"Kurangnya koordinasi dengan kios pengecer dan distributor regulasi tentang penyaluran pupuk bersubsidi kurang transparan, maka untuk hal ini mohon penjelasan dan kami berharap ke depan pengelolaan sumberdaya ekonomi penataan sumber pangan sarana dan prasarana pertanian berjalan dengan baik," terangnya.
Peningkatan ketahanan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan, fraksi Hanura belum melihat secara nyata tentang keahlian tenaga kerja melalui pelatihan/kursus ketenaga kerjaan pemberdayaan koperasi dan UMKM masih biasa-biasa saja.
Baca Juga:
Kebakaran Tujuh Rumah di Parapat bermula dari lantai dua rumah makan ayam geprek
Peran Dinas Koperasi Usaha Menengah dan Kecil belum berdambak menggambarkan peningkatan ekonomi Masyarakat terkait BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), pada saat pembahasan komisi - komisi sebagian pengelola BUMDES telah di undang datang ke Kantor DPRD dimintai penjelasan keberadaan perkembangan BUMDES.
"Kita sangat terkejut mendengar, bahwa mereka sangat tidak memahami proses kegiatan apa yang dikelola oleh BUMDES dan mereka meminta agar DPRD mendorong pemerintah untuk segera melakukan pelatihan bisnis/administrasi BUMDES," jelasnya.
Kemudian, Fraksi Hanura meminta agar dilakukan audit struktur organisasi dan keuangan sebelum dilakukan Pemilihan Kepala Desa serentak, sebab kita kuatir apabila Kepala Desa Incumbent tidak terpilih kembali uang BUMDES akan raib, hal ini dapat menjadi masalah hukum, maka perlu dilakukan pencegahan.
Baca Juga:
DPO Pelaku Pembuangan Mayat Wanita di Kabupaten Karo ditangkap Jatanras Poldasu
Peningkatan infrastruktur utilitas, sarana air minum, keberadaan rumah layak huni, prasarana jalan dan irigasi, terkait peningkatan R-APBD sudah mengeluarkan dana yang cukup besar, maka dalam perencanaannya agar benar-benar melakukan survei benar-benar melibatkan stakeholder.
Sementara untuk kwalitas tidak terpenuhi, sebab dari pengalaman yang sudah tentang kwalitas pekerjaan masih tergolong buruk akibat kurangnya pengawasan.
Terkait peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, relokasi dan refocusing serta pergeseran Anggaran Dana APBD telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk tujuan penyediaan dana demi penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi,
