Sumut.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran mendesak anggota DPR RI dan DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan (dapil) Karo, Dairi, dan Pakpak Barat untuk segera menyuarakan aspirasi masyarakat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Desakan itu terkait kebutuhan mendesak akan alokasi anggaran pelebaran Jalan Merek–Sidikalang yang saat ini dinilai tidak layak secara kapasitas dan rawan kecelakaan.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi PLN yang Siap Beri Kompensasi ke Semua Pelanggan Terdampak Blackout 2 Mei Lalu
Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa jalur tersebut merupakan urat nadi penghubung antar kabupaten di kawasan pegunungan Sumatera Utara yang sangat vital bagi distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.
“Pelebaran jalan Merek–Sidikalang bukan lagi wacana opsional, tetapi kebutuhan strategis. Tanpa peningkatan kapasitas jalan ini, ekonomi lokal akan terus tersendat dan keselamatan pengguna jalan terancam,” beber Tohom, Kamis (22/5/2025).
Ia menilai, jika pemerintah pusat bisa menggelontorkan anggaran besar untuk proyek preservasi Jalan Medan–Berastagi yang hasilnya justru menuai sorotan karena dinilai “asal jadi”, maka sudah sepantasnya jalan Merek–Sidikalang memperoleh perhatian serius.
Baca Juga:
Pelabuhan Patimban Terus Digenjot, MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Pemerintah Pusat yang Terus Awasi Pembangunan Kawasan Metropolitan Rebana
Menurutnya, keadilan pembangunan harus menyentuh kawasan pedalaman dan daerah tinggi yang kerap terabaikan.
“Jangan hanya proyek di jalur utama yang dikawal ketat, sementara akses penunjang seperti Merek–Sidikalang dibiarkan seperti anak tiri. Pemerataan pembangunan yang menjadi semangat Presiden Prabowo Subianto harus diterjemahkan dengan kerja konkret oleh jajaran menteri dan anggota dewan,” tegasnya.
Tohom memaparkan bahwa kondisi jalan tersebut saat ini tidak memadai untuk menampung pertumbuhan kendaraan, terlebih saat musim panen dan hari besar nasional.
Tidak jarang terjadi antrean panjang, bahkan kecelakaan tunggal akibat sempitnya jalur dan minimnya penerangan serta marka jalan.
“Masyarakat di kawasan Karo, Dairi, dan Pakpak Barat adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini. Sudah selayaknya mereka mendapatkan akses infrastruktur yang memadai, tanpa harus terus-menerus menjadi bagian yang dipertimbangkan belakangan,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa jalan Merek–Sidikalang sebenarnya memiliki potensi sebagai koridor alternatif untuk mempercepat konektivitas lintas kabupaten.
Jika pelebaran dan perbaikan dilakukan, maka bukan hanya pergerakan barang dan orang yang terbantu, tetapi sektor pariwisata dan pertanian lokal pun akan melonjak drastis.
“Kawasan pegunungan seperti Karo–Dairi–Pakpak Barat tidak akan tumbuh jika aksesnya terhambat. Kami meminta komisi infrastruktur di DPR dan DPRD Sumut aktif memanggil Menteri PU dan Balai Jalan untuk membicarakan ini secara serius,” ujar Tohom.
Sebelumnya, proyek preservasi Jalan Nasional Medan–Berastagi Sesi I sepanjang 20 kilometer yang dikebut Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut mendapat sorotan tajam karena mutu pengerjaannya dinilai buruk.
Pekerjaan yang diduga dilakukan dengan sistem “kejar tayang” tersebut telah menimbulkan kerusakan dini pada drainase, paching, dan tembok penahan tanah (TPT), bahkan sebelum proyek sepenuhnya rampung.
Ironisnya, proyek bernilai kontrak lebih dari Rp126 miliar itu justru mengesampingkan standar kualitas pembangunan infrastruktur jalan nasional.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena tujuan proyek tersebut adalah untuk meningkatkan konektivitas antar kabupaten dan mengangkat ekonomi masyarakat Sumut bagian tengah.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
