Sumut.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyampaikan apresiasi atas langkah progresif Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam rencana penyediaan moda transportasi udara seaplane menuju kawasan Danau Toba.
Inisiatif ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memperkuat infrastruktur konektivitas di kawasan strategis pariwisata nasional tersebut.
Baca Juga:
Menuju Kota Global Aglomerasi Jabodetabekjur yang 'Serba Cepat', MARTABAT Prabowo-Gibran Sebut Pembangunan Apartemen Dekat Stasiun MRT dan LRT Sangat Tepat
“Kami memandang bahwa pengembangan aksesibilitas seperti ini merupakan bagian dari strategi besar menuju kebangkitan pariwisata berbasis keunggulan lokal. Konektivitas cepat seperti seaplane akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan, dan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di delapan kabupaten sekitar Danau Toba,” ungkap Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Rabu (4/6/2025).
Tohom menyebut langkah tersebut sebagai upaya nyata untuk mengintegrasikan pariwisata dengan mobilitas modern yang ramah lingkungan.
Menurutnya, pengoperasian seaplane bukan hanya sekadar menawarkan kemewahan bagi wisatawan, tetapi juga membuka potensi layanan logistik, pengiriman hasil pertanian lokal, serta akses cepat untuk evakuasi medis darurat.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong Inovasi Publik Hadapi Masalah Sampah di Indonesia
“Pembangunan pariwisata bukan hanya soal hotel mewah dan pemandangan indah, tetapi menyangkut efisiensi akses. Dengan seaplane, kita memangkas waktu tempuh, membuka peluang pasar baru, dan mengangkat nilai ekonomi kawasan,” ujar Tohom.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa konektivitas udara berbasis air ini merupakan simbol dari arsitektur pariwisata masa depan: cepat, terintegrasi, dan menyentuh banyak sektor.
Ia menuturkan bahwa sinergi antara BPODT, Pemprov Sumut, dan Kementerian Perhubungan harus diperkuat dalam bentuk peta jalan lintas sektoral yang berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat adat dan UMKM lokal.
“Kalau desain aglomerasi kawasan Danau Toba dijalankan dengan pendekatan transportasi multimoda seperti ini, maka pertumbuhan ekonominya bisa menyamai kawasan pariwisata unggulan dunia seperti Queenstown di Selandia Baru atau Lake Tahoe di AS. Tapi syaratnya: tetap berbasis keadilan sosial dan pelibatan warga lokal,” jelasnya.
Ia pun mengusulkan agar ke depan, paket-paket wisata berbasis penerbangan air dapat dikembangkan menjadi rute reguler antarkabupaten di sekitar Danau Toba.
“Ini akan menciptakan sebaran wisatawan yang lebih merata, dan mencegah sentralisasi ekonomi hanya di titik-titik tertentu,” tambahnya.
Tohom juga menyarankan agar dalam implementasinya, BPODT melibatkan koperasi lokal dalam pengelolaan fasilitas pendukung seperti dermaga apung, layanan antar-jemput wisata, dan pusat informasi terpadu.
“Kalau kita hanya mengandalkan investor besar, maka dampaknya tidak akan terasa ke warung-warung kecil dan pengrajin ulos di desa-desa. Maka keadilan distribusi ekonomi harus dijaga sejak perencanaan awal,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama BPODT Jimmy Panjaitan menjelaskan bahwa rencana penyediaan transportasi udara seaplane ini telah diajukan kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Menurutnya, kehadiran seaplane akan mempercepat waktu tempuh dari kota-kota besar seperti Medan maupun negara tetangga, sehingga dapat meningkatkan frekuensi kunjungan wisatawan ke Danau Toba.
“Kolaborasi lintas sektor ini adalah kunci untuk mewujudkan quality tourism. Kami ingin agar distribusi kunjungan wisatawan dapat merata ke delapan kabupaten sekitar Danau Toba,” ujar Jimmy.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
