WahanaNews.co I Cipayung Plus Dairi yang terdiri dari
DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dairi, Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI) Dairi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Dairi dan Kesatuan
Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Dairi menghadiri Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Dairi, Senin (05/07/2021).
Baca Juga:
Jejak Ekab Bupati Dairi 2019-2024 (Bag 5): Layanan RSUD Sidikalang Membaik
Tujuan kehadiran Cipayung Plus Dairi untuk menyampaikan aspirasi
agar Bupati Dairi segera mencopot Camat
Silima Pungga Pungga Horas Pardede dan menolak beroperasinya PT DPM di
Kabupaten Dairi.
Ketua DPC GMNI Dairi Firman Lingga mengatakan mereka menaati
intruksi pemerintah untuk tidak berkerumun dan menjaga prokes mengingat
meningkatnya kasus Covid 19 di Kabupaten Dairi.
Baca Juga:
Warga Sebut Eddy Keleng Ate Berutu Berhasil, Layak Pimpin Dairi Dua Periode
"Oleh sebab itu kami datang langsung ke rapat paripurna ini
untuk menyampaikan aspirasi. Kami juga sadar jikalaupun kami melakukan aksi,
belum tentu bupati mau menghadapi dan menerima aksi unjuk rasa kami. Kami juga
sadar sidang paripurna ini adalah momentum yang tepat bagi kami untuk
menyuarakan tuntutan kami," kata Firman.
Indra Angkat Ketua PMII Kabupaten Dairi mengatakan sangat
menyayangkan tindakan arogan Camat Silima Pungga Pungga Horas Pardede terhadap
masyarakat.
"Tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik.
Masyarakat berhak di penuhi hak nya dan camat wajib mengakomodir kepentingan
masyarakat. Harusnya camat menjadi pengayom dan penengah untuk menyelesaikan
masalah masyarakat. Bagaimana visi misi Dairi Unggul dapat terwujud jika
tindakan tidak terpuji dalam menghadapi masyarakat dibiarkan," kata Indra.
Zazirah Simbolon kader HMI Kabupaten Dairi juga mengingatkan
Bupati Dairi.
"Bupati harus ingat, bahwa bapak dipilih oleh rakyat dan
sudah seharusnya memilih pejabat yang santun dan bermoral. Kami meminta agar
pak bupati secepatnya memberikan tindakan tegas terhadap Horas Pardede dan
secepatnya copot beliau dari jabatan Camat Silima Pungga Pungga. Agar pelayanan
masyarakat yang baik dan memuaskan masyarakat dapat terealisasi dengan baik.
Proses penentuan camat kedepannya harus lebih selektif, dan ditekankan bahwa
mereka adalah pelayan masyarakat, bukan Penyeggak Masyarakat," kata Zazirah.
Hal serupa juga disampaikan oleh Samsul Nainggolan
selaku Ketua KAMMI Kabupaten Dairi.
"Tindakan camat justru membuat kita semakin jauh dari visi misi
Dairi unggul. Bagaimana kita bisa unggul apabila pejabatnya arogan dan tidak
beretika. Tolonglah pak bupati secepatnya menindak tegas Horas Pardede, bila
perlu copot saja dari posisi camat," kata Samsul.
Suryadi Dabutar Sekretaris DPC GMNI DAIRI menambahkan, GMNI
sudah membuat rilis pers mengecam tindakan Horas Pardede, tetapi hingga hari
ini Bupati tidak memberikan respon apapun.
"Itulah alasan kami hari ini menemui bupati dan anggota DPRD
Kabupaten Dairi dalam rapat paripurna. Supaya pak bupati dengar langsung
aspirasi kami dan tidak ada alasan untuk pura-pura tidak tahu," kata Suryadi.
Sikap Tolak PT Dairi Prima Mineral (DPM)
Terkait PT DPM Zazirah
Simbolon kader HMI Kabupaten Dairi menyayangkan tindakan DPM yang kurang
terbuka terhadap masyarakat mengenai tambang yang hadir di kabupaten Dairi. Seolah
olah tertutup dan masalah tambang hanya diketahui oleh pejabat pejabat di Dairi.
Indra Angkat ketua PMII kabupaten Dairi melanjutkan, dampak
kerusakan yang akan ditimbulkan sangat berbahaya. Korbannya tidak hanya
generasi saat ini, tetapi generasi yang akan datang juga menjadi korban.
Hal senada juga disampaikan Samsul Nainggolan ketua KAMMI
kabupaten Dairi. PT. DPM lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kebaikan.
Dampak positif ekonomi tidak mampu menutupi kerusakan yang ditimbulkan.
Suryadi Dabutar Sekretaris DPC GMNI DAIRI mennyampaikan, pemerintah
jangan hanya mendengar suara yang mendukung.
"Kami juga berhak didengar. Kami juga warga negara Dairi.
Kami lahir disini dan besar disini. Hasil pertanian udah menjadi sumber utama
penghidupan kami," kata Suryadi.
Firman Lingga ketua DPC GMNI kabupaten Dairi menambahkan,
mereka tidak anti dengan investasi. Hanya saja masuknya investasi jangan sampai
mengangkangi hak rakyat.
"Masih belum beroperasi saja sudah berani mengangkangi hak
rakyat, apalagi jikalau sudah beroperasi. Hingga saat ini banyak konflik
agraria yang terjadi antara masyarakat dengan korporasi. Dalam konflik tersebut
justru pemerintah tidak mampu menghadapi kekuatan korporasi," katanya.
"Apapun yang terjadi, kami Cipayung Plus
Kabupaten Dairi menolak PT. DPM Beroperasi di kabupaten Dairi. Lebih baik bupati
fokus mengembangkan komoditi yang berasal dari Dairi," tandas para Ketua
organisasi kelompok Cipayung plus Dairi itu. (tum)
