HUMBAHAS
WAHANANEWS.CO, Serapan anggaran
Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun anggaran 2019 masih rendah, belum
mencapai target. Pasalnya, hingga per 9
Oktober 2019 anggaran yang terealisasi masih sebesar 49,2 persen atau Rp529
miliar dari total anggaran sebesar Rp1.075 triliun.
Kepala
Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan
Asset Daerah (BPKPAD), Batara Siregar, mengatakan bahwa serapan anggaran tahun
2019 hingga memasuki bulan kesepuluh mencapai 49,2 persen.
Baca Juga:
Franc Bernhard Tumanggor Turut Menyambut Presiden RI di Humbahas
Menurutnya,
serapan tersebut masih lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 47
persen. "Jadi tahun ini sudah berkembang dibanding tahun sebelumnya,"ungkapnya,
Rabu (9/10).
Dijelaskannya,
serapan anggaran itu terbagi dari dua jenis penggunaan yakni belanja operasi
dan belanja modal. Pada belanja operasi , anggaran yang dialokasikan sebesar Rp
862 miliar. Dari jumlah tersebut, penyerapan hingga di bulan kesepuluh sebesar
Rp482 miliar atau 55,98 persen.
"Belanja
operasi itu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah,
belanja bansos dan belanja keuangan," katanya.
Baca Juga:
Birma Sinaga dan Erwin Sihite, Pasangan Inklusif di Pilkada Humbahas: Bangun Harmonisasi
Sedangkan,
untuk belanja modal dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 209 miliar yang
terdiri belanja tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, belanja jalan,
irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Penyerapannya, baru Rp
46 miliar atau 22 persen.
BACA JUGA:Berpotensi Keributan, Bupati Humbahas Perintahkan ASN Pantau Pilkades Serentak
Serapan
itu, menurut Batara, akibat persentase dari pengerjaan fisik yang belum
dicairkan. " Karena banyak pekerjaan dikontrakkan lae, jadi belum berproses
pencairannya," katanya.
Batara
mengakui, dibanding tahun sebelumnya, kondisi penyerapan anggaran relatif jauh.
Hal itu dikarenakan, masing-masing OPD kurang tepat menetapkan rencana kerja
sehingga target tidak tercapai. "Jadi tahun ini sudah berkembang dibanding
tahun sebelumnya," kata dia.
Disinggung,
OPD mana yang lambat merealisasikan anggarannya, Batara enggan
berkomentar.
"Kalau
OPD ke dinasnya lah, itu yang secara
umum (Kabupaten). Pengguna anggarannya kan di sana,"tuturnya.(tim/mh85)
