Sekda Banten Siap Bongkar Ulah Oknum Disdik Yang Jadi "Broker Tanah"

Marhusari Marbun - Utama

Rabu, 02 Juni 2021 - 16:34 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co | Empat kasus tindak pidana korupsi sedang menghantui Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov Banten). Keempat kasus tersebut kini tengah diusut tuntas oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi daerah yang memiliki sebutan Seribu Kiyai dan Sejuta Santri karena dianggap tidak sesuai dengan Motto Pemprov Banten, Iman dan Takwa.

Baca Juga:

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Lantik Marullah Matali Sebagai Sekda Provinsi DKI

Kasus pertama adalah dugaan pemotongan Dana Hibah Pondok Pesantren (Ponpes) dengan menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Es dari swasta, AS pengurus Ponpes, AG pegawai honorer di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), IS mantan Kabiro Kesra Banten dan T sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kedua, dugaan korupsi pada pengadaan lahan gedung Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malingping, dengan ditetapkan satu tersangka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial SMD sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Samsat Malingping.

Lalu, ketiga, dugaan korupsi pengadaan masker KN95 dengan menetapkan satu tersangka ASN di Dinkes Banten serta dua dari swasta. Total keseluruhan abdi negara di Pemprov yang ditetapkan tersangka sebanyak Lima orang.

Baca Juga:

Sekda dan 2 Pejabat Pemko Gunungsitoli Jadi Tersangka, DPRD ke Pjs Wali Kota: Segera Dicopot

Selanjutnya kasus keempat, terkait pengadaan lahan dan pembangunan untuk sarana pendidikan di SMAN 30 Kabupaten Tangerang (Kecamatan Sukamulya) yang sampai saat ini masih memanas dan belum ada kepastian titik lokasi karena diduga ada "makelar tanah" oknum orang Disdik Banten dan anggota dewan.

Menanggapi kasus dugaan melibatkan ASN tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Al Multabar angkat bicara.

"Terkait kasus keempat ini, surat permohonan penolakannya sudah masuk ke meja saya pada tanggal 18 Mei 2021 lalau, saat ini sedang saya pelajari laporan Aliansi Fortomulya (Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukamulya)," ujar Al Multabar kepada media, Rabu (02/6/2021).

Menurutnya, dari data yang ia terima, penolakan Aliansi Fortomulya didasari oleh ketidaksinkronan penunjukan titik lokasi serta tidak sesuai dengan pengajuan yang telah disetujui oleh pihak Kecamatan setempat.

"Saya telah menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek kebenarannya, dan dari laporan mereka yang benar adalah ke 3 usulan titik ini," tegasnya.

Ketiga usulan titik dimaksud Sekda yaitu Kampung Selon RT 001/003 Desa Kaliasin dengan luas 19.200 meter; Kampung Selon RT 002/005 Desa Parahu dengan luas 10.000 Meter dan titik ketiga di Kampung Jubleg RT 004/06 Desa Benda dengan luas 15.000 meter.

"Namun entah mengapa tiba-tiba Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten merubah rencananya dan akan membeli lahan yang berada di Desa Merak yang hanya seluas 6.000 meter persegi, tanpa survei dan kajian serta tidak ada dalam usulan pihak Kecamatan Sukamulya," ujar Sekda.

"Jika benar itu titik lokasi lahan yang akan dibayar dan dibangun, tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana, apalagi pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, dimana lahan untuk SMA sederajat minimal 10.000 meter persegi, patut juga dicurigai," imbuh Al Muktabar.

Melihat kondisi ini, Al Muktabar menduga dan mencurigai adanya indikasi perbuatan rencana melawan hukum yang dilakukan Dindikbud Provinsi Banten bersama sejumlah oknum yang berkepentingan di dalamnya.

Dugaan Sekda ini bukan tanpa sebab. Dugaannya berdasarkan kajian dirinya bersama sejumlah pihak seperti tokoh Pendidikan dan para aktivis Kecamatan Sukamulya.

"Proses pengadaan lahan tanah untuk pembangunan SMAN 30 Kabupaten Tangerang, jelas tidak transparan, itu terlihat dari tidak adanya komunikasi dengan berbagai pihak mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan usulan dan hasil kajian yang dikehendaki," pungkasnya.

Sekda Al Muktabar selaku pimpinan tertinggi ASN di Pemprov Banten, tidak dapat bicara banyak melihat kenyataan ini. Bahkan saat diwawancara, pria yang kerap dijuluki aktor bintang film laga luar negeri Antonio Banderas itu nampak terburu-buru masuk ke dalam mobil dinasnya. (Tio)