SUMUT.WAHANANEWS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Asahan. Sorotan utama tertuju pada minimnya perhatian terhadap infrastruktur jalan provinsi dan jalan kabupaten yang rusak parah.
"Tidak ada satu pun rekomendasi dari DPRD Asahan yang mendesak Pemkab Asahan untuk mempercepat perbaikan jalan," ujar seorang tokoh masyarakat Tohap Simaremare. Ia menambahkan, sikap abai para wakil rakyat ini sangat disayangkan, mengingat kondisi jalan yang buruk berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
Baca Juga:
Kementerian PU Percepat Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah 2025
Jalan Rusak Hambat Ekonomi
Infrastruktur jalan yang memadai adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Aksesibilitas yang baik akan mempermudah distribusi hasil pertanian, meningkatkan aktivitas perdagangan, serta mengembangkan potensi pariwisata. Sebaliknya, jalan rusak akan meningkatkan biaya transportasi, menghambat mobilitas penduduk, dan menurunkan daya saing daerah.
Baca Juga:
Kementerian PU Mengecek Keandalan Bangunan Gedung Pondok Pesantren Tremas Pacitan
"Jalan yang bagus itu memudahkan akses pendidikan, meningkatkan keselamatan berlalu lintas, menekan harga kebutuhan pokok, dan melancarkan kegiatan ibadah. Kalau jalan rusak, semua jadi susah," keluhnya.
DPRD Asahan Dinilai Diduga Lepas Tanggung Jawab
Kritik juga ditujukan kepada anggota DPRD Asahan yang terkesan lepas tanggung jawab dengan berlindung di balik alasan kewenangan jalan provinsi atau kabupaten. Masyarakat menilai, seharusnya DPRD proaktif melakukan lobi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pusat, serta anggota DPR RI untuk mencari solusi perbaikan jalan.
"Jangan hanya bisa janji manis saat kampanye. Giliran ada perbaikan kecil, langsung diklaim sebagai hasil perjuangan mereka untuk kepentingan politik," sindirnya.
Tim Percepatan Pembangunan Daerah Dipertanyakan
Efektivitas Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) juga menjadi sorotan. Masyarakat mempertanyakan kontribusi nyata tim tersebut dalam mengatasi masalah infrastruktur jalan. Bahkan, muncul dugaan bahwa TPPD hanya menjadi wadah untuk mengakomodasi kepentingan tim sukses tertentu.
Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Mendesak
Masyarakat berharap, Pemkab Asahan dan DPRD Asahan segera menempatkan penanganan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Kondisi jalan rusak di berbagai wilayah, seperti Desa Padangmahondang dan Aek Nauli, telah viral di media sosial dan mencoreng citra pemerintah daerah.
"Jangan sampai ada yang cuci tangan dengan alasan efisiensi anggaran. Yang penting gaji dan fasilitas lancar, sementara jalan tetap rusak," pungkasnya.
[Redaktur:Dedi]
