dari tingkat desa, kepala daerah, hingga kementerian, berpotensi mengganggu stabilitas dan pertahanan negara dari dalam. Oleh karena itu, kehadiran penjara khusus menjadi penting untuk memberikan efek jera.

"Poin utamanya, Menkeu Purbaya harus bergerak cepat mendukung Asta Cita pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto yang sudah masuk tahun kedua kepemimpinannya," tambahnya.

Rinno juga menyatakan keyakinannya terhadap komitmen Menkeu Purbaya dalam pemberantasan korupsi. Ia berharap pada tahun ini pembangunan bisa segera terealisasi.

"Kita yakin Menkeu Purbaya berkarakter antikorupsi. Initinya, tahun ini kita dorong dan doakan pembangunan penjara khusus koruptor bisa terlaksana. Soal lokasi, baik di Nusakambangan atau pulau lainnya di wilayah NKRI, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden dan Menteri Imipas, kami pasti mendukung," tegas Rinno menutup pembicaraan.

[Redaktur:Dedi]

Mudik Pakai Mobil Listrik Makin Populer, Penggunaan SPKLU PLN Sumut Melonjak!

Hadi Kurniawan — Thu, 02 Apr 2026 16:32:26 +0700

SUMUT.WAHANANEWS.CO – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara mencatat lonjakan signifikan penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) selama periode mudik dan arus balik Idulfitri 1447 H. Peningkatan ini dipicu oleh antusiasme masyarakat yang semakin tinggi, tak lepas dari suksesnya kampanye "Spontan Mudik Pakai Mobil Listrik" yang mendorong minat beralih ke kendaraan listrik.

Berdasarkan data resmi PLN UID Sumatera Utara, selama periode H-7 hingga H+7 Lebaran 2026, penjualan energi listrik melalui SPKLU mencapai 100.653,76 kWh dengan nilai transaksi sekitar Rp248 juta. Angka ini melonjak lebih dari 130% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tercatat 43.447,10 kWh atau senilai Rp107 juta.

Tidak hanya dari sisi volume energi, frekuensi penggunaan juga mengalami kenaikan drastis hingga 277%. Jika pada Lebaran 2025 tercatat 1.387 kali transaksi, tahun ini angkanya melonjak menjadi 3.846 kali transaksi. Data ini membuktikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik, bahkan untuk perjalanan jarak jauh seperti mudik Lebaran.

Ekosistem EV Sumut Semakin Matang

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi indikator kuat atas pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di wilayah Sumatera Utara.

“Lonjakan penggunaan SPKLU selama masa mudik Lebaran 2026 merupakan sinyal yang sangat positif. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya menggunakan kendaraan listrik, sekaligus menandakan bahwa ekosistem EV di Sumatera Utara semakin matang dan berkembang,” ujar Mundhakir.

Ia menambahkan, PLN terus berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang andal dan mudah diakses guna mendukung transformasi energi di sektor transportasi.

“Transisi energi tidak hanya berbicara pada sisi pembangkit, tetapi juga pada pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat mulai menggunakan kendaraan listrik untuk mudik dan aktivitas lainnya, itu menjadi bukti bahwa transformasi menuju energi bersih sedang berjalan. PLN hadir untuk memastikan ekosistem tersebut didukung dengan layanan yang andal, nyaman, dan merata,” tambahnya.

Jaringan SPKLU Makin Luas dan Canggih

Saat ini, PLN UID Sumatera Utara telah mengoperasikan 113 unit SPKLU yang tersebar di 91 lokasi strategis. Lokasi tersebut mencakup jalur utama mudik seperti ruas tol Medan–Tebing Tinggi, kawasan perkotaan, hingga destinasi wisata.

Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, PLN juga telah menghadirkan sejumlah unit Ultra Fast Charging di titik-titik krusial. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya menjadi jauh lebih cepat, sehingga perjalanan mudik menggunakan mobil listrik semakin efisien dan tidak memakan banyak waktu.

Dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat, PLN UID Sumatera Utara optimistis jumlah pengguna kendaraan listrik akan terus bertambah. Ke depannya, jaringan SPKLU akan terus diperluas dan kualitas layanan ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Langkah ini merupakan wujud komitmen PLN dalam mendukung agenda nasional menuju transisi energi bersih dan pencapaian target Net Zero Emissions (NZE), sekaligus menghadirkan sistem transportasi yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.

[Redaktur: Dedi]