WahanaNews-Sumut | Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karo dalam agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2022 digelar di gedung DPRD Karo, Jumat (26/11/2021), sekira pukul 19.35 WIB.
Rapat paripurna dihadiri Bupati Karo Cory Sebayang, unsur SKPD dan seluruh anggota DPRD Karo yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Karo Iriani Beru Tarigan.
Baca Juga:
Polres Simalungun Berhasil Meringkus Pelaku Judi Online di Raya Kahean, Simalungun, Berkat Informasi Masyarakat
Pandangan umum dari fraksi-fraksi, dimana salah satu dari Partai Nasdem menekankan terkait Ranperda 2022 terkait di bidang Pertanian yang masih belum terlihat peningkatannya.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Karo agar transparan dan tepat guna di implementasikan ke masyarakat, terkait air bersih di sekolah sekolah, dan SKPD yang harus dibenahi kinerjanya lebih baik kedepannya. Demikian beberapa poin yang disampaikan oleh Imanuel Sembiring ST selaku ketua fraksi dari Partai Nasdem.
Sementara itu dari Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Ir. Eddy Ulina Ginting menyampaikan bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah dapat terkumpul sebanyak-banyaknya.
Baca Juga:
Kebakaran Tujuh Rumah di Parapat bermula dari lantai dua rumah makan ayam geprek
Sementara prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Karo yang lebih berkeadilan.
"Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian serta memperkuat struktur penerimaan daerah maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa di tingkatkan," Eddy Ulina Ginting.
Salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah, apabila PAD dapat dioptimalkan melalui pengelolaan secara profesional dan kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder.
Dalam rangka mewujudkan tujuan ini perlu dilakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong peningkatan PAD dari tahun ke tahun terkait hal tersebut Fraksi Keadilan dan persatuan Indonesia DPRD Karo dalam pemandangan umum yang disampaikan Ketua Fraksi mempertanyakan kepada Pemkab Karo tentang bagaimana untuk mengoptimalkan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Karo.
Disamping itu Fraksi Keadilan dan Persatuan Indonesia dalam pemandangan umum fraksinya juga meminta penjelasan kepada pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah.
Pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru maksimal 30 persen dari total belanja daerah. Belanja daerah dalam Ranperda APBD tahun 2022 sebesar Rp1.531.379.560.213, bahwa 30 persen dari belanja daerah ini sebesar Rp459.413.868.063,9 dan inilah yang seharusnya alokasi untuk belanja pegawai dimana alokasi belanja pegawai pada Ranperda APBD tahun 2022 sebesar Rp639.228.076.631, sehingga tidak selaras dengan Permendagri No. 27 tahun 2021
tentang pedoman penyusunan anggaran Pendapatan belanja daerah tahun 2022," beber Eddi Ulina Ginting.
Pantauan wartawan usai penyampaian pandangan umum oleh masing masing Fraksi, selaku ketua DPRD Karo Iriani Beru Tarigan menskor rapat Paripurna DPRD tersebut dan sekaligus merembukan sidang Paripurna berikutnya untuk menjawab pandangan fraksi-fraksi oleh Bupati Karo yang dilaksanakan penjadwalan sidang Paripurna lanjutannya pada hari Senin (29 /2021), sekira pukul 14.00 WIB. [rum]
