WahanaNews.co | Dari 20 Desayang terdapat di Kec. Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara secara rutin telah melakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. Adapun yang dibahas yaitu penyusunan rencana pembangunan Tahun 2021 berskala prioritas.Salah seorang anggota DPRD Parsaoran Siahaan dari Partai Hanura mengatakan pada WahanaNews.co, dirinya banyak menerima masukan dari Masyarakat terkait langkahnya pupuk bersubsidi terkait masih adanya Warga menderita gizi buruk, ujarnya.Ia menambahkan disela-sela kegiatan Musrembang Desa telah banyak menerima masukan dari beberapa warga Desa terkait kelangkaan pupuk bersubsidi dibeberapa desa dan sangat menyesakan kejadian tersebut sebagaimana kita tau bahwa visi misi dari Bupati Taput Nikson Nababan mengenai ketahanan pangan."Kita berharap Bupati Nikson segera memanggil Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialami petani kita ini apa?, bila perlu dijelaskan secara terbuka melalui media, jangan dibiarkan Rakyat menunggu yang tidak pasti," ucap Parsaoran.Terkait Pengawasan Program Lumbung Pangan dinilai kurang maksimal sebab, di beberapa Desa masih banyak ditemukan warga yang mengalami gizi buruk. Seharusnya hal seperti ini tidak akan terjadi diera sekarang, mengingat Taput itu dijuluki Lumbung Pangan Nasional.Parsaoran Siahaan penuh harapan Pemerintah harus jeli melihat kondisi di semua bidang seperti pendidikan salah satunya SD Negeri Sitabo-tabo, beliau sangat prihatin melihat pagar sekolah tidak ada, pada hal dibelakang sekolah tersebut ada jurang yang dalam, dikwatirkan apabila anak didik main dorong-dorongan riskan akan jatuh kedalam jurang, pada hal Tapanuli Utara baru mendapatkan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional(PEN) layak mendapatkan skala prioritas, jelasnya.Dari pantauan WahanaNews terkait peningkatan ekonomi Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Taput masih banyak belum memenuhi janji visi misinya kepada masyarakat.Selain yang dituturkan Anggota DPRD Parsaoran Siahaan, Masalah harga LPG 3 Kg yang masih tetap jauh diatas harga eceran tertinggi, kemudian jaminan harga jual hasil pertanian yang tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan petani.Lewat SKPD, Pemerintah diharapkan harus benar-benar mengutamakan pembangunan yang berskala prioritas. (JP)
