SUMUT.WAHANANEWS.CO,-
Pasangan suami istri lansia di Desa Sipakpahi, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, hidup dalam kemiskinan tanpa bantuan pemerintah.
Solhot Silaban (64) dan istrinya, Rosmian Marbun, tinggal di rumah sederhana berukuran 3x5 meter, berdinding papan dan berlantai semen. Solhot bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan pas-pasan, hanya cukup untuk membeli beras dan lauk seadanya.
Baca Juga:
Pesta Seks Tukar Pasangan di Jakarta dan Bali Dibongkar Polisi, Videonya Dijual
Kehidupan mereka semakin terasa pilu ketika melihat tetangga menerima bantuan sosial, sementara mereka terabaikan.
"Jangankan beras, susu lansia pun tak pernah kami rasakan," ungkap Rosmian dengan air mata berlinang.
Pasangan ini berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka.
Baca Juga:
Palsukan Tanda Tangan dan Raup 583 Miliar, Pasutri di Medan Dituntut 5 Tahun Penjara
"Sedikit bantuan saja sudah sangat berarti bagi kami," harap Solhot.
Namun, Kepala Desa Sipakpahi, Odor Maria Marbun, membantah tudingan tersebut.
Ia menyatakan Solhot dan Rosmian belum pernah melapor ke pemerintah desa dan tidak mau berkomunikasi dengannya.
Odor bahkan menuduh pasangan lansia ini sengaja pindah dari Pekanbaru untuk merusak citranya sebagai kepala desa.
"Mereka pindah dari Pekanbaru untuk merusak pemerintahan saya," tegas Odor yang di konfirmasi wartawan melalui seluler nya pada Senin (3/2/2025) pagi.
Ia juga menilai masih banyak warga lain yang lebih berhak menerima bantuan.
Pernyataan Kades ini menuai kontroversi.
Tanggapannya yang meminta agar berita ini tidak diperpanjang dan tudingan terhadap motif kepindahan pasangan lansia tersebut memicu pertanyaan tentang transparansi dan kepedulian pemerintah desa terhadap warganya yang membutuhkan.
Kisah Solhot dan Rosmian menyoroti pentingnya aksesibilitas bantuan sosial bagi seluruh warga, termasuk mereka yang mungkin kurang mampu mengakses informasi atau bantuan pemerintah.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya pemerintah daerah untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Siapa yang salah? Apakah memang ada kekeliruan dalam penyaluran bantuan, atau ada hal lain yang perlu diungkap?
Perlu investigasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi dan memastikan keadilan bagi semua warga.
[REDAKTUR : HADI KURNIAWAN]
