WahanaNews-Sumut | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi unjuk rasa (Unras) depan kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Taput, Jumat (3/6/2022).
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Puluhan mahasiswa dari yang tergabung dalam DPC GMNI Taput terkait kelangkaan pupuk di Taput
Baca Juga:
Polsek Perdagangan Monitor dan Pengamanan Kegiatan Ibadah Ritual Perayaan Tahun Baru IMLEK 2576
Aksi dipimpin Frimus Nababan dan Enmo Manik. Massa aksi membawa baliho bertuliskan "DPC GMNI Tapanuli Utara Pemkab dan DPRD Tapanuli Utara Pemalas".
Dalam orasinya, Frimus Nababan mengatakan, Bupati Kabupaten Taput mempunyai misi menjadikan Taput sebagai lumbung pangan, sementara pendistribusian pupuk bersubsidi tidak merata kepada kelompok tani.
Massa aksi menuntut pemerintah atas langkanya pupuk bersubsidi di Taput dan meminta untuk sesegera mungkin mencari solusinya, sehingga petani mendapatkan pupuk tersebut.
Baca Juga:
Aniaya Pengepul Sawit Brondolan di Madina, Polisi dan 2 Anaknya Ditangkap
Menurutnya, pupuk berperan penting dalam meningkatkan produktifitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan.
Dalam unjuk rasa, GMNI Cabang Tapanuli Utara kali ini menyampaikan tuntutan, terkait tidak adanya kesatuan pendapat antara Pemkab dan DPRD, Pemkab melalui Dinas Pertanian tidak mampu menunjukkan transparansinya kepada masyarakat.
Selain itu, mereka mengganggap Ketua DPRD tidak konsisten dengan pernyataannya. "Kadis kurang memahami sistem distribusi pupuk bersubsidi dan Pemkab hanya menganggap bahwa sumber daya manusia Taput kurang," teriak Frimus Nababan dalam orasinya.
Kemudian ia juga menyampaikan orasinya, kenapa malah pemangku jabatan mengeluh harusnya masyarakat yang mengadu bukan sebaliknya.
"Pemangku jabatan hanya saling lempar tanggung jawab. Rakyat butuh transparansi realisasi bukan halusinasi. Pemkab dan DPRD Taput itu pemalas," teriaknya lagi diikuti massa aksi lainnya.
Pantauan tak seorangpun anggota DPRD Taput menemui pengunjuk rasa. Sehingga massa aksi ingin masuk ke kantor DPRD Taput. Namun, tidak diperbolehkan oleh Pihak Kepolisian dan Satpol PP Tapanuli Utara.
Usai berdebat karena tidak diperbolehkan masuk ke Kantor DPRD Taput, massa aksi menempelkan baliho serta karton di pagar kantor DPRD Taput, lalu membubarkan diri dengan tertib dibawah pengawalan pihak aparat kepolisian Polres Taput.
Ditempat terpisah seorang pemerhati pertanian tentang pendistribusian Pupuk bersubsidi Jhon Tony Pakpahan mengatakan, mendukung aksi protes GMNI dimana pendistribusian Pupuk bersubsidi semakin hilang dari peredaran, jika muncul sekali pendistribusiannya adalah tidak tepat waktu, sehingga pupuk tidak ditebus Kelompok tani dari kios, maka Pupuk bersubsidi tersebut penggunaannya tidak tepat sasaran, diduga dialihkan ke yang lain.
"Persoalan pupuk bersubsidi sudah lama terjadi, namun Kepala Dinas Kabupaten Tapanuli Utara seakan-akan terkesan tidak perduli, buktinya Program Pemerintah Tapanuli Utara mulai program Pupuk bayar pasca panen gagal, penanganan jalur hukumnya pun jalan ditempat alias dininabobokan, penanganan anggaran pembangunan di Dinas Pertanian banyak temuan BPK Kelebihan pembayaran," tegasnya. [rum]
