PAKPAK-BHARAT.WAHANANEWS.CO - Debat kandidat calon Bupati Pakpak Bharat 2024 yang digelar di Hotel Grand Ina Medan pada 17 November 2024 telah memicu kontroversi di tengah masyarakat Pakpak Bharat. Sejumlah elemen masyarakat merasa tersinggung dengan pertanyaan dari pembawa acara yang menanyakan tentang keberadaan kultivasi tanaman ganja di beberapa daerah di Kabupaten Pakpak Bharat.
Tuduhan Tak Berdasar dan Mencoreng Nama Baik
Baca Juga:
Basuki Sesalkan Kebijakan Tapera: Kenapa Harus Tergesa-gesa?
Amir Solin, Ketua DPD JPKP Kabupaten Pakpak Bharat, menyatakan kekecewaan dan kekhawatirannya atas tuduhan tersebut. Ia meminta KPUD Pakpak Bharat untuk bertanggung jawab atas materi debat yang dianggap tidak benar. Amir khawatir tuduhan ini akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama menjelang tahapan Pemilihan Kepala Daerah.
Senada dengan Amir, Juniper Sinamo, warga Pakpak Bharat, juga merasa sangat tersinggung dengan tuduhan tersebut.
"Selama ini saya tidak pernah mendengar adanya kebun ganja di kampung halamannya, tuduhan tersebut sangat mencoreng nama baik Kabupaten Pakpak Bharat dan saya minta KPU RI untuk memberhentikan seluruh komisioner KPUD Pakpak Bharat karena dianggap memberikan informasi bohong," ungkapnya.
Baca Juga:
Terungkap! Bawaslu Kota Bekasi Umumkan Hasil Pemeriksaan Soal Polemik Jersey Nomor 2
Tokoh muda Pakpak Bharat, Rinto Solin, juga ikut menyuarakan protesnya. Ia menyesalkan adanya tuduhan tersebut dan meminta KPUD Pakpak Bharat untuk bertanggung jawab atas tudingan yang dianggap tidak berdasar.
KPUD Pakpak Bharat Bungkam
Sejumlah kru media yang mendatangi kantor KPUD Pakpak Bharat pada 20 November 2024 untuk meminta klarifikasi terkait tuduhan tersebut tidak berhasil menemui satu pun komisioner. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak KPUD Pakpak Bharat.
Tanggung Jawab dan Transparansi Dipertanyakan
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang profesionalitas dan tanggung jawab KPUD Pakpak Bharat dalam menjalankan tugasnya. Pertanyaan yang muncul adalah:
- Bagaimana KPUD Pakpak Bharat dapat memasukkan pertanyaan yang tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat?
- Mengapa KPUD Pakpak Bharat tidak memberikan klarifikasi resmi atas tuduhan tersebut?
- Apakah KPUD Pakpak Bharat telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap materi debat sebelum acara berlangsung?
Kejadian ini juga menjadi sorotan bagi masyarakat Pakpak Bharat. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dari KPUD Pakpak Bharat. Masyarakat berharap agar KPUD Pakpak Bharat dapat segera memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas tuduhan yang telah dilontarkan dalam debat tersebut.
[Redaktur : Hadi Kurniawan]
