"Jarang yang pakai jalan itu karena orang Papua itu tidak biasa naik mobil," ujar dia.
Alhasil, Jalan Trans Papua hanya menjadi karpet merah bagi illegal logger atau pembalak liar. "Akhirnya yang lewat jalan itu ya ileggal logger.
Baca Juga:
Hutama Karya Berikan Bantuan Alat Produksi dan Bahan Baku untuk Pengrajin Logam di Ogan Ilir
Nah karena hal-hal seperti inilah penting untuk melibatkan antropolog," ucap dia. Agus menambahkan PT Hutama Karya (Persero) selaku pengelola JTTS harus lebih berhati-hati dalam melakukan pembangunan infrastruktur konektivitas di Sumatera.
Terlebih, pembangunan infrastruktur jalan yang sejatinya dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Saya harap HK harus lebih hati-hati dalam membangun Trans Sumatera. Di mana pembangunan infrastruktur harus holistik dan berdasarkan studi kelayakan yang secara teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya. (tum)
