Kegiatan ini menjadi bentuk ungkapan syukur sekaligus penghormatan atas pengabdian Wallen Hutahaean selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

Ibadah berlangsung dengan khidmat mengusung tema "Tuhan adalah Gembala Penebus Masa Depanku" dengan khotbah yang disampaikan oleh Pdt. Kristina Sibarani dari HKBP Sianipar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus, Sekretaris Daerah Paber Napitupulu, para staf ahli Bupati, Kepala Badan Kesbangpol Harryzon Hutabarat, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.

Usai ibadah, acara dilanjutkan dengan prosesi perpisahan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menyampaikan apresiasi atas dedikasi Wallen Hutahaean selama mengemban amanah sebagai Inspektur Kabupaten Toba.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Toba, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bapak Wallen Hutahaean. Semoga tetap sehat dan terus menjadi berkat di tengah masyarakat," ujar Wakil Bupati.

Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Paber Napitupulu, turut memberikan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan selama bertugas.
"Terima kasih atas kerja sama dan pengabdian yang telah diberikan. Kiranya masa purna bhakti menjadi masa yang penuh sukacita bersama keluarga," kata Paber Napitupulu.

Sementara itu, Wallen Hutahaean mengaku terharu atas perhatian yang diberikan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Toba pada momen purna bhaktinya.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan rekan-rekan ASN atas kebersamaan dan dukungan selama saya mengabdi. Kiranya Tuhan memberkati Kabupaten Toba agar semakin maju," ungkap Wallen Hutahaean.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Toba tidak hanya memberikan penghormatan kepada ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya, tetapi juga menegaskan pentingnya menghargai dedikasi dan loyalitas aparatur sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

Informasi yang dihimpun MI adalah dokter yang menjabat sebagai Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) cabang Tebingtinggi pada masa bakti 2023-2026. Namun karena menghadapi kasus, MI mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua ID.

Ketua IDI Sumut Ery Suhaymi membenarkan adanya kasus tersebut setelah menerima laporan dari Pelapor.

“Iya dari IDI Sumut, kami sudah menerima laporan perkembangan kasus ini, baik dari pihak pelapor maupun melalui surat resmi yang disampaikan kepada kami,” ujar Ery Suhaymi, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan dalam jalur hukum. Sehubungan dengan proses tersebut, dokter yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua IDI Cabang Tebingtinggi agar dapat lebih fokus menangani perkara hukum yang dihadapinya.

“Surat pengunduran dirinya sudah kami terima dan saat ini telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua IDI Cabang yang baru untuk menjaga keberlangsungan tugas organisasi. Kami menghormati sepenuhnya setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ditanya mengenai langkah tindak lanjut yang telah diambil, Ery Suhaymi menyatakan bahwa karena perkara sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya menunggu kepastian dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

“Saat ini kami belum bisa mengambil keputusan tertentu karena tetap menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya.

Saat diminta menjelaskan ketentuan sanksi internal IDI bagi anggota yang terlibat kasus pidana, Ery Suhaymi belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Sebelumnya diberitakan berdasarkan keterangan yang dihimpun dari akun Threads Hariandirikcy, peristiwa bermula pada Oktober 2025. Saat itu, diduga kedua tersangka tertangkap tangan di Kamar 602 Hotel Grand Central Premier Medan oleh suami dari salah satu pihak, yakni berinisial NUAT (30 tahun). Di lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian dalam yang berserakan di sofa kamar, tisu yang diduga mengandung bercak sperma, serta pengakuan langsung dari keduanya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Tersangka utama bernama MI (48 tahun), mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Saat ini ia menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di UPTD RSUD dr. H. Kumpulan Pane, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menantu mantan Wali Kota Tebing Tinggi, berinisial AHH. Sementara NUAT juga berprofesi sebagai dokter dan tergabung dalam kepengurusan IDI setempat.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menetapkan status tersangka bagi keduanya sejak 22 Mei 2026. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sah, ditandatangani oleh Direktur PPA Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara W. Kasus ini dijerat Pasal 284 KUHPidana sebagaimana diubah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menanggapi penetapan tersebut, diduga kedua tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan yang digelar perdana pada 24 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagian kalangan publik sebagai upaya untuk menggugurkan status tersangka guna menghindari proses hukum lebih lanjut.

Selain ancaman pidana penjara, keduanya menghadapi sanksi ganda. Sebagai PNS, MI terancam diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sesuai peraturan disiplin ASN. Dari sisi profesi, perilaku mereka dinilai melanggar kode etik kedokteran, sehingga berisiko dicabut izin praktiknya oleh IDI.

Masyarakat menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan tegas tanpa intervensi kekuasaan atau jabatan. Perhatian publik tertuju pada ketegasan aparat penegak hukum serta langkah tegas yang akan diambil instansi terkait dan organisasi profesi guna menjaga marwah dunia medis.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

"Benar bang, sampai sekarang belum ada cerai sah bang, karena nikahnya pun kemaren itu ngk tercatat bang," ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Pemicu utama dugaan tindakan kekerasan tersebut adalah sengketa kepemilikan sebidang tanah. Rasiden Damanik mengajukan klaim bahwa tanah itu merupakan hak milik ayahnya. Namun klaim ini dinilai lemah dan tidak berdasar jika dicocokkan dengan fakta yang ada.

“Masalah intinya adalah objek tanah yang diakui sebagai milik Ibu Boru Manullang. Padahal, tanah tersebut sudah dibeli dan dikuasai secara sah jauh sebelum ikatan pernikahan terjalin,” ungkap Abdi Manullang.

Jika ditelaah berdasarkan dokumen kepemilikan serta keterangan yang disampaikan, terbukti tanah tersebut telah dimiliki oleh Boru Manullang sebelum pernikahan berlangsung, dan sampai saat ini tidak pernah dijual atau dialihkan haknya kepada pihak mana pun. Secara prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, aset yang diperoleh sebelum menikah tetap menjadi hak milik pribadi dan tidak dapat digugat sebagai harta bersama.

Yang menjadi sorotan utama adalah: sebagai anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap jalur hukum, mengapa Rasiden Damanik justru menyelesaikan perselisihan ini dengan tindakan mengeroyok yang jelas-jelas melanggar aturan pidana? Sikap ini justru mencoreng citra lembaga legislatif dan menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dalam bertindak.

Dipastikan bahwa sebidang tanah yang menjadi sumber perselisihan itulah yang menjadi lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi setelah dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu.

[Redaktur:Roy]

“Informasi yang kami terima dari Polres Dairi menyatakan bahwa terlapor atas nama Rasiden Damanik dan istrinya sudah diperiksa. Pihak kepolisian juga telah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP,” ujar Abdi Manullang.

Ia menambahkan, pengecekan lokasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Pihak kepolisian datang untuk memastikan kondisi tempat kejadian dan menyesuaikan data dalam BAP dengan apa yang terjadi di lokasi,” imbuhnya.

Ke depannya, polisi berencana memanggil warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut untuk dijadikan saksi guna memperkuat bukti penyelidikan.

“Selanjutnya, rencananya kepolisian akan memanggil sejumlah warga setempat yang melihat kejadian untuk dimintai keterangan secara resmi,” ungkapnya.

Pernyataan ini dipertegas oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Dairi AKP Wilson Manahan Panjaitan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp beberapa waktu yang lalu. Ia menegaskan proses hukum masih berjalan.

“Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami sudah memanggil dan mewawancarai pelapor serta terlapor. Ke depannya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) akan disampaikan kepada pelapor secara berkala,” pungkasnya.

[Redaktur:Roy]

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur: Roy]

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba mengatakan, penunjukan Danau Toba sebagai tuan rumah Geofest ke-7 merupakan bukti bahwa Kaldera Toba memiliki daya tarik besar sebagai destinasi geowisata, pusat kebudayaan, dan ruang ekonomi baru bagi masyarakat Sumatera Utara.

“Geofest ke-7 di Danau Toba harus menjadi momentum besar untuk mengangkat wajah Indonesia di panggung geowisata dunia, sekaligus memperkuat arah pembangunan nasional yang berpihak pada daerah, budaya, lingkungan, dan ekonomi rakyat,” kata Tohom, Rabu (24/06/2026).

Tohom mengatakan, agenda internasional tersebut sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat pembangunan daerah berbasis potensi lokal, konektivitas kawasan, pariwisata berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Tohom, Danau Toba tidak hanya memiliki kekuatan panorama alam, tetapi juga menyimpan nilai geologi, sejarah peradaban, kebudayaan Batak, kearifan lokal, dan peluang ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan secara lebih serius.

Ia menilai kehadiran Geofest ke-7 harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Toba Caldera UNESCO Global Geopark dalam jaringan geopark dunia melalui kerja sama internasional, penguatan tata kelola, dan promosi destinasi yang lebih terarah.

“Kaldera Toba jangan hanya dipahami sebagai objek wisata, tetapi harus dibangun sebagai ekosistem pengetahuan, konservasi, kebudayaan, dan ekonomi yang memberi nilai tambah langsung bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Tohom menyebut rencana penambahan sedikitnya 40 geosite baru di kawasan Kaldera Toba dapat memperluas pilihan kunjungan wisatawan, memperpanjang lama tinggal, dan membuka ruang usaha baru bagi pelaku UMKM, pemandu wisata, komunitas budaya, serta pelaku ekonomi desa.

