WahanaNews-Sumut | PLN terus berupaya mewujudkan keadilan energi dengan menyalurkan listrik ke daerah terpencil. Berkat dukungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), realisasi rasio desa berlistrik di seluruh pelosok Indonesia melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) per Oktober 2022 mencapai 90,79 persen.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (28/11), mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI untuk merealisasikan desa berlistrik lewat PMN.
Baca Juga:
Yin-Yang konsep dalam filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan Sifat Kekuatan
"Berkat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI, PMN hadir sebagai pengejawantahan keadilan. PLN siap membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama di daerah 3T dan termasuk sebagai pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara," ujar Darmawan.
Darmawan melanjutkan, PLN melaksanakan peningkatkan rasio elektrifikasi bersamaan dengan mempercepat transisi energi melalui pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat. PLN juga melakukan pengembangan jaringan transmisi dan gardu induk yang berguna untuk menambah pasokan sistem agar jangkauan pelayanan listrik desa dapat ditingkatkan.
Ia merinci, untuk membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp 25-45 juta per pelanggan. Tanpa kehadiran PMN, akses listrik untuk seluruh masyarakat tidak akan terwujud.
Baca Juga:
Menteri BUMN Apresiasi Gerak Cepat PLN Hadirkan Energi Bersih di IKN
Pada PMN tahun depan, PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90 persen. Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
"Kami akan mengejar target rasio desa berlistrik meningkat mencapai 93,83 persen pada 2023 mendatang. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan Komisi VI DPR RI untuk bisa bersama sama mewujudkan listrik berkeadilan," ungkap Darmawan.
Sebagai upaya membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T, PLN membutuhkan Rp 408 miliar untuk memaksimalkan rasio elektrifikasi di wilayah Jawa Madura Bali. Lalu, untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan butuh Rp 5 triliun dan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sebesar Rp 2,5 triliun.
"Untuk rata-rata investasi per pelanggan di daerah non 3T adalah Rp 1,2 juta per pelanggan. Regional Jamali meningkat Rp45 juta per pelanggan, regional Sumatera dan Kalimantan Rp 39 juta per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara sekitar Rp 25 juta per pelanggan," pungkas Darmawan.
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pun memberikan apresiasi program listrik desa melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dijalankan PLN.
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memberikan apresiasi atas komitmen PLN memanfaatkan dana PMN untuk menghadirkan listrik di wilayah 3T. Kolaborasi PLN, Pemerintah dan DPR melalui dana PMN ini membuat masyarakat di wilayah 3T kini bisa menikmati listrik.
"Tadi saya sudah mendengarkan paparan dari pak Dirut PLN tentang PMN 2022, yang sudah dieksekusi dan sangat luar biasa," ucapnya.
Oleh karena itu, Ia mendukung penuh pemberian PMN Rp 10 triliun untuk program elektrifikasi PLN. Ia berharap, ada lebih banyak masyarakat di wilayah 3T yang bisa menikmati listrik di tahun depan.
Adapun pada tahun 2023, PLN mengajukan PMN sebesar Rp 10 triliun. Sementara, rincian alokasinya yakni untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dengan sumber daya setempat berupa air, surya, hingga panas bumi di daerah terpencil sebesar Rp 1,74 triliun.
Lalu, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil sebesar Rp 3,78 triliun. Fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambung pelanggan dalam rangka listrik berkeadilan sebesar Rp 4,48 triliun.
"Saya rasa ini program yang baik, untuk itu saya coba mendengar permohonan bapak untuk PMN 2023 sebesar Rp 10 triliun. Saya rasa tentu kami akan memberikan dukungan penuh dalam rangka memastikan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menikmati listrik," jelas Andre.
Senada dengan Andre, Anggota Komisi VI DPR RI Muslim juga mendukung penuh upaya PLN dalam memberikan akses listrik ke daerah-daerah terpencil lewat PMN. Lewat program ini, diharapkan bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat di 3T untuk bisa menikmati akses listrik.
"Ini yang memang kita harapkan ini sebenarnya mereka baru merdeka. Kalau kita lihat PMN 2022 Rp 5 Triliun kita sangat sepakat kalau diarahkan untuk 3T," kata Muslim.
Senada, Anggota Komisi VI Ananta Wahana juga memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap program kelistrikan PLN. Lewat program kelistrikan PLN yang dibiayai oleh PMN ini diharapkan bisa memberikan rasa adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses listrik.
"Dalam rangka pemerataan keadilan sosial, sebagai wakil rakyat kita menyampaikan apresiasi dan setuju. Saya berharap itu menjadi semangat dan komitmen bapak Dirut PLN," pungkasnya. [rum]
