Sumut.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sorotan tajam dunia internasional terhadap Geopark Kaldera Danau Toba kembali memunculkan reaksi luas di dalam negeri.
Kali ini, apresiasi datang dari Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran, yang menilai bahwa langkah cepat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap warisan geologi dan budaya Indonesia.
Baca Juga:
Peringati Hari Lingkungan Hidup, Pemkab Toba Gelar Bersih Sampah dan Penanaman Pohon di Meat
Ketua Umum Relawan MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa keprihatinan berbagai pihak terhadap potensi pencabutan status Global Geopark Kaldera Toba oleh UNESCO seharusnya tidak hanya menjadi kepedulian sesaat.
Ia mengapresiasi sikap proaktif Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang langsung memanggil jajaran pengelola geopark ke Jakarta, serta inisiatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang secara khusus memerintahkan kepala daerah dari PDIP di Sumatera Utara untuk memperjuangkan standar pengelolaan sesuai ketentuan UNESCO.
"Kami memberi apresiasi tinggi atas reaksi cepat Menparekraf dan sikap tegas Bu Mega. Tapi kami juga mengingatkan, jangan sampai ini hanya menjadi sensasi menjelang penilaian ulang UNESCO. Komitmen jangka panjang harus jadi prioritas," kata Tohom dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (17/6).
Baca Juga:
Perjuangan Pemerintah Pertahankan Danau Toba Sebagai Taman Bumi
Tohom menyebutkan bahwa sejak UNESCO mengeluarkan "kartu kuning" kepada Geopark Kaldera Toba pada 2023, pihaknya sudah berulang kali menyuarakan pentingnya pembenahan manajemen, pelibatan masyarakat adat, dan kesinambungan promosi ilmiah terhadap kekayaan geologi Toba.
Rencana Strategis Menparekraf
Kementerian Pariwisata, melalui koordinasi dengan Badan Pengelola Kaldera Toba UGGp, telah menyusun serangkaian langkah strategis untuk merespons evaluasi ulang dari UNESCO yang dijadwalkan pada 15 Juli 2025 mendatang.
Program-program seperti pembangunan panel interpretasi di geosite, penyelenggaraan event bertema geopark, serta alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 56,6 miliar menunjukkan keseriusan pemerintah pusat.
Menparekraf Widiyanti menegaskan bahwa “status geopark global membawa tanggung jawab besar” dan bahwa kementeriannya akan terus mendampingi Pemprov Sumut dan badan pengelola agar seluruh rekomendasi UNESCO dapat dipenuhi.
Sementara dari sisi politik, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah menginstruksikan para kepala daerah dari PDIP agar menjaga tata kelola geopark secara berkelanjutan dan sesuai standar internasional.
Perintah itu disampaikan langsung melalui Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, via surat resmi.
Bukan Sekadar Branding
KRT Tohom Purba menegaskan bahwa isu sebenarnya dari potensi pencabutan status UGGp bukan hanya pada minimnya promosi, tetapi pada lemahnya tata kelola dan komunikasi internasional.
"UNESCO sudah memberikan tujuh rekomendasi teknis yang sangat konkret, bukan sekadar formalitas. Sayangnya, banyak yang belum dipahami bahkan oleh pejabat daerah," tegasnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengkritisi bahwa selama ini koordinasi antara delapan kabupaten di kawasan Toba berjalan sendiri-sendiri.
Ia menilai belum ada satu komando atau grand design terpadu yang menyatukan visi geopark secara lintas wilayah administratif.
"Kaldera Toba bukan hanya milik satu kabupaten. Kalau koordinasi tidak diperkuat, yang rugi bukan cuma geopark, tapi juga masa depan ekonomi kawasan aglomerasi Toba yang berbasis pariwisata dan budaya," ujar Tohom.
Lebih lanjut, Tohom menyarankan agar pemerintah dan kepala daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik atau branding media sosial, tetapi juga memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal. Ia mengungkapkan bahwa narasi geopark harus dibumikan dalam praktik keseharian masyarakat.
"Kami mendorong pendekatan holistik, yang tidak hanya menyelamatkan status geopark di mata UNESCO, tetapi juga menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam mengelola kekayaan alam. Ini yang sering luput," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Tohom berharap UNESCO masih memberi kesempatan kedua bagi Kaldera Danau Toba. Namun ia juga mengingatkan bahwa waktu dua bulan ke depan harus digunakan sebaik mungkin oleh semua pemangku kepentingan.
"Bukan saatnya lagi saling menyalahkan. Ini momentum untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa merawat warisan dunia dengan tanggung jawab penuh," pungkasnya.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