Ia mengatakan, keberhasilan Geofest ke-7 akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah, pengelola geopark, pelaku wisata, komunitas lokal, dan pemerintah pusat membangun sinergi yang rapi sejak tahap persiapan hingga pascakegiatan.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa kawasan Danau Toba perlu dikelola dalam satu cara pandang aglomerasi pariwisata, sehingga Simalungun, Samosir, Karo, Toba, Humbang Hasundutan, Dairi, Pakpak Bharat, dan Tapanuli Utara dapat bergerak sebagai satu kekuatan destinasi.

Menurut dia, Geofest ke-7 harus meninggalkan warisan nyata berupa peningkatan kualitas destinasi, kesiapan SDM pariwisata, kebersihan kawasan, akses transportasi, promosi digital, standar layanan, serta perlindungan terhadap geosite dan lingkungan Danau Toba.

“Festival internasional seperti ini harus menghasilkan dampak panjang, bukan hanya ramai saat acara, tetapi juga memperkuat kunjungan wisata, pendapatan warga, investasi daerah, dan martabat Indonesia sebagai negara besar dengan kekayaan alam serta budaya yang luar biasa,” kata Tohom.

Sebelumnya, Badan Pengurus Toba Caldera UNESCO Global Geopark menyatakan Danau Toba terpilih menjadi tuan rumah Geofest ke-7 yang puncak kegiatannya akan berlangsung di tiga kabupaten kawasan Danau Toba, yakni Simalungun, Samosir, dan Karo.

General Manager TCUGGp Azizul Kholis mengatakan Geofest menjadi momentum memperluas jaringan, memperkuat kerja sama antar-geopark, mendorong kunjungan wisata, serta meningkatkan posisi Kaldera Toba dalam jaringan geopark dunia.

Azizul menjelaskan berbagai agenda telah disiapkan, mulai dari penandatanganan kerja sama antar-UNESCO Global Geopark, seminar penguatan tata kelola geopark, peresmian geosite baru, hingga forum ilmiah internasional.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumut Adryanta Putra Ginting menyatakan pihaknya mendukung penuh penyelenggaraan Geofest ke-7 karena dinilai berpotensi memberi dampak besar bagi perekonomian lokal dan citra Danau Toba di tingkat global.

[Redaktur: Sandy]

"Sangat sederhana kenyataannya: jika tempat judi itu masih buka, tandanya ada yang melindungi. Jika berani ditutup dan ditindak tegas, barulah terbukti Polresta Deli Serdang dan Polda Sumut bersih dari campur tangan atau imbalan dari para bandar judi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan bisnis perjudian haram yang diduga dipimpin AK dan AI ini disinyalir meraup omzet mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Hal yang menjadi sorotan utama adalah, meski beroperasi secara terang-terangan dan jaringannya sudah meluas, lokasi serta praktik judi tersebut terkesan kebal hukum dan hingga saat ini belum tersentuh tindakan tegas dari aparat kepolisian.

Massa aksi diterima langsung oleh Kasubdit 4 Bidang Intelijen dan Keamanan Polda Sumut, AKBP Pardamean Hutahaean, serta Perwira Pengawas, AKBP Henri.

Sekretaris Jenderal BONAR, Henry Pakpahan, S.H., M.H., dalam orasinya menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kinerja penegakan hukum di lapangan. Ia secara blak-blakan menyentil pimpinan kepolisian yang dinilai abai terhadap keluhan warga.

“Perjudian yang dikelola AK atau yang dikenal dengan sebutan Aseng Kayu ini telah berpindah lokasi dari Marelan ke Lubuk Pakam dengan omzet miliaran rupiah setiap bulannya. Namun mengapa Kapolda Sumut diam saja dan tidak mengambil tindakan nyata? Begitu juga dengan Kapolresta Deli Serdang, Kasat Intelkam, hingga Kasat Reskrim. Pasti ada hal yang tidak wajar di balik semua ini,” tegas Henry.

Ia pun melayangkan ultimatum keras kepada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Sumut untuk segera memberangus praktik judi tersebut.

“Saya berikan tenggat waktu 3 x 24 jam. Jika dalam masa tersebut belum ada tindakan penindakan maupun penangkapan, kami akan mengerahkan massa dari aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat dalam skala yang jauh lebih besar,” tandasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Perwira Pengawas Polda Sumut, AKBP Henri, menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan telah diterima dan akan segera dilaporkan kepada pimpinan tertinggi. Ia juga menjamin bahwa Ditreskrimum Polda Sumut akan segera berkoordinasi dengan Kapolresta Deli Serdang untuk menindaklanjuti laporan dan dugaan aktivitas perjudian tersebut.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Dedi]

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan dukungan energi gas bumi bagi industri hilir merupakan bagian penting dari agenda besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

“Langkah Pertagas dan PTGN di KEK Sei Mangkei ini harus dilihat sebagai kerja strategis yang mendukung hilirisasi, memperkuat investasi, dan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih produktif,” ujar Tohom, Kamis (18/6/2026).

Menurut Tohom, keberhasilan PTGN melaksanakan proses Gas-In dan commissioning untuk PT Guthrie International Sei Mangkei Refinery menjadi sinyal positif bahwa kawasan industri strategis nasional semakin siap bergerak ke tahap produksi yang lebih kuat.

Ia menilai penyediaan gas bumi dengan volume sesuai kebutuhan pengujian utilitas pabrik menunjukkan bahwa infrastruktur energi tidak hanya hadir sebagai pasokan, tetapi juga sebagai penentu kesiapan operasional industri.

Tohom mengatakan industri hilir seperti pengolahan dan pemurnian kelapa sawit membutuhkan energi yang stabil, efisien, dan kompetitif agar mampu memberi nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Gas bumi adalah energi transisi yang sangat relevan untuk kawasan industri karena mampu mendukung efisiensi biaya, menjaga kontinuitas produksi, dan memperkuat daya saing produk hilir Indonesia,” katanya.

Ia menilai masuknya pelanggan industri baru seperti GISMR di KEK Sei Mangkei memperlihatkan bahwa kawasan tersebut memiliki prospek besar sebagai pusat pertumbuhan industri berbasis sumber daya nasional.

Menurutnya, pasokan gas bumi kepada PT Evyap Sabun Indonesia yang lebih dulu berjalan juga menjadi bukti bahwa Pertagas Group mampu membangun ekosistem layanan energi yang terintegrasi bagi kebutuhan industri di kawasan tersebut.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pengembangan KEK Sei Mangkei harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan aglomerasi ekonomi baru di Sumatra Utara yang menghubungkan energi, industri, tenaga kerja, logistik, dan investasi.

Ia mengatakan keberadaan pipa interkoneksi yang dibangun Pertagas menuju area operasional GISMR menjadi bentuk nyata bahwa infrastruktur energi harus mengikuti arah pertumbuhan kawasan industri.

“Pembangunan pipa dan layanan gas bumi yang terintegrasi adalah fondasi penting agar KEK Sei Mangkei tidak hanya menjadi kawasan di atas peta, tetapi benar-benar hidup sebagai pusat produksi dan investasi,” ujar Tohom.

Menurut Tohom, sinergi Pertagas dan PTGN dalam penyediaan pasokan, pengelolaan komersial, serta penyaluran gas kepada pelanggan industri menunjukkan model kerja BUMN energi yang adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.

Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran yang ingin memperkuat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah komoditas, dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Tohom mengatakan energi yang andal akan menjadi faktor pembeda dalam menarik investor karena pelaku industri membutuhkan kepastian pasokan sebelum menanamkan modal dalam skala besar.

“Investor tidak hanya melihat lahan dan insentif, tetapi juga menghitung kepastian energi, efisiensi produksi, dan kesiapan infrastruktur pendukung,” katanya.

MARTABAT Prabowo-Gibran menilai keberadaan layanan gas bumi di KEK Sei Mangkei dapat mempercepat transformasi kawasan tersebut menjadi simpul industri hilir yang kompetitif dan berkelanjutan.

Tohom menambahkan bahwa Pertagas Group perlu terus didukung karena penguatan infrastruktur gas bumi akan memberi dampak luas terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri, dan pertumbuhan ekonomi regional.

“Kalau energi tersedia, industri bergerak, investasi masuk, dan masyarakat merasakan manfaatnya, maka di situlah pembangunan ekonomi benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Tohom.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

[Redaktur:Roy]

Sebelumnya diberitakan seorang warga bernama Lamria Simanulang melaporkan peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh Rasiden Damanik yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi beserta istrinya, Masro Nainggolan. Kejadian berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sidikalang–Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Menurut keterangan korban, peristiwa bermula sehari sebelumnya, tepatnya Senin 1 Juni 2026. Saat itu, Lamria mendatangi rumahnya dan mendapati tumpukan pakaian serta kayu bakar di area tersebut. Ia lalu bertanya kepada tetangga dan meminta barang-barang itu dipindahkan karena rumah tersebut akan segera ditempati. Tetangga tersebut menyatakan akan mengambil barangnya dalam waktu dekat.

Namun, keesokan harinya saat kembali ke lokasi, korban terkejut mendapati rumahnya telah digembok. Merasa haknya dilanggar, Lamria berusaha membuka gembok tersebut. Tak lama kemudian, datang Rasiden Damanik dan Masro Nainggolan yang langsung menanyakan tindakan korban. Terjadilah adu mulut, di mana korban menegaskan bahwa rumah itu adalah miliknya.

