WahanaNews.co I Menggembirakan, Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bengkalis kembali meraih predikat B pada penghargaan evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020.
Baca Juga:
Bayi Gajah dengan bobot 75,5 kg Lahir di Sebanga Bengkalis
Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PANRB) itu diumumkan
secara daring.
Dihadiri Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah
(Sekda), H Bustami HY, di Ruang Rapat Hang Jebat, Kantor Bupati Bengkalis,
Kamis (22/04/ 2021).
Baca Juga:
Disbun Bengkalis Bagikan 33.160 Bibit Sawit Bersertifikat ke Poktan Senilai Rp2,4 Miliar Lebih
Sambutan dari Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo menekankan,
birokrasi harus bekerja dengan memanfaatkan anggaran secara efektif dan
efisien, di tengah semakin banyaknya kebutuhan pembangunan.
Penilaian SAKIP bertujuan untuk menilai akuntabilitas atau
pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran,
dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
"Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin
tinggi pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada suatu instansi
pemerintah," terangnya.
Selain melakukan evaluasi SAKIP, Kementerian PAN RB juga
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
Terkait evaluasi, rekomendasi dan harapan yang disampaikan
oleh Menpan RB, Bupati Kasmarni melalui Sekda H Bustami HY menyebutkan, akan
segera menindaklanjutinya dengan harapan kedepannya semakin baik dan semakin
akuntabel.
Kemudian, Bustami HY juga menyampaikan rasa syukur dan
terimakasih, kepada semua pihak terutama tim SAKIP Pemkab Bengkalis, sehingga
bisa meraih kembali predikat B.
"Ini menjadi tantangan bagi kita semua, agar
capaian-capaian baik yang sudah diraih bisa terus dipertahankan dan
ditingkatkan," ujarnya.
Terkait keberhasilan mendapatkan predikat B, dijelaskan
Sekda, capaian tersebut tidak lepas dari penerapan kegiatan yang mengedepankan
efektifitas dan efisiensi, serta adanya sinkronisasi dan sinergisme antar semua
perangkat daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. (tum)
