WahanaNews-Sumut | Keputusan Ketua DPRD Provinsi Jambi yang mengelontorkan anggaran sebesar Rp1,5 M yang berasal dari APBD Provinsi Jambi 2021 untuk pembelian 71 unit laptop untuk para anggota dewan itu menuai protes dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional (DPC GMNI) Jambi.
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional (DPC GMNI) Jambi menyatakan sangat berseberangan dengan nilai luhur kemanusiaan dan juga ditengah Pandemi Covid-19, dimana masyarakat bukan hanya bertahan melawan Pandemik Covid-19 melainkan juga bertahan dari kesulitan ekonomi yang melanda Indonesia ini khususnya Provinsi Jambi, Senin (04/10/2021).
Baca Juga:
Lengkap Penderitaan ! Jalan Rusak Sampah Menumpuk Tepat dibelakang Telkom Kota Perdagangan
Ketua DPC GMNI Jambi, Wiranto menegaskan, anggaran dengan jumlah yang tidak sedikit ini sangat bersifat tidak manusia dan sangat fatal ditengah Pandemi Covid-19 ini. Jika ingin lebih etis apabila anggaran tersebut difungsikan untuk memberikan modal usaha atau bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat Covid-19 ini.
DPC GMNI Jambi, menolak tegas dan mengecam kebijakan DPRD Provinsi Jambi ini karena tidak adanya konsistensi dalam pemulihan khusunya pada sektor ekonomi. "Bila DPRD tidak mampu memberikan kebijakan yang solutif ditengah pandemi ini, kami GMNI siap memberikan pembekalan dan bimbingan teknis," kata Bung Wiranto Manalu.
"Kami tidak anti dengan perkembangan dan pembangunan, dan kami juga tidak anti dengan kebijakan kebijakan yang dirumuskan oleh para Dewan kami, tapi kami lebih sepakat atas nama kemanusiaan," tegas Bung Bona Tua Sinaga selaku Korlap dalam aksi ini.
Baca Juga:
Jalur Parapat-Siantar longsor sat lantas simalungun lakukan pengamanan
Sambungnya, menyayangkan, tindakan kritikan ini dibuat adalah semata mata bentuk kepedulian serta kepekaan para mahasiswa sebagai agent of change, agent of control dan sebagai perpanjangan tangan dan lidah masyarakat masyarakat yang masih mendapat ketidakadilan di negara yang merdeka ini.
Pengelontaran anggaran senilai Rp1,5 M ini haruslah memiliki urgensi dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan rakyat, jangan hanya memperhatikan kebutuhan para pejabat juga. Apalagi Pandemi Covid-19 yang melanda, seharusnya lebih memperhatikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bila Pemerintah serius dalam penyelesaian problema percepatan serta pemulihan khusunya ekonomi di Provinsi jambi ini.
Selain mengganggarkan pembelian laptop, DPRD juga pernah mengeluarkan kebijakan yang tidak masuk akal ditengah Pandemik ini, anggaran rehabilitasi kantor DPRD yang tidak perlu, yang seharusnya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan serta peningkatan ekonomi masyarakat ditengah Pandemi Covid-19.
Sementara itu ditengah aksi dari DPC GMNI Jambi ni, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak Edy Purwanto selaku ketua Ketok Palu tidak hadir untuk menjawab persoalan ini. "Kami sudah mencoba mengkonfirmasi tapi belum ada balasan dari beliau dan kami sangat mengharapkan kehadiran DPRD secara nyata bukan hanya secara perwakilan," tutup Bung Wiranto. [rum]