"Saya tanya kenapa rumah saya digembok, tapi Rasiden justru langsung menjambak rambut dan mencakar wajah saya. Istrinya juga ikut menjambak. Bahkan ada tetangga bermarga Simbolon yang ikut memegangi saya saat itu sehingga saya sulit bergerak," ungkap Lamria, Rabu (10/6/2026).

Akibat peristiwa tersebut, korban menderita luka di bagian pelipis sebelah kiri. Ia juga mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Karena merasa keselamatannya terancam, Lamria kemudian meninggalkan lokasi dan membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Dairi agar kasus ini ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Hingga berita ini diterbitkan, oknum anggota DPRD Dairi Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi terkait korban yang melaporkan dirinya, WahanaNews.co telah berupaya mengonfirmasi namun belum memperoleh keterangan lebih lanjut.

[Redaktur: Roy]

Sebelumnya diberitakan Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, AKP Wilson menegaskan pihaknya hanya mengetahui laporan Lamriah Simanullang hanya sekali yakni di bulan Juni 2026.

“Yang bulan 6 ada, yang bulan satu bukan dia (Rasiden Damanik) dilapor,” akunya.

Setelah pihak redaksi menjelaskan adanya catatan laporan sejak Januari 2026, Kasat Reskrim berjanji menelusuri ulang data tersebut.

“Nanti lah saya cek,” ucapnya, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi tambahan maupun pernyataan perbaikan dari AKP Wilson terkait hal itu.

Pernyataan tersebut dibantah tegas oleh Abdi Manullang. Ia menegaskan kliennya memang sudah melapor sejak awal tahun dan melampirkan dokumen resmi sebagai pembuktian.

“Klien saya pernah juga melaporkan Rasiden Damanik pada bulan Januari 2026 yang lalu,” ujar Abdi.

Selain surat laporan dibulan Juni 2026, salinan surat yang diserahkan memperlihatkan nomor dan tanggal laporan yang jelas: LP/B/29/1/2026/SPKT/POLRES DAIRI/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 21 Januari 2026.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi publik: apakah ada kelalaian dalam pencatatan administrasi, atau laporan tersebut belum terproses sebagaimana mestinya? Perbedaan keterangan antara pejabat kepolisian dan bukti dokumen resmi menjadi catatan penting terkait transparansi dan ketelitian penanganan perkara di wilayah hukum Dairi. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan kejelasan lebih lanjut.

[Redaktur:Roy]

Kegiatan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Danau Toba sebagai destinasi wisata olahraga kelas dunia.

Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan keberhasilan Sumatera Utara menggelar ajang lari lintas alam internasional tersebut membuktikan bahwa Danau Toba memiliki daya saing global, bukan hanya dari sisi keindahan alam, tetapi juga kesiapan menjadi panggung sport tourism berkelas dunia.

“Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia adalah bukti bahwa Danau Toba bukan hanya destinasi wisata alam, tetapi juga arena prestasi, diplomasi budaya, dan penggerak ekonomi rakyat,” ujar Tohom, Selasa (16/6/2026).

Menurut Tohom, sport tourism merupakan salah satu pintu masuk strategis untuk memperluas dampak ekonomi pariwisata karena mampu menggerakkan hotel, transportasi, UMKM, kuliner, ekonomi kreatif, pemandu lokal, hingga promosi daerah secara berkelanjutan.

“Ketika pelari dari berbagai negara datang ke Danau Toba, mereka tidak hanya mengikuti lomba, tetapi juga membawa cerita, pengalaman, foto, video, dan jaringan promosi yang nilainya sangat besar bagi pariwisata Indonesia,” kata Tohom.

Ia menilai keikutsertaan Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia sebagai bagian dari Ultra-Trail du Mont-Blanc 2026 Seri Dunia menjadi sinyal kuat bahwa Danau Toba semakin diakui dalam kalender olahraga internasional.

“Masuk dalam jejaring event dunia seperti UMTB adalah peluang emas, sehingga pemerintah daerah, pelaku pariwisata, komunitas olahraga, dan masyarakat lokal harus menjaga kualitas penyelenggaraan agar Danau Toba terus dipercaya menjadi tuan rumah event global,” ucapnya.

Ajang Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia digelar di Waterfront City, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dan melombakan enam kategori, yakni 100 kilometer, 60 kilometer, 28 kilometer, 10 kilometer, 5 kilometer, serta kategori anak-anak.

Dalam kategori 100 kilometer, pelari asal Jepang Hiroyuki Matsuda menjadi juara pertama dengan catatan waktu 12 jam 45 menit 22 detik, disusul pelari Indonesia Sobari Herdiana dengan waktu 13 jam 02 menit 26 detik, dan Priya Rai dengan waktu 13 jam 17 menit 18 detik.

Untuk kategori 60 kilometer, pelari Indonesia Yusri Nanda menjadi yang tercepat dengan waktu 7 jam 30 menit 17 detik, disusul Hardiman Purba dengan waktu 8 jam 9 menit 32 detik, dan Jiahan Ma dari China dengan waktu 8 jam 46 menit 25 detik.

Tohom mengatakan keberhasilan atlet Indonesia bersaing di ajang tersebut juga menjadi pesan positif bahwa sport tourism dapat sekaligus menjadi ruang pembinaan prestasi olahraga nasional.

“Event seperti ini harus dilihat sebagai ekosistem, karena di dalamnya ada pariwisata, olahraga, promosi daerah, pemberdayaan masyarakat, dan kebanggaan nasional,” ujar Tohom.

Ia menilai testimoni Hiroyuki Matsuda yang mengaku terpukau dengan keindahan Danau Toba dan berencana kembali membawa orang lain untuk mengikuti perlombaan serupa merupakan promosi internasional yang sangat kuat.

“Pernyataan pelari internasional yang ingin kembali ke Danau Toba adalah promosi organik yang tidak ternilai, karena pengalaman langsung peserta sering kali lebih meyakinkan daripada kampanye promosi biasa,” katanya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pengembangan Danau Toba sebagai destinasi sport tourism harus ditopang konektivitas wilayah, penataan kawasan, kebersihan, akses transportasi, kualitas homestay, serta kesiapan layanan publik di sekitar destinasi.

“Danau Toba harus dikelola dengan visi kawasan, karena wisatawan tidak hanya datang ke satu titik lomba, tetapi bergerak melalui jaringan jalan, pelabuhan, penginapan, ruang publik, desa wisata, dan pusat ekonomi lokal,” ucap Tohom.

Menurutnya, keberhasilan event internasional tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus dilanjutkan dengan agenda tahunan yang konsisten, kurasi rute yang aman, promosi digital yang agresif, serta pelibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama.

“Kalau event ini dirawat dengan standar internasional, Danau Toba bisa menjadi salah satu ikon sport tourism Asia yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat Sumatera Utara,” ujar Tohom.

Ia juga menilai suksesnya penyelenggaraan Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia sejalan dengan semangat pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat pemerataan pembangunan, dan mengangkat potensi lokal ke panggung global.

“MARTABAT Prabowo-Gibran melihat Danau Toba sebagai aset strategis bangsa yang harus terus didorong menjadi pusat pertumbuhan baru berbasis pariwisata, budaya, olahraga, dan ekonomi rakyat,” kata Tohom.

Tohom berharap pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten sekitar Danau Toba, BUMN, swasta, komunitas olahraga, dan masyarakat adat dapat memperkuat kolaborasi agar event internasional serupa semakin banyak digelar di kawasan tersebut.

“Danau Toba punya lanskap, budaya, sejarah, dan energi masyarakat yang luar biasa, sehingga tugas kita adalah memastikan semua potensi itu dikelola profesional, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan suksesnya Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia, MARTABAT Prabowo-Gibran menilai Sumatera Utara telah menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah event internasional sekaligus memperkuat posisi Danau Toba sebagai destinasi wisata olahraga unggulan Indonesia.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Informasi yang dihimpun judi tembak ikan dan rolet tersebut dikabarkan milik yang akrab disapa Ahing. Dan sebelum berada di lokasi tersebut, judi tembak ikan dan rolet itu pernah buka di Jalan Bakaran Batu.

Beberapa hari sebelumnya, kelompok mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kantor Polda Sumatera Utara. Dalam tuntutannya, mereka meminta penutupan total lokasi judi tersebut sekaligus mendesak pencopotan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang. 

Pantauan di lapangan menunjukkan tempat tersebut masih beroperasi pada siang hingga malam hari. Pengunjung datang dan pergi dengan bebas, seolah tidak terpengaruh aksi protes maupun kedekatan letak dengan aparat. Warga sekitar mengaku bingung.

“Kalau jaraknya cuma 7 menit jika kita lihat dari map google, kenapa sampai ada demo di Polda pun tempat ini belum ditutup? Ini pertanyaan besar soal ketegasan hukum di sini,” ujar salah satu warga yang enggan disebut nama, Senin (15/6/2026).

Kasus ini memperkuat isu yang sering muncul di Sumut: praktik judi termasuk rolet dan tembak‑ikan sering kali bertahan meskipun sudah dilaporkan atau didemo publik. Sorotan utama kini tertuju pada tindak lanjut dari Polda Sumut dan kepemimpinan Polresta Deli Serdang atas tuntutan mahasiswa serta keberadaan lokasi judi yang sangat dekat pusat komando keamanan.

