"Pemerintah melalui Kemendikbudristek RI, juga tengah gencar meluncurkan program prioritas dalam kebijakan Merdeka Belajar, salah satunya adah Program Sekolah Penggerak (PSP). PSP adalah program yang berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, kemudian 'mengajak' sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa.
PSP bertujuan mendorong proses transformasi satuan pendidikan, agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik, baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila," urainya.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Pemenuhan target jumlah sekolah dari PSP, sebut Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini, yakni 2.500 sekolah pada 2021, lalu 10 ribu sekolah sampai 40 ribu tahun keempat, juga diragukan. Jika pelaksanaan PSP adalah inisiatif sekolah itu sendiri, dimungkinkan nantinya mayoritas sekolah penggerak diisi oleh sekolah-sekolah yang selama ini sudah sangat baik dan baik, akreditasi A, akses digitalnya bagus, dan berprestasi, sehingga mengesampingkan sekolah-sekolah pinggiran, berprestasi minim, berstatus swasta, berakreditasi C atau belum terakreditasi.
Anggota Komisi X DPR RI yang hadir dalam kunker spesifik tersebut, Vanda Sarundajang, Dr H A Mujib Rohmat MH, Prof Dr Ir Djohar Arifin Husein, Elnimo M Husein ST MSi, Eva Stevanny Rataba, H Mustafa Kamal SS, Desy Ratnasari MSi MPsi, Mitra Fakhruddin MB SP, Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek RI, Dra. Sri Wahyuningsih, M. Pd, Kepala OPD dari Provinsi Sumatera Utara, Sekda Darwin Zein S.Sos, para Asisten, Kepala Dinas Pendidikan Yudy Hilmawan SE MM, Kepala OPD serta Kabag terkait, para kepala sekolah,Dewan Pendidikan serta pemerhati pendidikan Deli Serdang. [afs]
