Sumut.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran menilai program bus sekolah gratis di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya menjawab persoalan mobilitas pelajar, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk menopang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kardaiba yang meliputi Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat.
“Ini contoh kebijakan yang tepat sasaran dan berpikir jauh ke depan. Ketika anak-anak tiba di sekolah tepat waktu, aman, dan siap belajar, maka yang sedang dibangun sesungguhnya adalah masa depan SDM kawasan,” kata Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba.
Baca Juga:
Pemkab Bombana Sediakan Dua Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sulawesi Tenggara
Tohom menegaskan, kebijakan transportasi pendidikan seperti bus sekolah gratis merupakan bentuk infrastruktur sosial yang kerap luput dari perhatian, padahal dampaknya sangat besar.
Menurutnya, KEK Kardaiba tidak cukup hanya dibangun dengan jalan, industri, dan investasi modal, tetapi harus ditopang oleh kualitas manusia yang tumbuh sejak usia dini.
“KEK yang kuat lahir dari ekosistem sosial yang sehat. Pendidikan dasar yang terakses dengan baik adalah pintu masuknya,” ujarnya.
Baca Juga:
Dari Sampah Jadi Harapan: SANF dan Karyawan Salurkan Bantuan Pendidikan Inklusif
Ia menilai pembagian rute bus sekolah yang menyasar wilayah dengan kebutuhan mobilitas tertinggi menunjukkan perencanaan yang matang dan berpihak pada keadilan layanan.
Dampaknya bukan hanya pada kedisiplinan dan fokus belajar siswa, tetapi juga pada penurunan beban logistik dan finansial orang tua.
“Kehadiran negara di level paling dekat dengan rakyat seperti ini yang akan menciptakan kepercayaan publik,” kata Tohom.
Lebih jauh, Tohom mengungkapkan bahwa peningkatan anggaran bus sekolah dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen kebijakan yang konsisten.
Dalam konteks KEK Kardaiba, konsistensi ini penting agar bonus demografi di wilayah aglomerasi tersebut benar-benar berubah menjadi keunggulan kompetitif.
“Kalau hari ini kita serius mengurus akses sekolah SD, sepuluh hingga lima belas tahun ke depan kita akan menuai tenaga kerja lokal yang siap bersaing,” tuturnya.
Sebagai Ketua Aglomerasi Watch, Tohom juga menyoroti keterkaitan lintas wilayah dalam pengembangan Kardaiba.
Menurutnya, mobilitas pelajar di daerah penyangga merupakan indikator awal kesiapan kawasan menghadapi pertumbuhan ekonomi.
“Aglomerasi bukan hanya soal konektivitas ekonomi, tapi juga konektivitas sosial. Bus sekolah gratis ini adalah contoh nyata bagaimana kebijakan lokal bisa menopang visi kawasan secara regional,” ujarnya.
Ia menambahkan, model kebijakan Pakpak Bharat ini layak direplikasi di daerah lain yang menjadi bagian dari KEK atau kawasan strategis nasional.
“Prinsipnya sederhana: bangun manusianya dulu. Itu sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo–Gibran yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
