Sumut.WAHANANEWS.CO - Maraknya aksi tawuran dan begal di kawasan Metropolitan Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) belakangan ini dinilai sebagai ancaman serius bagi percepatan pembangunan kawasan strategis nasional tersebut.
Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Polda Sumut (Poldasu) segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk menumpas aksi kekerasan jalanan yang kian meresahkan masyarakat.
Baca Juga:
Iron Dome Israel Diduga Diretas, Rudalnya Malah Hantam Wilayah Sendiri
“Kalau kita serius ingin membangun kawasan Mebidang sebagai pusat pertumbuhan baru di Sumatera Utara, maka keamanan dan ketertiban adalah fondasi utamanya. Tidak bisa kita berbicara pembangunan infrastruktur kalau warga takut keluar rumah karena ancaman begal dan tawuran,” tegas Tohom, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, aksi tawuran di Kecamatan Medan Belawan yang melibatkan anak-anak usia sekolah beberapa waktu lalu merupakan gejala sosial yang tak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Tohom menilai situasi tersebut adalah cermin dari ketimpangan pembangunan dan minimnya intervensi kebijakan berbasis kemanusiaan.
Baca Juga:
15 Tahun Beroperasi Diam-diam, Grup Gay di Tuban Dibongkar Polisi
“Anak-anak Belawan seharusnya sedang duduk di bangku sekolah, bukan saling serang di jalan," ujarnya.
MARTABAT Prabowo-Gibran meminta agar Pemprov Sumut, bersama Pemko Medan dan stakeholder terkait, merancang program pembinaan anak muda secara masif, termasuk penguatan akses pendidikan, fasilitas olahraga, dan beasiswa untuk pelajar dari keluarga tidak mampu.
Tohom mengungkapkan bahwa solusi terhadap masalah tawuran dan begal tidak cukup dengan pendekatan represif.
“Ini adalah kebutuhan akan ruang hidup yang layak dan masa depan yang jelas. Pemerintah harus hadir lebih kuat di titik-titik rawan, terutama di Belawan yang hari ini seperti terlupakan dari agenda prioritas pembangunan manusia,” lanjutnya.
Wajah Mebidang
Tohom, yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyoroti bahwa Mebidang sebagai kawasan aglomerasi ekonomi tidak boleh dibangun di atas ketimpangan sosial dan ketakutan publik.
“Citra Mebidang sebagai kawasan strategis nasional akan runtuh jika kita membiarkan krisis sosial ini terus membusuk. Bagaimana investor mau masuk jika setiap pekan ada laporan begal dan tawuran?” ungkap Tohom.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Pusat harus ikut mendorong reformasi layanan dasar di kawasan tersebut, termasuk memastikan pendidikan menengah tersedia dan terjangkau, khususnya di daerah pinggiran kota seperti Belawan.
“Pembangunan aglomerasi itu bukan hanya urusan jalan tol dan pelabuhan, tapi juga tentang menjamin satu generasi tidak hilang karena negara lalai menyentuh mereka,” tandasnya.
Sebelumnya, aksi tawuran antar remaja di Kecamatan Medan Belawan memang telah menjadi perhatian publik.
Anggota DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, sebelumnya menyatakan keprihatinannya terhadap anak-anak usia 10 hingga 17 tahun yang terlibat dalam aksi brutal tersebut.
Ia menilai fenomena ini muncul akibat minimnya kasih sayang keluarga, rendahnya akses pendidikan, serta absennya intervensi kebijakan di tingkat kota.
Bahrumsyah bahkan mengusulkan agar Belawan dijadikan daerah khusus yang mendapat perhatian ekstra dalam hal pembangunan manusia.
Ia mengungkapkan bahwa di Kecamatan Belawan hanya terdapat satu SMP dan satu SMA negeri, padahal angka anak putus sekolah cukup tinggi, sehingga memperbesar risiko keterlibatan dalam tawuran dan jaringan narkoba.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
