WahanaNews.co I Dalam 7 hari PT Pos Indonesia
(Persero) telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai untuk wilayah DKI
Jakarta sebesar 95 persen atau 735.717 dari alokasi yang ada.
Baca Juga:
Kemenkop UKM dan PT Pos Indonesia Bersinergi Bangun 42 Pusat UMKM
Tahun ini, Kementerian Sosial menyalurkan BST secara
serentak melalui PT Pos Indonesia dengan target 10 juta KPM. Adapun anggaran
yang disediakan total Rp12 triliun.
Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos
Indonesia, Charles Sitorus mengatakan untuk wilayah DKI Jakarta, berdasarkan
data laporan rekap pengantaran tunai per provinsi, Sabtu, 31 Juli 2021, atau 7 hari
setelah dimulainya penyaluran oleh Pos Indonesia telah mencapai 95 persen.
Baca Juga:
Pemprov Jambi Tegaskan Pelarangan Mobilitas Truk Batubara, Pelanggar Akan Ditindak
Penyaluran BST dilakukan di tengah situasi PPKM dengan cara
door to door (mendatangi langsung ke rumah- rumah) Keluarga Penerima Manfaat
(KPM). Cara ini untuk mencegah kerumunan saat pembagian bantuan sosial tunai
(BST).
"Karena warga terbatas bergerak, kami yang bergerak.
Tenaga pengantar kami tambah, protokol kesehatan diperketat, seluruh karyawan yang
melakukan pengantaran sudah kami vaksin," kata Charles dalam keterangannya,
Minggu. Untuk mengejar target penyaluran BST kepada 10 juta KPM tahun ini, Pos
Indonesia menambah jumlah tenaga penyalur dan bantuan komunitas.
Seluruh petugas juru bayar maupun pegawai Pos Indonesia yang
mengantarkan BST ke rumah KPM sudah menjalani vaksinasi dua kali. Mereka juga
dilengkapi masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer.
Hal itu menunjukkan keseriusan Pos Indonesia dalam mencegah
penularan virus covid-19. Baca Juga: Ini Parah, BST Keluarga Miskin Rp 300 Ribu
Disunat Rp 250 Ribu, Polisi Bergerak "Dalam penyalurannya, Pos Indonesia
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19, dan pihak keamanan dengan
tetap mengikuti protokol kesehatan," jelas Charles.
Kepala Kantor Pos Regional II, Arifin Muchlis, mengatakan
bahwa Pos Indonesia ingin menyalurkan BST dengan cepat karena saat ini
masyarakat sangat membutuhkan uang bantuan sosial tunai ini. "Penyaluran
bantuan sosial tunai di wilayah Jakarta ini menjadi daerah yang langsung
mendapat pemantauan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta,
sehingga kami harus menyalurkan ini secara cepat dan tepat sasaran," jelas
Arifin.
Sementara itu, dalam hal validitas data KPM, Pos Indonesia
melakukan pembaruan data secara berkala kepada Kemsos serta juga menggandeng
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama-sama mengawal validnya
data PKM, memastikan kesesuaian jumlah, dan ketepatan waktu penyaluran BST.
"BPKP dari sisi akuntabilitas meyakinkan bahwa prosedur
yang dijalankan oleh Kemensos benar-benar disosialisasikan oleh lembaga di
bawahnya termasuk provinsi, hingga tingkat paling bawah, (yang kemudian) dikomunikasikan
dengan mitra yang menyalurkan," ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta, Samono.
Setiap KPM mendapatkan BST senilai Rp300.000. Untuk bulan
ini, KPM mendapatkan Rp600.000, gabungan dari Mei dan Juni. Syarat untuk bisa
menerima bantuan dari program Kemensos ini masih sama seperti sebelumnya, yakni
menunjukkan KTP dan KK asli.
Realisasi penyaluran program bantuan sosial secara nasional
saat ini tengah dikoordinasikan dan dihitung pihak PT Pos Indonesia dan
Himpunan Bank-Bank negara (Himbara) bersama Direktorat Penanganan Fakir Miskin
(PFM) Kemsos.
Jadi masih proses menunggu perhitungan. Penyaluran bantuan
PKH dan BPNT/Kartu Sembako dilakukan secara non tunai melalui jaringan Himpunan
Bank-Bank negara (Himbara) yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Adapun BST
merupakan bansos khusus yang disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos
Indonesia.
"Perlu kami sampaikan bahwa untuk PKH, dan kartu
sembako atau BPNT itu disalurkan melalui bank Himbara, bank himpunan negara,
ada BNI, BRI, kemudian Mandiri, dan satunya BTN," ujar Menteri Sosial Tri
Rismaharini.
Diharapkan melalui pemberian BST oleh pemerintah
akan memicu bergeraknya uang di tengah masyarakat di berbagai pelosok daerah
sehingga dapat menghidupkan kembali roda perekonomian, serta memompa pemulihan
ekonomi nasional. (tum)
