WahanaNews-Sumut | Lambatnya pembangunan pelebaran Jalan Ring Road Kabupaten Samosir ditanggapi Wakil ketua DPRD Kabupaten Samosir Pantas Maroha Sinaga. Hal diungkapkan saat jumpa pers di Warkop Jurnalis, Sabtu (28/1/2023) lalu.
Menurut Pantas, ada satu hal yang jadi tanda tanya, harapan sebenarnya pemerintah pusat dapat melihat yang jadi prioritas dalam pembangunan.
Baca Juga:
DPRD Surabaya Dukung Peningkatan Fungsi Balai RW oleh Pemkot Surabaya
Dari segi prioritas menurutnya Waterfront City itu belum prioritas, Panatapan Tele juga belum prioritas.
“Jembatan Tano Ponggol itu yang prioritas, itu menurut saya,” ucap Pantas.
Wakil Ketua DPRD Samosir itu juga mengatakan bahwa jalan lingkar pesisir luar pulau itu yang sangat prioritas.
Baca Juga:
DPRD Kabupaten Balangan Gelar FGD Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 di Banjarmasin
"Pembangunan jembatan bonan dolok hasinggahan pun sebenarnya sangat prioritas. Karena apa? jika pembangunan jembatan tersebut dibebankan ke kabupaten Samosir, APBD kita kecil dan PAD-minim," ujar Pantas.
Wakil Rakyat dari Dapil IV mewakili kecamatan Sitio Tio, Harian dan Sianjur Mula Mula itu juga dengan mimik wajah kecewa mengungkapkan, mengapa dirinya menyampaikan hal tersebut.
“Bagaimana kabupaten Samosir dapat menaikkan pajak Pendapat Asli Daerah (PAD) dari mana sumbernya dapat diperoleh?” tuturnya.
"Danau bukan danau kita, hutan bukan hutan kita, Izin bukan izin kita, tidak ada izin pertambangan di kabupaten Samosir. Kita tidak ada perkebunan, tidak ada yang lain, kita kebanyakan hanya menjadi petani biasa, lantas darimana PAD yang kita harapkan agar besar," ujar Pantas.
Pantas menambahkan sama halnya dengan adanya pembangunan pelabuhan Ambarita dan pelabuhan Simanindo, tidak ada PAD ke kabupaten Samosir dari ke dua pelabuhan tersebut. Kapal penyeberangan pemerintah propinsi yang menangani semua, bagi hasil pajak permukaaan, kabupaten Samosir hasilnya lebih kecil.
Walaupun kabupaten Samosir yang lebih luas danau-nya, menurutnya mungkin kabupaten lain lebih besar mendapat pajak permukaaan air danau toba.
"Ada nggak saham kita di ASDP di pelabuhan Ambarita, ada nggak saham kita di PT PSU yang di pelabuhan penyeberangan Simanindo, tidak ada kan? tapi mungkin saham dari kabupaten/kota yang lain ada. Jadi bagaimana kita mau menaikkan PAD kabupaten Samosir?" tambah Pantas yang juga pegiat dalam membangun kepariwisataan di Samosir.
Pantas Maroha menyampaikan agar bersama-sama dapat memahami situasi tersebut. Berharap pada tokoh masyarakat, media dan LSM agar mengerti keadaan yang ada.
“Jika hanya berharap dengan anggaran PAD yang Rp 80 Milliar namun realisasi cuma Rp 50 Milliar, uang dari mana bisa membangun semua,” tuturnya.
"Dana untuk proyek Water frontcity jika digunakan membangun infrastruktur jalan lingkar Samosir nggak perlu semua. Setengah biaya kesitu sudah cukup dan sudah tuntas jalan tersebut. Jalan yang parah itu kan tinggal 18 KM lagi," terangnya.
Dijelaskan pula, apabila masyarakat Janji Raja Holbung akan ke ibu kota kabupaten Samosir Pangururan, dari mana jalan mereka? Jika ke Pangururan masyarakat akan mengeluarkan biaya Rp 200.000,- untuk sewa kapal danbecak.
"Tapi ya sudah lah, sudah terlanjur, jalan yang belum diperbaiki itu sudah berstatus jalan provinsi. Kita hanya dapat menimbun jalan yang berkubang, membersihkan dari rumput menutupi lobang lobang, serta alat berat kita berdayakan, walau terbatas dan rugi. Kita lakukan demi masyarakat, kita tidak boleh semena-mena dalam memperbaiki jalan propinsi, kita harus ikuti regulasi," tutup Pantas. [tum]