Menurut Tohom, perusahaan tambang sekelas DPM tak boleh gagal menjelaskan manfaat sosial dan ekonomi secara terbuka kepada masyarakat.
“Kritik publik tak bisa dibiarkan tanpa jawaban. DPM harus lebih terbuka menjelaskan dampak positif operasional mereka terhadap kesejahteraan warga lokal. Jangan biarkan informasi digantikan oleh rumor,” ujar Tohom menegaskan.
Baca Juga:
Bakorwil Surakarta Jadi Pusat Aglomerasi Ekonomi Solo Raya, MARTABAT Prabowo-Gibran: Langkah Strategis dan Visioner
Dalam kesempatan tersebut, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa penguatan kawasan Kardaiba harus dimulai dari pembangunan infrastruktur yang integratif dan berbasis kebutuhan lokal.
Ia mendorong agar Pemerintah Pusat menjadikan koridor Karo–Dairi–Pakpak sebagai proyek prioritas nasional berbasis aglomerasi.
“Sudah saatnya pendekatan pembangunan daerah tidak lagi terkotak-kotak. Aglomerasi adalah kunci. Jalan Karo–Dairi–Pakpak harus jadi tulang punggung yang menghubungkan pertambangan, pertanian, dan industri pariwisata di kawasan ini,” pungkasnya.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong Semua Lahan Kosong Milik Pemerintah di Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Dibangun Perumahan untuk Masyarakat
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
