WahanaNews-Sumut | Atas komitmen dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pemerintah Kabupaten Asahan meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan predikat Informatif dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubsu Edy Rahmayadi kepada Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi dalam acara yang dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/12/2022).
Baca Juga:
Suryadi Panjaitan Bacalon Bupati Toba Pernah Meraih Penghargaan Saat Menjabat Kepala Dinas di Medan
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam sambutannya mengatakan, penghargaan ini adalah bentuk apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang berhasil menjalankan semangat transparansi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih.
"Keterbukaan Informasi Publik sangat penting, terutama dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan keterbukaan informasi kita berharap pelayanan kepada masyarakat akan lebih maksimal,” ujar Gubsu.
Selanjutnya Gubsu mengharapkan, agar Pemerintah Daerah bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan informasinya. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada beberapa Pemerintah Kab/Kota yakni Asahan, Medan, Batu Bara, Dairi, Labura, Langkat, Paluta, Sergai, Binjai, dan Tebing Tinggi yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang kali ini.
Baca Juga:
Prestasi Gemilang di O2SN 2024: SD/MI Lembah Sorik Marapai Raih Juara Dua
“Semoga Penghargaan yang diterima Kab/Kota dapat meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta informatif," pungkas Gubsu.
Sementara Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi, pasca menerima penghargaan menyampaikan rasa syukur atas raihan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diterima Pemerintah Kabupaten Asahan.
“Alhamdulillah, ini kali pertama Pemkab Asahan memperoleh penghargaan ini. Seperti Kita ketahui bersama Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) setiap tahunnya kepada Badan Publik, yang berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KIP, telah menjalankan Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerahnya,” ungkap Wakil Bupati.
