WahanaNews-Sumut | Elemen buruh secara tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar, yang akan memberatkan rakyat.
Buruh menilai, masyarakat baru saja pulih dan bangkit dari Pandemi Covid 19 dan karena itu sangat tidak masuk akal jika sudah dibebankan lagi dengan naiknya harga BBM.
Baca Juga:
Yin-Yang konsep dalam filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan Sifat Kekuatan
"Rencana tersebut tegas kami sampaikan tidak tepat dan kami tolak. Apakah pemerintah tidak punya instrumen lain sehingga hanya menggantungkan pada kebijakan penaikan harga BBM? Ini sama sekali kebijakan yang tidak sensitif dengan kondisi rakyat yang baru saja mulai bangkit dari pandemi," tegas Arnod Sihite, Wakil Ketua Umum DPP KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/8).
Menurut dia, kenaikan harga BBM memiliki dampak luas pada masyarakat dan juga industri. Akibatnya tentu saja buruh yang juga baru mulai menata kembali kehidupannya karena beberapa terkena PHK akibat pandemi tentu akan mengalami kesulitan.
"Menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang sangat tidak tepat, kurang bijak dan terkesan pemerintah ambil jalan mudah. Padahal masih ada upaya lain jika tujuannya dalam rangka menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap positif," ucap Ketua Umum FSP PPMI KSPSI tersebut.
Baca Juga:
Menteri BUMN Apresiasi Gerak Cepat PLN Hadirkan Energi Bersih di IKN
Dalam konteks menjaga stabilitas perekonomian kata Arnod, pemerintah akan lebih bijak jika mencari solusi berupa pemangkasan biaya-biaya rutin di kementerian lembaga yang tidak penting termasuk pendistribusian yang bisa disederhanakan untuk menekan biaya.
"Sebagai contoh industri yang rata-rata memakai solar jika dinaikkan maka otomatis harga akan naik, dan kemampuan daya beli jauh berkurang serta serapan tenaga kerja akan sangat terganggu," paparnya.
Demikian juga untuk pengangkutan barang dan angkutan umum dampaknya akan sangat besar. "Belum lagi pelaku UMKM akan menjerit karena mereka ketergantungan BBM bersubsidi. Jadi langkah menaikan harga BBM ini jelas bukan opsi yang tepat," imbuhnya.
Apalagi, lanjut Arnod masa-masa sekarang adalah jelang tahun politik yang menuntut persatuan dan pentingnya pemerintah mendengar suara rakyat agar ekonomi bisa tumbuh dengan baik. Dia mewanti-wanti kebijakan menaikan harga BBM justru menimbulkan goncangan politik luar biasa.
"Jangan sampai inflasi tinggi dan daya beli masyarakat rendah itu bisa menimbulkan gejolak sosial apalagi ini sudah menjelang tahun politik. Kami paham bahwa pertumbuhan ekonomi kita jaga tapi rakyat juga harus diberikan perlindungan jangan malah dikorbankan," tandas Arnod. [rum]
