WahanaNews.co I Bupati Dairi, Sumatera Utara, Eddy
Keleng Ate Berutu diminta jangan bangga dengan raihan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), karena faktanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi
padatahun 2020 minus 0,94 persen.
Baca Juga:
Jejak Ekab Bupati Dairi 2019-2024 (Bag 5): Layanan RSUD Sidikalang Membaik
Hal itu dikatakan anggota DPRD Dairi,Hendra Tambunan
pada sidang paripurna penyampaian pemandangan umum anggota DPRD atas nota
pengantar bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, Rabu
(21/7/2021).
Diuraikan Hendra, pada nota pengantar Ranperda
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 yang disampaikan 5 Juli
2021,Bupati Dairi menyebut predikat WTP yang diperoleh 7 kali
berturut-turut diharapakan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam
upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur
untuk mewujudkan Dairi unggul yang mensejahterakan masyarakat dalam
harmoni keberagaman.
Baca Juga:
Warga Sebut Eddy Keleng Ate Berutu Berhasil, Layak Pimpin Dairi Dua Periode
Hendra kemudian membandingkan data yang disajikan dalam
persidangan sebelumnya, pada nota pengantar LKPJ per 19 April 2021. Kala itu,
Bupati Dairimenyebut, pertumbuhan ekonomi berada di angka minus 0,94
persen.
Berdasarkan kedua dokumen tersebut, Politisi PDI Perjuangan
itu berpendapat, terdapat kontradiksi sehingga perlu penjelasan detail.
"Bagaimana hubungan langsung WTP dengan pertumbuhan ekonomi?
Karena faktanya, tahun 2020 dengan WTP yang ke 7, pertumbuhan ekonomi justru
terpuruk di angka -0,94 persen. Ini sangat kontradiktif atau tidak
rasional," kata Hendra.
Selanjutnya, dalam nota pengantar pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD 2020, Bupati juga menguraikan terdapat Silpa sebesar
Rp114 milliar.
Menurut Hendra, angka tersebut merupakan yang
tertinggi dalam sejarah keuangan Pemkab Dairi. Hal tersebut sekaligus menjadi
indikasi ketidakmampuan dan kinerja yang rendah.
Besarnya Silpa, menjadi indikator kalau program atau proyek
pemerintahan ini tidak produktif. Pemerintah menggelontorkan uang Rp900
milliar, tetapi justru berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Ini
sekaligus indikasi kalau pembelanjaan, masih sangat jauh dari skala prioritas.
"Jadi, jangan bangga dengan WTP, karena faktanya,
pertumbuhan ekonomi justru terperosok," tegas Hendra.
Perubahan menuju Dairi ungggul, sepertinya tinggal slogan,
enak didengar tetapi jauh dari realita. Betapa tidak, ketika masyarakat didera
kesulitan ekonomi dampak covid, Bupati justru membengkakkan silpa hingga
Rp114 milliar.
"Sekali lagi, perlu penjelasan secara rasional,
bagaimana hubungan langsung WTP yang dibanggakan Bupati dan pertumbuhan
ekonomi yang terpuruk di angka -094 persen? Demikian juga antara silpa
Rp114 milliar dengan kesejahteraan rakyat. Kalau menurut saya, ini
bertolak belakang bahkan tidak punya korelasi," sebut Hendra.
Sidang paripurna itudipimpin Wakil Ketua
DPRD, Alvensius Tondang didampingi Wanseptember Situmorang. Sidang akan
dilanjutkan Kamis, (22/7/2021) dengan agenda nota jawaban Bupati terhadap
pemandangan umum anggota DPRD. (tum)
