SUMUT.WAHANANEWS.CO, Medan – Program "Makan Bergizi Gratis" yang diluncurkan pemerintah membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk meraih keuntungan. Potensi ini disampaikan dalam webinar yang digelar Alatan Asasta Indonesia bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 12 Februari 2025.
Acara tersebut menghadirkan Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Nasional BGN, Dr. Nurjaeni, SSi., MSR, dan pakar kebijakan publik, Harmada Sibuea, M.Sc., M.H. Webinar ini diikuti oleh lebih dari 100 pelaku usaha nasional, terutama dari sektor kuliner seperti katering dan jasa boga.
Baca Juga:
Survei LSI, Program Makan Bergizi Gratis Jadi Puncak Keberhasilan Prabowo di 100 Hari Pertama
Program yang Menguntungkan UMKM
Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, ibu hamil, dan menyusui di seluruh Indonesia. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk membangun 5.000 dapur sentral di 83.000 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.548 dapur akan dikelola oleh koperasi, BUMDes, dan UMKM.
"Ini kesempatan besar bagi UMKM. Mereka bisa menjadi mitra pemerintah sebagai pengelola dapur sentral, pemasok bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, susu, dan telur, serta mitra distribusi," jelas Dr. Nurjaeni.
Baca Juga:
Dinkes Sulbar Tingkatkan Pengawasan Keamanan Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah
Setiap mitra akan diminta menyediakan 3.000 porsi makanan bergizi per hari dengan harga Rp 15.000 per porsi. Jika dihitung, mitra bisa meraih keuntungan sekitar Rp 6 juta per hari. Pendaftaran sebagai mitra dapat dilakukan secara online melalui portal resmi BGN.
Peluang Besar di Sektor Pengadaan Pemerintah
Harmada Sibuea menambahkan, pengadaan pemerintah adalah peluang besar bagi pengusaha lokal. Selain Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah secara rutin menganggarkan dana untuk pengadaan konsumsi seperti snack, makan siang, dan makanan penambah daya tahan tubuh. Nilai anggarannya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
"Pemerintah juga mendorong pengusaha lokal untuk segera mengurus sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar produk mereka lebih mudah masuk dalam pengadaan pemerintah," ujarnya.
