Menurut Tohom, perusahaan tambang sekelas DPM tak boleh gagal menjelaskan manfaat sosial dan ekonomi secara terbuka kepada masyarakat.
“Kritik publik tak bisa dibiarkan tanpa jawaban. DPM harus lebih terbuka menjelaskan dampak positif operasional mereka terhadap kesejahteraan warga lokal. Jangan biarkan informasi digantikan oleh rumor,” ujar Tohom menegaskan.
Baca Juga:
MRT Jakarta Belajar ke Shenzhen, MARTABAT Prabowo-Gibran: Aglomerasi Jabodetabekjur Harus Terhubung Total
Dalam kesempatan tersebut, Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa penguatan kawasan Kardaiba harus dimulai dari pembangunan infrastruktur yang integratif dan berbasis kebutuhan lokal.
Ia mendorong agar Pemerintah Pusat menjadikan koridor Karo–Dairi–Pakpak sebagai proyek prioritas nasional berbasis aglomerasi.
“Sudah saatnya pendekatan pembangunan daerah tidak lagi terkotak-kotak. Aglomerasi adalah kunci. Jalan Karo–Dairi–Pakpak harus jadi tulang punggung yang menghubungkan pertambangan, pertanian, dan industri pariwisata di kawasan ini,” pungkasnya.
Baca Juga:
Pertamina Akan Kelola 13 Sumur Baru di Kaltim, MARTABAT Prabowo-Gibran: Waspadai Dampak Terhadap Kawasan Otorita IKN
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
