WahanaNews.co
I Di Kab. Dairi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun
Anggaran (T.A 2021) sudah melakukan penyerapan anggaran. Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang pada kwartal I tahun ini telah melakukan tender sebanyak 5
paket. Ditenggarai tender tersebut diduga telah terjadi pengaturan.
Baca Juga:
Jejak Ekab Bupati Dairi 2019-2024 (Bag 5): Layanan RSUD Sidikalang Membaik
Ke-5 paket kegiatan dimaksud adalah : 1. Peningkatan Jalan Jrs.
Silalahi - Binangara, Link. 142, Kec. Silahisabungan nilai Harga Perkiraan
Sendiri (HPS): Rp.
6.080.000.000,00. 2. Peningkatan Jalan Jrs. Bunturaja - Pardamean,
Link. 013, Kec. Siempat Nempu nilai HPS: Rp 10.080.000.000,00. 3. Peningkatan Jalan Jrs. Parongil-Lae Panginuman,
Link. 019, Kec. Silima Pungga-Pungga nilai HPS : Rp. 3.500.000.000,00. 4. Peningkatan Jalan Jrs. Sp.
Tiga - Juma Teguh, Link. 017, Kec. Siempat Nempunilai HPS: Rp. 22.400.000.000,00
5. Peningkatan Jalan Jrs.
TWI/Letter "S" - Sitinjo, Link. 252, Kec. Sitinjo nilai HPS: Rp.
4.480.000.000,00.
Namun
dituding, proses tender untuk ke-5 paket kegiatan telah terjadi pengaturan dan
pemenang tender sudah diatur atau ditentukan sebelumnya.
Baca Juga:
Warga Sebut Eddy Keleng Ate Berutu Berhasil, Layak Pimpin Dairi Dua Periode
"Kami
menduga proses lelang hanya formalitas, pemenang peket pekerjaan sudah
ditentukan sebelumnya," kata Ivan M,SH, Sekjend LSM Jaringan Masyarakat Anti
Korupssi (JAMAK) kepada WahanaNews.co di Jakarta Selasa, (19/1).
Kordinator
LSM JAMAK Prov. Sumatera Utara, Viktor Panjaitan, juga menegaskan adanya
indikasi praktek persekongkolan jahat antara rekanan bianan, Pokja Pemilihan dan
Pejabat Pembuat Komitmen.
"Informasi
tersebut kami peroleh dari beberapa kontraktor di Kab. Dairi, jauh sebelum
tender dilakukan pada portal LPSE Kab. Dairi pada akhir bulan Desember 2020
lalu," terangnya.
Pantauan
WahanaNews.co dari portal LPSE Kab. Dairi tahapan ke-5 tender
saat ini adalah pembukaan dokumen penawaran.
Untuk
paket 1 :
Peningkatan Jalan Jrs. Silalahi - Binangara, Link. 142, Kec. Silahisabungan ada
6 Perusahaan yang memasukkan Penawaran Harga.
Paket ke-2 : Peningkatan Jalan Jrs. Bunturaja - Pardamean, Link. 013,
Kec. Siempat Nempu terdapat 8 perusahaan yang memasukkan penawaran harga.
Paket-3: Peningkatan
Jalan Jrs. Parongil-Lae Panginuman, Link. 019, Kec. Silima Pungga-Pungga ada 2
perusahaan yang memasukkan penawaran harga.
Paket ke-4: Peningkatan Jalan
Jrs. Sp. Tiga - Juma Teguh, Link. 017, Kec. Siempat Nempu ada 8 Perusahaan yang
memasukkan penawaran harga.
Sedangkan untuk paket ke-5: Peningkatan Jalan Jrs. TWI/ Letter
"S" - Sitinjo, Link. 252, Kec. Sitinjo ada 3 perusahaan yang
memasukkan penawaran.
Terpisah,
Alpredo, SH,CPL, advokat di Jakarta, anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan
Indonesia (APPI) mengatakan, semestinya jika sudah ada indikasi-indikasi
terjadi pengaturan tender, maka tender harus dibatalkan.
Sebab
menurutnya, sudah tidak mengacu pada UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi,
PP No. 22/2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, Perpres No. 16/2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PerLKPP No. 9/2018 tentang Pedoman
Pengadaaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan Permen PUPR No. 14/2020 tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.
"Jika
terbukti dan tender terus dilanjutkan, akibatnya akan fatal," pungkas Alpredo. (tum)
