Kadis PUPR, PPK, Terkesan Cuek Soal Dugaan Penyelewengan Dua Proyek Jalan Di Parlilitan Humbang Hasundutan.

Agave - Utama

Jumat, 26 Juli 2019 - 22:24 WIB

AGAVE

Ikuti Kami di:

Humbahas Wahana News, Kepala Dinas PUPR Humbang Hasundutan (Humbahas) Jhonson Pasaribu, ST dan pihak terkait seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sepertinya tidak perduli terhadap dugaan penyelewengan dua proyek peningkatan jalan di Kecamatan Parlilitan yang kini kondisinya memprihatinkan.

Kedua proyek tersebut adalah Proyek pengaspalan jalan berlokasi di jalan lingkar Desa Sihastonga Kecamatan Parlilitan bersumber dana dari APBD Humbahas 2018 berbiaya ratusan juta lebih dan Peningkatan jalan Parlilitan Pearaja Ambalo Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 berbiaya Rp 7,9 miliar lebih.

Baca Juga:

Birma Sinaga dan Erwin Sihite, Pasangan Inklusif di Pilkada Humbahas: Bangun Harmonisasi

Bahkan Kadis PUPR dan PPK dari kedua proyek tersebut, juga tidak merespon dan malah memilih bungkam dan tidak menjawab semua pertanyaan, menyusul desakan kalangan masyarkat agar penegak hukum mengusut sampai tuntas pekerjaan kedua proyek yang dikelola Dinas PUPR tersebut, dimana kondisi kedua proyek itu sudah kopak kapik.

Selain tidak responsif atas informasi, kondisi kedua proyek jalan itu juga hingga kini masih tetap dibiarkan begitu saja, artinya belum ada tanda tanda perbaikan.

Sikap cuek pejabat berwenang ini pun sangat disayangkan banyak pihak. Marolop Lumbantoruan, SH salah seorang pengamat hukum pidana di Humbahas menyayangkan sikap Kadis dan PPK kegiatan tersebut.

Baca Juga:

Pemkab Humbahas Via Vidcon Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024

"Sebagi pejabat yang berkompeten, harusnya bertanggungjawab dalam kepemimpinanya. Tidak malah abai dengan informasi dan fakta yang ada. Sikap abai itu tidak selayaknya dilakukan Kepala Dinas selaku kuasa pengguna anggaran dan PPK atas kegiatan proyek yang ada di instansinya," ujar Marolop.

Sekedar untuk diketahui proyek pengaspalan jalan yang dikelola Dinas PUPR Humbang Hasundutan, berlokasi di daerah Desa Sihastonga Kecamatan Parlilitan bersumber dana dari APBD Humbahas 2018 berbiaya ratusan juta lebih sudah selesai dikerjakan akhir Desember 2018 lalu, namun dinilai berbagai elemen masyarakat dikerjakan asal jadi dan diduga ada rekayasa anggaran sehingga perlu diusut oleh aparat hukum.

Kemudian Peningkatan jalan parlilitan Pearaja Ambalo sumberdana Dana Alokasi Kusus (DAK) tahun 2017 berbiaya Rp 7 miliar lebih terkesan amburadul sehingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Kaomitmen (PPK) hingga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diminta harus bertanggung jawab.

"Kami minta, KPA, PPK dan PPTK proyek peningkatan jalan Parlilitan Ambalo bertanggung jawab, pasalnya proyek tersebut terkesan dikerjakan asal jadi. Dimana keberadaan proyek tersebut sudah rusak. Disejumlah titik pasangan salurannya sudah amblas, bahkan sebagian lantai tidak ada pasangan batu,"ujar warga setempat yang meminta jatidirinya dirahasiakan.

Menurutnya, kekurangan proyek tersebut sudah dilaporkannya langsung kepada PPK tahun 2018 lalu, namun terkesan dibiarkan.

"Kerusakan dan kekurangan proyek sesuai fakta dilapangan sudah kami laporkan sebelumnya, namun sepertinya tidak ada tanggapan, lantaran kerusakan itu hingga tidak ada perbaikan,"ucapnya (Agave)