Di Taput Dana PEN Diduga Ladang Korupsi, KPK Diminta Turun

Redaksi - Utama

Minggu, 07 Februari 2021 - 19:30 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk turun memeriksa penyaluran pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan sarana kontruksi di Kab.Tapanuli Utara (Taput) Tahun 2020 senilai Rp. 360 Miliar, sebab alokasi peruntukan dana PEN tersebut dipakai tidak tepat sasaran. Membangun WC, jalan kekuburan, pagar Puskesmas dan pagar sekolah. Selain tidak tepat sasaran dana PEN untuk pembangunan jalan melalui proses tender diduga jadi ladang korupsi.

Baca Juga:

PDIP Siapkan 2 Nama Lawan Bobby Nasution di Pilgub Sumut

"Kami meminta agar KPK turun tangan memeriksa penyaluran dana pinjaman PEN untuk infrastruktur di Kab. Taput. Sebab anggaran pinjaman itu banyak dialokasikan membangun hal-hal yang tidak penting dan diduga menjadi ladang korupsi," kata Alpredo, SH.,CPL, Sekjen LSM Gerakan Manifestasi Rakyat (Gemitra) kepada WahanaNews.co di Jakarta (7/2).

Penelusuran WahanaNews.co dana pinjaman PEN pembangunan infrastruktur untuk Kab. Taput tahun 2020 sebesar Rp. 326 Miliar. Pinjaman disalurkan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) jangka waktu pemulangan utang tersebut selama 8 tahun. Terdapat anggaran yang dipecah-pecah menjadi proyek penunjukan langsung dibawah Rp. 200 Juta.

Baca Juga:

PDIP Galang Koalisi Semut di Pilgub Sumut, Lawan Bobby Dianggap Gajah

Nah, proyek-proyek penunjukan langsung ini sebagian pemanfaatanya tidak tepat di beberapa desa. Membangun WC sekolah, pagar sekolah, pagar Puskesmas dan jalan-jalan ke kuburan. Selain pembangunan tidak tepat sasaran untuk pemulihan ekonomi, kualitas pekerjaanpun diragukan tidak sesuai spek. Ditambah lagi, indikasi pekerjaan PL tersebut diberikan kepada kroni-kroni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Rata-rata paket pekerjaan PL justru pelaksananya bukan kontraktor dari wilayah Kab. Taput melainkan dari daerah lain. Issunya adanya komitmen persenan fee dari kontraktor untuk KPA. Dipastikan, perputaran uang pun lebih banyak ke daerah lain.

Sebagian lagi untuk proyek diatas Rp. 200 Juta di lelang dan diduga menjadi bancakan korupsi, dimulai dari proses lelang sampai pada pelaksanaan pekerjaan.

Dari laman LPSE Pemkab. Taput ada 19 paket proyek dilelang dan anggarannya dari dana PEN 2020. Kuasa pengguna anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Utara. Berikut daftarnya :

1. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Parpangiran Lumban Holbung Pelaksana PT. Karya Anugerah Bersama Permai Nilai Kontrak Rp. 4.444.000.000,00 (98,7% dari HPS)

2. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Silangkitang - Huta Tinggi pelaksana CV. Pande Kaliga nilai kontrak Rp. 2.473.000.000,00 (99% dari HPS)

3. Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Tusam - Simuak Pelaksana PT. Bintang Lestari Kontruksi nilai kontrak Rp. 3.936.000.000,00 (98 % dari HPS)

4. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Huta Tinggi- Butar, Pelaksana PT. Karya Anugerah Karya Bersama Permai nilai kontrak Rp 3.252.999.999,98 (98,5 % dari HPS)

5. Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Simp. Sihite - Lumbaninaina - Batu Harang Pelaksana PT. Jonatan nilai kontrak Rp. 3.460.675.846,42 (98,5% dari HPS)

6. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Parhorboan - Sibaragas pelaksana PT. Barelang Kontruksi nilai kontrak Rp. 2.970.000.000,66 (99 %)

7. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Sp. Silando -" Silando pelaksana PT. Jeshurun Pison Gihon nilai kontrak Rp 2.977.726.611,92 (99 % dari HPS)

8. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Bahal Batu I-Onan Runggu II pelaksana PT. Jeshurun Pison Gihon nilai kontrak Rp. 7.931.215.629,04 (99,1 % dari HPS)

9. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Huta Tinggi Parmonangan pelaksana PT. Akbar Perkasa Indonesia Nilai kontrak Rp. 5.418.000.000,00 (98,5% dari HPS)

10. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Sp. Purba Sinomba -"Purba Sinomba - Nagasaribu pelaksana CV. Mandiri Asaro Sari nilai kontrak Rp. 2.469.000.000,00 (98,7% dari HPS)

11. Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Sp. Sihatandohan - Sihatandohan - Pokki pelaksana CV. Morgan nilai kontrak Rp. 2.467.391.551,66 (98,7 % dari HPS)

12. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Silangit-" Sianjur pelaksana PT. Batuhobon Jaya nilai kontrak Rp. 9.820.058.977,42 (98,2% dari HPS)

13. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Lumban Julu-Sitapongan-Lobu Tolong pelaksana PT. Juan Kevin Mandiri Abadi nilai kontrak Rp. 5.352.990.000,00 (98,2% dari HPS)

14. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Simp. Sosunggulon-Sosunggulon pelaksana CV. Sima nilai kontrak Rp 1.482.000.000,00 (98,8 % dari HPS)

15.Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Sibingke -" Parlombuan pelaksana PT. Ryhez Mandiri Anugerahnya nilai kontrak Rp. 5.417.499.999,99 (98,4 % dari HPS)

16. Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Siparendean - Hutamamukka - Adian Nalambok pelaksana CV. Mandiri Asaro Sari nilai kontrak Rp. 2.462.000.000,00 (98,4% dari HPS)

17. Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Onan Tukka - Simanampang pelaksana PT. Karya Anugerah Bersama Permai nilai kontrak Rp. 3.923.999.999,99 (98,1% dari HPS)

18. Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Simorangkir - Simanampang pelaksana PT. Karya Anugerah Bersama Permai Rp. 3.938.000.000,00 (98,4% dari HPS)

19. Rekonstruksi / Peningkatan Jalan Lapo Gambiri - Pancur Batu pelaksana PT. Khayana Multi Prima nilai kontrak Rp. 3.940.000.000,00 (98,5% dari HPS).

Berdasarkan dokumen lelang waktu pelaksanaan keseluruhan kegiatan 22 Hari sejak diterbitkan SPMK.

PT. Karya Anugerah Bersama Permai mendapat 4 Paket, PT. Jeshurun Pison Gihon mendapat 2 paket, CV. Mandiri Asaro Sari 2 paket. Penawaran seluruh perusahaan pemenang tender diatas 98%. Perusahaan yang memasukkan Surat Penawaran Harga (SPH) pada 1 paket pekerjaan rata-rata 2 perusahaan. Ada juga paket pekerjaan hanya 1 perusahaan yang memasukkan SPH.

Sementara bila terdapat 2 perusahaan memasukkan SPH, satu perusahaan digugurkan karena tidak menghadiri undangan dalam pembuktian kualifikasi oleh kelompok kerja pemilihan.

Alpredo, juga anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) mengatakan, indikasi pengaturan dan persekongkolan antara penyedia sangat jelas terlihat pada saat dimulai dari proses pelelangan, pemasukan SPH, evaluasi dokumen penawaran sampai pada penetapan pemenang teder.

"Dari dakomen pelelangan, ada paket pekerjaan gambarnya tidak di upload, tetapi bisa ditawar. Lajimnya selain dokumen lelang, spesfikasi, gambar pekerjaan juga harus dilampirkan (upload)," katanya.

Dirinya juga mempertanyakan, kemampuan dan legalitas tenaga ahli perusahaan yang memenangkan paket lebih dari 1. Karena pekerjaan di bidang yang sama, waktu yang bersamaan dan di SKPD yang sama (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang Kab. Taput).

Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (ABJ) dari Politeknik Negeri Medan Drs. Edi Usman ST., MT., mengatakan, persekongkolan dalam tender adalah adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender/lelang tertentu.

"Pembuktian persekongkolan, antara lain adanya Perbuatan/Tindakan: 1) Kerjasama dua pihak atau lebih; 2) Secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; 3) Membandingkan dokumen tender/lelang sebelum penyerahan; 4) Menciptakan persaingan usaha semu; 5) Pemberian kesempatan eksklusif oleh Panitia Tender/Pokja ULP atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender/lelang dengan cara melawan hukum," kata Edi Usman saat diminta menjadi saksi ahli pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Senin, (1/2/2021).

Oloan G Direktur PT. DD salah satu kontraktor di Ibukota Jakarta, diminta tanggapannya mengomentari hasil pekerjaan dengan menunjukkan foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan serta membandingkan dengan dokumen lelang, bahan yang digunakan, peralatan yang digunakan, diduga pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.

"Pemakaian alat dalam dokumen lelang seperti wheel loader dan motor grader diduga tidak digunakan sesuai dokumen lelang. Karena terlihat pemasangan bahan Agregat tidak rata," katanya.

Sebagian proyek rekontruksi jalan, ditemukan indikasi pemborosan anggaran. Sebab, jalan sebelumnya sudah hotmix namun kemudian dilakukan rekontruksi jalan dengan menggelar Agregat kelas A dengan tebal 10 cm. Sehingga penggelaran agregat menjadi pemborosan, karena jalan sebelumnya sudah jadi, artinya tidak perlu lagi direkontruksi.

