WahanaNews-Sumut I Setelah peluncuran Buku Ke-19 CEGAH NEGARA TANPA ARAH pada bulan Juni 2021 lalu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo akrab dipanggil Bamsoet meluncurkan kembali Buku ke-21 nya berjudul NEGARA BUTUH HALUAN yang akan diterbitkan dan diluncurkan tanggal 10 September 2021 bersamaan dengan Buku Bamsoet Ke-20, HADAPI DENGAN SENYUMAN, Vaksinasi Kesehatan VS Vaksinasi Ideologi.
Buku NEGARA BUTUH HALUAN ini merupakan seri tulisan Bamsoet menanggapi reaksi atas Rekomendasi MPR RI Periode 2009-2014 dan 20014-2019 tentang perlunya menghadirkan kembali PPHN melalui amandemen terbatas untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
Baca Juga:
Terima Ketum dan Pengurus PWI Pusat, Ketua MPR Dorong Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Wartawan
Amandemen terbatas fokus pada upaya bersama menyusun dan menghadirkan pokok-pokok halauan negara (PPHN) sebagai pedoman dan kerangka rencana pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Meski jalan yang ditempuh MPR RI Periode 2019-2024 dalam mengambil kebijakan lewat musyawarah dan mufakat namun Bambang Soesatyo mengakui ada dinamika.
"Dinamika menunjukan ada ruang-ruang terbuka untuk menyampaikan pandangan dan gagasan," ungkapnya.
Baca Juga:
Ketua MPR RI, Bamsoet Dorong Optimalisasi Restorative Justice
Dinamika yang terjadi dicontohkan saat ini, ada keinginan untuk menghidupkan kembali rencangan pembangunan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Model pembangunan yang sekarang disebut pokok-pokok haluan negara (PPHN) itu sekarang sedang dibahas di MPR.
Untuk membahas PPHN, dikatakan oleh Bambang Soesatyo, MPR menjaring berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.
"Pimpinan rutin mendatangi perguruan tinggi di berbagai kota untuk meminta masukan dari kalangan akademisi terkait landasan pembangunan bangsa Indonesia untuk 25, 50 hingga 100 tahun ke depan," ungkapnya.
