Masyarakat Natumingka Tolak Berdamai Dengan PT TPL

HP. Tampubolon - Utama

Jumat, 04 Juni 2021 - 14:55 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co I Masyarakat adat Desa Natumingka Kec. Borbor, Kab. Toba menolak berdamai dengan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) sebelum tanah adat mereka dikembalikan.

Baca Juga:

Mengenal Sosok Bacalon Bupati Toba dr Suryadi, Bergerak Bidang Kesehatan Hingga Perjalanan Karirnya

Untuk kedua kalinya Bupati Toba, Poltak Sitorus dan Wakil Bupati Tony Simanjuntak, datang ke Desa Natumingka beserta dengan rombongan Forkopimda Kab. Toba, Kamis (03/06/2021).

Bupati dan Wakil Bupati didampingi Kapolres Toba, Akala Fikta Jaya, Kejaksaan Negeri Toba di wakili Kasidatun Hamonangan Sidauruk, Kodim Tarutung, KPH IV Balige dan Kapolsek Habinsaran.

Baca Juga:

Bersama Simpatisan, Bacalon Bupati Toba Thurman Hutapea Daftarkan Diri ke PKB

Di awal sesi Bupati memberikan kesempatan kepada masyarakat adat Natumingka.

Pada kesempatan tersebut Jusman Simanjuntak, menjelaskan secara terperinci terkait sejarah mulai dari reboisasi hingga masuknya PT. IIU sekarang PT TPL sampai pada kronologis kejadian kekerasan pada tanggal 18 Mei 2021 yang dilakukan oleh pihak PT TPL kepada masyarakat Natumingka.

Juru bicara masyarakat adat Natumingka, Jonny Simanjuntak, kembali menyampaikan apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat adat Natumingka yang sebelumnya juga sudah disampaikan pada saat kehadiran Bupati di Natumingka tanggal 24 Mei 2021. Adapun isi dari tuntutan tersebut adalah:

1. Pengembalian hak tanah adat masyarakat Natumingka seluas 2.409,70 Ha. 2. Diberikan jaminan eamanan untuk tidak mengganggu masyarakat Natumingka yang bekerja di areal wilayah adat Natumingka yang selama ini di kelola, sebelum penyelesaian tanah adat Natumingka selesai. 3. Menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2020 Kab. Toba yang mengakui dan melindungi masyarakat adat di Kab. Toba, dengan menjalankan tim verifikasi dan indentifikasi masyarakat adat di Kab. Toba. 4. Menghentikan proses hukum kepada 3 orang masyarakat adat di Desa Natumingka yang sedang berproses di Kepolisian. 5. Melampirkan sejarah, data sosial dan peta yang membuktikan keberadaan Masyarakat Adat di Desa Natumingka.

Bupati Toba, Poltak Sitorus mengatakan bahwa salah satu tuntutan masyarakat pada point nomor empat, yaitu untuk menghentikan proses hukum kepada tiga orang masyarakat Natumingka yang diadukan oleh PT TPL kepada Polres Toba yang menjadi fokus utama penyelesaian terlebih dahulu.

Bupati mengusulkan agar masyarakat berdamai dengan PT TPL melalui pencabutan laporan kedua belah pihak.

Masyarakat Minta Fokus Pada Pengembalian Lahan

Akan tetapi masyarakat adat Natumingka meminta agar pemerintah daerah fokus terhadap Pengembalian hak tanah adat seluas 2.409,70 Ha dengan menjalankan implementasi Perda No. 1 Tahun 2020, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kab. Toba.

Kemudian tim identifikasi dan verifikasi segera datang ke Desa Natumingka, untuk segera masyarakat adat mendapatkan SK pengakuan dari Pemerintah Daerah.

Namun Bupati kembali menawarkan agar masyarakat fokus terhadap tuntutan nomor empat yang membahas mengenai pemberhentian proses hukum ketiga orang tersebut, karena menurut Bupati proses yang diminta masyarakat (poin nomor tiga) memerlukan proses yang cukup lama.