Hingga berita diturunkan, belum ada tanggapan resmi tertulis dari Polresta Deli Serdang terkait kelanjutan tuntutan mahasiswa dan penindakan di lokasi tersebut. Masyarakat berharap janji keadilan tidak berhenti di jalan demonstrasi saja.

[Redaktur:Roy]

“Yang bulan 6 ada, yang bulan satu bukan dia (Rasiden Damanik) dilapor,” akunya.

Setelah pihak redaksi menjelaskan adanya catatan laporan sejak Januari 2026, Kasat Reskrim berjanji menelusuri ulang data tersebut.

“Nanti lah saya cek,” ucapnya, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi tambahan maupun pernyataan perbaikan dari AKP Wilson terkait hal itu.

Pernyataan tersebut dibantah tegas oleh Abdi Manullang. Ia menegaskan kliennya memang sudah melapor sejak awal tahun dan melampirkan dokumen resmi sebagai pembuktian.

“Klien saya pernah juga melaporkan Rasiden Damanik pada bulan Januari 2026 yang lalu,” ujar Abdi.

Selain surat laporan dibulan Juni 2026, salinan surat yang diserahkan memperlihatkan nomor dan tanggal laporan yang jelas: LP/B/29/1/2026/SPKT/POLRES DAIRI/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 21 Januari 2026.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagi publik: apakah ada kelalaian dalam pencatatan administrasi, atau laporan tersebut belum terproses sebagaimana mestinya? Perbedaan keterangan antara pejabat kepolisian dan bukti dokumen resmi menjadi catatan penting terkait transparansi dan ketelitian penanganan perkara di wilayah hukum Dairi. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan kejelasan lebih lanjut.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Dedi]

Hingga kini, laporannya masih berjalan lambat, menurut penjelasan Kuasa Hukum korban Abdi Manullang, masalah ini sudah dimulai sejak 21 Januari 2026. Saat itu, Lamria Simanullang telah melaporkan Rasiden Damanik ke kepolisian atas dugaan penghinaan, pengancaman, hingga pengerusakan rumah miliknya. Namun sayangnya, laporan tersebut dinilai masih berjalan di tempat tanpa perkembangan yang jelas hingga saat ini.

Luka itu pun terasa makin dalam ketika 2 Juni 2026, kliennya kembali mengalami peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan bersama oleh Rasiden Damanik beserta istrinya, kejadian ini pun telah dilaporkan ke Polres Dairi.

"Kesewenang‑wenangan ini sudah terjadi berkali‑kali. Kami menduga karena yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus ketua partai, timbul anggapan dirinya kebal hukum. Hal ini nyata terlihat dari laporan pertama yang belum juga bergerak maju," ujar Abdi dengan nada prihatin, Jumat (12/6/2026).

Pihak pengacara pun meminta Satreskrim Polres Dairi tidak bersikap tebang pilih dalam menangani perkara ini. Penanganan diharapkan dilakukan secara profesional, cepat, dan tegas agar rasa keadilan yang dirasakan korban yang sudah lama menderita tidak semakin terabaikan.

Saat dikonfirmasi Anggota DPRD Dairi, Rasiden Damanik, Sabtu (13/6/2026) hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Dedi]

Informasi yang dihimpun Lamriah Simanulang adalah korban penganiayaan yang diduga dilakukan oknum DPRD Dairi bersama istrinya dan tetangga korban sendiri, tak terima atas apa yang dilakukan para pelapor, korban melaporkan nya ke polres Dairi.

Kasie Humas Polres Dairi AKP Syahril Ramadhan menyampaikan bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan dan pelapor akan dimintai keterangan.

"Terkait perkembangan kasus tersebut masih dalam penyelidikan, dan untuk korban Hari jumat akan dilakukan pemeriksaan," ujarnya melalui pesan WhatsApp, Kamis (11/6/2026).

Hal ini dibenarkan oleh korban, Lamriah Simanulang. Ia menyatakan dirinya akan datang ke Polres Dairi. "Ya bang, saya akan datang ke Polres Dairi," akunya.

Sebelumnya diberitakan seorang warga bernama Lamria Simanulang melaporkan peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh Rasiden Damanik yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi beserta istrinya, Masro Nainggolan. Kejadian berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sidikalang–Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Menurut keterangan korban, peristiwa bermula sehari sebelumnya, tepatnya Senin 1 Juni 2026. Saat itu, Lamria mendatangi rumahnya dan mendapati tumpukan pakaian serta kayu bakar di area tersebut. Ia lalu bertanya kepada tetangga dan meminta barang-barang itu dipindahkan karena rumah tersebut akan segera ditempati. Tetangga tersebut menyatakan akan mengambil barangnya dalam waktu dekat.

Namun, keesokan harinya saat kembali ke lokasi, korban terkejut mendapati rumahnya telah digembok. Merasa haknya dilanggar, Lamria berusaha membuka gembok tersebut. Tak lama kemudian, datang Rasiden Damanik dan Masro Nainggolan yang langsung menanyakan tindakan korban. Terjadilah adu mulut, di mana korban menegaskan bahwa rumah itu adalah miliknya.

"Saya tanya kenapa rumah saya digembok, tapi Rasiden justru langsung menjambak rambut dan mencakar wajah saya. Istrinya juga ikut menjambak. Bahkan ada tetangga yang ikut memegangi saya saat itu sehingga saya sulit bergerak," ungkap Lamria, Rabu (10/6/2026).

Akibat peristiwa tersebut, korban menderita luka di bagian pelipis sebelah kiri. Ia juga mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Karena merasa keselamatannya terancam, Lamria kemudian meninggalkan lokasi dan membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Dairi agar kasus ini ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Hingga berita ini diterbitkan, oknum anggota DPRD Dairi Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi terkait korban yang melaporkan dirinya, WahanaNews.co telah berupaya mengonfirmasi namun belum memperoleh keterangan lebih lanjut.

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan kunjungan KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ke Desa Hutabulu Mejan, Kabupaten Toba, menjadi simbol kuat bahwa pembangunan nasional harus tetap berpijak pada akar budaya dan kebutuhan nyata masyarakat.

“Kehadiran Jenderal Maruli di Bona Pasogit bukan hanya kunjungan tokoh nasional ke kampung halaman, tetapi juga pesan moral bahwa pembangunan harus menyentuh air bersih, rumah layak, rumah ibadah, pendidikan, budaya, dan martabat masyarakat,” ujar Tohom, Rabu (10/6/2026).

Menurut Tohom, rangkaian kegiatan yang meliputi ziarah leluhur, peresmian sumur bor, penyerahan bantuan sosial, dukungan rumah tidak layak huni, serta pembangunan rumah ibadah menunjukkan model kepemimpinan yang menghubungkan nilai budaya dengan kerja nyata.

“Bona Pasogit tidak boleh dipandang hanya sebagai ruang nostalgia, tetapi harus menjadi pusat inspirasi pembangunan manusia, ekonomi, pariwisata, dan kebudayaan Batak yang terhubung dengan agenda besar kawasan Danau Toba,” katanya.

Tohom menilai program penyediaan air bersih yang dibawa TNI AD sangat strategis karena air menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang kegiatan ekonomi, pertanian, dan pariwisata.

“Sumur bor di desa-desa kawasan Danau Toba adalah infrastruktur kecil yang dampaknya besar, karena dari air bersih masyarakat bisa lebih sehat, petani bisa lebih produktif, dan kawasan wisata bisa lebih siap menerima pertumbuhan kunjungan,” ucapnya.

Ia berpandangan bahwa kawasan otorita Danau Toba perlu terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan komunitas adat.

“Danau Toba sebagai kawasan strategis nasional membutuhkan orkestrasi pembangunan yang rapi, mulai dari infrastruktur dasar, konektivitas, air bersih, sanitasi, UMKM, budaya, hingga kualitas sumber daya manusia,” ujar Tohom.

Menurutnya, kunjungan KASAD Maruli Simanjuntak juga memberi inspirasi bagi generasi muda Batak untuk percaya bahwa pendidikan, disiplin, dan kerja keras dapat membawa anak daerah menembus posisi penting di tingkat nasional.

“Jenderal Maruli adalah contoh bahwa orang Batak bisa berkiprah besar di republik ini tanpa kehilangan akar budaya, hormat kepada leluhur, dan kepedulian kepada kampung halaman,” katanya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pengembangan kawasan Danau Toba harus dilihat sebagai satu kesatuan aglomerasi sosial, budaya, ekonomi, dan pariwisata yang melibatkan kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

“Danau Toba tidak bisa dibangun secara terpisah-pisah, karena Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Dairi, Karo, Simalungun, dan wilayah sekitarnya harus bergerak dalam satu napas pembangunan kawasan,” ujarnya.

Ia menilai keberhasilan kawasan otorita Danau Toba tidak hanya diukur dari bertambahnya destinasi wisata, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal.

“Pariwisata Danau Toba akan kuat jika masyarakatnya ikut naik kelas, desanya tertata, air bersih tersedia, rumah warga lebih layak, budaya hidup, dan anak-anak mudanya memiliki masa depan,” ucapnya.

Tohom berharap semangat yang dibawa KASAD melalui kegiatan sosial dan budaya di Bona Pasogit dapat menjadi pemantik kolaborasi yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan kawasan Danau Toba.

