Sumut.WahanaNews.co, Medan - Kapasitas terpasang pabrik pengolahan karet alam di Sumatera Utara (Sumut) saat ini tidak didukung oleh ketersediaan bahan olah karet (BOKAR) yang cukup dari Sumut. Bahkan dari tahun ke tahun jumlah BOKAR yang dapat dipasok dari perkebunan yang ada di Sumut semakin berkurang, hal ini menyebabkan kenaikan harga pembelian lokal yang dipicu kompetisi dalam mendapatkan pasokan.
Namun bagaimana iklim kompetisi dapat tetap berjalan sehat menjadi isu utama yang diangkat oleh KPPU Kanwil I bersama Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO) Sumut untuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Menjalankan Praktik Usaha Bisnis yang Sehat dalam Industri Karet”.
Baca Juga:
Polres Asahan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Toba 2024
Kegiatan FGD yang dihelat di Hotel Four Point Kota Medan menghadirkan Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas sebagai narasumber yang dipandu oleh Edy Irwansyah, Sekretaris Executive Gapkindo Sumut selaku moderator dan dihadiri seluruh anggota GAPKINDO Cabang Sumut yang merupakan pelaku usaha yang bergerak di industri pengolahan karet, termasuk di dalamnya terdapat BUMN perkebunan seperti PTPN III dan Socfindo.
Disampaikan Jentono Chandra yang mewakili dari Ketua GAPKINDO Cabang Sumut menyampaikan harapannya agar kegiatan FGD ini dapat memberikan pemahaman dan pencerahan kepada para anggota GAPKINDO terkait dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta fungsi dan tugas KPPU, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya secara sehat dan tidak melanggar Undang-undang persaingan usaha.
Dalam FGD, mengemukan keluhan dari pelaku usaha di industri karet Sumut terkait adanya pabrik yang berani membeli karet dengan harga tinggi, hingga menguasai pembelian dan menyebabkan pabrik lain tidak memperoleh pasokan.
Baca Juga:
Antisipasi Kecanduan Gadget di Kalangan Pelajar, Babinsa Turun ke Sekolah
Hal tersebut dapat memicu semakin banyak pabrik pengolahan karet yang tutup. Sejak 2016 hingga kini, sudah ada 9 pabrik di Sumut yang tutup. Hal lain yang terungkap adalah perhatian pemerintah yang dirasa semakin berkurang terhadap industri karet, dari hulu ke hilir, sehingga memperbanyak alih fungsi lahan dari karet ke kelapa sawit, Jumat (29/9/2023).
Disampaikan, Ridho memberikan contoh kasus regulasi terkait pengolahan dan pemasaran BOKAR di Provinsi Jambi dimana KPPU memberikan saran kepada pemerintah Jambi untuk tidak memberikan kewenangan kepada asosiasi dalam menentukan harga indikasi karet.
”Penyampaian harga indikasi BOKAR oleh Gapkindo dapat memfasilitasi kesepakatan harga pembelian BOKAR oleh pabrik pengolahan karet. Sementara masing-masing pabrik pengolahan karet memiliki kendala biaya yang berbeda. Masukan informasi harga dari satu pihak saja, dalam hal ini melalui asosiasi, tidak akan menghasilkan harga yang adil dan proposional untuk pihak lain yaitu petani penghasil karet," ungkap Ridho.