WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Dairi yang langsung melakukan konsolidasi pembangunan daerah setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
MARTABAT Prabowo-Gibran menilai percepatan pembangunan infrastruktur, penataan aset daerah, serta penguatan budaya gotong royong merupakan fondasi penting dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Dairi.
Baca Juga:
KEK Sei Mangkei Pacu Industri Oleofood dan Biodiesel, MARTABAT Prabowo-Gibran: Hilirisasi Harus Jadi Mesin Ekonomi Rakyat
Menurut organisasi tersebut, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah saat ini akan menentukan kesiapan Dairi dalam menghadapi berbagai peluang investasi dan pengembangan ekonomi pada masa mendatang.
MARTABAT Prabowo-Gibran juga menilai upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Dairi sebagai salah satu wilayah strategis dalam pengembangan KEK Kardaiba atau Kawasan Ekonomi Khusus Karo-Dairi-Pakpak Bharat yang sedang diperjuangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Utara.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan capaian WTP selama 12 kali berturut-turut harus menjadi modal untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Baca Juga:
Ancaman Kematian Massal Ikan di Danau Toba, MARTABAT Prabowo-Gibran: Butuh Sistem Peringatan Dini Modern
"Keberhasilan memperoleh WTP tentu patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu diterjemahkan menjadi pembangunan nyata yang dirasakan masyarakat. Langkah cepat Bupati Dairi menggelar rapat kerja dan mengevaluasi pembangunan menunjukkan adanya komitmen untuk bergerak lebih cepat," kata Tohom, belum lama ini.
Menurutnya, program gotong royong yang melibatkan masyarakat dalam perbaikan jalan, drainase, jembatan, dan lingkungan memiliki nilai strategis karena mampu memperkuat partisipasi publik sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di pedesaan.
"Semangat gotong royong adalah kekuatan besar masyarakat Dairi. Ketika pemerintah dan masyarakat bergerak bersama, biaya pembangunan bisa lebih efisien dan hasilnya akan lebih cepat dirasakan oleh warga," ujarnya.
Tohom menilai percepatan pembangunan fisik yang ditargetkan mulai berkontrak pada Juni 2026 menjadi langkah penting untuk meningkatkan konektivitas kawasan.
Menurutnya, infrastruktur yang baik merupakan syarat utama apabila Dairi ingin menjadi bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan dataran tinggi Sumatera Utara.
"Ke depan, daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas infrastruktur, konektivitas logistik, kemudahan investasi, dan kesiapan sumber daya manusianya," katanya.
Ia menilai upaya Bupati Dairi melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan aset daerah juga merupakan langkah yang tepat.
Aset pemerintah yang selama ini kurang produktif harus dioptimalkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
"Daerah yang ingin tumbuh cepat harus mampu mengelola seluruh asetnya secara produktif. Aset yang menganggur harus diubah menjadi aset yang menghasilkan nilai ekonomi, mendukung investasi, dan membuka peluang usaha baru," ujarnya.
Tohom mengatakan Kabupaten Dairi memiliki posisi strategis dalam gagasan pembentukan KEK Kardaiba yang mengintegrasikan potensi pertanian modern, industri pengolahan, pariwisata, serta perdagangan regional di kawasan Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat.
"KEK Kardaiba memiliki prospek besar karena kawasan ini memiliki kekuatan pada sektor pertanian, komoditas hortikultura, pariwisata alam, serta kedekatan dengan berbagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Karena itu persiapan infrastruktur dan tata kelola daerah harus dimulai sejak sekarang," katanya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan konsep pengembangan kawasan terpadu seperti KEK Kardaiba sangat sejalan dengan arah pembangunan nasional yang mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah metropolitan besar.
"Yang dibangun bukan hanya satu kabupaten, melainkan sebuah ekosistem ekonomi regional yang saling terhubung. Ketika Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat mampu terintegrasi dalam satu kawasan ekonomi, maka daya tarik investasi, peluang kerja, dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat secara signifikan," ujarnya.
Menurut Tohom, langkah Pemerintah Kabupaten Dairi yang mulai fokus pada percepatan pembangunan fisik, penataan aset, serta penguatan partisipasi masyarakat dapat menjadi modal awal yang kuat dalam mendukung terwujudnya KEK Kardaiba di masa mendatang.
"Jika konsistensi pembangunan ini terus dijaga, Dairi berpotensi menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Utara yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," kata Tohom.
Sebelumnya, Bupati Dairi Vickner Sinaga menggelar rapat kerja bersama jajaran pemerintah daerah setelah Kabupaten Dairi kembali meraih opini WTP dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.
Rapat tersebut membahas percepatan pembangunan daerah, evaluasi program gotong royong masyarakat, penanganan infrastruktur, serta optimalisasi aset daerah.
Pemerintah Kabupaten Dairi juga menargetkan seluruh proyek fisik tahun anggaran 2026 dapat segera memasuki tahap kontrak kerja mulai Juni mendatang.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