“MARTABAT Prabowo-Gibran melihat kegiatan ini sebagai bagian dari semangat besar pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menghadirkan negara secara nyata, terutama di daerah yang memiliki nilai strategis bagi kebudayaan dan masa depan ekonomi nasional,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba untuk menjadikan budaya Batak sebagai kekuatan pembangunan, bukan hanya simbol seremonial.

“Budaya Batak memiliki nilai pendidikan, kerja keras, gotong royong, hormat kepada leluhur, dan tanggung jawab sosial, sehingga nilai-nilai itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan gerakan pembangunan yang berdampak langsung,” ujar Tohom.

Dalam kunjungan tersebut, KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak hadir di Desa Hutabulu Mejan, Kabupaten Toba, Selasa (9/6/2026), bersama Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Uli Simanjuntak serta sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat dari kawasan Danau Toba.

Kegiatan itu diawali dengan ziarah ke Tambak Simanjuntak Sitolu Sada Ina, makam leluhur marga Simanjuntak Oppu Sobosihon Boru Sihotang.

Pada kesempatan tersebut, KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan pentingnya menjaga nilai budaya Batak, terutama semangat menuntut ilmu, kerja keras, dan pewarisan nilai kepada generasi muda.

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menyampaikan apresiasi atas perhatian KASAD kepada masyarakat Bona Pasogit melalui program sumur bor dan berbagai bantuan sosial yang dinilai menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum Punguan Simanjuntak Sitolu Sada Ina, Muktar Simanjuntak, menyebut kehadiran KASAD menjadi kebanggaan bagi seluruh pomparan Simanjuntak dan diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk terus berkarya bagi bangsa dan negara.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

[Redaktur:Dedi]

Amatan di lapangan terlihat lokasi judi tembak ikan GBM99 tetap beroperasi tanpa hambatan, dengan suasana yang nyaman para pemain menikmati permainan judi tembak ikan itu.

Salah satu warga yang akrab dipanggil Dwi membenarkan adanya lokasi judi tembak ikan GBM99 di pinggir Jalan persis nya di Marelan Point Jalan M Basir pasar 5 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan.

"Ya benar bang, itu kabarnya yang punya sering dipanggil cici gitu lah dan ada lagi berinisial HN," ujarnya.

"Kalau masalah polisi, Abang lihat sendiri lah ada nggak ditutup lokasi  judi tembak ikan nya!, mana mungkin polisi tidak tahu adanya lokasi judi tersebut, kita kan tahu kalau polisi itu mulai dari Bhabinkamtibmas ada, Intel ada, tekab atau tugas luar ada, Polsek ada, polres pelabuhan Belawan ada, sudah lengkap bang, jadi kalau dibilang tidak tahu adanya lokasi judi tembak ikan GBM99, itu mustahil," imbuhnya.

Ia juga menilai untuk permasalahan judi tembak ikan kinerja Polres Pelabuhan Belawan dipertanyakan, bagaimana kejahatan bisa dibiarkan begitu saja.

"Bapak polisi di Polres pelabuhan Belawan, bapak itu digaji negara, hargailah baju bapak, ada lokasi judi tembak ikan diduga kok dibiarkan? atau haruskah POMAL turun tangan lagi dalam memberantas kejahatan?," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Rosef Efendi hingga berita ini diterbitkan belum membalas.

Perlu diingat bahwa seluruh bentuk perjudian, termasuk permainan tembak ikan, merupakan tindakan yang dilarang secara tegas di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat.

[Redaktur:Dedi]

Keheranan publik pun semakin memuncak melihat judi togel merek AJ ini terus beroperasi, diduga "kebal hukum" togel merek AJ pun menjadi perbincangan masyarakat kota Medan. Bagaimana tidak dikatakan sedemikian karena bertahun tahun togel AJ tersebut tersentuh hukum.

Salah satu warga kota Medan berinisial DR mengatakan tidak usah dibahas hal tersebut, ke empat daerah itu diduga akan dijadikan daerah judi togel. Karena dilihat selama ini bandar judi togel AJ tidak pernah terdengar ditangkap.

"Sudah lama itu beroperasi, logikanya aja kalau Polrestabes Medan mau bandar togel AJ itu ditangkap sangat mudah sekali, tapi lihat lah sampai sekarang tak ketangkap tangkap bandarnya, berarti diduga Kapolres nya "baik hati" sehingga bandar judi togel itu tak mau ditangkap," ujarnya.

"Sudah sama sama paham lah kenapa togel tersebut masih beroperasi hingga bertahun tahun, padahal hampir disetiap warung kopi dapat ditemukan orang yang menjual togel AJ itu," imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak belum memberikan tanggapan atau pernyataan resmi terkait dugaan aktivitas perjudian tersebut. Media ini telah berupaya mengonfirmasi namun belum memperoleh jawaban.

Perlu diingat bahwa perjudian dalam bentuk apa pun, termasuk togel, merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 303 dan peraturan terkait. Setiap pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana. Masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dan melaporkan dugaan aktivitas ilegal melalui saluran resmi kepolisian.

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

"Kami mendesak Kejagung agar menggelar konferensi pers terbuka, mempublikasikan seluruh hasil pemeriksaan di situs resmi, serta menjadikan kasus ini sebagai materi wajib pelatihan integritas bagi seluruh jaksa. Tanpa transparansi penuh, pengamanan ini hanya akan menjadi simbolisme belaka tanpa efek jera," tegasnya.

3. Audit Menyeluruh Berkas yang Tidak Diproses

Pihaknya juga meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-PIDSUS) dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM-Was) menelusuri jejak kinerja selama masa kepemimpinan Amriyata dan Aguinaldo Marbun.

"Kami minta audit menyeluruh terhadap semua berkas perkara dan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang masuk selama mereka menjabat. Selain itu, Plt. Kajari Serdang Bedagai yang baru harus segera membuka kembali Dumas yang mangkrak dan melaporkan hasilnya maksimal dalam 30 hari," tuntut Dedi.

4. Sorot Kasus Selamet: Korban Penegakan Hukum Pilih Kasih

Poin keempat menyoroti kasus Selamet, pelaku UMKM pengolah opak ubi, yang dinilai menjadi korban selective prosecution atau penegakan hukum pilih kasih. Meski telah melunasi seluruh kewajiban kredit senilai Rp725,5 juta kepada Bank Sumut Cabang Sei Rampah, Selamet tetap diproses hingga berkekuatan hukum tetap. Padahal, pihak lain yang diduga terlibat dalam proses kredit tersebut lolos dari jerat hukum, yaitu:

- Notaris/PPAT penerbit akta jaminan.
- Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) penilai agunan.
- Pejabat Direksi dan Komite Kredit pusat Bank Sumut.

"Kami menuntut Kejagung melakukan eksaminasi independen atas kasus Selamet, menerbitkan surat perintah penyelidikan baru terhadap pihak-pihak yang kami sebutkan, serta mendukung upaya Peninjauan Kembali (PK) yang sedang ditempuh di Mahkamah Agung," jelas Dedi Suheri.

5. Sanksi Nyata, Bukan Sekadar Mutasi

Poin terakhir adalah tuntutan sanksi tegas tanpa kompromi.

"Jika terbukti bersalah meminta uang, Amriyata dan Aguinaldo Marbun harus diproses pidana korupsi sesuai Pasal 12 huruf e UU Tipikor, bukan sekadar sanksi disiplin. Kami juga menuntut pencopotan jabatan permanen tanpa opsi mutasi atau pensiun dini," ujarnya.

Selain itu, PBH PERADI meminta agar atasan langsung di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara turut diperiksa tanggung jawabnya, melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran dana, serta menjamin keamanan saksi dan pelapor.

Dedi Suheri kembali mengingatkan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin, "Jaksa nakal pasti ditindak," dan memberikan peringatan keras.

"Jika kasus ini tidak diproses secara pidana penuh dan hasilnya tidak diekspos, kami tidak akan diam. Kami akan membawa persoalan ini ke Komisi Kejaksaan RI, Komisi III DPR RI, hingga KPK," tandas Dedi Suheri mengakhiri pernyataan.

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

Hal tersebut terlihat saat tim awak media turun langsung, Jumat (05/06/2026) Siang disekitaran lokasi dari SPBUN hingga dilangsir masuk kedalam gudang menggunakan becak bermotor dan mobil box Putih serta kreta Pickup merek Viar.

"Tiap hari bang masuk langsiran ke gudang itu bang, ya abang lihat sendiri itu keluar masuk, bisa abang taksirkan kalau Satu harian dapat berton - ton banyak nya," ucap Ting narasumber yang tinggal tak jauh dari lokasi gudang saat dikonfirmasi tim awak media.

Diketahui, salah satu mafia yang disebut - sebut warga Inisial "RY" itu melangsir dan mengambil BBM jenis solar bermodus menggunakan kartu kecil dari nelayan.

"Kartu kecil kami pada diambilin dan dikumpulkan oleh salahsatu warga sini juga bang, iming - imingnya biar pengambilannya mudah tanpa harus ke SPBUN lagi untuk nelayan, jadi diwakilkan sama mereka bang", ucap salahsatu marga Hombing salahsatu Nelayan.

Hombing juga menjelaskan, dengan adanya kartu kecil buat nelayan pengambilan minyak harga normal dari SPBUN, namun malah lebih tinggi.

