WahanaNews-Sumut | Ir.Parsaoran Siahaan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dari Fraksi Hanura menyampaikan pandangan umum tentang perubahan anggaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2021, Rabu (15/9) di Ruang Rapat gedung DPRD Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.
Ditengah situasi wabah Covid-19 yang masih melanda dunia saat ini, terkait pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sudah di bayang - bayangi oleh resesi ekonomi dan beban pengembalian utang untuk tahun - tahun ke depan.
Baca Juga:
Kebakaran Tujuh Rumah di Parapat bermula dari lantai dua rumah makan ayam geprek
"Maka penyesuaian P-APBD ini agar pemerintah menjelaskan, sudah sejauh mana serapan anggaran 2021 kita untuk penanganan Covid-19 sehingga dapat menentukan besar anggaran dengan acuan secara nasional penyebaran Covid 19 sudah menurun dalam waktu sisa tiga bulan,'' ujar Ir.Parsaoran Siahaan.
Kemudian terkait peningkatan sarana prasarana serta event Pariwisata, Fraksi Hanura melihat dalam Raperda perubahan APBD 2021 pemerintah Tapanuli Utara belum serius, hal ini terlihat dari alokasi pertambahan belanja relatif kecil pada sarana prasarana pariwisata, karena sektor ini sangat siknifikan menaikkan perekonomian masyarakat.
"Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan adanya semangat era Demokrasi dan masyarakat kita sangat apresiasi, namun fakta yang sering kami rasakan pada rapat -rapat dan kunjungan kerja lapangan, ternyata yang selalu ikut mendampingi adalah orang yang tidak memahami pekerjaan yang akan dikunjungi, terkadang tidak hadir samasekali mendampingi," jelasnya.
Baca Juga:
DPO Pelaku Pembuangan Mayat Wanita di Kabupaten Karo ditangkap Jatanras Poldasu
Parsaoran menambahkan mencermati nota keuangan Kabupaten Tapanuli Utara yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tapanuli Utara(DPRD Taput) Fraksi Hanura melihat banyaknya perubahan berupa pengurangan anggaran dan pergeseran anggaran dari satu sisi mungkin hal ini dianggap sebagai penghematan anggaran, tetapi dari sisi perencanaan hal ini menggambarkan lemahnya kemampuan perencanaan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
Terhadap P-APBD 2021, Fraksi Hanura perlu kiranya menyampaikan beberapa hal baik berupa pendapat yakni Bidang Pertanian, melihat upaya pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menjadi lumbung pangan pantas di beri apresiasi visi dan misi Bupati Kabupaten Tapanuli Utara menjadi lumbung pangan dengan, motto PPL adalah garda terdepan.
Namun perlu di simak dan dievaluasi terhadap prioritas RKPD tahun 2021,dimana para petani melalui kelompok sangat susah mendapatkan pupuk bersubsidi, penyuluhan bertani yang benar dan tepat, ini semua disebabkan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) kurang aktif turun kelapangan, hal ini ditemukan pada saat reses Anggota Fraksi DPRD.
