Dalam rangka mewujudkan tujuan ini perlu dilakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong peningkatan PAD dari tahun ke tahun terkait hal tersebut Fraksi Keadilan dan persatuan Indonesia DPRD Karo dalam pemandangan umum yang disampaikan Ketua Fraksi mempertanyakan kepada Pemkab Karo tentang bagaimana untuk mengoptimalkan dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Karo.
Disamping itu Fraksi Keadilan dan Persatuan Indonesia dalam pemandangan umum fraksinya juga meminta penjelasan kepada pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah.
Baca Juga:
Lengkap Penderitaan ! Jalan Rusak Sampah Menumpuk Tepat dibelakang Telkom Kota Perdagangan
Pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru maksimal 30 persen dari total belanja daerah. Belanja daerah dalam Ranperda APBD tahun 2022 sebesar Rp1.531.379.560.213, bahwa 30 persen dari belanja daerah ini sebesar Rp459.413.868.063,9 dan inilah yang seharusnya alokasi untuk belanja pegawai dimana alokasi belanja pegawai pada Ranperda APBD tahun 2022 sebesar Rp639.228.076.631, sehingga tidak selaras dengan Permendagri No. 27 tahun 2021
tentang pedoman penyusunan anggaran Pendapatan belanja daerah tahun 2022," beber Eddi Ulina Ginting.
Pantauan wartawan usai penyampaian pandangan umum oleh masing masing Fraksi, selaku ketua DPRD Karo Iriani Beru Tarigan menskor rapat Paripurna DPRD tersebut dan sekaligus merembukan sidang Paripurna berikutnya untuk menjawab pandangan fraksi-fraksi oleh Bupati Karo yang dilaksanakan penjadwalan sidang Paripurna lanjutannya pada hari Senin (29 /2021), sekira pukul 14.00 WIB. [rum]