"Kami pikir harga sama kayak di SPBUN yakni Rp.6800 rupiah, ternyata kami membelinya harga Rp.8500 sampek Rp.9000 bang ke mereka", aku dirinya dihadapan tim awak media.

Dari kegiatan serta aktifitas dugaan penimbunan ilegal tersebut ielas adanya praktik kecurangan dan penyelewengan BBM jenis solar yang dilakukan oleh para mafia untuk para kalangan nelayan.

Hal tersebut telah diatur oleh Undang - undang Migas

UU Migas: Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja), dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Pasal 56 KUHP: Pihak-pihak yang membantu atau memfasilitasi penyalahgunaan (seperti oknum petugas) dapat dijerat sebagai pembantu kejahatan.

Sementara diduga pemilik gudang solar subsidi tersebut berinisial RY saat dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan belum membalas.

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

[REDAKTUR: DEDI]

Sebagai langkah strategis percepatan perbaikan, PLN mendatangkan 4 set Tower Emergency (TE) atau menara darurat yang dikirimkan dari berbagai wilayah di Indonesia. Rinciannya meliputi 1 set dari Aceh, 1 set dari Sumatera Selatan, dan 2 set lagi dikirimkan langsung dari Jakarta.

Demi mempersingkat waktu pengiriman, dua unit Tower Emergency yang berasal dari Jakarta diangkut menggunakan pesawat Hercules. Peralatan tersebut telah tiba di wilayah Sumatera Utara hari ini, guna segera dimobilisasi ke lokasi kerusakan dan mendukung pekerjaan tim teknis di lapangan.

Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN Unit Induk Pusat Penyaluran dan Pengatur Beban Sumatera, Yenti Elfina, menjelaskan bahwa mobilisasi peralatan dan tenaga kerja lintas wilayah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan jaringan yang terdampak.

“Kami bergerak sangat cepat dengan mengerahkan personel lintas unit serta seluruh sumber daya yang dibutuhkan. Hari ini pesawat Hercules pengangkut dua set Tower Emergency dari Jakarta sudah mendarat di Sumut. Dukungan peralatan ini sangat krusial agar pembangunan menara darurat dan pemulihan jalur transmisi bisa segera terlaksana,” ujar Yenti Elfina.

Saat ini, fokus utama tim PLN adalah mendirikan Tower Emergency pada jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV. Ratusan tenaga ahli dan teknisi telah bersiaga penuh di lokasi untuk memastikan proses pengangkutan material, konstruksi, hingga pengamanan lokasi berjalan lancar, dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja.

Berdasarkan rencana teknis yang telah disusun, pembangunan menara darurat ini ditargetkan rampung pada 14 Juni 2026, dengan catatan kondisi cuaca mendukung dan akses lokasi pekerjaan dapat dilalui dengan baik.

“Seluruh personel bekerja maksimal selama 24 jam non-stop dengan mengedepankan standar keselamatan dan kualitas pekerjaan. Kami optimistis target penyelesaian dapat tercapai, sehingga normalisasi sistem kelistrikan berjalan lebih cepat dan keandalan listrik bagi masyarakat segera pulih sepenuhnya,” tambah Yenti.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, serta pihak TNI/Polri yang telah membantu kelancaran proses ini. Yenti pun kembali memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan warga akibat gangguan ini.

“Kami memohon maaf atas gangguan yang terjadi. Saat ini kebijakan manajemen beban atau pengaturan pasokan listrik masih diterapkan secara terukur di sejumlah wilayah demi menjaga kestabilan sistem secara keseluruhan. Terima kasih atas pengertian dan dukungan semua pihak,” tutupnya.

PLN mengimbau seluruh pelanggan untuk selalu memantau perkembangan terkini dan informasi resmi mengenai pemulihan listrik Sumut melalui aplikasi PLN Mobile atau kanal komunikasi resmi PLN lainnya.

[Redaktur:Dedi]

Pengaturan pemakaian daya ini berlaku untuk wilayah Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Langkat. Selama masa perbaikan berlangsung, pelanggan di daerah terdampak berpotensi mengalami pemadaman listrik sementara sebanyak 1 hingga 2 kali sehari, dengan durasi sekitar 3 jam pada setiap sesi pengaturan.

Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Sumatera Utara, Efron Lumban Gaol, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk pengamanan sistem kelistrikan yang paling tepat dilakukan saat ini.

“Pengaturan pasokan listrik dilakukan secara terukur dan bergantian demi menjaga kestabilan sistem secara keseluruhan. Tim kami terus memantau kondisi jaringan secara real-time dan berupaya semaksimal mungkin agar dampak ketidaknyamanan bagi pelanggan dapat diminimalkan,” jelas Efron.

Sebagai upaya percepatan pemulihan, tim teknis lintas unit dari PLN sedang bekerja keras memperbaiki jalur transmisi yang rusak. Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah pembangunan menara darurat (tower emergency) agar pasokan daya dapat segera dikembalikan ke kondisi normal secepatnya.

“Kami mewakili seluruh jajaran PLN menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan dan ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Seluruh personel telah dikerahkan dan bekerja siaga penuh agar pemulihan sistem kelistrikan Sumatera Utara dapat selesai lebih cepat dari perkiraan,” ungkap Efron Lumban Gaol.

Selain fokus pada perbaikan, PLN juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya kelistrikan, terutama saat cuaca buruk masih berlangsung. Masyarakat dapat memantau perkembangan terkini kondisi kelistrikan serta melaporkan gangguan yang terjadi melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN di nomor 123.

[Redaktur:Dedi]

Selama dua hari pelaksanaan, suasana di lokasi pertandingan terasa sangat hidup dan kompetitif. Area arena tidak pernah sepi dari pengunjung, mulai dari pagi hingga malam hari. Meja-meja pertandingan terus terisi oleh para peserta yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Utara, sementara penonton memadati sisi arena untuk menyaksikan aksi para pemain.

Antusiasme semakin memuncak saat babak-babak penentuan berlangsung. Sorak sorai penonton terdengar riuh setiap kali terjadi momen krusial di atas meja permainan. Di sinilah terlihat bahwa domino kini telah bergeser persepsi masyarakatnya: bukan lagi sekadar permainan santai, melainkan sebuah cabang olahraga yang membutuhkan konsentrasi tinggi, kemampuan membaca pola permainan lawan, serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Penyelenggaraan turnamen ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Keberhasilan acara ini juga berkat dukungan dari berbagai pihak, antara lain Satuan Narkoba Polrestabes Medan dan Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu, yang turut berperan dalam kelancaran kegiatan persahabatan antar pengurus PORDI se-Sumatera Utara tersebut. Zulhidayat juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, panitia pelaksana, serta para sponsor yang telah berkontribusi.

Salah satu momen puncak acara adalah penyerahan hadiah dan piagam penghargaan kepada para pemenang. Untuk kategori Juara Umum 1, gelar berhasil diraih oleh Ipda Agus Gunawan dari satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang menunjukkan performa luar biasa sepanjang kompetisi.

Tidak berhenti pada penyelenggaraan turnamen, PORDI Sumut telah menyiapkan langkah strategis jangka panjang. Dalam waktu dekat, organisasi ini akan menyusun program pembinaan atlet secara berjenjang dan terstruktur. PORDI Sumut berkomitmen untuk menjangkau hingga ke 33 kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara demi menggali dan menemukan bibit-bibit atlet muda berpotensi.

“Ke depan, PORDI dan HGI berkomitmen mendorong domino sebagai cabang olahraga berprestasi yang sesungguhnya. Kami tengah menyusun program pembinaan atlet berbasis peningkatan strategi, kekuatan mental, dan pencarian bakat dari seluruh pelosok daerah. Jaringan turnamen juga akan kami perluas mulai dari tingkat lokal, daerah, hingga nasional. Target kami sangat jelas: membawa nama olahraga domino Indonesia bersinar di kancah internasional secara profesional,” pungkas Zulhidayat dengan penuh optimis.

[Redaktur:Dedi]

Kegiatan tersebut dinilai sebagai upaya penting dalam memperkuat kepatuhan perpajakan sekaligus mendukung percepatan transformasi layanan perpajakan berbasis digital di kawasan industri strategis nasional.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan asistensi yang dilakukan DJP menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pelaku usaha mampu beradaptasi dengan sistem perpajakan modern melalui pemanfaatan Coretax.

“Pendekatan pendampingan seperti ini sangat dibutuhkan karena transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan sistem baru. Pelaku usaha juga perlu mendapatkan edukasi dan asistensi agar mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal,” ujar Tohom, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya akan meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Tohom menilai KEK Sei Mangkei memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat hilirisasi industri nasional sehingga penguatan kepatuhan perpajakan di kawasan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ketika pelaku usaha memahami kewajiban perpajakannya dengan baik, maka kepastian usaha akan semakin kuat. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat daya saing kawasan industri Indonesia di tingkat global,” katanya.

Ia berpandangan bahwa digitalisasi perpajakan melalui Coretax merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang akan menghasilkan basis data ekonomi yang lebih terintegrasi dan berkualitas.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch mengatakan keberhasilan implementasi sistem perpajakan digital akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan kawasan-kawasan ekonomi baru yang saat ini menjadi fokus pembangunan nasional.

“Ke depan, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus membutuhkan tata kelola yang semakin modern. Sistem perpajakan yang terintegrasi secara digital akan membantu menciptakan efisiensi, mempercepat layanan, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” ujarnya.

