Forum itu menggarisbawahi pentingnya pengerukan alur kapal di Pelabuhan Belawan, modernisasi peralatan bongkar muat, serta perbaikan jalan menuju pelabuhan yang kerap menyebabkan kemacetan dan membebani biaya logistik.
Tohom memandang bahwa keluhan dunia usaha dan temuan forum tersebut harus segera direspons pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga:
Cegah Kemacetan, Polda Metro Jaya Percepat Bongkat-Muat di Pelabuhan Tanjung Priok
Ia juga mengkritik lambannya tindak lanjut dari BUP Pelindo Regional 1, meski mandat pengerukan sudah diserahkan pada mereka.
“Kita tidak bisa terus terjebak dalam birokrasi teknis. Negara-negara tetangga kita agresif dalam membangun pelabuhan internasional. Indonesia jangan tertinggal hanya karena urusan sedimentasi dan administrasi,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengingatkan bahwa pelabuhan adalah simpul vital dari rantai pasok industri dan jaringan perdagangan global.
Baca Juga:
Presiden Sebaiknya Instruksikan Menteri Erick Ganti Total Direksi dan Komisaris Pelindo
“Isu pelabuhan harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan aglomerasi ekonomi. Kuala Tanjung dan Sei Mangkei tidak boleh dibangun secara terpisah. Mereka harus terintegrasi penuh secara fisik, logistik, dan sistemik,” tegasnya.
Tohom menuturkan bahwa pendekatan kawasan harus menjadi dasar kebijakan pemerintah, bukan sekadar pembangunan spot infrastruktur yang terpisah-pisah.
“Kalau hanya bangun pelabuhan tanpa dukungan jalan, tanpa sistem logistik, tanpa sinkronisasi dengan kawasan industri, itu seperti membangun panggung tanpa aktor,” katanya.
