WahanaNews.co I Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan pabrik PT
Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk pantas ditutup seperti yang dilakukan Presiden BJ
Habibie pada tahun 1999.
Baca Juga:
MPR Cabut Nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998
Menurut Bamsoet dampak yang ditimbulkan dengan kehadiran PT
TPL lebih banyak negatif atau mudaratnya, ketimbang daripada manfaatnya bagi
masyarakat dan lingkungan sekitar.
"Sudah jelas, seperti pernah saya sampaikan, saatnya
pemerintah mengkaji ulang, dan bila perlu, kembali mengambil sikap seperti
dilakukan Presiden BJ Habibie tahun 1999, mencabut izin konsesi PT TPL. Karena
lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi masyarakat," ujar Bambang
Soesatyo usai menerima tujuh orang perwakilan masyarakat kawasan Danau Toba
yang tergabung dalam Aliansi GERAK Tutup TPL di Jakarta, Senin (31/5/2021).
Baca Juga:
Terima Ketum dan Pengurus PWI Pusat, Ketua MPR Dorong Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Wartawan
Bamsoet mengatakan, selama ini dirinya banyak menerima
kedatangan kelompok masyaratak Danau Toba yang melaporkan mengenai dampak
kehadiran perusahaan pengolah kayu untuk menjadi bubur kertas dan kertas itu.
"Kehadiran PT TPL sangat menimbulkan dampak yang negatif
kepada masyarakat sekitar. Dampaknya bisa merusak lingkungan, bisa juga merusak
tatanan Adat Batak," ujar Bamsoet, politisi Partai Golkar itu.
Saat pernyataan Bambang mengenai pemerintah layak mencabut
izin konsensi PT TPL di Sumatera Utara, pekan lalu, ia mengaku ada sebagian
masyarakat yang bertanya melalui media sosial mengenai nasib pekerja PT TPL,
andaikata perusahaan itu tutup.
Bambang meneruskan, solusi pengganti TPL adalah
mengembangkan pariwisata dan pertanian modern di Kawasan Danau Toba.
"Sebaiknnya kawasan TPL (Danau Toba) itu dibangun menjadi
kawasan pariwisata plus pertanian yang lebih menjanjikan dan menenteramkan
masyarakat sekitar," ujar Bamsoet. (tum)
