WahanaNews-Sumut | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi demo di Gedung DPRD Tapanuli Utara, terkait kelangkaan pupuk bersubsidi dan minyak goreng di Taput. Selain harga dinilai mahal, juga sulit ditemukan di pasaran, Senin(28/3/2022).
Dalam aksi demo itu, terungkap penyaluran pupuk 9 juta ton untuk 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), saat anggota DPRD Tapanuli Utara menjawab tuntutan aksi unjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), di Gedung DPRD Tapanuli Utara.
Baca Juga:
Kebakaran Tujuh Rumah di Parapat bermula dari lantai dua rumah makan ayam geprek
Mahasiswa GMNI itu menyampaikan tiga poin tuntutan aspirasi yang urgen diatasi saat ini karena merupakan kebutuhan primer masyarakat.
Ketiga poin aspirasi yang mereka sampaikan ke DPRD yakni, 1. Langkanya pupuk bersubsidi di daerah Taput. 2. Menuntut agar oknum- oknum yang mengambil keuntungan dari pupuk bersubsidi, ditindak tegas dan yang ke 3. Kelangkaan minyak goreng dan harganya yang tidak wajar.
Ketua komisi B DPRD Taput, Mangoloi Pardede yang membidangi Pertanian menjawab tuntutan mahasiswa mengatakan, pihaknya sudah langsung ke Kementerian menindak lanjuti masalah kelangkaan pupuk tersebut.
Baca Juga:
DPO Pelaku Pembuangan Mayat Wanita di Kabupaten Karo ditangkap Jatanras Poldasu
“Pada tanggal 23 November tahun 2021, kita sudah langsung ke Kementerian untuk menindak lanjuti masalah kebutuhan Pupuk. Terutama kebutuhan pupuk untuk padi sawah,” kata Mangoloi Pardede.
Dan tanggal 22 Maret tahun 2022 kata Mangoloi, Komisi B DPRD Taput menindak lanjuti Ke Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Dalam hal ini Pupuk produk Iskandar Muda dan Petro kimia. Dari situ diketahui bahwa pengajuan kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Propinsi Sumatera Utara ada sekitar 25 juta ton untuk 33 Kabupaten/kota. Namun yang bisa terealisasi hanya sekitar 9 juta ton.
“Jadi dari dari 25 juta ton yang diajukan terealisasi menjadi 9 juta ton. Otomatis Pupuk bersudsidi agak langka, ” terang Mangoloi.
Sedangkan mengenai oknum yang mengambil keuntungan dari pupuk bersubsidi, Mangoloi mengatakan sejauh ini belum ada ditemukan oknum yang bermain curang. Dan untuk tuntutan no 3, ketua Komisi B tersebut menyebut, masalah tersebut merupakan masalah nasional. Sementara itu Frimus Nababan selaku koordinator aksi demo sekaligus Ketua GMNI Taput menyebutkan kelangkaan pupuk bersubsidi diakibatkan kurangnya kebijakan pemerintah yang mendukung kepentingan masyarakat. Sehingga kesempatan itu digunakan oknum oknum bermain curang untuk mengambil keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat petani.
“Secara khusus pada saat ini, di desa yang kami bina, kelompok tani mengadu, mereka mendapat RDKK atau lembar hasil dari pupuk yang mereka terima. Sedangkan pendataan yang datang pada mereka, tidak sesuai dengan pupuk yang mereka terima,” ujar Frimus.
Dia juga menyinggung ketidakloyalan pekerjaan Penyuluh pertanian Lapangan (PPL) di setiap desa yang ada di Tapanuli Utara. Atas dasar itulah ada dugaan adanya oknum oknum yang bermain curang dalam penyaluran pupuk bersudsidi.
Di akhir orasinya para mahasiswa memberi batas waktu 3 minggu kepada DPRD Taput, agar ke tiga tuntutan itu diselesaikan dan apabila dalam tiga minggu tidak dapat selesai maka mereka akan unjuk rasa kembali dengan massa yang lebih banyak. Pihak DPRD menampung aspirasi tersebut, untuk ditindaklanjuti ke pihak- pihak terkait. [rum]
