Sumut.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran meminta pemerintah pusat bergerak cepat menghadapi ancaman penyusutan muka air Danau Toba yang dinilai dapat berdampak luas terhadap sektor perikanan budi daya dan lingkungan hidup.
MARTABAT Prabowo-Gibran juga mendorong pemerintah daerah bersama pengelola kawasan otorita Danau Toba memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi krisis ekologis di kawasan tersebut.
Baca Juga:
Dukung Sinergi Imigrasi dan Sumut, MARTABAT Prabowo-Gibran: Danau Toba Harus Jadi Gerbang Global
Organisasi relawan nasional itu menilai penyusutan muka air danau dapat memengaruhi sektor pariwisata serta stabilitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas di sekitar Danau Toba.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan penurunan muka air Danau Toba tidak boleh dipandang sebagai persoalan musiman biasa, melainkan sinyal serius yang harus direspons melalui langkah mitigasi terpadu berbasis sains dan teknologi.
“Danau Toba adalah aset strategis nasional dan wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Jika ancaman ekologinya diabaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan nelayan KJA, tetapi juga masyarakat, pelaku wisata, hingga keberlangsungan ekonomi kawasan,” kata Tohom Purba, Selasa (26/5/2026).
Baca Juga:
Pemerintah Perkuat Sinkronisasi Master Plan Danau Toba, MARTABAT Prabowo-Gibran: Momentum Transformasi Pariwisata
Menurut Tohom, potensi penurunan muka air hingga dua meter sebagaimana diperingatkan para ahli harus menjadi momentum mempercepat tata kelola kawasan otorita Danau Toba yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan iklim global.
“Perubahan iklim sekarang bergerak lebih agresif. Negara harus hadir dengan sistem monitoring berbasis satelit, peringatan dini cuaca ekstrem, hingga pemetaan kualitas air secara real time agar masyarakat tidak selalu terlambat menghadapi bencana ekologis,” ujarnya.
Ia menilai ancaman kematian massal ikan di keramba jaring apung dapat memukul rantai ekonomi masyarakat sekitar danau apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat koordinasi lintas sektor mulai dari lingkungan hidup, perikanan, BMKG, hingga pengelola kawasan otorita Danau Toba.
“Danau Toba tidak boleh hanya dibangun dari sisi infrastruktur pariwisatanya saja, tetapi juga ketahanan ekologinya. Pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal,” katanya.
Tohom mengatakan penumpukan limbah organik dan rumah tangga di dasar danau juga menjadi persoalan serius yang perlu ditangani melalui pendekatan jangka panjang.
Menurutnya, revitalisasi lingkungan Danau Toba harus menjadi gerakan bersama agar kualitas air tetap terjaga.
“Kalau kualitas air terus menurun, maka ancaman terhadap perikanan, wisata, dan kesehatan lingkungan akan semakin besar. Ini menyangkut masa depan kawasan strategis nasional,” ucapnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan pengembangan kawasan otorita Danau Toba harus diarahkan menjadi model pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi dan teknologi modern.
“Danau Toba punya nilai geopolitik, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang sangat besar. Kawasan ini bisa menjadi contoh bagaimana Indonesia membangun kawasan aglomerasi wisata yang tetap menjaga daya dukung alamnya,” katanya.
Ia juga meminta agar pemerintah memperkuat edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha KJA terkait mitigasi cuaca ekstrem dan pola pengelolaan lingkungan perairan yang sehat.
“Kesadaran kolektif masyarakat menjadi faktor penting. Jika semua pihak bergerak bersama, Danau Toba tetap bisa menjadi kebanggaan nasional sekaligus sumber penghidupan yang berkelanjutan,” ujar Tohom.
Sebelumnya, Ahli Penginderaan Jauh Satelit IPB University Prof Jonson Lumban Gaol mengungkapkan muka air Danau Toba terus mengalami penurunan sejak Juni 2025 hingga Maret 2026.
Penurunan ini berpotensi menyusut hingga dua meter apabila musim kemarau berkepanjangan akibat kombinasi El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif terus terjadi pada 2026.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
