Sumut.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, menilai bahwa kehadiran dan pengoperasian PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, harus dilihat sebagai peluang strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Karo-Dairi-Pakpak yang selama ini terbilang tertinggal secara struktural.
DPM disebut berpotensi menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya, yang secara langsung bisa memicu pemerataan pembangunan di kawasan hinterland Sumut tersebut.
Baca Juga:
Pemicu Lompatan Pembangunan, MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung KEK Sei Mangkei Sebagai Simbol Ekonomi Mandiri
“Pengoperasian DPM bukan sekadar tambang, ini adalah katalis transformasi regional. Kalau ditangani dengan akuntabilitas dan tata kelola yang kuat, dia bisa mendorong pembangunan jalan penghubung, sarana kesehatan, pendidikan, bahkan sistem logistik terpadu untuk tiga kabupaten,” ujar Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Senin (28/7/2025).
Ia menyebut bahwa kawasan Karo-Dairi-Pakpak perlu diposisikan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru Sumut, seiring dengan target Pemprov yang mengarah ke pertumbuhan 7,6 persen pada 2029.
Tohom menyampaikan bahwa infrastruktur tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi bisa didorong melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan mekanisme penguatan fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Nilai Tambang Dairi Prima Mineral Lebih Percepat Pembangunan Jalan Karo–Dairi–Pakpak
“Dengan proyeksi kenaikan PAD dari operasional DPM, pemerintah daerah punya ruang fiskal lebih besar untuk membangun infrastruktur publik yang selama ini kurang tersentuh,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil dalam memastikan manfaat tambang benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa kehadiran DPM bisa menjadi pengungkit bagi terbentuknya kawasan pertumbuhan lintas kabupaten yang saling terintegrasi secara ekonomi.
“Kita butuh pendekatan aglomeratif, bukan hanya lihat Dairi sebagai lokasi tunggal tambang. Harus dilihat juga bagaimana multiplier effect-nya bisa merembet ke Karo dan Pakpak Bharat, baik dari sisi konektivitas maupun produktivitas masyarakat,” jelasnya.
Ia menyarankan agar roadmap pembangunan kawasan ini diselaraskan dengan fase produksi DPM dan masuk ke rencana tata ruang daerah.
Lebih jauh, Tohom menilai bahwa pengembangan industri turunan dari hasil tambang juga bisa dikejar dalam jangka menengah, sehingga tidak hanya mengandalkan komoditas mentah.
“Jangan sampai kita ulang kesalahan masa lalu: tambang diambil, daerah tetap miskin. Sekarang harus ada hilirisasi lokal minimal di level regional Sumatera Utara,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov Sumatera Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) menyatakan bahwa keberadaan DPM sangat diharapkan untuk mendongkrak realisasi investasi daerah yang ditargetkan mencapai Rp 53,7 triliun.
Kepala Dinas PMPTSP, Dr. H. Faisal Arif Nasution, mengungkapkan pentingnya konstruksi dan produksi DPM dimulai segera agar bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