Menurut Tohom, kegiatan asistensi seperti yang dilakukan DJP Sumatera Utara II juga menunjukkan bahwa transformasi digital harus selalu diiringi pendekatan humanis melalui pendampingan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Ia berharap program edukasi dan asistensi perpajakan dapat terus diperluas ke berbagai kawasan industri, sentra UMKM, dan wilayah pengembangan ekonomi lainnya agar manfaat digitalisasi perpajakan dapat dirasakan secara merata.

Sebelumnya, Kanwil DJP Sumatera Utara II memberikan asistensi pelaporan pajak kepada para pelaku usaha di KEK Sei Mangkei. 

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pendampingan terkait tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax serta kesempatan untuk berkonsultasi mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan pajak.

Penyuluh Kanwil DJP Sumatera Utara II menyampaikan bahwa kegiatan asistensi tersebut diharapkan dapat membantu para pelaku usaha memahami proses pelaporan SPT Tahunan dengan lebih baik serta memanfaatkan layanan Coretax secara optimal. 

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen DJP dalam memberikan edukasi dan pelayanan kepada wajib pajak guna mendukung kemudahan pelaporan pajak secara digital.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

[Redaktur: Dedi]

[Redaktur: Dedi]

MARTABAT Prabowo-Gibran menilai percepatan pembangunan infrastruktur, penataan aset daerah, serta penguatan budaya gotong royong merupakan fondasi penting dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Dairi.

Menurut organisasi tersebut, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah saat ini akan menentukan kesiapan Dairi dalam menghadapi berbagai peluang investasi dan pengembangan ekonomi pada masa mendatang.

MARTABAT Prabowo-Gibran juga menilai upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Dairi sebagai salah satu wilayah strategis dalam pengembangan KEK Kardaiba atau Kawasan Ekonomi Khusus Karo-Dairi-Pakpak Bharat yang sedang diperjuangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Utara.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan capaian WTP selama 12 kali berturut-turut harus menjadi modal untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Keberhasilan memperoleh WTP tentu patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu diterjemahkan menjadi pembangunan nyata yang dirasakan masyarakat. Langkah cepat Bupati Dairi menggelar rapat kerja dan mengevaluasi pembangunan menunjukkan adanya komitmen untuk bergerak lebih cepat," kata Tohom, belum lama ini.

Menurutnya, program gotong royong yang melibatkan masyarakat dalam perbaikan jalan, drainase, jembatan, dan lingkungan memiliki nilai strategis karena mampu memperkuat partisipasi publik sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di pedesaan.

"Semangat gotong royong adalah kekuatan besar masyarakat Dairi. Ketika pemerintah dan masyarakat bergerak bersama, biaya pembangunan bisa lebih efisien dan hasilnya akan lebih cepat dirasakan oleh warga," ujarnya.

Tohom menilai percepatan pembangunan fisik yang ditargetkan mulai berkontrak pada Juni 2026 menjadi langkah penting untuk meningkatkan konektivitas kawasan. 

Menurutnya, infrastruktur yang baik merupakan syarat utama apabila Dairi ingin menjadi bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan dataran tinggi Sumatera Utara.

"Ke depan, daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas infrastruktur, konektivitas logistik, kemudahan investasi, dan kesiapan sumber daya manusianya," katanya.

Ia menilai upaya Bupati Dairi melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan aset daerah juga merupakan langkah yang tepat. 

Aset pemerintah yang selama ini kurang produktif harus dioptimalkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

"Daerah yang ingin tumbuh cepat harus mampu mengelola seluruh asetnya secara produktif. Aset yang menganggur harus diubah menjadi aset yang menghasilkan nilai ekonomi, mendukung investasi, dan membuka peluang usaha baru," ujarnya.

Tohom mengatakan Kabupaten Dairi memiliki posisi strategis dalam gagasan pembentukan KEK Kardaiba yang mengintegrasikan potensi pertanian modern, industri pengolahan, pariwisata, serta perdagangan regional di kawasan Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat.

"KEK Kardaiba memiliki prospek besar karena kawasan ini memiliki kekuatan pada sektor pertanian, komoditas hortikultura, pariwisata alam, serta kedekatan dengan berbagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Karena itu persiapan infrastruktur dan tata kelola daerah harus dimulai sejak sekarang," katanya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan konsep pengembangan kawasan terpadu seperti KEK Kardaiba sangat sejalan dengan arah pembangunan nasional yang mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah metropolitan besar.

"Yang dibangun bukan hanya satu kabupaten, melainkan sebuah ekosistem ekonomi regional yang saling terhubung. Ketika Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat mampu terintegrasi dalam satu kawasan ekonomi, maka daya tarik investasi, peluang kerja, dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat secara signifikan," ujarnya.

Menurut Tohom, langkah Pemerintah Kabupaten Dairi yang mulai fokus pada percepatan pembangunan fisik, penataan aset, serta penguatan partisipasi masyarakat dapat menjadi modal awal yang kuat dalam mendukung terwujudnya KEK Kardaiba di masa mendatang.

"Jika konsistensi pembangunan ini terus dijaga, Dairi berpotensi menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Utara yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," kata Tohom.

Sebelumnya, Bupati Dairi Vickner Sinaga menggelar rapat kerja bersama jajaran pemerintah daerah setelah Kabupaten Dairi kembali meraih opini WTP dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Rapat tersebut membahas percepatan pembangunan daerah, evaluasi program gotong royong masyarakat, penanganan infrastruktur, serta optimalisasi aset daerah. 

Pemerintah Kabupaten Dairi juga menargetkan seluruh proyek fisik tahun anggaran 2026 dapat segera memasuki tahap kontrak kerja mulai Juni mendatang.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Saat dikonfirmasi via WhatsApp Kapolrestabes Medan, Kombes pol Jean Calvijn Simanjuntak hingga berita ini diterbitkan belum membalas.

Kondisi ini menjadi cermin pahit bagi kinerja kepolisian setempat. Ketika kejahatan terorganisir beroperasi secara terang-benderang, mudah ditemukan, dan berlangsung bertahun-tahun tanpa gangguan, maka timbul pertanyaan mendasar: di manakah fungsi pengawasan dan penegakan hukum? Apakah ini tanda ketidakmampuan, kelalaian, atau hal lain yang lebih buruk lagi?

Masyarakat berhak menuntut kejelasan dan tindakan nyata. Keberadaan judi togel AJ yang menguasai 4 kecamatan ini bukan sekadar masalah keamanan, melainkan soal wibawa hukum yang sedang dipertaruhkan. Publik menantikan langkah tegas Polrestabes Medan untuk membuktikan bahwa hukum tetap berlaku sama bagi semua, tanpa terkecuali, dan membebani wilayah hukumnya dari jerat kejahatan yang merugikan masyarakat ini.

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Dedi]

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan penguatan KEK Sei Mangkei merupakan langkah strategis untuk membawa Indonesia keluar dari pola lama sebagai pemasok bahan mentah menuju negara industri yang mampu menciptakan nilai tambah besar di dalam negeri.

“Hilirisasi sawit di KEK Sei Mangkei adalah kabar baik bagi masa depan ekonomi nasional. Ini bukan hanya proyek kawasan industri, tetapi bagian dari transformasi besar agar Indonesia mampu mengolah kekayaan alamnya sendiri, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan daya saing global,” ujar Tohom, Rabu (27/5/2026).

Menurut Tohom, pengembangan pabrik Oleofood untuk memproduksi margarin dan shortening dengan kapasitas 35.000 ton per tahun menjadi bukti bahwa komoditas sawit sebaiknya tidak berhenti jadi Crude Palm Oil atau CPO mentah saja.

Ia mengatakan, semakin jauh rantai pengolahan dilakukan di dalam negeri, semakin besar manfaat ekonomi yang bisa dirasakan negara, pelaku industri, pekerja, petani, dan masyarakat sekitar kawasan.

“Selama ini Indonesia memiliki kekuatan besar pada bahan baku. Tantangan berikutnya adalah bagaimana bahan baku itu diubah menjadi produk bernilai tinggi. Di situlah hilirisasi menjadi kunci. Nilai tambah harus tinggal di Indonesia, bukan terus dinikmati negara lain,” katanya.

Tohom menilai pengembangan biodiesel berkapasitas 450 ribu ton per tahun di KEK Sei Mangkei juga memiliki makna strategis dalam agenda ketahanan energi nasional.

Menurutnya, hilirisasi sawit tidak hanya berbicara tentang industri makanan dan produk turunannya, tetapi juga berkaitan langsung dengan pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil serta penguatan bauran energi nasional.

“Biodiesel adalah jembatan penting menuju kemandirian energi. Jika sawit dikelola dengan tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan nasional, maka Indonesia punya modal besar untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus memperluas basis industri hijau,” ujar Tohom.

Ia mengatakan arah kebijakan hilirisasi yang didorong pemerintahan Prabowo-Gibran harus dipahami sebagai strategi besar pembangunan nasional, bukan hanya proyek sektoral.

Melalui hilirisasi, kata dia, pemerintah dapat memperkuat industri, memperluas penerimaan negara, membuka lapangan kerja berkualitas, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Program hilirisasi ini sejalan dengan semangat besar Prabowo-Gibran untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri, produktif, dan berdaulat. MARTABAT Prabowo-Gibran melihat KEK Sei Mangkei sebagai salah satu simpul penting untuk membuktikan bahwa industrialisasi Indonesia bisa tumbuh dari kekuatan daerah,” tuturnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pengembangan KEK Sei Mangkei perlu ditempatkan dalam desain konektivitas kawasan yang lebih luas.

