Dari sana pula, banyak melahirkan tokoh-tokoh yang kelak bergerak di Batavia atau di Belanda dalam bidang pendidikan, kesehatan, guru, wartawan, dan termasuk dalam perumusan sumpah pemuda. Seperti Rajiun Harahap, gelar Sutan Kasayangan yang mendirikan Indische Vereeniging, kelak menjadi Perhimpunan Indonesia. Merupakan organisasi pertama mahasiswa Indonesia, dan didirikan di negeri Belanda. Bahkan sensus penduduk di Tahun 1920, jumlah orang Batak di tanah Jawa sebanyak 868 jiwa. Kebanyakan dari mereka berasal dari Afdeeling Padangsidimpuan.
Perihal sumpah pemuda, Akhir Matua menyebut kongres pemuda di Tahun 1928, pemuda tidak bersumpah melainkan deklarasi bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Pemuda baru bersumpah di Tahun 1953 dalam peringatan kongres di Tahun 1928 tersebut.
Baca Juga:
PKS Sei Mangkei Konsestensi dalam menjalanknan Sistem Roundtable Sistenanable Palm Oil ( RSPO) dan Perketat Mutu TBS Pemasok Pihak 3 dari Segala Lini
Sebelum kongres pemuda, ada namanya Permoefakatan Perhimpoenan-perhimpoenan Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Dan kongres PPPKI 29 September 1928 yang diorganisir Parada Harahap menetapkan Dr Soetomo sebagai ketua.
Dan pada Kongres Pemuda di Batavia pada 28 Oktober 1928. Dr Soetomo memilih Soegondo sebagai Ketua, sementara Parada Harahap memilih M Jamin dari Sumateranen Bond sebagai Sekretaris dan Amir Sjarifoeddin Harahap dari Bataksche Bond sebagai bendahara. Keputusan Kongres ini menetapkan bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu.
Parada Harahap merupakan wartawan, pimpinan media dan tokoh yang dihargai wartawan Indonesia. Ia juga mendirikan Akademi Wartawan. Kaitannya kelak dengan Sumpah Pemuda Tahun 1953, adalah Ali Mochtar Hutasuhut yang merupakan anak didik Parada Harahap. Sekaligus Ketua Dewan Mahasiswa Akademi Wartawan, yang merupakan ketua panitia Sumpah Pemuda 28 Oktober 1953 di Deca Park atau di kawasan Monas hari ini.
Baca Juga:
Kronologi Lengkap: Jaket Ojol Rp300 Ribu Jadi Alat 'Viral' Tiga WNA di Bali
“Jadi pemuda baru bersumpah di Tahun 1953. Dan hasil ini pula dibawa oleh Soekarno sebagai presiden dan M Yamin dalam integrasi Indonesia,” jelas Akhir Matua.
Pemantik lainnya, Baharuddin Aritonang, merupakan tokoh asal Tabagsel yang pernah menjadi Ketua BPK-RI, Doktor Hukum Tata Negara dan juga penulis. Dalam diskusi ini, Baharuddin menyayangkan tidak hadirnya pemimpin daerah. Sepantasnya, kata dia, bupati atau walikota atau bawahannya mengambil manfaat dari diskusi-diskusi yang membangun seperti ini. Demi kemaslahatan daerah.
“Daripada memikirkan pemerakan daerah lebih baiklah memikirkan pusat kegiatan daerah, penelitian yang mudah, akses pendidikan dan diskusi seperti ini sebenarnya sangat berguna bagi daerah,” ungkapnya.
