WahanaNews.co I Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup
TPL yang berjumlah ratusan orang, kemarin melakukan aksi unjuk rasa di kantor
Bupati Toba dan Kantor DPRD Toba, Selasa (29/06/2021).
Baca Juga:
Bupati Pakpak Bharat Terima Bantuan Taman Dancing Fountain dari PT. TPL
Dalam rilis yang diterima WahanaNews.co mereka menyerukan
agar menerbitkan surat rekomendasi pencabutan izin konsesi PT TPL kepada
Pemerintah Pusat melalui Menteri LIngkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya
Bakar.
Pengunjuk rasa terdiri atas kaum perempuan dan laki-laki.
Baik perempuan maupun laki-laki mengenakan kain selendang khas Batak, ulos.
Ulos dililitkan di leher atau menggantung di bahu dan memakai masker.
Baca Juga:
PT TPL Sektor Habinsaran Berikan 30.000 Bibit Kopi dan Adakan Pelatihan
Mereka membawa poster dan spanduk bertulis antara lain, "Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Jangan tutup Mata, Tutup TPL", "NKRI Harga Mati, TPL Warga
Mati", "Tutup TPL", "Palao TPL, Save Tano Batak",
"Cabut Konsensi TPL dari Tanah Adat",
"Hentikan Kriminalisasi dan Intimidasi terhadap Masyarakat Adat di
tano Batak", "Wujudkan reforma Agraria Sejati", "Selamatkan Tano batak dari Limbah
TPL", "Selamatkan Hutan Tano Batak dari Aktivitas Penggundulan oleh
PT TPL".
Lewat pukul 11.oo WIB, setelah tiba di kantor Bupati,
pimpinan aksi dan beberapa perwakilan masyarakat bergantian orasi. Mereka
penyampaian tuntutan. Awalnya, massa disambut wakil Bupati Toba Tony
Simanjuntak.
Tony janji menerima semua tuntutan dan akan menyampaikannya
kepada bupati Toba Poltak Sitorus, yang sejak pagi sampai siang disebut
mengikuti pertemuan di Parapat. Massa tetap mendesak Wakil Bupati agar segera
memberitahukan kepada bupati untuk hadir, menerima aspirasi pengunjukrasa,
berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL.
Setelah proses negosiasi alot, diputuskan menunggu bupati
hadir dalam 3 jam berikutnya. Massa bergeser ke kantor DPRD Toba.
Di kantor DPRD Toba, massa disambut Sekretaris Dewan.
Massa merasa berdalih kehadiran Aliansi Gerakan rakyat
(Gerak) Tutup TPL untuk bertemu langsung dengan DPRD Toba, bukan dengan
Sekretaris Dewan.
Setelah menunggu 1 jam lebih, tidak seorang pun anggota DRRD
Toba hadir, dmonstran kesal dan menyatakan sikap dengan menyegel kantor DPRD
Toba. Kemudian, massa kembali ke halaman kantor bupati Toba.
Ditunggu demonstran lebih empat jam, akhirnya Bupati Toba
Poltak Sitorus menemui massa.
Bupati tiba sore, sekira pukul 15.30 Wib. Koordinator
lapangan Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL antara lain Benget Sibuea,
Jhontoni Tarihoran, Sammas Sitorus dan Rikardo Pangaribuan, bergantian
menyampaikan tuntutan kepada bupati, yang intinya menyerukan "Tutup TPL".
Tuntutan Aliansi Gerak Tutup TPL berisi enam butir yakni, pertama, cabut izin
konsesi PTTPL dari Tano Batak. Kedua, wujudkan Reforma Agraria sejati. Ketiga,
hentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat adat Tano Batak.
Keempat, selamatkan Tano Batak dari limbah PTTPL.
Selanjutnya, selamatkan hutan Tano Batak dari aktivitas
penggundulan oleh PT TPL. Keenam, Aquafarm, PT TPL, Japfa segera angkat kaki
dari Tano Batak. Danau Toba Indah tanpa PT TPL.
Menanggapi pengunjuk rasa, Bupati Toba Poltak Sitorus
menyampaikan pihaknya mengayomi masyarakat.
"Kita sampaikan kami sebagai pemerintahan selalu
berpihak kepada masyarakat. Hati kami, pikiran kami harus pada rakyat. Tentunya
seperti bapak kepada anak, tetap juga mengayomi," ujar Bupati Toba Poltak
Sitorus.
Bupati Toba Poltak Sitorus lalu mengajak demonstran duduk
bersila di lantai parkiran kantor Bupati, di lantai dasar, dekat tangga. Bupati
mengajak massa berdialog secara adat,
yaitu "Martonggo Raja" atau musyawarah
mufakat.
Bupati dan pengunjuk rasa duduk bersila di lantai, tanpa
alas, berhadap-hadapan. Poltak Sitorus didampingi antara lain Sekda Pemkab Toba
Audi Murphy Sitorus, dan Asisten II Sahat Manullang.
Massa aksi menyampaikan berbagai tuntutan, agar bupati
menerbitkan surat rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya Bakar untuk mencabut konsesi TPL dari Kabupaten Toba.
Hanya dengan menutup operasional PT TPL, masyarakat mampu
bekerja di tanah adatnya dan lingkungan bisa diselamatkan dari kerusakan
ekosistem lingkungan, sebagaimana konsep Poltak saat kampanye Pilkada 2019,
"Batak Na Raja".
Sodorkan Surat Dukungan
Orator aksi Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL, Sammas
Sitorus, di penghujung unjuk rasa mendesak pemerintah daerah, yakni bupati Toba
dan DPRD Toba untuk menandatangani selembar surat pernyataan sikap bahwa Bupati
dan DPRD mendukung aksi dan tuntutan Aliansi Gerak Tutup TPL.
Namun bupati melalui sekertaris daerah menolak untuk
menandatangani dengan alasan administrasi surat menyalahi aturan. Namun bupati
dan sekda menjamin, dan bertanggung jawab bahwa Rabu (30/06/2021) akan
memberikan surat pernyataan sikap terkait Aliansi Gerak Tutup TPL dan langsung
mengantar ke posko Gerak Tutup TPL di Balige atau Porsea.
Pimpinan aksi pun meminta semua insan pers yang hadir untuk
meliput dan merekam pernyataan tersebut.
Pimpinan aksi menyatakan, unjuk rasa ini merupakan awal dari
aksi aksi besar yang akan datang.
"Ketika janji yang dilontarkan oleh bupati dan
sekda tidak ditepati, maka akan lebih membakar semangat masyarakat untuk
bergerak, sekaligus ini bukan akhir dari perjuangan melainkan awal dari gerakan
besar yang akan lahir," ujar orator. (tum)
