Sumut.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menegaskan dukungannya terhadap masyarakat yang mendesak pemerintah segera membangun infrastruktur pipa gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.
Menurut organisasi ini, keberadaan pasokan energi yang memadai adalah kunci bagi keberlanjutan investasi dan pengembangan kawasan industri tersebut.
Baca Juga:
Ikut Partisipasi Kurangi Emisi Karbon, ALPERKLINAS Apresiasi Langkah Wings Group Pasang PLTS Atap di 8 Pabriknya
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, mengatakan pemerintah tidak boleh berlarut-larut dalam menangani persoalan energi yang menjadi hambatan utama di Sei Mangkei.
“Sei Mangkei adalah simbol masa depan industri Sumatera Utara, tapi sampai hari ini kita masih bicara tentang persoalan dasar, yakni energi gas. Jika pipa gas tidak segera dibangun, jangan harap investor akan betah atau berbondong-bondong datang ke sini,” ujarnya, Selasa (19/08/2025).
Tohom mengungkapkan bahwa persoalan ini erat kaitannya dengan prinsip keadilan pembangunan. Jika kawasan industri di Jawa bisa memperoleh infrastruktur energi yang lengkap, maka KEK di Sumatera pun berhak mendapat fasilitas serupa.
Baca Juga:
Pendanaan Fosil Dunia Turun 78 Persen, Tapi Jerman dan AS Masih Gelontorkan Dana
“Investor hanya akan mau menanamkan modal bila ada kepastian pasokan energi. Kalau kebutuhan mendasar saja tidak dijawab, maka KEK Sei Mangkei hanya akan jadi papan nama,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pembangunan jaringan pipa gas menuju Sei Mangkei merupakan hal krusial.
Menurut Tohom, langkah itu akan meningkatkan daya tarik investasi, memperkuat industri hilir, sekaligus membuka lapangan kerja luas bagi warga sekitar.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa isu energi di KEK Sei Mangkei sebenarnya bagian dari persoalan yang lebih besar, yakni lemahnya perencanaan pembangunan aglomerasi industri di luar Jawa.
“Sei Mangkei ini seharusnya menjadi hub industri kelapa sawit dan kimia, tetapi tanpa gas industri hanya bisa jalan terseok-seok. Pemerintah perlu menata kembali peta besar infrastruktur energi agar kawasan industri tidak terjebak dalam ketergantungan pasokan LNG mahal atau solusi tambal sulam,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh hanya mengedepankan pembangunan jalan, rel kereta, atau pelabuhan, melainkan harus menjadikan infrastruktur energi sebagai prioritas nasional.
“Tanpa gas, industri tidak bisa hidup. Kita butuh langkah konkret, bukan sekadar janji. Jika pemerintah serius ingin menjadikan Sei Mangkei sebagai kebanggaan Sumatera Utara, maka pipa gas harus segera masuk daftar prioritas nasional,” pungkas Tohom.
Sebelumnya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke KEK Sei Mangkei, Bane Raja Manalu, menegaskan bahwa gas masih menjadi hambatan utama bagi investor di kawasan tersebut.
Ia mendorong percepatan pembangunan jaringan pipa gas agar para pelaku industri mendapat harga energi yang kompetitif.
Direktur KEK Sei Mangkei, Arif Budiman, menambahkan bahwa hingga kini kawasan tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 6.166 orang, dengan 52,7 persen di antaranya merupakan tenaga kerja lokal.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