Masyarakat adat Natumingka melalui Natal Simanjuntak menegaskan, bahwa yang menjadi proses pertama yang diinginkan masyarakat adat adalah mengembalikan hak atas tanah seluas 2409,70 Ha, kemudian soal perdamaian ataupun pencabutan laporan akan di pertimbangkan setelah tanah adat kembali kepada masyarakat Natumingka.

Bupati memberikan tiga tawaran sebagai langkah untuk proses agar masyarakat dapat mengelola lahan. Yang pertama mengusulkan permohonan dengan TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria), kedua, pengajuan masyarakat adat dengan berpedoman pada Permendagri No. 52 Tahun 2014 yang berhubungan dengan Perda No.1 Tahun 2020. ketiga, melalui kerjasama kemitraan perseroan yang bersedia menyadiakan bibit, pupuk atau tumpang sari.

Namun oleh masyarakat adat tetap memilih pengembalian Tanah Adat sesuai Perda No. 1 Tahun 2020 yang mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat di Kab. Toba.

Kemudian Bupati memberikan kesempatan kepada Kejaksaan Negeri Balige, yang diwakili oleh Kasidatun Hamonangan Sidauruk, menyampaikan bahwa menginginkan keadaan ini supaya cepat berdamai, seperti halnya yang disampaikan Bupati agar melakukan perdamaian sehingga tidak menimbulkan kerugian di kedua belah pihak.

Dari pihak KPH IV yang diwakilkan oleh Pandapotan Lumbangaol, KPH mendukung program Perda No. 1 Tahun 2020 ini, yang juga sebagaimana program Kehutanan mengenai pengakuan hak atas tanah adat.

Dalam proses Perda tersebut, nantinya KPH akan berada dalam posisi sebagai anggota. Harapan KPH kejadian seperti ini tidak berkepanjangan dan sama-sama menang.

Kemudian Kasat Reskrim Polres Toba, Nelson JP Sipahutar, menyampaikan terkait masalah hukum, pada prinsipnya Polres Toba memposisikan proses hukum adalah tindakan terakhir.

"Kami mengedepankan asas legalitas, tidak buru-buru dalam mengambil sikap, tetapi kami menyayangkan sikap masyarakat yang tidak kooperatif terhadap klarifikasi yang dilaporkan oleh pihak PT TPL. Kami tetap mengedepankan proses perdamaian, bila tidak lagi memiliki keputusan maka akan kami serahkan ke Pengadilan," kata Nelson.

Sementara itu, Kapolres Toba, Akala Fikta Jaya menyatakan harapanya, bahwa pihaknya akan memediasi supaya ada kedamaian.

"Kami tidak ingin memojokkan atau memihak kepada siapapun, kami disini hanya ingin melindungi rakyat. Kami harap agar masyarakat untuk menahan diri, selagi bisa kita bicarakan dengan baik tanpa melanggar aturan-aturan hukum," kata Kapolres.

Setelah proses dialog yang panjang, masyarakat tidak menginginkan adanya perdamaian dengan pihak PT TPL sebelum tanah adat Natumingka dikembalikan.

Kemudian pada sesi akhir pertemuan tersebut disimpulkan oleh Audi Murpy Sitorus, Sekretaris Daerah Kab. Toba dengan menyepakati beberapa point, diantaranya adalah:

1. Melaksanakan proses penetapan Masyarakat Adat Natumingka yang bepedoman pada Perda Kab. Toba No.1 Tahun 2020 dan merujuk pada Permendagri No.52 Tahun 2014.

2. Selama proses penetapan Masyarakat Adat Natumingka tersebut, semua pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan melawan hukum.

Demikian hasil musyawarah antara Pemkab Toba dan Masyarakat Adat Natumingka serta disepakati.

Jadwal verifikasi akan dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juni 2021 yang melibatkan Panitia Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat Natumingka, berlokasi di Desa Natumingka. (tum)