WahanaNews-Sumut I Pasca pertemuan Tim 11 Ajak Tutup
TPL, yang diwakili Togu Simorangkir dengan Presiden Joko Widodo di Istana
Negara, Jumat (06/08/2021) lalu, masyarakat Kawasan Danau Toba menanti keputusan
Presiden apakah PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk. ditutup secara permanen atau akan
tetap beroperasi.
Baca Juga:
Kemen ATR/BPN Budi Situmorang : Ada 1.482 Pelanggaran Tata Ruang di kawasan Danau Toba, di Samosir 11 Kasus
Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Jendela Toba, Pemerhati Lingkungan
Hidup serta Pembangunan dan Pariwisata di Kawasan Danau Toba (KDT), Mangaliat
Simarmata kepada Sumut.WahanaNews.co Minggu, (15/08/2021).
Magaliat mengatakan, jauh-jauh hari dan sampai kini sudah
banyak orang/pihak lembaga, ormas, komunitas, dll, menyampaikan kepada
Pemerintah/Negara dan publik tetang kehancuran ekosistim di KDT yang salah satu
kerusakan ekosistim itu diakibatkan PT TPL.
Baca Juga:
Gairahkan Perekonomian Petani dan Pedagang, TPL Gandeng UMKM Suburkan Hutan Industri di Kawasan Danau Toba
"Secara pribadi saya sudah pernahmengkategorikan ada
upaya penghancuran KDT-Tanah Leluhur Bangso Batak secara sistematis dari
berbagai aspek dan sektor. Eeehhh,,, sempatlah awak simpan penilaian ini
dengantelah ditetapkan negara KDT sebagai kawasan strategis nasional,
sebagai destinasi pariwisata yang bertaraf internasional, Geopark Kaldera Toba
(GKT) ditetapkan UNESCO sebagai geopark internaional/dunia, sebagai lumbung
pangan, taman herbal, dan banyak aspek lainnya dalam menjaga keseimbangan alam
KDT dan danau Tobanya," kata Mangaliat.
Menurutnya, pemerintah pusat sangat jelas telah begitu
serius membangun KDT dengan berbagai proyek pembangunan baik itu fisik dan non
fisik.
Pemerintah telah menganggarkan dana yang cukup besar, sekitar
Rp 4 Triliun dari APBN guna mendukung pembangunan di KDT.
Juga telah melakukan berbagai promosi keberbagai negara
serta mengundang para investor agar turut mendukung kemajuan di KDT, dan
beberapa investor sudah mulai berminat berinvestasi.
Presiden memerintahkan pembangunan KDT harus dikebut dan
diharapkan pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat diselesaikan akhir tahun
2022.
Presiden Jokowi telah beberapa kali berkunjung ke KDT beserta
para menterinya.
"Dalam kunjungannya Bapak Jokowi dengan jelas dan tegas
menyatakan akan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang merusak ekosistim KDT
serta perusahaan yang mencemari Danau Toba dan juga akan melakukan konservasi.
Saat ini sudah banyak hutan di kawasan danau toba yang gundul, yang dilakukan
oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab terutama oleh TPL," kata
Mangaliat.
Mangaliat juga mengemukakan, masyarakat yang merasa korban
TPL sudah beberapa kali melakukan aksi menolak kehadiran PT TPL.
Sebagai rangkaian aksi tersebut Tim 11 yang dipimpin Togu
Simorangkir, telah melakukan aksi jalan kaki dari Toba ke Jakarta untuk
menjumpai Presiden, menyampaikan aspirasi tentang keadaan terkini KDT yang
sudah semakin sekarat dengan kehadirannya TPL selama lebih 30 tahun.
"Karena hanya Togu Simorangkir yang diterima Presiden disebabkan
Covid, pada pertemuan tersebut telah disampaikan dokumen alasan-alasan dasar
dan pokok yang sudah dirumuskan oleh
Aliansi Gerak Tutup TPL agar Presiden berketetapan hati mengambil kebijakan mencabut
izin PT TPL," jelasnya.
"Dalam pertemuan tersebut, presiden mengatakan akan mempelajari dokumen yang
telah dirumuskan oleh Aliansi Gerak Tutup TPL tersebut," lanjutnya.
Ketua Jendela Toba itu menyebut dengan diterimanya dokumen, berharap
Presiden akan mengambil kebijakan mencabut izin operasional PT TPL untuk
penyelamatan KDT yang sudah diambang kehancuran.
"Dicabutnya izin PT TPL itu tentu akan berdampak
pada kebangkitan kembali primadona pariwisata KDT, demikian juga perekonomian
masyarakat disana," pungkasnya. (tum)
