WAHANANEWS.CO, Jakarta - Langkah nyata yang diambil DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menangani sengketa lahan petani Simpang Gambus dengan PT Socfindo mendapatkan apresiasi dari Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran.
Penyelesaian persoalan ini dinilai bukan hanya menjadi solusi atas ketidakadilan agraria yang telah berlangsung puluhan tahun, tetapi juga membuka jalan bagi percepatan pembangunan kawasan strategis Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pusat ekonomi dunia.
Baca Juga:
Çelebi Aviation Resmi Operasi di Kualanamu, Sumut Disiapkan Jadi Pusat Logistik Baru
“Kami memberikan apresiasi kepada DPR RI dan Pemkab Batu Bara yang dengan tegas menunjukkan komitmen menyelesaikan konflik pertanahan yang sudah terlalu lama membelenggu kemajuan daerah,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, Senin (23/6/2025).
Menurut Tohom, penyelesaian sengketa lahan di Batu Bara merupakan langkah fundamental jika pemerintah serius ingin menjadikan Kuala Tanjung sebagai simpul logistik nasional dan kawasan ekonomi bertaraf internasional.
Dengan status lahan yang bersih secara hukum dan sosial, pembangunan bisa berjalan tanpa hambatan, dan masyarakat pun dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
Baca Juga:
Prabowo Putuskan Empat Pulau Menjadi Milik Provinsi Aceh
“Investasi dan pembangunan hanya bisa tumbuh di atas fondasi keadilan. Dan keadilan pertama yang harus ditegakkan adalah hak masyarakat atas tanahnya sendiri,” tegas Tohom.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa langkah Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, yang mendorong relokasi aktivitas bongkar muat ke Pelabuhan Kuala Tanjung merupakan strategi cerdas untuk mengefisienkan rantai pasok sektor pertanian dan perkebunan di kawasan tersebut.
“Pemikiran Bupati Batu Bara agar ekspor dipusatkan dari Kuala Tanjung adalah visi yang sangat relevan. Dengan begitu, biaya logistik bisa ditekan, daya saing produk meningkat, dan ekonomi lokal akan tumbuh lebih cepat,” katanya.