Dalam dokumen lelang bertindak sebagai perencana adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Taput, sedangkan pengawas pekerjaan belum diketahui, apakah perusahaan konsultan pengawas atau pengguna anggaran itu sendiri. Lajimnya pekerjaan kontruksi dengan nilai diatas Rp. 200 Juta konsultan perencana dan konsultan pengawas pelaksana harus dipihak ketigakan.

Bupati Kab. Taput Drs. Nikson Nababan, M.Si., Ahli DalamLobby Melobby

Masyarakat Kab. Taput sudah semestinya berbangga atas keberhasilan Bupati Drs. Nikson Nababan, M.Si., dimasa pandemi Covid-19, menjelang akhir tahun anggaran, dapat melobby pemerintah pusat hingga PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menguncurkan pinjaman sebesar Rp. 360 miliar untuk pemulihan ekonomi di wilayah Kab. Taput.

Tahun Anggaran 2021 Nikson juga berhasil melobby Pemerintah Pusat sebab Ditjen Sumber Daya Air dan Bina Marga Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyetujui proposal pemerintah Kab. Taput sebesar Rp. 270 miliar. Di Prov. Sumut, mungkin Kab. Taput yang mendapat prioritas pinjaman utang PEN 2 tahun berturut turut dengan nilai paling besar.

Mantan pengusaha tempat hiburan pub batak terkenal bernama palem berlokasi di Jl. Raya Rawamangun, Jakarta Timur itu memang jago lobby melobby. Soal jaringan dipemerintahan, Bapak Bupati berkepala plontos itu tidak diragukan lagi, entah kebetulan Presiden Jokowi yang diusung PDIP sehingga mempermulus langkahnya mendapatkan pinjaman itu karena dia kader PDIP, allahualam. Yang pasti Syukur Nababan abang kandung Nikson adalah anggota DPR dan politisi senior dijajaran pengurus pusat PDIP.

Selain pengusaha Pub, di Jakarta pria ini dulunya pernah menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Prov. DKI Jakarta PNBK (Partai Nasionalis Benteng Kerakyatan) besutan Eros Jarot dan pernah calon anggota legislatif DPRD DKI Tahun 2009 No. urut 1 dari Partai PNBK, namun gagal. Akan tetapi tidak berapa lama tahun 2014 berhasil menjadi Bupati Kab. Taput, sampai sekarang sudah 2 periode. Sebuah pencapaian karir politik yang luar biasa.

Tahun 2009 saat mencalonkan jadi caleg DPRD DKI, Nikson memang dikenal hobby blusukan. Bahkan dia tidak segan-segan mengunjungi Ibu-Ibu pengajian di sekitaran dapilnya. Duduk bersama dengan para Tim Suksesnya (TS).

Atas kepeduliannya terhadap TS militanya, usai pileg gagal, dia mengumpulkan TS dan pendukung militannya dan mementori menjadi agen salah satu produk Multi Level Marketing (MLM) di pub miliknya. Sebagian TS-nya ada yang berhasil merubah kehidupan lebih baik, tapi banyak juga yang keok.

Ditangannya Pemkab Taput yang dulu dikenal masuk dalam peta kemiskinan, selama 6 kali (tahun anggaran) berturut-turut, soal audit laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

WahanaNews.co mengklarifikasi kepada Nikson, soal adanya tudingan penggunaan dana PEN di Kab. Taput yang tidak tepat sasaran, terkesan pemborosan anggaran dan diduga jadi lahan korupsi, lewat pesan whatsapp enggan memberikan komentar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tapanuli Utara, Dalan Nangkok Simanjuntak, di klarifikasi lewat pesan whatsapp mengatakan, berkaitan dengan indikasi pengaturan ke-19 paket yang dilelang di unitnya kerjanya mengatakan, masih dibahas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Bidang.

"Sabar jo ate amang, lagi dibahas PPK/Kabid dope (sabar dulu ya pak masih dibahas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Bidang)," jawabnya.

Lasro Marbun SH.,MH., kepala Inspektorat Prov. Sumatera Utara, dikonfirmasi terkait tudingan LSM Gemitra, juga enggan berkomentar.

Mantan Kepala Inspektorat Prov. DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Cahaya Purnama menganjurkan agar langsung menanyakan kepada Kepala Inspektorat Kab. Taput.

"Nunga dumenggan konfirmasi nasida tu Inspektorat Taput. (sudah lebih baik di konfirmasi ke Inspektorat Taput," tulis Lasro Marbun di pesan whatsapp, pejabat yang pernah membongkar pengajuan anggaran siluman sampai triliunan rupiah pada APBD Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta tahun 2014 lalu. (tum)