Upaya Memenangkan Rekanan Tertentu, Pokja Pemilihan BP2JK Sumut Lakukan Post Bidding ?

Redaksi - Utama

Rabu, 20 Januari 2021 - 11:22 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co I Pokja pemilihan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Prov. Sumut dituding terlibat dalam penyimpangan prosedur untuk memenangkan rekanan tertentu pada proses tender kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sei Ular(Ramonia) Kab. Deli Serdang dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 29.277.652.000,00.

Baca Juga:

Gaji Terendah Rp 9,4 Juta, Kementerian PUPR Buka 6.388 Formasi CPNS 2024

Hal itu dikemukakan Sekjend LSM Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JAMAK) Ivan M, SH, kepada WahanaNews.co Rabu, (20/1) di Jakarta menyikapi proses tender kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sei Ular (Ramonia) Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran (T.A) 2021.

"Kami menduga Pokja Pemilihan BP2JK Wilayah Su-mut, tidak melaksanakan mekanisme yang sesuai aturan proses tender, tujuannya untuk memenangkan rekanan tertentu," kata Ivan.

Baca Juga:

Menkeu Sebut APBN Telah Salurkan Rp6 Triliun Untuk Pembiayaan Rumah

Dia menjelaskan, alasan pokja pemilihan menggugurkan perusahaan peserta tender yang mengajukan nilai penawaran terendah adalah tidak menyampaikan dokumen metode pelaksanaan.

"Permen PUPR No. 14/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, metode pelaksanaan hanya diperuntukkan bagi pekerjaan kompleks/kualifikasi usaha besar," tambah Ivan.

Penelusuran WahanaNews.co dari laman LPSE Kementerian PUPR, pengumuman tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sei Ular (Ramonia) Kab. Deli Serdang dengan sistim pascakualifikasi dimulai dari tanggal 20 Oktober 2020. Ada 13 Perusahaan yang memasukkan Surat Penawaran Harga. Namun hanya 1 yang dinyatakan lulus dari hasil evaluasi dan ditetapkan menjadi pemenang tender yakni PT. Kartika Indah Jaya dengan penawaran Rp. 27.523.417.000,00 nilai persentasi 94% dari HPS, merupakan penawaran tertinggi dari seluruh peserta tender yang memasukkan SPH.

7 peserta tender dengan penawaran yang lebih rendah dari PT. Kartika Jaya Indah, digugurkan pokja pemilihan dengan alasan antara lain :

PT. P&B penawaran Rp. 23.913.207.395,00 (81,6% dari HPS) alasan digugurkan 1. Tidak menyampaikan Referensi Kerja dari Pemberi Pekerjaan untuk Manager Proyek, Quality Control dan Ahli Geodesi 2. Penyedia menyampaikan Referensi Kerja dari Pemberi Pekerjaan untuk Site Engineer tahun 2016 dan 2018 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu 5 tahun 3. Penyedia menyampaikan Referensi Kerja dari Pemberi Pekerjaan untuk Pelaksana tahun 2014 dan 2015 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu 5 tahun 4. Penyedia menyampaikan Referensi Kerja dari Pemberi Pekerjaan untuk Ahli K3 tahun 2016 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu 3 tahun.

PT. PML penawaran Rp. 24.000.000.000,78 (82% dari HPS) alasan digugurkan : 1. Tidak menyampaikan Referensi Kerja dari Pemberi Pekerjaan untuk semua personil 2. Pengalaman personil Project Manager di Bidang SDA = 1 Tahun < 5 tahun sesuai dengan yang dipersyaratkan 3. Pengalaman personil Quality Control di Bidang SDA = 2 Tahun < 5 tahun sesuai dengan yang dipersyaratkan.

PT. AN penawaran Rp. 24.145.648.460,00(82,5% dari HPS) alasan digugurkan : Tidak menyampaikan Surat Penawaran, Tidak menyampaikan metode pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan

PT. NKJ penawaran Rp. 25.332.094.545,35(86,1 % dari HPS) alasan digugurkan 1. Pengalaman sejenis Perusahaan yang disampaikan untuk 2 Kontrak senilai Rp. 20.562.016.200 < Rp. 23.430.000.000 sesuai dengan yang dipersyaratkan 2. Omzet tahunan = 12.731.020.249 < 14.638.000.000 sesuai dengan yang dipersyaratkan.

PT. AP penawaran Rp. 25.222.250.039,99 (86,1% dari HPS) alasan digugurkan 1. Dalam Surat Penawaran, Peneyedia menawar pada paket Rehabilitasi DI DUMPIL tidak sesuai paket yang ditenderkan yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sei Ular (Ramonia) Kab. Deli Serdang 2. Tidak menyampaikan metode pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan;

PT. HJS penawaran Rp. 26.070.635.000,00(89 % dari HPS) alasan digugurkan 1. Tidak menyampaikan Surat Penawaran 2. Tidak menyampaikan metode pelaksanaan.

PSPT. SBS penawaran Rp. 26.073.850.000,00(89,05% dari HO) alasan digugurkan Pengalaman sejenis Perusahaan yang disampaikan senilai Rp. 17.558.492.203 < Rp. 23.430.000.000 sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Ada 3 perusahaan yang digugurkan pokja pemilihan dengan alasan "Tidak menyampaikan metode pelaksanaan" yakni : PT. AN (penawaran 82,4%), PT. AP (penawaran 86,1%) dan PT. HJS (penawaran 89 %).

PT. HJS juga keberatan dengan hasil evaluasi Pokja Pemilihan terhadap dokumen penawaran mereka yang digugurkan dengan alasan tidak menyampaikan surat penawaran dan tidak menyampaikan metode pelaksanaan.

Dalam sanggahannya, pokja pemilihan keliru membuat alasan mengugurkan PT. HJS tidak mengupload surat penawaran. Pihaknya telah mengupload dokumen penawaran melalui aplikasi Apendo di LPSE Kementerian PUPR. Untuk membuktikannya, pihaknya siap untuk dilakukan audit digital forensik.

Sementara berkaitan dengan metode pelaksanaan, pihaknya mengaku dalam mengikuti tender berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR No. 14/2020 tentang Standar dan pedoman pengadaan Jasa Kontruksi melalaui penyedia, yang menyatakan metode pelaksanaan pekerjaan hanya dipersyaratkan untuk Tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar. Sedangkan tender kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sei Ular (Ramonia) Kab. Deli Serdang adalah kualifikasi usaha menengah.

Terpisah, Alpredo, SH., CPL, Advokat di Jakarta, anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) kepada WahanaNews.co mengatakan, tindakan pokja pemilihan, mengurangi dan atau menambahkan persyaratan tender adalah post bidding.

"Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PerLKPP) No. 9/2018 huruf b. menyatakan bahwa Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran," kata Alpredo.

PerLKPP No. 9/2018 klausal 4.2.7 mengenai Evaluasi Dokumen Penawaran, Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran.

Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran.

"Tender melalaui LPSE berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR No. 14/2020 tentang Standar dan pedoman pengadaan Jasa Kontruksi melalaui penyedia. Pasal 57 ayat 3 menegaskan Metode pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dipersyaratkan untuk Tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar," tegas Alpredo.

Menurut Alpredo, Pokja pemilihan menggugurkan penawaran karena tidak menyampaikan metode pelaksanaan adalah kesalahan yang tidak substansial. Sebab kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sei Ular (Ramonia) Kab. Deli Serdang tidaklah pekerjaan bersifat kompleks dan bukan untuk perusahaan kualifikasi besar. (tum)