WahanaNews-Sumut | Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan yang diwakili Wakil Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar menyampaikan jawaban dan keterangan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kabupaten Deli Serdang.
Kemudian tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Deli Serdang, Selasa (14/9/2021).
Baca Juga:
Keluarga Korban Serangan Prajurit TNI di Deli Serdang Tuntut Keadilan
Wakil Bupati HM Ali Yusuf Siregar menjelaskan atas RANPERDA Kabupaten Deli Serdang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
Diantaranya pandangan Fraksi terkait penerapan protokol kesehatan pada tahap pemilihan Kepala Desa serentak guna mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan bahaya penyebaran dan penularan Covid-19, sudah dituangkan dalam RANPERDA dengan menambah ketentuan 1 (satu) Bab dan Penyisipan 7 (tujuh) pasal baru yang mengatur mekanisme pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam Corona Virus DiSease 2019.
Selanjutnya pelaksanaan tahap pemilihan Kepala Desa serentak akan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan kriteria level pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kabupaten Deli Serdang dan arahan dari Menteri Dalam Negeri.
Baca Juga:
33 Prajurit TNI Terlibat Penyerangan di Desa Selamat, Panglima Kodam I Sampaikan Rasa Duka Mendalam
Kemudian, Wakil Bupati Deli Serdang ini juga menjelaskan atas rancangan peraturan daerah (RANPERDA) Kabupaten Deli Serdang tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Deli Serdang Nomor : 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, diantaranya dengan perubahan Nomenklatur Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sependapat bahwa perubahan ini bukan hanya untuk pemenuhan penyesuaian akan peraturan setingkat diatasnya melainkan mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran.
Serta penempatan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional harus selektif dan memiliki kompetensi the right man on the right place, berintegritas agar menghasilkan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