Menurutnya, kawasan industri tidak akan tumbuh optimal tanpa dukungan infrastruktur logistik, pelabuhan, transportasi, energi, air, permukiman pekerja, dan integrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sekitarnya.

“KEK Sei Mangkei harus dilihat sebagai mesin aglomerasi ekonomi di Sumatera Utara. Jika kawasan ini terkoneksi kuat dengan pelabuhan, jaringan jalan, pusat produksi sawit, kawasan permukiman, dan rantai logistik nasional, maka dampaknya akan jauh lebih besar bagi pertumbuhan wilayah,” kata Tohom.

Ia menilai industrialisasi berbasis kawasan seperti KEK Sei Mangkei dapat menjadi model pembangunan baru yang tidak lagi terlalu terpusat di Jawa.

Dengan penguatan kawasan ekonomi khusus di luar Jawa, pemerataan pembangunan dapat bergerak lebih nyata dan memberi ruang lebih luas bagi daerah untuk menjadi pusat pertumbuhan baru.

“Indonesia membutuhkan pusat-pusat industri baru yang kuat di berbagai wilayah. KEK Sei Mangkei punya peluang besar menjadi etalase hilirisasi sawit nasional, sekaligus contoh bagaimana daerah bisa naik kelas melalui industrialisasi yang terencana,” ujarnya.

Tohom juga mengingatkan pentingnya tata kelola hilirisasi yang transparan, berkelanjutan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Ia mengatakan, keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari kapasitas produksi, tetapi juga dari serapan tenaga kerja, kemitraan dengan UMKM, keterlibatan petani, dampak terhadap ekonomi daerah, dan komitmen terhadap lingkungan.

“Hilirisasi harus menghadirkan keadilan ekonomi. Industri besar harus tumbuh bersama petani, pekerja, UMKM, dan masyarakat sekitar. Dengan begitu, KEK Sei Mangkei tidak hanya menjadi kawasan produksi, tetapi juga pusat pertumbuhan kesejahteraan,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kawasan Industri Nusantara atau KEK Sei Mangkei, Arif Budiman mengatakan proyek hilirisasi melalui Danantara juga menyentuh KEK Sei Mangkei.

Melalui PTPN IV PalmCo, kawasan tersebut membangun pabrik Oleofood untuk memproduksi margarin dan shortening berkapasitas 35.000 ton per tahun sebagai bagian dari hilirisasi sawit atau CPO, serta pengembangan biodiesel 450 ribu ton per tahun.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

MARTABAT Prabowo-Gibran juga mendorong pemerintah daerah bersama pengelola kawasan otorita Danau Toba memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi krisis ekologis di kawasan tersebut.

Organisasi relawan nasional itu menilai penyusutan muka air danau dapat memengaruhi sektor pariwisata serta stabilitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas di sekitar Danau Toba.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan penurunan muka air Danau Toba tidak boleh dipandang sebagai persoalan musiman biasa, melainkan sinyal serius yang harus direspons melalui langkah mitigasi terpadu berbasis sains dan teknologi.

“Danau Toba adalah aset strategis nasional dan wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Jika ancaman ekologinya diabaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan nelayan KJA, tetapi juga masyarakat, pelaku wisata, hingga keberlangsungan ekonomi kawasan,” kata Tohom Purba, Selasa (26/5/2026).

Menurut Tohom, potensi penurunan muka air hingga dua meter sebagaimana diperingatkan para ahli harus menjadi momentum mempercepat tata kelola kawasan otorita Danau Toba yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan iklim global.

“Perubahan iklim sekarang bergerak lebih agresif. Negara harus hadir dengan sistem monitoring berbasis satelit, peringatan dini cuaca ekstrem, hingga pemetaan kualitas air secara real time agar masyarakat tidak selalu terlambat menghadapi bencana ekologis,” ujarnya.

Ia menilai ancaman kematian massal ikan di keramba jaring apung dapat memukul rantai ekonomi masyarakat sekitar danau apabila tidak diantisipasi sejak dini. 

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat koordinasi lintas sektor mulai dari lingkungan hidup, perikanan, BMKG, hingga pengelola kawasan otorita Danau Toba.

“Danau Toba tidak boleh hanya dibangun dari sisi infrastruktur pariwisatanya saja, tetapi juga ketahanan ekologinya. Pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal,” katanya.

Tohom mengatakan penumpukan limbah organik dan rumah tangga di dasar danau juga menjadi persoalan serius yang perlu ditangani melalui pendekatan jangka panjang. 

Menurutnya, revitalisasi lingkungan Danau Toba harus menjadi gerakan bersama agar kualitas air tetap terjaga.

“Kalau kualitas air terus menurun, maka ancaman terhadap perikanan, wisata, dan kesehatan lingkungan akan semakin besar. Ini menyangkut masa depan kawasan strategis nasional,” ucapnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan pengembangan kawasan otorita Danau Toba harus diarahkan menjadi model pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi dan teknologi modern.

“Danau Toba punya nilai geopolitik, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang sangat besar. Kawasan ini bisa menjadi contoh bagaimana Indonesia membangun kawasan aglomerasi wisata yang tetap menjaga daya dukung alamnya,” katanya.

Ia juga meminta agar pemerintah memperkuat edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha KJA terkait mitigasi cuaca ekstrem dan pola pengelolaan lingkungan perairan yang sehat.

“Kesadaran kolektif masyarakat menjadi faktor penting. Jika semua pihak bergerak bersama, Danau Toba tetap bisa menjadi kebanggaan nasional sekaligus sumber penghidupan yang berkelanjutan,” ujar Tohom.

Sebelumnya, Ahli Penginderaan Jauh Satelit IPB University Prof Jonson Lumban Gaol mengungkapkan muka air Danau Toba terus mengalami penurunan sejak Juni 2025 hingga Maret 2026.

Penurunan ini berpotensi menyusut hingga dua meter apabila musim kemarau berkepanjangan akibat kombinasi El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif terus terjadi pada 2026.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur:Hadi Kurniawan]

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

ALPERKLINAS menilai situasi tersebut harus dipandang sebagai tantangan teknis besar yang sedang direspons serius oleh PT PLN (Persero) melalui pengerahan tim pemulihan di lapangan.

Ketua Umum ALPERKLINAS KRT Tohom Purba mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa PLN tidak pernah menginginkan terjadinya pemadaman listrik karena kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan maupun pelayanan publik secara nasional.

“PLN adalah tulang punggung energi nasional. Ketika terjadi gangguan sistem, seluruh sumber daya teknis mereka langsung bergerak untuk memulihkan keadaan. Jadi masyarakat jangan mudah terpancing emosi lalu menyerang atau mencaci maki PLN di media sosial,” ujar Tohom Purba, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, gangguan sistem kelistrikan berskala besar dapat terjadi di negara mana pun, termasuk negara maju, karena jaringan kelistrikan modern merupakan sistem yang saling terhubung dan sangat kompleks.

“Yang paling penting bukan mencari siapa yang salah saat ini, tetapi bagaimana seluruh elemen bangsa mendukung percepatan pemulihan agar pasokan listrik kembali stabil dan aktivitas masyarakat bisa normal kembali,” katanya.

Tohom menilai langkah PLN yang langsung melakukan pemeriksaan sistem serta mengerahkan tim teknis ke wilayah terdampak menunjukkan keseriusan perusahaan negara tersebut dalam menjaga keandalan pasokan energi nasional.

Ia juga mengapresiasi keterbukaan informasi yang dilakukan PLN melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan Contact Center PLN 123 sebagai bagian dari komunikasi publik yang dinilai penting di tengah situasi gangguan kelistrikan.

“Ke depan, Indonesia membutuhkan sistem energi yang semakin adaptif, cerdas, dan resilien. Momentum ini harus menjadi penguatan untuk modernisasi jaringan kelistrikan nasional agar lebih tangguh menghadapi berbagai potensi gangguan,” ucapnya.

Tohom yang juga Ketua Umum PLN Watch ini mengatakan, masyarakat perlu memberi ruang kepada para teknisi PLN yang saat ini bekerja di lapangan siang dan malam demi mempercepat pemulihan sistem.

“Mari kita ciptakan kekondusifan bersama sampai seluruh tenaga yang dikerahkan PLN berhasil memulihkan listrik dan memastikan pasokan kembali stabil. Mereka bekerja bukan hanya untuk perusahaan, tetapi untuk menjaga denyut ekonomi dan kehidupan masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas sektor ketenagalistrikan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional karena berkaitan langsung dengan industri, pelayanan publik, komunikasi digital, hingga aktivitas rumah tangga masyarakat.

Sebelumnya, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan PLN saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Sumatera.

PLN juga telah menerjunkan tim teknis untuk melakukan pengecekan pada sistem kelistrikan yang terdampak dan terus melakukan upaya pemulihan secara bertahap.

Gregorius mengimbau masyarakat tetap tenang dan menunggu informasi resmi yang akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile maupun layanan Contact Center PLN 123.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

[REDAKTUR: DEDI]

[Redaktur:Dedi]

[Redaktur: Dedi]