Sumut.WahanaNews.co, Medan - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Nurul Hasanudin menyebutkan, sudah selesai melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023 di lapangan, namun masih proses validasi pengolahan datanya.
Hal itu disampaikan pada acara Workshop Jurnalis "Indikator Strategis" di Hotel JW Marriot, Selasa (24/10/2923) Medan, seraya mengatakan, bahwa pelaksanaan pendataan dengan melibatkan 3.178 petugas yang direkrut dari warga di wilayah BPS yang ada di Sumut yang di bantu Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah masing-masing.
Baca Juga:
Polres Asahan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Toba 2024
"Saat ini sudah ada 19 kabupaten/kota
PL-KUMKM 2023 di Sumut," imbuhnya di hadapan jurnalis.
Pendataan PL-KUMKM 2023 diharapkan sudah tuntas di lapangan dan sekarang sedang proses validasi pengolahan data yang berkelanjutan.
“Namun walau sudah selesai dan proses validasi pengolahan data, petugas masih akan melakukan pendataan dan turun ke lapangan kalau ada yang perlu dicek lagi,” paparnya.
Baca Juga:
Antisipasi Kecanduan Gadget di Kalangan Pelajar, Babinsa Turun ke Sekolah
Pendataan dilakukan BPS setelah berkolaborasi dengan KemenKopUKM (Kementerian Koperasi dan UKM) guna melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023.
Hal tersebut sebagai tujuan KemenKopUKM untuk mendorong terciptanya basis data tunggal Koperasi dan UMKM di Indonesia, tuturnya seraya menambahkan bahwa BPS Sumut tetap melakukan pendataan langsung ke lapangan hingga ke rumah.
“Alhamdulillah, hingga usai, tidak ada kendala berarti dalam pendataan yang dilakukan BPS Sumut di lapangan," ucapnya.
Lanjut dia lagi, untuk program Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 adalah merupakan kepentingan para koperasi dan UMKM itu sendiri.
Kalau para pelaku UMKM tidak terdata, maka tidak masuk dalam “database” tentunya hal itu tidak terjangkau dalam kebijakan pemerintah menyangkut koperasi dan UMKM.
Pelaksanaan pendataan dimulai pada 15 September hingga 14 Oktober 2023 melalui metode door-to-door dengan moda pendataan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UMKM (MenKopUKM) Teten Masduki siaran persnya mengatakan, dari hasil PL-KUMKM yang dilakukan KemenKopUKM tahun 2022 telah diperoleh sembilan juta data UMKM by name by address.
Selanjutnya di tahun 2023 pendataan akan menyasar pada 215 kabupaten/kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi DIY dan Bali) pada usaha non pertanian baik yang menetap mau pun tidak menetap. Sehingga pemerintah mendapatkan data tunggal koperasi maupun UMKM.
Keberadaan data tunggal menjadi penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih dihadapkan berbagai tantangan, antara lain akses pembiayaan, pasar, hingga teknologi informasi yang memadai.
"Untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan, pemerintah sangat membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di tanah air, sekaligus untuk keperluan perencanaan dan evaluasi," pungkasnya menutup.
[Redaktur : Irvan Rumapea]
